Bandar Lampung, sinarlampung.co-DPP Konsorsium Pengawasan Audit Independent RI (DPP KPAI-RI) menyoal transparansi anggaran dan akuntabilitas Unit Kerja Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Lampung. Transparansi seharusnya menjadi roh dari setiap instansi publik, Badan Karantina Indonesia. Karena itu DPP KPAI-RI akan menggelar unjukrasa Jilid II pada pertengahan Juli nanti.
Ketua Umum DPP KPAI-RI, M. Yunus, mengatakan bahwa pihaknya terus menerima laporan dari masyarakat dan pihak internal terkait indikasi permainan anggaran yang sarat kepentingan dan tidak mengindahkan prinsip efisiensi, efektivitas, serta transparansi pengelolaan dana publik. “Bagaimana rakyat percaya, jika laporan keuangan disimpan seperti rahasia negara, sementara anggaran itu bersumber dari uang rakyat?,” kata M. Yunus, kepada wartawan di Bandar Lampung, Kamis 10 Juli 2025.
Menurutnya, program-program yang seharusnya bertujuan menjaga ketahanan pangan, biosekuriti, dan lalu lintas komoditas pertanian-ternak, justru terindikasi dimanfaatkan menjadi proyek-proyek ‘siluman’ yang sulit diawasi dan minim akuntabilitas.
“Bahwa Aksi Jilid II nanti bukan sekadar teatrikal jalanan, melainkan bentuk perlawanan terhadap arogansi birokrasi yang memilih bungkam di tengah sorotan publik,” katanya.
Dalam tuntutannya, KPAI-RI mendorong:
1. Audit investigatif anggaran Badan Karantina Indonesia, khususnya unit Lampung Anggaran Tahun 2023 – 2024 .
2. Keterbukaan semua dokumen pengadaan dan kegiatan anggaran 2023-2024.
3. Evaluasi terhadap oknum pejabat yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.
4. Turunnya KPK, BPK, dan APIP untuk menyelidiki dugaan KKN.
Nantinya, KPAI akan bersama berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, serta aktivis lingkungan sebagai simbol kolaborasi sipil melawan pembiaran sistemik terhadap dugaan praktik korupsi terselubung. “Kalau yang dikarantina cuma ikan dan tanaman, lantas siapa yang mengkarantina mental pejabatnya?” Yunus . (Rls)
Tinggalkan Balasan