Bandar Lampung (SL)-PT Hutama Karya mentargetkan penyelesaian beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km dimana progress konstruksi sudah selesai dan siap dioperasikan. Hutama Karya terus berupaya memberikan upaya terbaiknya dalam membangun JTTS agar ruas-ruas yang masih dalam tahap konstruksi dapat rampung sesuai target.
Sesuai dengan arahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai regulator Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), PT Hutama Karya (Persero) juga telah melaksanakan proses Uji Laik Fungsi (ULF) yang dilakukan mulai dari seksi 2 Minas-Kandis Selatan hingga seksi 6 Duri Utama-Dumai).
Sebelumnya, seksi 1 Pekanbaru-Minas sepanjang 9,5 KM juga telah dibuka secara fungsional pada bulan Mei lalu. “Kegiatan ULF dilakukan pada tanggao 17-19 Juni 2020 dan berjalan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” Senior Executive Vice President (SEVP) Divisi Pengembangan Jalan Tol (PBJT) Hutama Karya, Agung Fajarwanto dalam rilis persnya, 25 Juni lalu.
“Jadi selama tiga hari tersebut, kami bersama beberapa stakeholder melakukan rangkaian ULF mulai dari pembukaan, peninjauan ke lapangan, hingga pembahasan atas temuan catatan dari kegiatan ULF ini,” tambahnya.
Ruas jalan tol lain yang masih dalam pengerjaan yakni ruas Sigli -Banda Aceh seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang sepanjang 13,5 km dengan progress konstruksi telah mencapai 99%, serta terakhir ruas Medan-Binjai seksi 1 Tanjung Mulia-Helvetia sepanjang 6 km yang ditargetkan pertengahan tahun ini.
Untuk kelancaran proyek tahun 2020, Hutama Karya tahun mendapat suntikan yang akan menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp11 triliun. Hutama Karya, sebelumnyadapat suntikan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Hutama Karya pada tahun 2020 sebesar Rp3,5 Triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Hutama Karya menjadi salah satu BUMN yang masuk dalam prioritas penanganan dampak pandemi COVID-19, dalam program pemulihan ekonomi. Karena itu, Hutama Karya bertekad terus memberikan yang terbaiknya untuk mengejar pembangunan JTTS.
Kreteria pembangunan sesuai dengan kriteria yang disusun oleh pemerintah yakni, pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, peran sovereign yang dijalankan BUMN, eksposur terhadap sistem keuangan, dan kepemilikan pemerintah serta total aset yang dimiliki.
“Hutama Karya dinilai telah mencapai kriteria sehingga Hutama Karya akan kembali menerima PMN sebesar Rp7,5 Triliun di 2020. Dengan begitu, total keseluruhan PMN yang akan diterima Hutama Karya di tahun 2020 menjadi Rp11 triliun,” kata Menteri Keuangan.
PMN ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23/2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Keseluruhan dana PMN yang diterima Hutama Karya akan digunakan perusahaan untuk melanjutkan pembangunan JTTS di beberapa ruas antara lain ruas Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km Rp2 Triliun.
Lalu ruas Sp. Indralaya-Muara Enim sepanjang 119 km Rp3,2 Triliun, ruas Pekanbaru-Pangkalan sepanjang 95 km Rp 4,3 triliun, serta menutup pembiayaan untuk ruas tol yang telah selesai yaitu ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km Rp1,5 triliun.
Selain mengerjalan jalan tol, sejak tahun 2016, PT Hutama Karya sebagai BUMN juga diberikan kepercayaan menangani operasional Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road Seksi S (JORR-S) dari pintu Pondok Pinang (20+000) hingga pintu Kampung Rambutan (32+400).
Hal ini merupakan tindak-lanjut atas eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/PID/2001 tgl 11 Oktober 2001 yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016. Dari pendapatan atas pengelolaan jalan tol JORR S ini, digunakan untuk mendukung perusahaan dalam membangun infrastruktur Indonesia yang diperlukan saat ini yang juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Kemandirian Ekonomi
Presiden Jokowi meminta agar dilakukan percepatan dalam penyelesaian JTTS, dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat Rapat Terbatas (Ratas) percepatan pembangunan proyek strategis nasional jalan tol Trans Sumatera.
“Percepatan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatra, sehingga akan terjadi efisiensi, waktu tempuh, dan meningkatkan fungsi multiplier effect dua sampai tiga kali lipat terhadap PDB,” kata Presiden, disampiakan Humas Kemensetneg.
