Penulis: Endra Saputra

Kakanwil Kemenag Lampung Inginkan Pemilu Santun

Bandar Lampung (SL)- Dinamika politik nasional yang berkembang sekarang merupakan bagian dari persiapan pesta demokrasi rakyat yaitu pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.
Pemilihan umum adalah bagian dari negara demokrasi dikarenakan mayoritas rakya memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan calon pemimpin negara. Momentum pemilihan umum akan memperlihatkan bagaimana para elite partai berkompetisi secara inklusif maupun eksklusif untuk melakukan manuver politik dengan tujuan menghimpun suara rakyat.

Diharapkan momentum pesta demokrasi lima tahunan ini menjadi ajang pererat silaturahmi, saling menunjukkan prestasi para calon, bukan saling menjatuhkan satu sama lain.

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kanwil Kemenag) Lampung Puji Raharjo menegaskan, ingin Pemilu tahun 2024 mendatang lebih baik lagi dan tidak terjadi lagi politisasi agama seperti di Pemilu tahun 2019.

“Dalam konteks kami Kementerian Agama, kami ingin pemilu 2024 lebih baik lagi daripada Pemilu 2019, yang mana pada pemilu 2019 itu agama dijadikan bahan untuk jualan, politisasi agama, sehingga akibatnya memecah belah masyarakat, kedepan di tahun 2024 kami tidak ingin agama dijual atau dipolitisasi,” kata Puji, Kamis 26 Januari 2023.

Kata dia, belajar dari peristiwa di Pemilu 2019 lalu, banyak sekali para yang mempolitisasi agama kemudian dijadikan sebagai kendaraan politik, untuk mencegah politisasi agama, Kanwil Kemenag Lama mempunyai sebuah program yaitu program penguatan moderasi agama.

“Penguatan moderasi agama kita sampaikan untuk diterapkan dalam konteks kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara, menjelaskan bahwa kita adalah satu kesatuan,” katanya.

Lebih lanjut Puji bertutur, penjelasan terkait moderasi penguatan agama, ketika bicara dalam konteks kenegaraan nilai-nilai agamalah yang dikedepankan bukan membedakan ajaran agama satu dengan agama lain. Nilai-nilai kebaikan dalam agama itulah yang sama sama kita bawa.

“Semua agama ingin kehidupan rukun, kesejahteraan, tidak ada konflik ,itulah nilai yang kita usung bersama, jangan mengedepankan perbedaan, itulah yang merupakan semangat moderasi bergama aspek sosialnya kita jalani bersama dan aspek ibadahnya kita jalanin sendiri sesuai dengan keyakinan kita,” jelasnya.

Puji berharap, untuk yang suka ‘menjual’ isu agama agar berhenti, cukup di tahun 2019 saja.
“Kita berpolitik sudah sepakat bersama, Pancasila, UUD 1945, sudah menjadi kesepakatan kita bersama,” paparnya.

“Kalau kita sangat cinta dengan agama harus tetap dalam bingkai kebangsaan kita, karena bangsa ini didirikan juga oleh pemimpin-pemimpin yang pemahaman agamanya lebih dari kita, maka dari itu kita ikuti teladan dari terdahulu kita,” pungkasnya. (Rls/Red)

27 Januari 2023
Pungli Membudaya di Universitas Terbuka Pokjar Kabupaten Tanggamus?

Bandar Lampung (SL)- Perguruan Tinggi Negeri Universitas Terbuka (UT) Lampung Pokjar yang ada di salah satu kecamatan Kabupaten Tanggamus diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli) berupa penarikan biaya Ujian Akhir Semester (UAS) dengan dalih biaya operasional dan SPP. Padahal dalam sistem pembayaran yang ada di Universitas biaya UAS sudah masuk dalam biaya registrasi persemester yang telah di bayarkan oleh mahasiswa, Kamis 26 Januari 2023.

Beberapa mahasiswa yang ingin identitasnya dirahasiakan mengaku jika setiap akan melaksanakan UAS pokjar kecamatan meminta sejumlah uang ke mahasiswa dengan nominal yang telah ditentukan.

“Setiap mau semester diminta biaya UAS, kalo awal kuliah di UT semester satu sebesar Rp.800.000 sampe waktu awal pandemi itu mau UAS turun jadi diminta Rp500 ribu terus pas di pandemi itu sempat Rp700 ribu dan selanjutnya sampe kemarin terakhir UAS di akhir tahun 2022 Rp600 ribu. Pokoknya naik turun gitu,” ujar mahasiswa yang ingin dirahasiakan identitasnya.

