Lampung Selatan, sinarlampung.co – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi visi dan misi Kepala Daerah yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Lampung Selatan pada Selasa, 1 Juli 2025. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS, Dede Suhendar, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS.
Fraksi PKS menilai bahwa Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) cukup relevan dengan potensi dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Lampung Selatan. Namun, terdapat tujuh persoalan krusial yang masih menjadi harapan masyarakat untuk segera diselesaikan.
Salah satu persoalan utama adalah infrastruktur jalan. Masih banyak laporan dan temuan terkait kondisi jalan yang rusak. Berdasarkan data BPS Lampung Selatan, panjang jalan dalam kondisi baik hanya 415,08 km atau 34,5% dari total panjang jalan 1.204,10 km. Sementara itu, data dari Dinas PUPR mencatat 225,9 km jalan dalam kondisi sedang. Artinya, sekitar 65,5% jalan di Lampung Selatan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Masalah kedua adalah kemiskinan. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Lampung Selatan mencapai 12,79 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 9,03 persen.
Di bidang kesehatan, Fraksi PKS mengapresiasi program Universal Health Coverage (UHC) yang telah dicapai. Namun, mereka mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang gratis, ramah, dan tanggap di setiap fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit.
Masalah keempat adalah pendidikan. Fraksi PKS masih menemukan adanya anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya dan adanya pungutan dana komite, terutama di sekolah negeri.
Kelima, di sektor ketahanan pangan, masih ditemukan kelangkaan pupuk bersubsidi pada musim tanam serta harga hasil pertanian dan perkebunan yang tidak stabil.
Potensi pariwisata juga belum dikelola secara optimal. Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, Lampung Selatan dinilai masih perlu meningkatkan promosi dan pengembangan sektor pariwisatanya.
Masalah terakhir adalah lapangan kerja. BPS mencatat angka pengangguran di Lampung Selatan sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dari rata-rata provinsi yang sebesar 4,52 persen. Tingginya pengangguran ini menjadi sorotan serius Fraksi PKS.
Sebagai penutup, Fraksi PKS menyampaikan bahwa seluruh catatan dan usulan mereka akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan Raperda RPJMD di tingkat panitia khusus (pansus). Mereka berharap RPJMD yang disusun tidak hanya memuat target-target formal, tetapi benar-benar menjadi solusi nyata atas berbagai persoalan di tengah masyarakat. (Waluyo/*)
Tinggalkan Balasan