Pembangunan Tol Trans Sumatera yang akan menghubungkan provinsi paling atas hingga paling bawah di Pulau Sumatera, diharapkan mampu menumbuhkan simpul-simpul perekonomian yang baru. Kebermanfaatan infrastruktur dalam jangka pendek dan jangka panjang, akan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain mendukung kelancaran mobilitas dan konektivitas, infrastruktur juga akan menunjang produktivitas untuk kemajuan ekonomi masyarakat menuju Indonesia yang mandiri. Sebagai pulau terbesar kedua di Nusantara dengan populasi melebihi 55 juta jiwa.
“Sumatera memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Pulau ini dianugerahi beragam potensi alam dan komoditas berlimpah, mulai dari karet, minyak kelapa sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lainnya,” katanya.
Penyumbang PDB Nasional
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015 Sumatera menyumbang 22,21% produk domestik bruto (PDB) Indonesia, terbesar kedua setelah Jawa. Karena itulah, infrastruktur di Sumatera juga terus dikejar untuk mendukung kemajuan dan keberlanjutan perekonomian di kawasan tersebut.
Beberapa sektor potensial yang bisa mendukung kemandirian ekonomi, seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga hasil tambang dan migas. Berdasarakan riset yang dipublikasikan Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, 2014 yang didukung data BPS menunjukkan, sektor pertanian masih memberikan peranan yang cukup penting (22,27%) dalam struktur ekonomi wilayah Sumatera.
Penentuan komoditas unggulan menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Hasil penelitian menunjukkan beberapa komoditas unggulan. Antara lain sektor pertanian unggulan di wilayah Sumatera pada subsektor tanaman pangan adalah padi, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, dan Ubi Jalar.
Dengan wilayah potensial meliputi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Hortikultura yang unggul terdiri dari Alpukat, Duku/Langsat, Durian, Jambu Biji, Mangga, Manggis, Pepaya, Rambutan dan Sawo.
Hampir seluruh wilayah di Sumatera unggul untuk pengembangan hortikultura kecuali Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Perkebunan yang unggul meliputi Karet, Kelapa, Kopi, dan Tembakau dengan wilayah unggulan meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kepulauan Riau.
Hutan yang unggul adalah hutan lindung, dan hutan suaka alam dan peletarian alam dengan wilayah unggulan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Bengkulu. Subsektor peternakan yang unggul meliputi Ayam Pedaging, Sapi, dan Kambing dengan wilayahunggulan Aceh dan Sumatera Utara.
Subsektor Perikanan dengan komoditas unggulanmeliputi perikanan laut, budidaya laut, kolam dan sawah dengan wilayah unggulan terdiri dari Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampungdan Kepulauan Riau.Kata Kunci : Basis, Non Basis, Pertanian.
Komoditi lain yang juga andalan yakni kelapa sawit. Misalnya Sumatera Utara yang menjadi salah satu daerah penghasil terbesar komoditi Kelapa Sawit (Alaeis) dimana pertumbuhan luas areal selama 4 (empat) tahun terakhir mencapai 1,49 % per tahun.
Menurut data statistik Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, luas areal kelapa sawit pada tahun 2015 mencapai 1.206.166,76 hektar dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 1.260.080,95 hektar. Selain itu, potensi besar kelapa sawit Sumatera Utara untuk daya saing Indonesia.
“Dengan akses jalan dan transportasi logistik yang makin mendukung, tentu akan meningkatkan daya saing komoditi tersebut. Secara operasional dengan adanya jalan tol, juga berdampak positif terhadap transportasi logistik dan Supply Chain dan pengiriman barang juga menjadi lebih cepat,” kata Presiden.
Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang merupakan jalan tol terpanjang kedua di Indonesia, mulai dari Pelabuhan Bakauheni (Kabupaten Lampung Selatan) hingga Terbanggi Besar (Kabupaten Lampung Tengah) dengan panjang 140 Km.
Tol Terbanggi Besar terbagi menjadi empat seksi yakni Seksi 1 Bakauheni-Sidomulyo, Seksi 2 Sidomulyo-Kotabaru, Seksi 3 Kotabaru-Metro) dan Seksi 4 Metro-Terbanggi Besar. Tol yang memiliki nilai investasi sebesar Rp 16,7 Triliun ini telah resmi dioperasikan pada Maret 2019.