Lanjutnya, yang menjadi keanehan selama ini untuk penarikan biaya UAS dibayarkan secara langsung ke pengelola pokjar UT yang ada dikecamatan baik tunai maupun transfer atas nama rekening pribadi pengelola pokjar kecamatan tersebut, akan tetapi jika registrasi semesteran dibayarkan melalui via bank atas nama rekening Universitas terbuka sebesar Rp1.700.000.

“Aneh sih sebenarnya kalo bayaran UAS itu ke bapaknya langsung atau kalo belum bayar di wa minta di tf (transfer-red) ke rekening atas nama bapaknya, kalo registrasi semester ke bank BRI atas nama kampus dan ada bukti bayarnya. Terus pembayaran UAS itu ngga pake kwitansi cuma yang tf aja yang ada bukti bayaran UAS padahal kalo mau wisuda bukti seluruh bayaran kan jadi syarat selain tugas akhir makanya kadang suka bertanya-tanya kok seperti itu,tapi mau kayaknya dari kaka tingkat sebelum-sebelumnya juga memang begitu,” ujarnya.

Disinggung terkait rincian biaya registrasi persemester apakah sudah meliputi UAS di dalamnya, mahasiswa tersebut tidak mengetahui pasalnya selama ini pihak pokjar kecamatan tidak menjelaskannya secara detail.

“Ya kalo registrasi semesteran rincian didalamnya apa aja ngga tau soalnya selama ini cuma disuruh bayar regitrasi semesteran dan apa sudah sama UAS apa belum didalamnya selama ini juga pokjar ngga ada penjelasan cuma taunya diminta aja setiap UAS dan nagihnya kalo digroup WA bahasanya operasional kadang SPP tapi kalo nelpon ngomongnya biaya UAS apalagi ditagihnya pas UAS,” ungkapnya.

Dihubungi via WhatsApp, rekan mahasiswa tersebut juga mengatakan hal senada dan dirinya juga memiliki bukti namun hanya bukti kwitansi pembayaran UAS di tanggal 16 November tahun 2020 saja dengan bahasa SPP ditanda tangani pengelola Pokjar.

“Ya memang setiap mau UAS diminta bayar, ngga ada kwitansi ngga dikasih cuma ada yang dulu pas di tahun 2020, ya kalo ngga bayar ya bahasa ngga bisa ikut UAS tapi nyatanya ada yang telat bayar bisa ikut UAS karena nyetak kartu UAS kan pake sistem login ke Siakad gitu, makanya kadang mikir jadi kayak aneh gitu tapi bapaknya ya gitu nagihin terus lewat Wa,” kata mahasiswa itu yang juga ingin namanya di rahasiakan.

Mahasiswa itu juga berharap jika memang biaya UAS sudah masuk dalam biaya registrasi yang dibayarkan setiap semesteran, maka dia meminta pihak pokjar mengembalikan biaya yang diminta Pokjar kepada mahasiswa saat akan dilangsungkan UAS.

“Kalo UAS jadi satu dalam registrasi semesteran, kami mau minta pokjar kembalikan uang kami yang ditarikan setiap akan UAS itu. Kami ini anak petani mas dengan biaya kuliah yang apa adanya aja,”tutupnya.

Dilain tempat, saat di konfirmasi ke pihak Universitas Terbuka Lampung yang ada di jl.Soekarno Hatta (Bypass) Raja Basa Bandar Lampung. Kepala Koordinator Satpam kampus UT Lampung Haris Ninandar mengatakan jika Direktur UT sedang ada rapat via online dan tidak bisa ditemui.

“Ibunya tidak bisa ditemui mas lagi rapat, sedangkan kalo Humas lagi ada kegiatan di luar di Jatiagung, biasanya kalo urusan media ke Humasnya dihubungin mas,”kata Haris

Ditanya soal program dan biaya untuk masuk ke UT, Haris mengatakan jika di UT ada tiga program diantaranya Sipas, non Sipas dan Pengelolaan khusus Keguruan. Untuk Sipas (Sistem Paket) bisa kuliah dari mana saja meliputi paket bahan ajar buku satu paket dan lainnya dengan biaya Rp.1.300.000 sedangkan untuk non sipas berkaitan dengan bahan ajar saja dengan biaya Rp.780.000 tidak dengan bahan ajar namun hal itu jarang dipakai dan kebanyakan alih credit dari diploma mau ke S1 yang memakainya.

