Lampung Timur (SL)-Kelangkaaan pupuk kerap terjadi dimasa jelang tanam dan pertengahan tanam padi. Hal itu mejadi tradisi yang dialami petani. Sehingga memaksa petani membeli pupuk dengan harga tinggi untuk menyelamatkan tanaman padi mereka. Sementara Kementerian Pertanian terus meningkatkan jumlah pupuk subsidi untuk petani. Mungkikah ini ulah spekulan distributor?
Kegelisahan petani soal pupuk subsidi seperti yang dialami Petani di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, mengeluhkan belum adanya pupuk pada musim tanam. Sejak awal Januari 2021 pupuk bersubsidi kembali meresahkan, dimana warga sulit untuk mendapatkan pupuk, meskipun mereka telah mempunyai kartu tani.
Kepala Desa Silorejo, Supriono, mengatakan warganya saat ini sedang kebingungan mencari pupuk bersubsidi. ”Masyarakat agar bisa berkoordinasi dengan kelompok tani atau gapoktan yang ada di desa, supaya bisa mengetahui bahwah di desa saat ini mengalami kelangkaan pupuk,” kata Supriono, kepada media ini di kantor Balai Desa, Minggu 17 Januari 2021.
Sementara, Nardiono (67) mengharapkan, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur., melalui distributor sesegera mungkin mendistribusikan pupuk bersubsidi sebelum melewati masa tanam padi. “Agar segera tersedia sebulum lewat masa tanam padi, agar masyarakat petani tidak dihantui kelangkaan pupuk,” kata Nardiono.
Nardiono menuturkan, jika sebagian petani di desa Silorejo maupun di sekitaran Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ini sebagian sudah memasuki tanam padi sekitaran umur 15 hari. “Artinya, bila mana pupuk ini tidak segera turun, dampak kemungkinan tanaman padi warga Batanghari akan hidup tidak maksimal dan para petani akan menghadapi kerugian besar, berdampak gagal Panen,” ungkapnya.
Senada, juga disampaikan oleh warga Sumber Rejo, Supri (38), bahwa kebutuhan kelompok tani melalui (e-RDKK) pupuk subsidi juga sampai saat ini belum maksimal dan menyebabkan alokasi pupuk yang tidak mencukupi kebutuhan para petani. ”Kemarin saya beli di pengecer tidak dilayani dengan alasan bukan kelompok tani,” ujarnya.
Sementara Samsi selaku warga masyrakat Desa Adiwarno juga mengeluhkan hal yang sama, bahwa pupuk bersubsidi kosong untuk wilayah Kecamtan Batanghari. “Alokasi pupuk subsidi saat ini menggunakan (e-RDKK) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani yang diisi oleh petani dan penyuluh,” kata Samsi.
“Namun ini tidak bisa mencakup semua petani. Karena ada beberapa petani yang tidak didaftarkan dalam e-RDKK. Sehingga setiap kali masuk musim tanam, permasalahan pupuk bersubsidi selalu saja mengalami kelangkaan,” ungkap Samsi.
Pemprov Akui Harga Pupuk Naik?
Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kusnardi, mengatakan pihaknya melakukan langkah antisipatif terhadap efektivitas subsidi pupuk saat ini. “Kami terus lakukan sarana dan prasarana jika harga pupuk naik sehingga petani tidak lagi khawatir. Hal-hal ini kami pikirkan dengan matang, lagi pula stok pupuk yang ada masih tersedia,” kata dia, dilangsir lampungpost.co Selasa 12 Januari 2021.
Kurnadi mengatakan pupuk di Lampung saat ini sedang naik. Untuk itu pihaknya mengantisipasi dengan mengurangi subsidi pupuk. Namun, subsidi dalam segi pembiayaan diperbanyak agar petani tidak kesulitan. Selain itu, pemerintah juga memberikan keringanan kepada petani melalui kredit usaha rakyat (KUR) petani sebagai salah satu solusi kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi pemerintah di awal 2021.