Berperasinya jalan tol ini memangkas waktu tempuh. Bakauheni hingga Kayu Agung yang hanya sekitar 5,4 jam dengan asumsi kecepatan rata-rata 60 kilometer per jam. Sementara jika melalui jalan biasa, waktu tempuhnya bisa mencapai 12 jam hingga 15 jam. Sementara sebagian mengguna jalan hanya butuh waktu 3,5 jam.
Selain waktu tempuh, keberadaan jalan tol juga bakal menghindarkan pengemudi kendaraan dari gangguan keamanan dan praktik pungutan liar (pungli). Pembangunan JTTS ini juga disinergikan dengan industri dan pariwisata, sehingga juga bisa menjadi daya dukung pengembangan objek-obyek wisata dan industry yang ada di Pulau Sumatera.
Dalam pelaksanaannya, proyek tol Bakauheni-Terbanggi Besar ini juga menyerap banyak tenaga kerja hingga ribuan orang, untuk tenaga konstruksi maupun tenaga operasi. Pemerintah melalui Hutama Karya juga tengah membangun Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat untuk mempermudah akses dari Medan ke Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) Danau Toba, Sumatera Utara.
Jalan tol sepanjang 143,5 km ini masih merupakan bagian dari pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan menjadi lanjutan dari Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) sepanjang 61,72 km.
Sebelumnya, jalan tol MKTT yang dibangun oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (Jasa Marga), tersebut telah rampung dan beroperasi penuh pada tahun 2019 serta terhubung dengan Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Balmera).
Dilangsir laman bpjt.pu.go.id, menyebutkan pembangunan jalan tol ini ditugaskan kepada Hutama Karya selaku BUMN bersama 2 (dua) BUMN lainnya, yaitu Jasa Marga dan anak perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk., yaitu PT Waskita Toll Road (WTR).
Ketiganya membentuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT Hutama Marga Waskita (Hamawas), khusus untuk pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat. Hamawas menargetkan tol akan beroperasi penuh di tahun 2020 dengan masa konsesi selama 40 tahun, dengan pembangunan membutuhkan biaya investasi sekitar Rp13,4 Triliun, termasuk biaya konstruksi sebesar Rp 9,6 triliun.
Direktur Utama Hamawas, Wikumurti, mengatakan setelah terhubung, jarak dari kota Medan menuju Danau Toba dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 1,5 jam. Tak hanya efisiensi waktu tempuh, hadirnya tol ini akan memperbanyak aksesibilitas ke destinasi wisata yang wajib dikunjungi oleh para turis saat berlibur di Sumatra Utara.
Sehingga mereka mempunyai banyak pilihan jalur transportasi mulai dari moda transportasi udara, laut, hingga darat. “Jalan tol ini juga strategis untuk angkutan logistik Pelabuhan Kuala Tanjung dan penghubung lokasi Wisata Danau Toba untuk daya tarik wisatawan maupun Investor untuk pengembangan kawasan sekitar Jalan Tol.” kata Wiku Murti dalam rilis persnya 19 Juni 2020 lalu.
Menurutnya Ruas tol lain yang cukup startegis, misalnya Jalan Tol Palembang-Tanjung Api-Api yang merupakan ruas strategis yang menjadi penghubung utama bagi arus kendaraan yang mengangkut orang maupun barang dari Palembang menuju KEK Tanjung Api-api yang kini sedang dikembangkan. Kawasan KEK Tanjung Api-api ini merupakan sentra industri kelapa sawit dan industri pengolahan ekspor.
Begitu pula sejumlah ruas tol lain, seperti tol Pekanbaru-Dumai (Permai) sepanjang 131 km. Tol ini akan berperan penting pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dimana akan menjadi Hub ekonomi Sumatera-Asean. Dampaknya akan sangat tinggi terutama bagi para pengusaha lokal dan warga setempat, ekonomi akan tumbuh signifikan.
Memajukan Pariwisata
Tol JTTS akan memicu daerah yang menjanjikan untuk investasi maupun berwisata. Para asosiasi pengusaha menyambut baik Jalan Tol karena akan berdampak pada pergerakan ekonomi dan mempermudah arus pergadagan, termasuk di Dumai yang akan menjadi pintu masuk bagi 48% pedagang dunia melalui Selat Malaka.
