Pesawaran-Dinas PUPR Pesawaran di bawah Komando Kepala Dinas Zainal Fikri , telah mencairkan 100 persen anggaran royek proyek SPAM. Ironisnya pekerjaan yang terindikasi bermasalah itu tidak diperbaiki. Hingga kini air tidak mengalir. Warga yang terdampak pembangunan masih membeli air, bahkan untuk pemasangan dipungli Rp100 ribu dan biaya bulanan Rp35 ribu.
Baca: PUPR Dipanggil Komisi III DPRD Bahas Soal Proyek SPAM 7,5 M, Disebut Terima Setor 35 Persen
“Iya mas, sampai sekarang air tidak keluar. Padahal sudah serah terima. Artinya uang sudah dibayar 100 %. Jika begini terindikasi korupsi juga. Harusnya air keluar lancar terus menerus baru dibayar lunas. Bisa jadi pejabat yang perintahkan mencairkan kena sanksi hukum. Ini Korupsi berjamaah,” kata warga sekitar lokasi Proyek Spam.
Bahkan pasca dilakukan hearing, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pesawaran juga mengaku belum pernah mendapatkan laporan progres perbaikan proyek SPAM oleh Dinas PUPR Pesawaran itu.
Ketua Komisi III DPRD Pesawaran Aria Guna mengatakan, bahwa saat hearing bersama PUPR Pesawaran, pihaknya sudah meminta Dinas dan Pelaksana untuk segera memperbaiki proyek SPAM di empat desa yang ada di dua kecamatan tersebut.
“Tapi sampai saat ini kami belum menerima laporan resmi sejauh mana perkembangan terkait SPAM tersebut. Tapi kemarin sempat ketemu dengan pihak Dinas PUPR, mereka bilang sudah melakukan upaya-upaya perbaikan proyek SPAM itu, tapi kita belum terima laporan progres resmi dari mereka,” katanya
Dalam heiring, Aria Guna mengaku pihaknya telah meminta kepada PUPR untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan terkait permasalahan SPAM tersebut. “Kita sudah minta Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan, namun kalau masih belum ada perbaikan dan proyek SPAM tersebut masih belum bisa digunakan, nanti akan kita panggil lagi dinas terkait,” ujarnya.
Aria Guna menabahkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan-laporan dari Dinas PUPR terkait perbaikan proyek SPAM. “Ya masih kita tunggu laporan dari Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, ya semoga saja proyek SPAM tersebut bisa segera diperbaiki agar dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di empat desa tersebut,” katanya.
Penegak Hukum Belum Beraksi?
Sengkarut empat proyek SPAM JP tahun 2022, yang dibangun Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran menunggu langkah aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan dan kepolisian. Karena fakta dilapangan sudah terang benderang, empat proyek SPAM JP tahun 2022 itu bermasalah.
DPP Gerakan Independen Laskar Sumatera (Gilas) menilai Carut marut Proyek SPAM JP Dinas PUPR Pesawaran akan memasuki babak baru. Pasalnya, pihaknya sudah melaporkan penyimpangan proyek tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.
Ketua Umum LSM DPP Gilas, Zaini, menyatakan hingga kini, masyarakat di Kecamatan Kedondong dan Way Khilau sudah menjerit, dan kecewa air bersih yang dijanjikan sampai tahun ini tidak juga mengalir. Bahkan, kata Zaini, berdasarkan data dilapangan warga harus mengeluarkan dana ratusan ribu, untuk pembelian pipa saluran air bersih perluasan SPAM JP tersebut.
“Proyek Perluasan SPAM JP itu, anggarannya mencapai miliaran rupiah. Tapi, masyarakat yang ingin menerima air bersih SPAM JP, diminta uang Rp100 ribu. Jadi, wajar apabila kejaksaan mengusut dan mengungkap kejanggalan proyek tersebut,” ujar Zaini.
Zaini mengingatkan agar pengungkapan dugaan carut-marut proyek perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM-JP) senilai Rp8 miliar tahun 2022 di Kabupaten Pesawaran, jangan berhenti di DPRD kabupaten setempat. “Saat hearing kami catat semua, meski tanpa rekanan yang hadir,” katanya.
“Saat rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing, Komisi III DPRD Kabupaten Pesawaran dengan sejumlah pejabat Dinas PUPR yakni, Zaenal Fikri (Kadis), Sanca Yudistira (PPK), dan Anwar Sadat (Kabid Penyehatan Lingkungan),” katanya.
