Bandar Lampung, sinarlampung.co-Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Lampung menargetkan 30 persen pengadaan barang dan jasa tahun 2024 menggunakan E-Katalog atau E-purchasing.Hal itu sesuai Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2023.
Kepala BPBJ Provinsi Lampung, Slamet Riyadi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan Surat Edaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa tersebut.
“Kita memakai target nasional bahwa belanja e-Purchasing itu minimal 30 persen dari nilai belanja barang dan jasa. Baik itu melalui e-katalog lokal maupun belanja dari toko daring,” kata Slamet Riyadi didampingi Kabag Pengelolaan LPSE, Dody Hendrawan, Jumat 5 Januari 2024.
Saat ini, kata Selamet pihaknya menyiapkan surat edaran untuk seluruh OPD. “Kami sedang membuat surat edaran dan sedang naik ke Gubernur. Isinya berupa imbauan kepada seluruh perangkat daerah harus membelanjakan minimal 30 persen nilai pengadaan menggunakan e-purchasing,” katanya.
Slamet menjelaskan, nilai pengadaan barang dan jasa di Pemprov Lampung sekitar Rp3,5 triliun. Jika 30 persen menggunakan e-purchasing, maka nilainya sudah mencapai Rp1 triliun. “Berkaca dari tahun 2023, nilai pengadaan kita sekitar Rp3,5 triliun, maka 30 persennya itu sudah hampir Rp1 triliun. Kalau tahun lalu baru mencapai Rp400 jutaan yang belanja di e-katalog lokal,” jelasnya.
Untuk itu, BPBJ Lampung akan terus melakukan sosialisasi ke seluruh OPD untuk menerapkan target belanja e-purchasing di tahun ini. BPBJ juga telah menggelar evaluasi dan rapat koordinasi dengan seluruh satuan kerja di Pemprov Lampung. “Kita sudah melakukan sosialisasi ke seluruh perangkat daerah, termasuk evaluasi dan rakor terkait tahun ini harus ditingkatkan belanja di e-katalog atau toko daring,” ujar Slamet Riyadi.
Saat ini seluruh OPD masih menginput data Rancangan Umum Pengadaan (RUP) di aplikasi SiRUP. BPBJ memberikan batas waktu hingga akhir Februari proses entry sudah rampung“Untuk saat ini belum semua masuk di aplikasi SiRUP, kita harapkan semua sudah terentry pada akhir Februari agar kita tahu berapa totalnya seluruh paket pengadaan barang dan jasa di tahun ini,” katanya. (Rilis/red)
Tinggalkan Balasan