Bandar Lampung, sinarlampung.co-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KAKI Lampung menyoroti anggaran Rp15 miliar lebih yang ada di Biro Kesra Provinsi Lampung. Anggaran diperuntukan sewa pearalata kegiatan dan makan minum pengajian Rp2,5 miliar, dan program Umroh dengan Nilai Anggaran Rp12,6 miliar tahun 2023.
Baca: KPPU Akan Panggil Dugaan Perusahaan Fiktif Bansos Kesra Lampung
Ketua Umum LSM KAKI Lampung, Lucky Nurhidayah mengatakn hasil investigasi Timnya, menyebutkan Biro Kesra mengangarkan Rp1,3 miliar untuk kegiatan perlengkapan pengajian untuk pos Sewa Tenda, Kursi, dan kipas blower, untuk 10 kali kegiatan. Atau satu kali kegiatan Rp131 juta. Kemudian pada anggaran makan minum pengajian Rp1,2 miliar, untuk 10 kegiatan. Atau per kegiatan Rp129 juta. Total satu kali pengajian Rp260 juta.
“Temuan kami Contoh pertama dalam kegiatan pengajian di PKOR Bandar Lampung September 2023 kemarin. Mendatangkan Ustadz Dahsyat Latif. Biaya pengajian tidak sebesar itu, baik sewa perlengkapan, hingga makan minum. Kami temukan untuk makan dan minum, snak dan makanan ringan yang di bagikan tidak sampai seharga Rp20 ribu perkotak,” kata Lucky.
Menurut Lucky, potensi korupsi perkegiatan mencapai ratusan juta. Belum lagi, anggaran Rohani Rp12,6 miliar yang ternyata Belanja jasa yang di berikan kepada pihak ke tiga. “Kriteria peserta umroh tidak jelas. Termasuk jumlah peserta tidak jelas. Temuan kami banyak kegiatan fiktif di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung,” katanya,
Atas temuan itu, kata Lucky, pihaknya sedang menyiapkan dan menyusun berkas untuk dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. “Temuan kami akan laporkan ke KPK. Karena APH di Lampung sepertinya sulit. Karena masih banyak kekerabatan. Kita juga sudah melakukan klarifikasi ke Biro Kesra, namun tidak ada respon,” katanya.
Didemo LSM Lapak
Dugaan penyimpangan anggaran kegiatan di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung itu juga sebelumnya disorot oleh Lembaga Pemantau Kebijakan Publik Lapak, bahkan menggelar unjukrasa. “Pada kesempatan ini kami menyuarakan permasalahan yang terjadi di Biro kesejahteraan Rakyat pada tahun Anggaran 2023 ini melaksanakan berbagai kegiatan baik yang sudah berjalan ataupun yang belum berjalan,” kata Ketua Lapak NOva Hendra pada saat orasi di kantor Gubernur Lampung.
Menurut Nova Hendra bahwa pihaknya turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi yang tidak akan henti-hentinya di lakukan agar Provinsi Lampung terbebas dari tindakan yang mengarah kepada korupsi. “Pengadaan cendera mata MUG dengan nilai Rp1,2 miliar, yang dilakukan dengan cara Pengadaan langsung, ada aturan dari LKPP bahwasanya harus dilakukan secara E-Purchasing apakah pekerjaan ini belum ada di katalok sehingga dilakukan dengan cara Pengadaan langsung atau dikerjakan oleh orang -orang biro kesra sendiri,” katanya.
Selain itu, sambung dia, kegiatan belanja makan dan minum aktivitas lapangan, pengajian yang dilaksanakan di 10 lokasi Rp.1.296 250.000. “Anggaran ini dapat menghadirkan orang sebanyak 21.637 orang ketika di bagi ke 10 lokasi berarti satu lokasi pengajian menghadirkan orang sebanyak 2.163 orang,”urainya.
Ia menambahkan, biaya sewa alat untuk acara pengajian di 10 lokasi tenda. kursi,panggung, kipas blower dan taman Rp 1.310.050.000 diduga telah terjadi mark-up harga satuan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Biro Kesra Membantah
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung (Kesra) Ria Andari membantah dugaan Mark up di beberapa kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun 2023. Ria mengatakan, terkait penggunaan anggaran belanja makan minum pengajian untuk 10 titik dan pengadaan cendera mata tersebut baru digunakan 25 persen dari anggaran yang ada . “Penggunaan anggaran untuk 10 titik lokasi pengajian tersebut baru digunakan sebesar 25 persen dari jumlah anggaran keseluruhan,” kata Ria saat didikonfirmasi, Selasa 19 September 2023 lalu.
Untuk itu, kata dia, anggaran itu digunakan seefisien mungkin untuk kemaslahatan masyarakat dalam mendukung program Lampung Berjaya. “Prinsipnya dalam menggunakan anggaran pengajian itu kita seefisien mungkinlah, tidak pula kita hambur hamburkan, gak berani juga kita gunakan anggaran itu asal asalan, gak berani juga saya,’”ujar Kepala Biro Kesra Provinsi Lampung.
Selain itu, sambung dia, anggaran yang belum terpakai itu , pihaknya akan menyusun di APBD-P 2023 bersama jajarannya. “Uang tersebut belum terpakai semuanya, baru 25 persen, dan sisanya akan kita susun di APBD-P untuk yang lebih bermanfaat lagi,” katanya. (Red)
Tinggalkan Balasan