“Kalo Sipas dan non Sipas berlaku untuk FKiP, Hukum, Ekonomi khusus pendidikan atai Keguruan dia beda masuk pengelolaan khusus dengan sistem mitra yaitu Pokjar atau kelompok belajar biayanya pun beda. Ya sekitar Rp.1.700.000 biaya registrasinya per semesternya”ujar Haris.

Tambahnya, mitra UT dalam fakultas Keguruan berasal dari para ASN. Baik dari sewa gedung pengelolaan dan lainnya yang ada di kelompok belajar dibayarkan oleh pihak UT. Ditanya terkait biaya seperti UAS Haris mengatakan jika biaya tersebut sudah didalam biaya registrasi persemester.

“Ya sudah dalam situ UAS, mitra juga sudah kita gaji dong kalo ngga digaji mana mau ngumpulin mahasiswa diorang. Digaji tapi tidak setiap bulan per triwulan dibayarkannya dengan hitungan perbulan,”ungkapnya.

Disinggung terkait kapasitasnya sebagai pihak keamanan yang memiliki pengetahauan luas dalam sistem UT, Haris mengatakan memang sebelum mulai bekerja di Kampus UT, pihak UT memberikan terlebih dahulu pelatihan sosform (sosialisasi formulir pendaftaran-red) baik dari tingkat OB sampai Satpam.

“Ya kami basic disini mas baik dari OB sampe security kita latihan Sosform, masak kita kerja di UT ngga tau tentang UT. Ya produknya harus tau, OB juga kalo ditanya gini gacor semua karena sudah tau,”ungkap Haris.

Tambahnya, jika biaya Rp.1.700.000 untuk fakultas Keguruan juga sudah termasuk biaya modul atau bahan ajar didalamnya. “Karena kita di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mas semua biaya termasuk modul bahan ajar udah didalamnya, jadi kita tau kalo mitra mau main harga di modul juga karena setiap ajaran baru kita monitoring ke mahasiwa baru kita tanyakan lagi ada kendala tidak, jadi pasti ketauan kalo ada yang bermain,”katanya.

“Jadi harga registrasi persemester untuk setiap pokjar sama kita, kalo di Tanggamus larinya itu ikut masuk wilayah Pokjar Kota Agung kita pengelolanya pak Endi. Iya jadi di masing-masing Kabupaten ada pokjar dan dibawah Pokjar Kabupaten ada lagi Pokjar Kecamatan gitu mas, UT ini bahkan bukan Indonesia aja sampe Australia juga kita ada makanya logonya bola dunia,” tutur Haris. (Red)

26 Januari 2023
Didampingi PWRI Dalom Mulkan Laporkan Dugaan Korupsi Dana Adat Desa Waykepayang

Pesawaran (SL)-Tokoh Adat Gedung Cahya Marga Dalom Mulkan didamingi pengurus Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Pesawaran melaporkan dugaan korupsi dana adat yang di lakukan oleh pemerintahan Desa Waykepayang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Dugaan korupsi dana adat tahun 2020-2021 yang diduga dilakukan oleh Bendahara Sekdes dan Ketua BPD (Badan Permusyawarahan Desa) dilaporkan ke Inspektorat, Rabu 25 Januari 2023

Dalom Mulkan mengatakan pihaknya melaporkan pemerintahan desa ke Inspektorat demi kejelasan dari dugaan penyimpangan anggaran dana adat tahun 2020 dan 2021 lalu. “Dianggarkan untuk tahun 2020 sebesar Rp32 juta. Tapi saya tidak menerima anggaran tersebut jadi dikemanakan uang nya,” kata Dalom Mulkan.

Menurut Dalom Mulkan, dirinya sudah berulang kali mengunjungi Bendahara Desa, hingga kerumahnya, tapi terkesan menghindar. “Saya sudah beberapa kali ke rumah Bendahara Desa di dusun Pahemungan. Tapi tidak pernah ada di rumah. Saya mau meminta penjelasan dari bendahara uang adat tersebut sebenarnya diberikan kepada siapa agar adanya titik terang. Tapi bendahara terkesan menghindar dan tidak mau menemui saya,” kata Mulkan.

