Jakarta–Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, pemerintah pusat menilai Pemprov Lampung tidak mampu menangani perbaikan jalan rusak. Hal ini terbukti dari tingkat kemantapan jalan provinsi dan jalan kabupaten di Lampung yang masih rendah.
Menurut data tahun 2022, Provinsi Lampung memiliki 99 ruas jalan provinsi sepanjang 1.693 kilometer dengan kondisi mantap 77 persen dan 6.591 ruas jalan kabupaten sepanjang 17.774 kilometer dengan kondisi mantap 50 persen.
“Karena kemantapannya kan sudah jauh di bawah ya. Itu kan berarti pemerintah pusat menganggap ini ada keterbatasan atau ketidakmampuan dari Pemkab atau Pemkot, makanya ini dirangsang lagi oleh pemerintah pusat,” ujar Endra S Atmawidjaja dilangsir Kompas.com, Kamis 11 Mei 2023.
Sementara kondisi jalan akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika ruas-ruas jalan dibiarkan rusak, maka dikhawatirkan dapat menghambat mobilitas masyarakat sehingga aktivitas ekonomi pun menjadi tersendat. “Jadi itu harus diperbaiki, karena kalau enggak jadi enggak mulus itu jalan-jalan kita itu, ekonomi kita enggak akan tumbuh sesuai harapan,” ucapnya.
Terlebih, kata dia, bangsa ini baru saja lepas dari pandemi Covid-19 sehingga pemerintah pusat merasa perlu memberikan stimulus berupa perbaikan jalan di Lampung agar ekonomi provinsi ini dapat tumbuh di atas 5 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada 2022 sebesar 4,28 persen.
Meski masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional di tahun yang sama sebesar 5,31 persen, pertumbuhan ekonomi Lampung ini masih lebih baik dari 2021 yang hanya tumbuh 2,77 persen. Karena itu Pemerintah pusat menganggarkan Rp 800 miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan di Provinsi Lampung. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung juga tiba tiba mengklaim sudah menganggarkan Rp750 miliar untuk perbaikan 14 jalan rusak. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.
Sri Mulyani Jelaskan Anggaran Jalan di Lampung
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi dana pembangunan jalan di Lampung sudah disiapkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta instrumen keuangan negara lain.
Dari APBN, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 588,7 miliar bagi Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional tahun 2023. Sampai dengan 2 Mei 2023, realisasi anggarannya telah mencapai Rp 81,6 miliar. “Realisasi tahun 2022 sendiri mencapai Rp 508,1 miliar,” kata Sri Mulyani dalam unggahan akun Instagram @smindrawati, Senin 8 Mei 2023 lalu.
Kemudian, pemerintah mengalokasikan transfer dana ke pemerintah daerah untuk pembangunan jalan tahun 2023 provinsi, kabupaten, serta kota di seluruh Lampung sebesar Rp 402,44 miliar. Anggaran yang masuk ke dalam dana alokasi khusus (DAK) fisik itu disiapkan untuk pembangunan jalan sepanjang 231,9 km.
Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan Jalan Tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara (PMN) dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk dua ruas Jalan Tol Sumatera, yakni Ruas Bakaheuni-Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar Rp 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar Rp 22,09 triliun, serta Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dengan dana PMN sebesar Rp 4 triliun dan jaminan pemerintah Rp 14,37 triliun.
Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dengan rincian dana sebeesar Rp 3,75 triliun untuk Ruas Bakaheuni-Terbanggi Besar dan dana Rp 1,86 triliun untuk Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.
Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung, terdapat anggaran sebesar Rp 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan. Khusus untuk Provinsi Lampung, nilainya mencapai Rp 886,8 miliar. “Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara,” ucap Sri Mulyani. (Red)
Tinggalkan Balasan