Bandar Lampung (SL)-Kapolda Lampung Irjend Pol Akhmad Wiyagus memastikan penegakan hukum dalam penanganan kasus korupsi, karena menjadi bagian program prioritas. Kapolda juga akan memperkuat Tim Tekab 308 untuk menciptakan keamanan di tengah masyarakat di Lampung.
“Korupsi berdampak pada masalah ekonomi. Kita akan tentukan strategi, yang tentunya untuk cepat dioperasionalkan di wilayah hukum Polda Lampung. Penanganan tindak pidana korupsi di Lampung, tentu ditegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita tindak tegas,” kata Akhmad Wiyagus, dihadapan pimpinan organisasi wartawan, dan beberapar Pimpinan Media, Kamis 30 Juni 2022.
Soal Korupsi, lanjut Kapolda, menjadi prioritas tiga program kerja memimpin Polda Lampung. Pertama bagaimana bersama-sama menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kambtibnas yang kondusif, dengan melanjutkan program Kapolda Lampung yang lama, Irjen Pol Hendro Sugiatno, yaitu akan menindak kejahatan begal.
Kedua mengatasi persoalan geng motor, yang menjadi momok masyarakat yang tengah melintas di jalan raya. “Yang ketiga soal kasus korupsi. Tindak pidana korupsi harus ditindak. Akan kami poles secara khusus, sehingga penanganan ini bisa benar-benar selesai dan profesional sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Karena itu, menurut Kapolda, pihaknya akan melakukan evlausi khusus soal korupsi serta penanganannya yang tengah berjalan di Polda Lampung. “Saya akan melakukan evaluasi secara khusus terhadap kinerja penanganan kasus korupsi tersebut. Sehingga ditangani secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.
Kapolda mengatakan akan berkolaborasi dan bersinergi dengan media mulai dari masalah penanganan tindak pidana korupsi, pencurian dengan kekerasan, begal dan geng motor yang yang lain.
“Kita ada team khusus (Tekab) 308 yang dapat diandalkan dalam menciptakan keamanan di tengah masyarakat. Masalah begal, geng motor, ini juga jadi perhatian kami. Akan kita intensifkan lagi tekab 308 yang sudah ada,” katanya.
Sosok Irjen Pol Akhmad Wiyagus
Perpindahan jabatan Irjen Akhmad Wiyagus ini tertuang dalam lima surat telegram rahasia yang ditandatangi oleh As SDM Kapolri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri tertanggal 20 Juni 2022. Irjen Akhmad Wiyagus lahir pada 23 September 1967.
Wiyagus lulusan Akpol 1989 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo, dan pernah menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat dan Maluku.
Riwayat jabatan:
Direktur Pengaduan Masyarakat KPK
Kapolres Sumedang (2008)
Kanit II Dit III/Tipikor Bareskrim Polri (2010)
Kasubdit II Dittipidkor Bareskrim Polri (2011)
Wadirtipidkor Bareskrim Polri (2013)
Dirtipidkor Bareskrim Polri (2014)
Wakapolda Maluku (2018)
Wakapolda Jawa Barat (2019)
Kapolda Gorontalo (2020)
Kapolda Lampung (2022)
Polisi Anti Suap
Irjen Akhmad Wiyagus dikenal sebagai polisi antisuap.Irjen Akhmad Wiyagus juga aktif memerangi tindak pidana korupsi. Ketika menjadi perwira menengah, Wiyagus pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Lulusan Akpol 1989 ini menjabat sebagai Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.
Saat menjabat sebagai Wakapolda Jabar, dia juga pernah lolos seleksi awal calon pimpinan KPK. Namun, di tengah jalan Akhmad Wiyagus justru memilih mengundurkan diri. Urusan perkara korupsi, Wiyagus sudah handal.
Dia pernah dipercaya sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Sejumlah kasus megakorupsi sempat ditangani Wiyagus, diantaranya kasus cetak sawah, payment gateway yang menyeret mantan wamenkumham Deny Indrayana, kasus korupsi Pertamina serta korupsi stadion Gedebage di Bandung, Jawa Barat.
Dituntut Mundur
Di balik prestasinya dalam penanggulangan korupsi, Irjen Akhmad Wiyagus didemonstrasi massa yang mengatasnamakan mahasiswa di depan Polda Gorontalo, Kamis 7 April 2022 lalu. Aksi massa itu membawa sedikitnya enam tuntutan. Salah satunya meminta agar Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Akhmad Wiyagus dicopot dari jabatannya.
Sejumlah massa aksi tampak membawa kain putih berukuran 2×1 meter. Kain putih lusuh itu bertuliskan #Copot Kapolda Gorontalo menggunakan pilox merah. Adapun enam tuntutan massa adalah: Mendesak Kapolri untuk copot Kapolda Gorontalo, Mendesak Kapola Gorontalo mundur terhormat, Meminta pertanggungjawaban struktural Kapolda Gorontalo terhadap penembakan Pejabat Polda Gorontalo.
Mempertanyakan tanggungjawab teritotial wilayah hukum Polda Gorontalo atas penangkapan komoditi Black Stone di Polda Surabaya dan di Pelabuhan Tanjung Priok. Penegakan hukum aktivitas alat berat tambang ilegal Pohuwato yang tidak mampu ditertibkan oleh Kapolda Gorontalo. Tidak mampu mencegah maraknya investasi bodong yang diduga banyak melibatkan oknum kepolisian. (Red)
Tinggalkan Balasan