Bandar Lampung (SL)-Partai Golkar akhirnya resmi merampungkan dukungannya kepada bakal pasangan calon yang akan berlaga di pilkada delapan kabupaten-kota di Lampung, Selasa 1 September 2020. Uniknya saat penyerahan Surat Keputusan Model B.1-KWK Partai Golkar, Ketua Golkar Lampung Arinal Djunaidi mengenakan seragam pemerintah dengan atribut dan jengkol Gubernur.
Arinal menyerahkan rekomendasi sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Lampung kepada delapan pasangan bakal calon kepala daerah yang menerima yakni Bandar Lampung, Rycko Menoza-Johan Sulaiman; Lampung Tengah, Musa Ahmad-Ardito-Wijaya; Kota Metro, Ampian Bustami-Rudy Santoso; kemudian Lampung Timur, Dawam Raharjo-Azwar Hadi. Termasuk Way Kanan kepada Raden Adipati Surya-M Ali Rahman; Pesawaran, Dendi Ramadhona-Marzuki; Lampung Selatan, Tony Eka Candra-Antoni Imam; dan terakhir Pesisir Barat Fieter-Fahrurazi.
Penyerahan Surat Keputusan Model B.1-KWK tersebut langsung diberikan oleh Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Arinal Djunaidi. Arinal menegaskan pasangan yang didukungnya wajib menang di pilkada 2020. “Saya serahkan berkas. Buat semua pasangan harus menang dan bersama-sama bergerak memenangkan pilkada di delapan kabupaten kota,” ujar Arinal yang juga datang ke Kantor Golkar menggunakan mobil Dinas Gubernur, dan pengawalan Protokol Gubernur.
Menurut Arinal dengan penyerahan berkas artinya Partai Golkar wajib mendukung dan memenangkan pasangan yang didukungnya. “Kita harus menangkan, minimal 60 persen kemenangan di delapan kabupaten kota,” katanya.
Menanggapi soal masih menggunakan seragam dan fasilitas Pemerintahan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD I Golkar Lampung Abi Hasan Muan mengatakan tidak ada yang dilanggar oleh Arinal saat datang ke Kantor DPD Golkar Lampung, Selasa siang (1-9). “Saya fikir tidak ada yang dilanggar oleh beliau (Arinal, red). Sebab jabatan sebagai Ketua Golkar dan Gubernur itu kan melekat di Pak Arinal,” kata Abi.
Menurut Abi acara Golkar sudah dijadwalkan sejak beberapa hari lalu. Tapi ternyata, di hari yang sama Gubernur Arinal juga ada agenda kepemerintahan. “Dalam sambutan beliau juga sudah meminta maaf karena tidak sempat mengganti baju. Karena baru selesai rapat virtual,” jelas Abi Hasan.
Sebelumnya dalam pemberitaan salah satu media online disebutkan jika Arinal menggunakan fasilitas negara saat bertindak sebagai Ketua Partai Golkar. Kritik itu diungkapkan akademisi Unila Yusdianto dan salah satu Komisioner Bawaslu Lampung, Adek Asyari.
Hal yang sama dikatakan Akademisi Fakultas Hukum Univesitas Lampung, Budiono yang menyebutkan jabatan Arinal Djunaidi sebagai gubernur Lampung merupakan jabatan yang melekat. Tidak masalah bila fasilitas negara sebagai gubernur Lampung masih ikut melekat kepadanya.
Acara penyerahan SK bukanlah acara kampanye sehingga sebagai pembina partai politik di Lampung boleh bersilaturahmi dengan tokoh politik lainnya. “Arinal tidak bisa lepas dari fasilitas negara dan mendapat pengawalan karena sebagai gubernur. Jadi menurut saya, sah-sah saja dilakukan oleh Arinal. Tidak ada hukum yang dilanggar dan aturan yang dilanggar. Bawaslu juga tak harus bertindak karena bukan kampanye acaranya,” kata Budiono dilangsir Lampost.co, Selasa, 1 September 2020.
Dia menyatakan Arinal Djunaidi melakukan kesalahan jika penyerahan SK dukungan Partai Golkar menggunakan Kantor Gubernur tempat kerja sehari-harinya. Kemudian Arinal Djunaidi melakukan kesalahan bila ketika menjadi juru kampanye (jurkam) pasangan calon saat masa kampanye menggunakan fasilitas negara dan tidak mengambil cuti.
“Tidak ada yg dilanggar secara aturan dan pasal mana yang dilanggar saat ini? Kan enggak ada. Ini kan rumah Golkar. Sebagai pembina partai politik, pasti sering diundang ketika acara partai politik, Arinal tidak bisa lepas juga jabatannya sebagai gubernur. Tidak ada yang dilanggar,” katanya.
Nizwar Affandi Dukung Yusdianto dan Bawaslu
“Saya kira apa yg disampaikan oleh Yusdianto dan salah seorang komisioner Bawaslu itu tidak salah, mereka bicara aspek ethics dari kepemimpinan Sementara teman-teman pengurus Partai Golkar Lampung yang membela ketuanya bicara aspek legal formal. Yang satu bicara kepatutan sementara yg lain bicara soal boleh atau tidak boleh,” kata Nizwar Affandi kepada sinarlampung.co, Rabu 2 September 2020 malam
Analoginya seperti ini, kata Nizwar, setelah bekerja di kebun dengan memakai celana pendek yang cukup panjang menutupi lutut dan kaos dalam singlet seorang petani bergegas berwudhu dan sholat berjamaah menjadi Imam.
“Secara legal formal tidak ada yg salah karena memang aturannya membolehkan seorang laki-laki mengerjakan sholat asalkan menutup aurat dari pusar sampai lutut, tidak terkena najis dan hadas serta berwudhu, boleh dan tidak melanggar aturan,” katanya.
Tetapi apakah kemudian itu patut? Tentu soal lain. Sepatutnya ia mandi dulu kemudian mengganti pakaian dengan pakaian yang terbaik, diutamakan berwarna putih dan memakai wewangian. “Kehadiran Pak Arinal pada acara penyerahan rekomendasi partai kemarin tentu bukan sekedar sebagai undangan biasa, tetapi itu memang acara partai di mana ia yg menjadi ketuanya,” katanya.
Alasan tidak sempat berganti pakaian tentu cukup menggelikan karena ia yang menjadi tuan rumah dari acara itu, semua orang akan menunggu kedatangannya untuk memulai acara, “Apalah artinya menunggu beberapa menit berganti pakaian bagi peserta acara apalagi bagi para kandidat yg akan menerima rekomendasi?,” katanya.
Dalam Islam keteladanan pemimpin itu dikenal dengan istilah uswatun hasanah. “Jadi menurut saya perbedaan pendapat itu menunjukkan perbedaan kelas di antara mereka, ada yg kelasnya sudah sampai di level high politics yang mengedepankan ethics sementara ada yg masih berkutat di level low polirics yg hanya berpegangan pada aturan tekstual,” katanya.
“Saya teringat quotes dari Albert Einstein, whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters. Terjemah bebasnya kira-kira: “siapapun yang ceroboh dalam hal-hal kecil tidak dapat dipercaya untuk hal-hal yang penting,” katanya. (Red)
Tinggalkan Balasan