Dengan angkutan logistik yang makin lancar, potensi ekonomi dan sumber daya yang ada, tentu bisa lebih dioptimalkan menuju kemandirian ekonomi nasional. Dengan kata lain, ketersediaan infrastruktur yang memadai, juga akan mendukung bidang ketahanan pangan yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri.
Pola pikir kemandirian ekonomi seperti ini, harus konsisten dibangun untuk generasi mendatang. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi yang pro-rakyat, seperti melalui kosisteni membangun infrastruktur, seperti jalan tol yang kini sedang digalakkan pemerintah, sangatlah tepat.
“Itulah makanya sesuai tema HUT tahun ini yaitu “Menghubungkan Kebaikan untuk Indonesia Maju”, Hutama Karya melalui proyek yang dikerjakan, terus menebar kebaikan untuk masyarakat luas. Sejak pendiriannya di tahun 1961 hingga hari ini, Hutama Karya tak pernah berhenti berkontribusi membangun bangsa melalui karya-karya konstruksinya yang inovatif dan bermutu tinggi,” kata Senior Executive Vice President Hutama Karya, Muhammad Fauzan.
Menurut Fauzan, dengan hadirnya jalan tol yang menghubungkan antar wilayah di Sumatera, selain sebagai sarana konektivitas dan mobilitas pengguna jalan, juga ikut menggiatkan ekonomi masyarakat. Mulai dari aktivitas perdagangan, mobilitas orang dan distribusi barang hasil perkebunan, pertanian dari pedesaan ke pusat perdagangan, pasar, bahkan juga untuk tujuan ekspor makin mudah.
Hal ini sejalan dengan hasil riset mahasiswa di Universitas Lampung tahun 2020 bertajuk “Dampak Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatra Terhadap kesejahteraan Masyarakat ” dengan sampel masyarakat di Lampung Selatan-Sumatera Selatan. Secara umum, meskipun pekerjaan dan pendapatan mereka belum banyak yang berubah, namun masyarakat optimistis dampak positif bagi ekonomi jangka panjangnya.
“Dalam mengembangkan sejumlah ruas JTTS agar tetap lebih bernilai dari sisi ekonomi, Hutama Harya juga akan mengembangkan Value Capture dan Value Creation dari jalan tol. Value Capture dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan bisnis untuk menghasilkan keuntungan yang mendukung pembiayaan pembangunan JTTS selanjutnya. Begitu juga Value Creation untuk melaksanakan pengusahaan JTTS agar menghasilkan manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat/pengguna JTTS,” ujar Muhammad Fauzan, .
Selain itu, setelah tol selesai dibangun, Hutama Karya juga akan mengembangkan Kawasan Industri, Residensial, Pariwisata, dan Mix-Use Area. Sehingga hadirnya tol juga akan membuka lapangan kerja dan konektivitas baru daerah sekitar. Saat pembangunan saja sudah puluhan tenaga kerja lokal yang diberdayakan, apalagi nanti saat sudah operasional.
“Sebagai salah satu program utama dalam visi dan misi pemerintah, pembangunan dan pengembangan sektor infrastruktur jalan tol, bisa jadi pondasi untuk dapat mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Infrastruktur dapat dikatakan sebagai bagian yang penting bagi sebuah negara, terutama di Indonesia yang merupakan negara kepulauan,” katanya.
Pengaruh infrastruktur pada perekonomian negara dapat dilihat pada publikasi yang berjudul World Development Report. Publikasi ini dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 1994 yang mengatakan bahwa kenaikan infrastruktur sebesar satu persen saja dapat menyebabkan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 7% sampai 44%, kisaran angka yang sangat signifikan jika dapat dimaksimalkan.
Peningkatan tersebut terjadi karena turunnya biaya logistik, terbangunnya fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan prasarana lainnya, penciptaan lapangan kerja, hingga terhubungnya konektivitas darat, laut, hingga udara adalah sebagian potret efek dari pembangunan infrastruktur.
Kepedulian Hutama Karya Melalui CSR dan UMKM
Infrastruktur, termasuk jalan tol memiliki arti yang besar yang bisa menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan perbaikan jaringan logistik yang lebih baik, menciptakan lapangan pekerjaan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat menuju kemandirian yang merupakan hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya.
Karena itu, tak berlebihan jika selama 59 tahun berkiprah, Hutama Karya juga tidak sekedar membangun, namun turut hadir dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Termasuk melalui program-program bantuan seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), serta Corporate Social Responsibility (CSR). Selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“PT. Hutama Karya (Persero) menjalankan program tanggung-jawab sosial perusahaan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara,” jelasnya.
