Bandar Lampung (SL)-Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung menilai pembangunan di Provinsi Lampung belum merata dan tidak tindakan kongkrit. Selain penggunaan anggaran belanja langsung lebih besar dari tidak langsung. Penatapan anggaran tidak produktif, dilakukan monoton model copy paste tahun ke tahun.
“Belanja tidak produktif, monoton dan copy paste. Besarnya belanja langsung dibanding belanja tidak langsung. Belum meratanya pembangunan. Kinerja harus komitmen adanya tindakan nyata,” kata Juru bicara fraksi PDI Perjuangan Ketut Romeo, saat memberikan pandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi tahun 2021, di ruang rapat Komisi DPRD setempat, Selasa 5 Juli 2022.
“Banyak pembangunan insfratruktur jalan terbengkalai. Sumber sumber PAD Lampung selama ini berasal dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB). Harusnya cari upaya terobosan. Artinya diperlukan inovatif upaya terobosan bukan monoton atau justru Copy paste setiap tahunnya,” kata Ketut Rameo.
Ketut Romeo juga menilai adanya pemborosan anggaran, dan ditambah pembangunan kota baru di Jatiagung yang setiap tahunnya selalu di anggarkan untuk perawatan. “PDIP meminta pembangunan Kota baru dilanjutkan,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan sejauh mana kinerja Kepala daerah terkait aset way Dadi, dan pembangunan perpustakaan yang mangkrak. “Kami mempertanyakan sejauh mana kinerja selaku kepala daerah terkait proses penjualan aset Waydadi dan pembangunan perpustakaan daerah yang hingga kini mangkrak,” ujar Romeo.
Seharusnya, lanjut Romeo, pembangunan Perpustakaan Modern dapat menjadi kebanggaan masyarakat Lampung. “Tapi ini bagaimana langkah, dan upaya Gubernur selaku Kepala Daerah,’ katanya.
Paripuran dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, dihadiri para unsur pimpinan wakil Ketua fraksi Gerindra Elly Wahyuni, Wakil Ketua Ririn Kuswantari Fraksi Golkar dan wakil Ketua Fraksi Demokrat Ir Muhammad Raden Ismail, jajaran Forkopimda serta para Kepala OPD Lingkup Pemprov Lampung maupun lembaga instansi Vertikal. (Red)
Tinggalkan Balasan