Terungkap Disidang, Kasubdit dan Asintel Kejati Terima Fee Hingga Anggota DPRD Lampura Setor Rp1,5 Miliar

Bandar Lampung (SL)-Selain menyebut nama Kasubdit Tipikor Krimsus Polda Lampung, Nama mantan Asintel Kejati Lampung Leo Eben Ezer Simanjuntak, menerima setoran fee proyek PUPR Kabupaten Lampung Utara, juga muncul nama anggota DPRD Lampung Utara yang setor fee proyek senilai Rp1,5 miliar untuk dapat proyek.

Hal itu terungkap dalam kesaksian mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR, Yulias Dwi Antoro, saat di cecar majelis hakim, dalam sidak keterangan saksi untuk terdakwa Bupati Non Aktif Agung Ilmu Mangkunegara, di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Senin 9 Maret 2020.

Yulias Dwi Antoro selaku mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR  dia dicecar berbagai pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, majelis hakim hingga penasehat hukum, terkait aliran dana fee proyek di Kabupaten Lampung Utara tersebut.

Yulias sempat menyebutkan bahwa adanya aliran ke Polda Lampung dan Kejaksaan, namun dirinya tidak menjelaskan secara rinci siapa orang yang menerima uang tersebut. Majelis hakim anggota yakni Zaini Basir, menanyakan siapa-siapa saja orang yang yang menerima aliran dana itu. “Iya ada untuk ke Polda, penerimanya itu Kasubdit,” Yulias.

“Nah itu, kan ada penerimanya, jangan sebut Polda-Polda aja, untuk Kejaksaan siapa,” tanya majelis lagi. “Waktu itu ke Pak Leo Simanjuntak, As Intel Kejati,” ucapnya wajah pucat pasi.

Leo Simanjuntak yang dimaksud Yulias adalah Leo Eben Ezer Simanjuntak yang saat ini menjabat sebagai Wakajati Papua Barat. Namun dalam persidangan itu, tak muncul secara jelas jumlah nominal uang yang diberikan kepada aparat penegak hukum.

Anggota Komisi III Setor Fee Proyek

Sementara beberapa anggota Komisi 3 DPRD Lampung Utara yang menyetor uang ke Kadis PURPR nonaktif, Syahbudin. Hal ini disampaikan oleh Mangku Alam, pensiunan PNS Lampura Kasi Pengawasan Dinas PUPR Lampung Utara. “Syahbudin pernah meminta saya untuk mengambil uang dari anggota Komisi 3 DPRD Lampung Utara periode 2014-2019. Jumlahnya bervariasi, Emil Rp100 juta, Riko Rp70 juta, Johan Rp50 juta, Maria Rp60 juta,” kata Mangku Alam.

Saksi lainnya, Susilo Dwiko Sekretaris pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara (Lampura) membeberkan bahwa salah satu anggota DPRD Lampung Utara Nurdin Habim pernah menyetorkan uang fee untuk tujuh paket proyek yang ia dapat.

Hal itu tersebut terungkap Susilo dicecar beberapa pertanyaan oleh Majelis Hakim Efiyanto. “Kemana saja pengambilan sejumlah uang dari rumah Nurdin Habim itu. Apakah itu terkait uang fee. Jelas disini dari BAP yang pemeriksaan anda disebutkan Nurdin ini dapat tujuh paket proyek,” ujar Efiyanto.

Mendengar pertanyaan itu, saat itu Susilo mengaku sedang berada di rumahnya membahas terkait Komisi III kedepan. Dan yang menekel uang fee tersebut yakni Fria. “Ngasih ke adiknya Nizar,” ucap Susilo.

Hakim Efiyanto menanyakan berapa total fee yang diambil saat di rumah Nurdin. “Yang hanya saya tahu pas di mobil, saya tanya ke Fira itu Rp 1,5 miliar,” jawab Susilo. Lalu untuk Ali Darmawan, kejar Efiyanto, berapa fee yang diberikan. “Berapa untuk Ali ini,” tanya Efiyanto.  “Kalau tidak salah Rp350 juta,” timpal Susilo.

Majelis Hakim anggota Baharudin Naim pun menyela mempertanyakan kredibilitas Dinas PUPR Lampung Utara. “Ini makelar atau mafia, minta-mintain uang setoran makanya ini organisasi apa, Sekdis tahu enggak itu kalau Kabid minta setoran,” tanya Baharuddin. “Iya tahu, dan saya ini hanya diperintah,” jawab Susilo.

Mendengar hal itu Baharudin pun terkejut dan menjelaskan bahwa memang wajar apabila Lampung Utara tidak maju. “Ya kita lihat isinya orang-orang seperti kalian,” kata Hakim Baharudin. (Red)