Lampung Utara (SL)-Sejumlah komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Utara (Kab. Lampura) menyampaikan surat terbuka ditujukan pada Gubernur Lampung, Plt. Bupati Lampung Utara, DPRD Lampura, juga Tim Seleksi (Timsel) pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pemkab setempat melalui Kepala BKPSDM, guna menyoroti hasil seleksi administrasi yang telah diterbitkan Timsel, tertanggal 7 Mei 2020.
Tertuang dalam surat terbuka yang disampaikan langsung Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lampura, Ade Andre Irawan, dan sekretarisnya, didampingi Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lampura, Afat Satria, menyampaikan hasil seleksi administrasi yang terkesan sebagai sebuah media untuk melegalkan komitmen politik sebelumnya dari pihak pihak tertentu.
“Hal itu tampak dari adanya personalia yang secara historis adalah sebagai Tenaga Ahli Bupati Lampura nonaktif, Agung Ilmu Mangkunegara,” terang Ketua HMI Cabang Lampura, Ade Andre Irawan, kepada sinarlampung.co, Kamis, 14 Mei 2020, di sekretariatnya.
Selain itu, lanjut Ade A. Irawan, ditinjau dari sisi peserta yang mengikuti seleksi pada umumnya dikuti oleh individu yang merupakan personalia dari satu OPD. “Ada indikasi individu tertentu telah dipersiapkan untuk menduduki kursi jabatan kepala OPD, dalam hal ini yang kami soroti antara lain jabatan kepala Bappeda. Sebab, hal itu terlihat dari peserta yang mengikuti seleksi, baik dari sisi kapasitas, kapabilitas, dan aseptabilitas tidak memungkinkan untuk menduduki jabatan tersebut,” ungkap Ade.
Sedangkan ASN yang dianggap mampu dan memiliki segudang prestasi, lanjut Ade Irawan, tidak diberikan kesempatan. “Selanjutnya, adanya ketidakcermatan tim seleksi dalam memberikan penilaian administrasi terhadap peserta, dimana terdapat skor dan peringkat yang sama. Padahal, riwayat kepangkatan dan jabatan jauh berbeda seperti halnya peserta seleksi jabatan sekretaris kabupaten,” tegas Ade.
Senada, Ketua PMII Cabang Lampura, Afat Satria, menyampaikan, dalam proses JPTP ada satu hal yang ironi, yaitu terdapat peserta yang disinyalir telah disiapkan menduduki jabatan tertentu, sementara yang bersangkutan saat ini sedang menjalani proses hukum dengan status sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.
“Dengan adanya surat terbuka dari sejumlah komponen masyarakat yang terdiri dari praktisi hukum, akademisi, aktifis, ormas, maupun mahasiswa, dan telah disampaikan kepada DPRD Lampura, Plt. Bupati Lampura, BPKSDM Lampura yang ditujukan untuk timsel, diharapkan bisa memilih pemimpin dilevel apapun,” tutur Afat Satria.
Jabatan kepemimpinan ini, terang Afat, bukan sekedar urusan dunia, tapi juga sekaligus urusan akhirat karena Islam tidak mengenal dikotomi atau sekulerisasi yang memisahkan urusan dunia dan akherat. “Jadi intinya, kami mengingatkan kepada individu-individu tim seleksi JPTP harus melihat dari standar dan kriteria yang merupakan acuan dalam penyeleksian JPTP harus benar-benar dipedomani dan diterapkan secara maksimal, serius, serta bersungguh-sungguh,” ungkapnya.
Ditambahkannya, para perserta harus dinilai rekam jejaknya dalam meneliti karir serta prestasi yang sudah ditorehkan bersangkutan. Para peserta harus dkukur pula sejauh mana yang bersangkutan mengenal situasi dan kondisi real Lampura, secara intens mulai dari SDM, SDA, dan sumber daya kapital. “Termasuk didalamnya keunggulan absolut, komparatif, dan kompetitif. Sehingga nantinya, ketika menjabat bukan mementingkan kepentingan pribadi, melainkan mementingkan kemajuan Lampung Utara,” harap Afat Satria. (ardi)
Tinggalkan Balasan