Pesawaran, sinarlampung.co – Ratusan kepala keluarga (KK) di Desa Baturaja, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, kecewa saat menerima bantuan sosial beras dari Bulog, Rabu (30/7/2025). Pasalnya, setiap KK hanya mendapat satu karung beras seberat 10 kg.
Padahal, seharusnya tiap penerima berhak memperoleh dua karung atau 20 kg beras. Pembagian berlangsung di kantor desa, namun bukannya menenangkan, justru menimbulkan gejolak.
Menurut sumber dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pemotongan jatah dilakukan dengan alasan pemerataan. Pemerintah desa diduga membagi ulang jumlah bantuan agar bisa menjangkau lebih banyak warga.
Namun, kebijakan tersebut dinilai warga sebagai bentuk pengabaian hak dasar masyarakat miskin. Mereka menganggap dalih “pemerataan” hanya akal-akalan.
“Ini bukan pemerataan, tapi pemiskinan berkedok bansos!” protes salah satu warga yang enggan disebut namanya. “Seharusnya per orang dapat 20 kg, tapi nyatanya per KK cuma dikasih 10 kg. Mana bisa bertahan sebulan.”
Keluhan serupa juga datang dari seorang ibu tiga anak. Ia bingung bagaimana membagi 10 kg beras untuk lima anggota keluarganya.
“Kalau begini, bansos malah jadi beban psikologis. Kami merasa dipermainkan,” ujarnya lirih.
Warga mempertanyakan transparansi kebijakan yang dibuat pemerintah desa. Mereka menyoroti tidak adanya penjelasan resmi sebelum penyaluran dilakukan.
“Pemerataan ini menimbulkan tanda tanya. Apakah ada pengurangan anggaran? Mengapa desa tak terbuka sejak awal?” kata salah satu penerima bantuan.
Masyarakat Baturaja mendesak agar desa segera merevisi kebijakan dan menyalurkan sisa jatah yang menjadi hak mereka.
“Jangan jadikan rakyat kecil korban ketidakjelasan aturan. Kami butuh kepastian, bukan janji,” tegas seorang perwakilan KPM.
Warga menilai insiden ini bukan hanya soal beras, tetapi mencerminkan carut-marut sistem penyaluran bansos. Ketika negara hadir untuk “meratakan”, justru hak rakyat terpinggirkan.
Upaya konfirmasi dilakukan media kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Baturaja. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan yang dikirim melalui WhatsApp tidak mendapat balasan.
Tim juga menghubungi Kepala Desa Baturaja, Hardi Alam Praja, melalui panggilan WhatsApp. Ia merespons dengan nada geram.
“Konfirmasi kenapa-kenapa mengirimkan rilisan. Makasih sudah buat tenar desa saya. Yang pasti beras itu saya bagikan ke masyarakat, bukan masuk perut saya. Naikkan berita setinggi-tingginya. Ini Desa Baturaja, jangan disamakan dengan desa lain,” ujarnya.
Hardi lalu menantang KPM untuk datang langsung ke kantor desa.
“Hari Senin bawa KPM-nya ke kantor desa supaya jelas. Kita kumpulkan masyarakat, tanya maunya seperti apa. Kalau KPM nggak dibawa, nggak usah nemuin saya. Cuatin aja pemberitaan. Nanti saya ke kabupaten, nggak mungkin nggak selesai,” tantangnya. (Mahmuddin)
Tinggalkan Balasan