RDP yang dipimpin Aria Guna itu, dihadiri juga sejumlah anggota Komisi III DPRD yakni, Ferdiayana, Andi Supratman, Hari Yulizar dan Widada serta Direktur PDAM Heri Kurniawan Syah bersama perwakilan masyarakat. “Namun tidak ada satupun pihak rekanan yang mengerjakan empat proyek SPAM JP yang berlokasi di Kecamatan Kedondong dan Way Khilau Kabupaten Pesawaran itu hadir,” ujarnya.
Zaini menambahkan, proses tender proyek perluasan SPAM JP yang bersumber dari DAK 2022 tersebut diduga syarat penyimpangan. Dugaan penyimpangan itu terjadi saat penentuan pemenang proyek SPAM JP. Karena, ada satu dari empat perusahaan diduga tidak memiliki kualifikasi dan klasifikasi untuk pekerjaan jaringan perpipaan SPAM, atau kontraktor umum.
Diketahui, tahun 2022 Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran mendapat DAK Rp8 miliar, untuk proyek perluasan SPAM JP di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau. Kemudian, Desa Kedondong, Pasar Baru, dan Way Kepayang Kecamatan Kedondong.
Proyek perluasan SPAM JP tahun 2022 di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau pagu anggarannya mencapai Rp2 miliar dengan HPS Rp1,999.975. 547, dikerjakan CV Lembak Indah. Kemudian, pembangunan perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kecamatan Kedondong, dengan rincian Desa Kedondong pagu anggaran Rp2 miliar dengan HPS Rp1,999.979. 232, dikerjakan CV Tubas Putra Sentosa.
Untuk Desa Pasar Baru pagu anggaran Rp2 miliar dengan HPS Rp1.999.973.073, dikerjakan oleh CV Athifa Kalya, dan di Desa Way Kepayang pagu anggaran Rp2 miliar dengan HPS Rp1.999.993.659, dikerjakan oleh PT Lematang Sukses Mandiri.
Air Tak Mengalir Pasang Pipa Bawar Rp100 Ribu Perbulan Bayar Rp35 Ribu
Meski air belum mengalir, proyek tersebut sudah diserah terimakan dari pihak rekanan kepada Dinas PUPR Pesawaran. Warga Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau mengaku kecewa dengan Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran. Pasalnya, air bersih yang dijanjikan, sampai saat ini belum mereka nikmati.
“Kalau janji mereka dari Dinas PUPR, setelah pembangunan SPAM jaringan perpipaan selesai Desember 2022, maka warga bisa langsung menikmati air bersih awal tahun 2023. Namun, janji itu tidak ditepati oleh Dinas PUPR,” ujar Fikri, warga Kubu Batu.
Menurutnya, jatah air bersih yang disalurkan oleh PDAM di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau seminggu sekali, dan setiap bulannya membayar Rp35 ribu/warga. “Mereka bilang ini gratis, tapi kami diminta uang Rp100 ribu untuk biaya pemasangan pipa,” keluhnya.
Tidak Ada Penampungan Baru?
Hal senada diakui Imron, warga Desa Way Kepayang Kecamatan Kedondong. Karena, hingga saat ini proyek pengelolaan sistem penyediaan air minum tersebut belum dapat dioperasikan. Ratusan kepala keluarga (KK) di Desa Way Kepayang belum dapat memanfaatkan sumber air minum tersebut.
“Kami bingung dan kecewa mas, kenapa harus diminta uang ratusan ribu untuk biaya pemasangan pipa. Padahal, proyek penyediaan SPAM jaringan perpipaan ini dibangun oleh pemerintah, dan katanya gratis untuk masyarakat,” ujarnya.
Bahkan, Imron mengungkapkan kejanggalan proyek perluasan SPAM jaringan perpipaan, karena tidak adanya bak penampungan air bersih seperti milik PDAM. “Saya merasa ada kejanggalan, dengan proyek perluasan SPAM jaringan perpipaan, yang dibangun oleh Dinas PUPR tersebut. Karena, jaringan pipanya menyatu dengan bak penampungan milik PDAM yang lama dan sudah puluhan tahun dibangun,” ujarnya. (Red)
Tinggalkan Balasan