LAMPUNG UTARA-Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lampung Utara, Rahmat Hartono menyoroti kinerja Kepala Inspektorat yang juga menantu Bupati Lampura, karena dianggap cawe-cawe mengatur pembagian proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Lampung Utara.
Karena, kata Rahmat Hartono, hal itu akan berdampak krpada kinerja dinas, dan jangan sampai bawahan menjadi korban. “Kasihan dengan Kabid di dinas pendidikan karena diperintahkan untuk membagikan DAK oleh Inspektur. Nanti Kabid yang akan menjadi korban, maka tolong dibatasilah cukup jalankan fungsi dia sebagai inspektur,” kata Rahmat kepada Bupati, saat Sidang Paripurna, LKPJ APBD Tahun 2022, Kamis 22 Juni 2023.
Rahmat menambahkan bahwa jangan kareba merasa sebagai orang Bupati, sehingga harus berkuasa dalam membagi proyek DAK. Dan hal tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan di Lampung Utara tidak pernah maju.
“Harusnya dimasa jabatan akhir Bupati Budi Utomo ini harus dirubah. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung langkah Kejari untuk memproses hal tersebut. Dan diminta untuk segera, agar tidak mengambang” imbuh Rahmat.
Terkait sorotan itu, Bupati Lampung Utara belum memberikan tanggapan. Sidang paripurna dilanjutkan dengan pada Jum’at 22 Juni 2023, hari ini dengan agenda pembahasan lebih lanjut.
Rapat paripurna penyampaian pertanggung jawaban Bupati Lampura atas pelaksanaan APBD 2022 itu hanya dihadiri oleh sebagian anggota DPRD. Paripurna sempat diskor selama 15 menit, dan kemudian dilanjutkan meski tidak kourum, berdasarkan kesepakatan anggota dewan yang hadir.
Rahmat Hartono Lapor Polisi
Pasca paripurna, memanf sempat terjadi kericuhan di gedung DPRD Lampung Utara. Dan ternyata melibatkan Ketua Fraksi PDIP Hi. Rachmat Hartono, terkait perdebatan di Paripurna. Rachmat mendapa ancaman hingga perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oknum anggota DPRD Lampura berinisial NH.
Rahmat Hartono mengatakan saat rapat sebelumnya di ruang Sekretariat, ada anggota DPRD yang tidak setuju dengan intrupsi dirinya yang mempermasalahkan soal pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan tersebut.
”Saat itu, oknum anggota DPRD itu menyatakan bahwa sekretaris Disdik itu adalah istrinya. Dan kepala dinasnya masih sodaranya. Disitulah dia mengeluarkan ancaman-ancaman kepada saya,” katanya.
Saat itu, Rachmat mengaku tidak begitu menggubris dan menanggapi masalah tersebut, dan dianggap telah selesai. Apalagi saat itu ada para pimpinan dewan dan perwakilan Fraksi yang tentunya memiliki hak yang sama. “Kalau caci maki ada. Bahkan ancaman-ancaman, tapi kita tidak gubris itu. Dan sudah diselesaikan disitu,” Kata Rachmat.
Lalu ujar Rachmat, sidang paripurna dilanjutkan dengan membacakan kesepakatan bahwa tidak ada lagi pandangan umum fraksi dan diserahkan kepada panitia kerja badan anggaran. Setelah sidang paripurna selesai.
Dan saat Rachmat bermaksud hendak pulang, tiba-tiba ada yang mendorong pintu masuk ruang sidang paripurna, dengan disertai jeritan-jeritan dengan nada garang bermaksud mencarinya.
“Ternyata itu, oknum DPRD tadi yang protes di dalam ruang rapat. Dia mengundang sanak saudaranya untuk mengancam saya. Saya hanya mendengar perkataan yang tidak enak dikeluarkan mereka,” katanya.
“Kalau bukti sedang kita upayakan. Tapi kalau saksi banyak yang lihat. Ketua BK (Badan Kehormatan), bahkan ketua DPRD juga ada. Bahkan, sempat saling dorong dengan Pol-PP karena mereka ingin masuk ruang sidang paripurna tersebut,” katanya.
Rachmat mengaku tidak mau meladeni secara emosional, fan lebih memilih langkah hukum. Karena menurutnya itu merupakan solusi terbaik yang harus dilakukan olehnya dengan melaporkan aksi yang merugikannya ke Mapolres Lampura.
“Negara kita ini merupakan Negara hukum. Nanti kita juga akan masukan (laporan, Red) ke BK DPRD Lampung Utara. Karena kemana lagi kita akan laporan,” papar Rachmat sudah membuat laporan Kepolisian di Mapolres Lampura, Kamis 22 Juni 2023.
Laporan itu tertuang dalam laporan nomor STPL/202/B-1/VI2023/SPKT / POLRES LAMPUNG UTARA / POLDA LAMPUNG. Usai melaporkan peristiwa itu, Rachmat Hartono mendatangi kantor PWI Lampura guna melakukan Konferensi Pers.
Dalam konferensi pers Rachmat – sapaan akrab Rachmat Hartono – menjelaskan jika dirinya merasa sangat dirugikan dan malu atas tindakan yang dilakukan rekan sejawatnya yang juga anggota DPRD Lampura tersebut.
“Jadi nenindaklanjuti peristiwa yang terjadi usai sidang paripuna DPRD tadi, dimana saya intrupsi bahwa ada DAK (Dana Alokasi Khusus) di Lampung Utara. Dibagi-bagikan oleh Kabid,” katanya.
Namun selanjutnya terjadi silang pendapat mengenai persoalan lain yakni terkait apakah akan diberikan tanggapan dari fraksi-fraksi di DPRD Lampura atas LKPj Bupati yang disampaikan saat itu.
Sehingga sidang paripurna terpaksa ditunda, untuk negosiasi antar fraksi dan pimpinan. “Saat itu ada fraksi lain yang menanggapi ingin menyampaikan pandangan umum. Dan ada juga yang nggak. Sehingga terjadi deadlock maka sidang diskor dan dilanjutkan rapat di ruang sekretariat,” katanya
Tinggalkan Balasan