Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pj Gubernur Lampung Samsudin menilai pulau-pulau kecil di Lampung tidak hanya berfungsi sebagai tujuan wisata yang menarik. Menurutnya, pulau-pulau kecil ini juga memiliki fungsi ekologis dan ekonomi yang vital.
“Pulau-pulau seperti Krakatau dan Pahawang,” ujar Samsudin dalam Foccus Grup Disscusion (FGD) Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi RI membahas peningkatan keamanan dan ketahanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di Ballroom Swiss-belhotel, Bandar Lampung, Kamis, 1 Agustus 2024.
Samsudin menjelaskan, sebagai salah satu wilayah pesisir, Provinsi Lampung rentan terhadap berbagai ancaman keamanan seperti illegal fishing, piracy and maritime crimes dan harus diwaspadai.
Ia berpendapat aksi-aksi ini tidak hanya mengancam keselamatan kapal dan aktivitas pelayaran, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan dan kerugian jiwa yang tidak ternilai.
“Dengan ancaman keamanan yang beragam dan kompleks ini, perlindungan dan pengamanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan negara, keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujarnya.
Selain itu, Samsudin juga menuturkan bahwa perubahan iklim global memberikan dampak yang semakin nyata di wilayah pesisir dengan kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca dan peningkatan frekuensi badai tropis yang mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ia meyakini kondisi ini kondisi berpotensi menyebabkan erosi pantai, kerusakan habitat laut, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya pesisir.
“Dalam menghadapi tantangan ini, kita perlu merancang dan menerapkan strategi adaptasi perubahan iklim yang efektif. Ini termasuk perencanaan tata ruang yang memperhatikan risiko bencana, pengelolaan hutan mangrove, dan konservasi terumbu karang,” tegasnya.
Lebih dari itu, Samsudin menegaskan bahwa peningkatan kapasitas dan pendidikan juga merupakan bagian yang penting dalam strategi menjaga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menurutnya, masyarakat pesisir perlu mendapatkan pelatihan mengenai mitigasi risiko dan cara-cara berkelanjutan dalam mengelola sumber daya pesisir.
“Program-program pelatihan dan kampanye kesadaran harus dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menghadapi risiko bencana dan menjaga lingkungan,” pungkasnya.
Samsudin juga menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan yang merusak dan perusakan habitat laut, harus menjadi bagian integral dari kebijakan.
“Kebijakan yang mendukung perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa ekosistem kita tetap terjaga dan berfungsi dengan baik,” lanjut Samsudin.
Samsudin berharap FGD ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk penguatan keamanan dan ketahanan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil serta dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak terkait. (Red/*)
Tinggalkan Balasan