Tanggamus (SL)-Warga penerima bantuan langsung tunai (BLT) di Pekon Kuripan dan Pekon Antar Brak, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, mempertanyakan laporan mereka kepada Inspektorat Kabupaten Tanggamus, terkait dugaan penyimpangan BLT Dana Desa, bahkan kini BLT DD tersebut dihapus. Didampingi orams dan LSM, mereka berunjukrasa dan menyampaikan protes, Senin 24 Januari 2022.
Puluhan massa warga dua Pekon itu didampingi LSM Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia (PEKAT), Jaringan Aspirasi Rakyat (JARAK), Gerakan Masarakat Bawah Indonesia (GMBI),Persatuan Masyarakat Tanggamus (PEMATANG), dan Ormas Laskar Merah Putih (LMP) dan DPW Kader Militan Jokowi (KAMIJO) Lampung.
Dalam unjukrasa mereka meminta kejelasan penanganan laporan warga Pekon Kuripan dan Pekon Antar Brak terkait penghapusan BLT DD warga, yang sudah dilaporkan sejak empat bulan lalu. Bahkan laporan itu juga disampaikan kepada Polres dan Kejari Tanggamus.
“Kami melakukan aksi disini baru pertama, tapi sebelumnya kami demo di Kantor Pekon dan Kantor Camat Limau, namun tidak membuahkan hasil,” Kata Zaini kepada wartawan.
Menurut Zaini, mereka butuh kepastian hukum, dan meminta keadilan di masyarakat desa mereka. “Kepala Pekon Kuripan tidak transparan terhadap masyarakat terkait penanganan dana desa ADD dan APBDes. “Kami berharap, ada kejelasan setelah kami melakukan aksi kali ini. Jika tidak juga ada kejelasan maka kami akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih banyak lagi” katanya.
Terkait tuntutan massa, Inspektur inspektorat Tanggamus, Ernalia mengatakan, progres penanganan kasus tersebut sudah 70 persen. Bahkah paling cepat dari penanganan kasus yang lain. “Hanya tinggal tunggu waktu,” kata Ernalia.
Kasus tersebut, lanjut Ernalia akan segera mereka selesaikan. “Inspektorat tidak main-main,setiap penangan kasus yang mereka tangani Sangatlah banyak mulai dari perceraian dan lain-lain karenanya dia berharap bersabar kasus itu pasti kami selesaikan. Ini hanya masalah waktu saja,” katanya. (Red)
Tinggalkan Balasan