Bandar Lampung, sinarlampung.co-Kamuflase perubahan sebutan, anggaran tenaga ahli diduga ternyata secara diam-diam terus menggelontor ke organisasi perangkat daerah (OPD) dan dinas yang diperkirakan mencapai Rp6 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Semuanya warisan dari era kepala daerah hingga Pj Gubernur sebelumnya. Bahkan, ada tenaga ahli yang diangkat penjabat gubernur beberapa hari jelang pergantian jabatan gubernur Lampung usai pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 20 Februari 2025.
Apapun sebutannya, honor tenaga ahli yang mencapai kisaran Rp7-15 juta per bulan per orang keluar dari satu rekening yang sebutannya tetap “tenaga ahli” yang masuk kelompok kode rekening belanja jasa, spesifikasi No.5.1.02.02.01.XXXX.
Jika ini benar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal diduga telah kecolongan. Saat Gubernur mendorong efisiensi bahwakn mengangkat tenaga pendamping tanpa honor. Namun, para OPD dan dinas diam-diam masih mengakomodir tenaga ahli senilai Rp6.115.521.380, termasuk di Diskominfotik.
Baru satu kepala OPD pekan lalu yang kemudian dimutasi gara-gara mengangkat tenaga ahli hingga menyedot anggaran hingga Rp241 juta per tahun hanya untuk satu tenaga ahli di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Lampung. Sementara OPD lain masih terlihat tenang.
Dugaan sementara itu terjadi akibat Kepala daerah sebelumnya mengangkat tenaga ahli tidak transparan, sehingga memunculkan pertanyaan alasan pengangkatannya dari aspek kopetensi dan pertanggungjawaban kinerjanya.
Selain tak ada transparansi, Gubernur Mirza kemungkinan belum mengetahui peta detail, biaya, dan kinerja tenaga ahlinya. Wartawan masih enelusuri tenaga ahli yang bertaburan di dinas-dinas dan organisasi pemerintahan daerah (OPD). Salah satunya Bappeda Provinsi Lampung yang paling banyak bayar jasa tenaga ahli. Setelah itu, Biro Otonomi Daerah Sekdaprov, Badan Kepegawain, Barang dan Jasa, menyusul Dinas Kelautan, dan Diskominfo.
“Pada prinsifnya masyarakat itu mendukung seanjang untuk kepentingan pembangunan, dan tolak ukur kinerja terlihat. Di daerah lain melakukan pengangkatan tenaga ahli itu bahkan dengan seleksi terbuka. Sehingga bukan berdasarkan lobi-lobi. Termasuk tenaga ahli di lembaga-lembaga lain,” kata seorang penggiat LSM di Bandar Lampung. (Red)
Tinggalkan Balasan