“Harga pupuk memang sering fluktuasi dan kami giatkan untuk produksi agar ketersediaan cukup dan sistem distribusinya disiapkan dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan antisipasi yang menjamin petani,” katanya.
DPD Minta Polisi Bergerak
Anggota DPD RI Dapil Lampung, Ahmad Bastian SY meneriman keluhan petani-petani di wilayahnya akibat kelangkaan pupuk pada masa tanam ini. Karena itu Dia meminta polisi segera turun tangan untuk menyelidiki kelangkaan pupuk yang terjadi di Sub Wilayah Barat II DPD RI meliputi Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
“Saya mendapat telepon bertubi-tubi dari masyarakat petani dapil saya, dan dalam kesempatan ini saya mengapresiasi pernyataan ketua yang cukup strategis mengenai kelangkaan pupuk,” ujar Bastian saat rapat konsolidasi Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II yang dipimpin Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, dari 9-11 Januari 2021.
Kelangkaan pupuk terjadi di sejumlah daerah, termasuk Lampung. Padahal Lampung merupakan salah satu daerah sentra pertanian di Indonesia yang sangat membutuhkan pupuk, khususnya saat musim tanam seperti ini. “Pada hari ini mereka sedang dalam proses penggarapan lahan dan bahkan sudah ada yang mulai menanam. Momen-momen itulah dibutuhkan adanya pupuk,” sebut Bastian.
Bastian menilai kelangkaan pupuk, termasuk pupuk subsidi, terjadi karena masalah subsidi. Untuk itu Bastian mengusulkan ada operasi pasar terkait kelangkaan pupuk. “Hari ini di pasaran pupuk itu tidak ada. Baik pupuk subsidi maupun pupuk non-subsidi. artinya kita melihat di sini ada persoalan di masalah distribusi. Kalau ada persoalan distribusi kan berarti harus ada semacam operasi pasar. Operasi untuk mencari tahu kemana hilangnya pupuk ini,” kata Bastian.
Bastian meminta agar pihak kepolisian untuk segera mengusut kelangkaan pupuk. Ia menilai, polisi sudah saatnya turun tangan mengatasi kelangkaan pupuk. “Saya harap ada peran aktif kepolisian untuk bisa melakukan penyelidikan. Harus dicek apakah ada indikasi kelangkaan pupuk karena ada oknum yang bermain dalam masalah distribusi,” katanya.
Bastian menyoroti masalah kelangkaan pupuk yang kerap berulang ini. Ia memastikan DPD akan terus mengawal masalah kelangkaan pupuk yang sangat merugikan petani. “Ini kan persoalan klasik yang selalu terjadi. Setiap musim tanam, bibit mahal dan pupuk langka. Nanti waktu panen, harga jatuh. Begitu juga komoditas pangan lainnya. Saya pikir sangat wajar DPD, sebagai wakil daerah menginisiasi hal itu,” kata Bastian.
Bastian juga mengharapkan Kementerian Pertanian (Kementan) segera menyelesaikan persoalan kelangkaan pupuk di tingkat petani. Sebab kelangkaan pupuk, kata Bastian, bisa berdampak pada produksi pangan nasional. “Presiden Jokowi sudah mengingatkan agar tidak terjadi krisis pangan saat pandemi Corona. Namun kalau pupuk terus langka seperti ini, pastinya akan berdampak pada produksi pangan. Sangat mempengaruhi produktivitas hasil tani,” sebutnya.
Bastian juga mengingatkan pihak distributor pupuk untuk tidak melakukan perbuatan ilegal. Ia pun mengimbau para petani untuk melaporkan apabila menemukan indikasi permainan para distributor yang menyebabkan kelangkaan pupuk. “Distributor jangan main-main dengan distribusi pupuk. Ini masalah ketahanan pangan. Dan saya minta kepada para petani bila menemukan ada distributor nakal untuk segera melaporkannya,” tegas Bastian. (Red)
Tinggalkan Balasan