Bandar Lampung (SL)-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung segera merespon dugaan penyimpangan anggaran puluhan milyaran anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tulangbawang (Tuba), termasuk anggaran media tahun 2020 mencapai Rp6,5 miliar. Untuk Kejati meminta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Peduli Lampung (GPL) membuat laporan resmi terkait
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Andrie W. Setiawan mengatakan Kejati Lampung selalu merespon cepat aduan apapun dari masyarakat. Karena itu, Kejati meminta GPL mendaftarkan aduannya secara resmi dan lengkap dengan segala bukti, agar segera dapat ditindaklanjuti.
“Terkait kabar adanya temuan dari kawan- kawan GPL mengenai penyelewengan anggaran pada Diskominfo Tulangbawang, kami persilahkan didaftarkan secara resmi temuan tersebut ke dalam sebuah laporan, yang lengkap dengan bukti-bukti. Sehingga Tim Kejati Lampung dapat segera mengambil langkah selanjutnya,” ujar Andrie kepada wartawan Rabu 28 April 2021.
Karena itu, lanjut Andre, Kejati akan menunggu Laporan resmi, dari dugaan penyimpangan Anggaran yang berjumlah lebih dari Rp10 miliar itu, sehingga dapat mengambil langkah hukum selanjutnya.
Sebelumnya diberitakan anggaran Diskominfo Kabupaten Tulangbawang tahun anggaran 2020 dan 2021, diduga jadi ajang korupsi sejumlah oknum pejabat di Dinas tersebut. Karena itu LSM GPL segera melaporkan temuan tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.
Gerakan Peduli Lampung, juga akan menggelar aksi massa dan orasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Tulang Bawang untuk mendorong percepatan penanganan dugaan korupsi uang negara tersebut.
Ketua GPL Lampung, Icha Novita, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Kejati. Ia menyampaikan, pihaknya tengah menyusun dan mempersiapkan laporannya secara resmi ke Kejati. “Kami dari GPL Lampung, mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejati yang telah memberikan respons, untuk laporan resmi akan kami segerakan,” katanya. (Red)
Tinggalkan Balasan