Lampung Tengah (SL)-Anggaran Dinas Kominfo (Diskominfo) Pemda Lampung Tengah diduga menguap. Kontrak kerjasama dengan perusahaan media tidak dibayar. Dinas berdalih anggaran Diskominfo sudah habis, padahal sudah ada MOU dengan beberapa media, dan memicu protes pimpina perusahaaan media di Lampung Tengah, Kamis 16 Desember 2021.
Sejumlah wartawan perwakilan Biro di Lampung menuding Diskominfo tidak profesional. Diskominfo Lampung tengah tidak menepati pembayaran publikasi kepada sejumlah perusahaan Media. “Nanti saya tanya dulu apakah masih ada sisa anggaran kita kepada Kabid (Kepala Bidang) dan Bendahara. Akan saya tanya dahulu berapa tagihan yang masuk dan berapa yang bisa dibayarkan. Karean keuangan Diskominfo sudah habis,” kata Kepala Diskominfo Lamteng Rosidi, yang ditemui para jurnalist diruangannya.
Padahal, Diskominfo telah melakukan MoU yang berisikan standart satuan harga (SSH) yang telah ditentukan oleh Diskominfo Lamteng itu sendiri. “Kami yang merupakan salah satu dari media Radar Grup itu merasa dirugikan dengan tidak dibayarkannya biaya Publikasi yang telah diproduksi media kami,” kata Aswin, jurnalis media Lampung News Paper.
“Hak kami sudah jelas tertera didalam surat MoU yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak Perusahaan media dan Diskominfo Lamteng, Ini kenapa tanpa ada surat pemberitahuan maupun musyawarah bersama Diskominfo bisa mengatakan tidak bisa membayar lagi dengan alasan anggaran telah habis,” ungkap Aswin.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Lampung Tengah, Deni Satria Negara, meminta para wartawan atau pimpinan medianya untuk membuat surat aduan kepada DPRD, agar bisa menjadi pertimbangan memanggil Dinas Kominfo.
“Merekakan sudah menetukan SSH, seharusnya anggaran tersebut sudah klop dong pembagiannya sesuai dengan anggaran yang tersedia. Lalu kenapa sekarang kok tiba-tiba bisa bilang habis. Apalagi tanpa ada surat pemberitahuan secara resmi kepada kami,” kata Deni.
Menurut Deni, Ini sangat tidak tidak profesional dan mencerminkan pelayanan yang sangat bobrok, “Kami minta Anggota DPRD Lampung Tengan dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit terhadap keuangan keuangan Diskominfo Lampung Tengah ini,” ujarnya.
“Dilist aja semua media yang merasa dirugikan. Ini harus di petanyakan. Kok bisa anggaran itu abis. Apa mereka gak ada perencanaan kerja di setiap tahun,” ujar Deni yang juga bernada kesal.
Deni, Media itu juga bagian dari indutri media yang mempekerjakan para jurnalis, yang menulis berita juga mencari nafkah. Pihaknya berjanji akan memperjuangkan nasib wartawan Lampung Tengah. “Selasa mendatang kita panggil Dinas Kominfo, Akan kita evaluasi semua kerja meraka tahun ini. Ini kalau di biarkan kacau dunia Lampung Tengah,” kata Deni. (Red)
Tinggalkan Balasan