Pelayanan Publik Lampung Rendah, Urut 28 Dari 34 Provinsi di Indonesia

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Ombudsman RI menilai Provinsi Lampung masuk zona kuning dalam Pelayanan publik Provinsi Lampung tahun 2023. Atau masuk peringkat ke-28 dari 34 provinsi di Indonesia. “Lampung masuk kategori kualitas sedang dengan skor 65,58,” kata Kepala perwakilan Ombudsman Lampung Nur Rokhman Yusuf dalam pada acara Mimbar Pelayanan Publik, di Hotel Emersia, Senin 11 November 2024 malam.

Dari posisi tersebut, kata Nur Rokhman Yusuf provinsi Lampung masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai standar pelayanan publik yang optimal. “Karena dalam penilaian tahun 2023, Pemerintah Provinsi Lampung belum berhasil masuk dalam kategori kualitas tinggi,” katanya.

Laporan masyarakat yang diterima Ombudsman menunjukkan bahwa sektor pendidikan menjadi substansi pengaduan terbanyak diikuti sektor infrastruktur dan agraria. “Hal ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk perbaikan di sektor-sektor utama yang sangat penting bagi masyarakat Lampung,” kata Nur Rokhman Yusuf.

Data juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat dalam lima tahun terakhir. Dengan total 521 laporan, pemerintah daerah menjadi sorotan utama dalam pengaduan pelayanan publik, termasuk lembaga pendidikan dan Badan Pertanahan Nasional.

Nur Rokhman Yusuf menyampaikan keprihatinannya terhadap kualitas pelayanan publik di Lampung itu. “Kami berharap Pemprov Lampung dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki situasi ini karena pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu, Ombudsman RI Lampung menggelar kegiatan bertema Mimbar Pelayanan Publik, Gagasan Pelayanan Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada Pilkada 2024. Pada kesempatan tersebut, para calon gubernur dan wakil gubernur turut menandatangani Pakta Integritas, Siap Melayani dan Anti Maladministrasi, sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik di Provinsi Lampung apabila terpilih. (Red)