Di tengah pandemi Covid-19, PT Hutama Karya (Persero) juga menyalurkan bantuan serentak berupa uang tunai dan paket sembako kepada masyarakat yang tedampak serta beberapa lembaga yang berkontribusi aktif dalam penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.
Penyaluran bantuan ini sejalan dengan arahan konkrit Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir untuk melakukan realokasi Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 Direksi dan Dewan Komisaris Hutama Karya baik di kantor pusat, anak perusahaan, hingga afiliasi untuk kegiatan dan atau donasi kemanusiaan terkait penanggulangan Covid-19.
Tak hanya itu, secara sukarela, seluruh direksi baik di kantor pusat, anak perusahaa, dan afiliasi; hingga seluruh pegawai Hutama Karya menyisihkan sebagian dari gaji bulanan mereka selama 3 bulan yang dimulai sejak bulan April hingga Juni. Melalui program penggalangan dana Hutama Karya Menghubungkan Kebaikan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian Insan Hutama Karya pada pencegahan Covid-19.
Dana yang terkumpul digunakan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19 mulai dari kalangan pegawai, warga sekitar kantor pusat Hutama Karya, hingga masyarakat di sekitar proyek yang dikerjakan Hutama Karya di seluruh Indonesia. Terutama di proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).
“Total bantuan tahap pertama senilai Rp5,2 Miliar disalurkan kedalam bentuk uang tunai dan paket sembako kepada lebih dari 3000 anggota masyarakat serta kepada lebih dari 100 lembaga seperti rumah sakit, puskesmas, pondok pesantren, posko tanggap darurat, yayasan yatim piatu, hingga tempat ibadah,” ujar Muhammad Fauzan.
Tentu tak hanya ini, sebelumnya perusahaan juga telah banyak menyalurkan berbagai bantuan serupa, termasuk bagi kemitraan dalam program PKBL. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus memberikan efek berantai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah kerja dan proyek Hutama Karya.
Bentuk program yang dilakukan adalah memberikan pinjaman modal kerja untuk meningkatkan produksi/pemasaran/lainnya. Selain pinjaman, Hutama Karya selaku BUMN Pembina juga menyelenggarakan kegiatan pelatihan/pembinaan para Mitra Binaan agar semakin mengikuti perkembangan dunia usaha.
Tercatat dana kemitraan pada tahun 2018 Hutama Karya mencapai Rp 25,8 miliar, tahun 2019 hingga semester II naik 21,85% menjadi Rp31,4 miliar. Begitu juga untuk dana dalam program Bina Lingkungan, tahun 2018 mencapai Rp 28,1 miliar, tahun 2019 hingga semester II naik menjadi Rp 46,1 miliar.
Peduli Covid-19
Muhammad Fauzan mengungkapkan, selama pandemik berlangsung hingga saat ini, Hutama Karya telah menyalurkan sebanyak Rp1,7 miliar kepada UMKM. Total UMKM yang dibantu ada sebanyak 7 usaha yang tersebar di Jabodetabek dan Sumatera Utara.
Selain untuk mendorong produksi UMKM dan mitra binaan, dana bergulir dalam program kemitraan Hutama Karya juga dimaksudkan agar kondisi para mitra binaan tidak tertekan akibat pandemi Covid-19. “Ketika Hutama Karya memutuskan untuk mengelola mitra binaan, maka kita memiliki tanggung jawab untuk terus hadir bagi mereka termasuk dalam kondisi seperti saat ini. Seperti APD, masker, dan lainnya yang kami salurkan untuk masyarakat terdampak Covid-19, diproduksi oleh mitra binaan kami,” ujarnya.
PT Hutama Karya ikut andil menumbuhkan titik- titik ekonomi baru di sekitar proyek yang juga berdampak luas bagi kemandirian ekonomi masyarakat. Semakin besar laba yang diterima oleh Hutama Karya, setiap tahun perusahaan juga mengalokasikan dana lebih besar, seperti dana kemitraan untuk mendukung permodalan bagi para pelaku UMKM agar bisa makin berdaya saing dan bisa mendukung bagi upaya mewujud kemandirian ekonomi masyarakat di Tanah Air Indonesia. (Juniardi)
Tinggalkan Balasan