Bandar Lampung, sinarlampung.co-Koalisi Gerakan Rakyat Mengunggat (Geram) mendesak Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana untuk mencopot Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muhtadi Arsyad Temengung terkait banjir berulang di beberapa wilayah di kota Bandar Lampung.
Ketua Geram Andri Arifin, mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Bandar Lampung itu ialah karena kesalahan DPMPTSP, termasuk pemberian izin pengembang perumahan. “Yang salah itu perizian atau satu pintu yang kasih izin pengembang buat perumahan asal-asalan, drainase, sungai kecil jadi nyempit dan tidak sesuai dibuatnya,” kata Andri, Kamis 27 Februari 2025.
Apalagi, mayoritas banjir itu ialah rata-rata banjir kemaren itu terjadi di perumahan dan di sekitar perumahan. “Sehingga serta drainase yang terjadi pihak pengembang tidak dilaksanakan dengan baik atas izin tersebut,” katanya.
Menurut Andri Arifin, ketidakbecusan DPMPTSP dalam memberikan izin sehingga banjir menjadi bencara dan statusnya meningkat bencana.“Ini jelas Kadis perizinan tidak kroscek, ini kita takutkan atas dampak tersebut,” tutur dia.
Hal yang sama dilakukan oleh Kadis PU yang gagal dalam merevitalisasi sungai yang mengakibatkan Banjir selama ini. Ketua Koalisi Geram Andri Arifin mengatakan, bahwa banjir yang melanda kota Tapis Berseri itu, akibat kurang siaga nya Dinas PU kota Bandar Lampung dalam merevitalisasi sungai yang ada.
“Kadis PU kota juga gak becus dalam mengelola dan merevitalisasi sungai serta drainase nya untuk meminimalisir bencana banjir. Kami meminta orang no 1 si Bandar Lampung segera menonaktifkan Kadis PU kota Bandar Lampung. Kami dari KOALISI Geram menyatakan ketidak becusan kadis pu kota dan mendesak eva mencopotnya,” ujarnya.
Menurut Andri, anggaran dalam normalisasi sungai tidaklah sedikit, diperlukan orang – orang yang mempunyai ide kreatif untuk mengatasi banjir tersebut. “Karena anggaran revitalisisi dan normalisasi yang setiap tahun milyaran rupiah dikucurkan, gak jelas hasilnya,” katanya.
Untuk itu Geram, minta Walikota melakukan evaluasi terhadap Kadis Perizinan dan Kadis PU yang tidak becus karena tak memiliki visi untuk meminalisir banjir.
Diketahui beberapa banjir ada di beberapa titik lokasi. Diantaranya yang diterima redaksi Jalan Sultan Haji Gg. Cempedak Rumah Warga Terendam Banjir. Jalan Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, di mana warga mengeluhkan genangan air yang menghambat aktivitas. Jalan Sultan Agung, Way Halim. Jalan Pulau Singkep dan Jalan Pulau Sebesi (belakang UIN Raden Intan), Sukarame. Jalan dari Sahid ke Kaula.
Sebelumnya, 9.022 rumah dan 30.850 orang terdampak banjir akibat hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kota Tapis Berseri sejak akhir pekan lalu. Bencana banjir ini, telah merendam 14 kecamatan di kota Bandar Lampung dan mengakibatkan 3 orang meninggal akibat peristiwa itu.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung Wakhidi mengatakan, bahwa dari 14 Kecamatan, salah satu terparah terjadi wdi wilayah tanjung senang. “Tanjung Senang menjadi wilayah dengan dampak terparah, dengan 1.615 rumah dan 5.903 jiwa terdampak,” kata Wakhidi kepada media ini. Senin (24/02).
Untuk itu, kata dia, Disusul Kecamatan lain yakni Sukarame (1.244 rumah, 4.862 jiwa), Labuhan Ratu (1.234 rumah, 4.584 jiwa), dan Rajabasa (1.095 rumah, 3.704 jiwa). Selain itu, banjir juga merendam Kecamatan Kedaton (949 rumah, 3.349 jiwa), Way Halim (350 rumah, 2.628 jiwa), dan Kedamaian (727 rumah, 2.585 jiwa).
“Penyebab utama banjir diduga akibat meluapnya sungai di beberapa titik serta sistem drainase yang tidak mampu menampung debit air saat hujan dengan intensitas tinggi turun. Sejauh ini BPBD juga masih terus bekerja untuk membantu warga yang terkena banjir dan menyalurkan bantuan. Pemerintah daerah bersama BPBD terus melakukan pendataan serta memberikan bantuan bagi warga terdampak,” katanya. (Red)
Tinggalkan Balasan