Tulang Bawang Barat (SL)-Organisasi Badan Advokasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) meminta Polda Lampung mengusut dugaan penggelapan uang sewa alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulang Bawang Barat.
Informasi BAIN HAM RI menyebutkan bahwa Carut marutnya pinjam pakai alat berat jenis Motor Grader, yang ternyata di lapangan disewakan itu diduga dikedalikan oknum Anggota DPRD Tulang Bawang Barat. “Ya, berdasarkan hasil penelusuran, kami mendapatkan informasi jika alat berat itu disewakan oleh oknum anggota DPRD. Padahal di Dinas PUPR mereka hanya meminjam,” ungkap Ketua DPD BAIN HAM RI Tubaba, Zulkarnaen, SH, didampingi Ketua Bidang OKK, Ari Irawan, Kamis 22 Aprl 2021.
Menurut Zulkarnaen meminta penegak hukum khusunya Polda Lampung bisa masuk untuk mengusut tuntas persoalan sewa alat berat itu. “Jika melihat sistem non administrasi yang diterapkan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tubaba dalam pengelolaan alat berat ini, tentunya sudah sangat terbuka bagi penegak hukum untuk menyelidiki, atensi kami kepada Polda Lampung,” ujarnya.
Polda Lampung menurut Zulkarnaen, bisa mengusut secara menyeluruh. “Alat berat motor Grader itu hanya sebagian kecil persoalan sewa alat berat di Dinas PUPR Tubaba,” tukasnya.
Terkait hal itu, Ketua Komisi III DPRD Tubaba, Paisol, enggan berkomentar. Paisol berdalih sedang berada di luar daerah. “Minta tanggapan ke Anggota Komisi III lain saja,” katanya singkat.
Sebelumnya diberitakan lensalampung.com, dua Unit alat berat jenis Motor Grader Atau Grader Milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang lama tak terlihat ternyata beroperasional di wilayah Kecamatan Gunung Agung dan Sekitarnya. 18 April 2021.
Berdasarkan hasil penelusuran wartawan ternyata alat berat ini bekerja berpindah pindah tempat di seputaran Kecamatan Gunung Agung. Kepalou Tiyuh menyebutkan pemakaian alat itu gratis mereka sewa untuk meratakan jalan provinsi.
Kepalo Tiyuh Tunas Jaya, menyatakan bahwa mereka terbantu oleh alat berat tersebut untuk meratakan jalan provinsi. ”Pak Joko Kuncoro (Anggota DPRD Tubaba) bantu kami untuk dandan jalan poros arah mekar jaya. Itukan enggak ada anggarannya kami kan swadaya jadi sistem pembayarannya kita membelikan minyak, ngasih operator makan dan bayar operatornya,” kata Yani.
“Bayar operatornya itu Rp250 ribu sehari, minyaknya (Solar subsidi) itu 3 jerigen terus uang makan Rp100 ribu sehari. Total sehari itu habislah 1 juta, disini selama 2 hari kerja, jalannya parah benar itu mas yang arah mekar jaya itu.” katanya,
Sumino Kepala Tiyuh Tri Tunggal Jaya juga mengaku mengeluarkan uang dari dana desa tahun 2021 ini melalui dana talangan lantaran anggaran untuk sewa Grader tersebut dianggarkan dalam tahap kedua nanti. “Untuk pengerjaan yang makai alat berat gleder itu banyak titiknya ada yang meratakan lapangan sepak bola.” katanya.
“Ada jalan yang arah ke makam dan arah jalur 2 ini, itu menggunakan anggaran dana desa di tahap 2 dan itu kita pakai dana talangan dulu karena alatnya sudah di gunung agung kita sekalian make.”Ungkapnya saat dimintai tanggapan dirumahnya.
“Kalau yang masukan alat kesini itu pak Joko Kuncoro itu,untuk pembayaran saya bayarnya sama sopir (operator grader) beli minyaknya, anggaran sekitar Rp20 juta bayar langsung dengan sopirnya. Kalau kerja disini ada 8 hari. Pokoknya perhari itu ketemu Rp1 juta untuk beli minyaknya terus bayar sopir dan uang makannya.” Terang Sumino.
Kepala Tiyuh Jaya Murni Sukatun juga mengatakan hal yang sama. ”Kalau saya hanya memakai alat itu cuma empat hari saja, dan saya disuruh membayar operatornya tiga ratus lima puluh ribu rupiah minyaknya saya beli sendiri dan sayapun tanggung rokok serta makan operatornya,pokoknya di gelobalkan semua itu jumlah uangnya Rp1 juta per hari.” Kata dia.
Untuk penggunaan alat tersebut, lanjut Sukatun, ialah melalui salah satu Anggota DPRD Tubaba. ”Untuk alat itu Saya langsung bicara sama pak Joko bahwa saya mau pinjam alat untuk ngebetulin jalan poros dan kata pak Joko kamu punya duit apa enggak,saya di suruh pak Joko untuk bayar operator nya,pada saat alat itu kerja juga di awasi oleh pak Joko.”Jelasnya.
Salah seorang operator grader mengaku jika pekerjaan di tiyuh- tiyuh pembayaran langsung ke orang yang membidangi di Dinas PUPR Tubaba. ”Kalau untuk pembayaran terserah mau sama kita enggak apa-apa. Mau langsung ke kantor juga enggak masalah. Kalau untuk pemakaian Tiyuh-Tiyuh saya enggak tahu, itu bos yang tahu karena pembayarannya sama bos.” Ucapnya. (Rls/red)
Tinggalkan Balasan