Karena itu, kata Dalon, pihak melapor ke Inspektorat, dan menunggu hasil pemeriksaannya. “Dalam hal ini saya akan menunggu terlebih dahulu apa hasil dari pemeriksaan Inspektorat. Jika memang perlu, sekalian nanti saya akan laporkan ke Kejari dan Polres Kabupaten Pesawaran, ya dalam waktu dekat ini,” katanya.

Staf bagian perencanaan inspektorat, Baidi, yang menerima Laporan dari tokoh adat mengatakan sekertaris Aseva sedang Dinas Luar. “Sekertaris Inspektorat sedang dinas luar. Nanti saya akan sampaikan semua dan segera turunkan Investigasi Irban lima untuk segera turun di desa Waykepayang,” kata Baidi.

Sebelumnya Tokoh adat Way Kepayang mengaku tidak pernah menerima anggaran dana adat tahun 2020. Diduga anggaran Rp32 juta itu digelapkan oleh Pemerintah Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong. “Tahun 2020 ada anggaran adat Rp32 juta. Tapi kami tidak pernah terima,” kata Mulkan selaku Dalom Cahya Marga saat berkunjung ke kantor biro Sinarlampung di Pesawaran, Rabu 4 Januari 2023.

Mulkan mengatakan jika di tahun 2020 tidak pernah menerima realisasi anggaran dana adat sebesar Rp.32.000.000 sesuai data lembaga pencegahan jaringan korupsi. Sedangkan di tahun 2019 dirinya mengaku pernah menerima sebesar Rp.7 juta. “Tahun 2019 itu bahasanya hanya kebijakan saja uang sejumlah Rp7 juta. Saya ingat, kalau 2020 saya benar-benar tidak menerimanya,” kata Mulkan

“Saya sudah pernah konfirmasi kabar itu kepada Sekdes Jayadi dan meminta data SPJ Desa agar ini menjadi jelas, tetapi saya tunggu dari bulan Agustus Tahun 2020 Sekdes tidak memberikan data tersebut, terakhir sebelum di selenggarakanya Pilkades serentak Tahun 2022 saya tanya lagi,” katanya.

Sebelum Kades Samsul meninggal duani, saat itu kades memang sakit sejak tahun 2019. Jadi segala urusan desa di serahkan ke Sekdes Jayadi sampai di ahir tahun ini tahun 2022, “Terakhir sebelum di selenggarakanya Pilkades serentak Tahun 2022 saya juga pernah pertanyakan kembali ke Sekdes tapi dia bilang bahwa Data SPJ di tahun 2020 belum ditemukan,” katanya. (Red)

26 Januari 2023
DPRD Lampung Apresiasi Penerbitan Inpres Perbaikan Jalan Daerah

Bandar Lampung (SL)- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menilai adanya putusan Presiden Joko Widodo terkait penerbitan Instruksi Presiden tentang perbaikan jalan daerah di kabupaten/kota merupakan kabar baik.

“Ya tentunya ini adalah kabar gembira untuk kita semua, karena selama ini Pemda yang sering mengalami keterbatasan anggaran untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan, pastinya butuh dukungan dari pemerintah pusat,” kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, Rabu, 25 Januari 2023.

Menurutnya dengan adanya dukungan dana dari pemerintah pusat dapat meningkatkan dan mendukung kemajuan program yang dilakukan pemerintah daerah.

“Harapannya ini bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mendorong peningkatan perekonomian hingga ke tingkat desa. Pasti multiplayer efek akan terasa dari berjalannya Inpres ini,” kata dia.

Menurutnya meskipun adanya kebijakan memberikan bantuan ke Pemda, ia menerangkan jika bukan berarti pemerintah pusat akan membantu pembangunan secara keseluruhan. “Jadi kemandirian pemerintah daerah juga akan dinilai dan jangan langsung menyerahkan sepenuhnya ke pusat,” jelas dia.

Ia mengatakan jika karena dalam program tersebut pemerintah pusat dapat membantu perbaikan jalan di daerah diambil setelah pusat menerima banyak laporan kerusakan.

“Jadi realisasinya juga harus tepat sasaran dan dibagi secara merata per daerahnya. Harus ada daerah yang diprioritaskan harus dilakukan perbaikan dan bisa menjadi perhatian pemerintah daerah atau pemerintah pusat,” pungkas dia. (*)

25 Januari 2023
Angkat Warga Kehormatan Marinir, TNI AL Bangun Sinergitas Komponen Bangsa

Jakarta (SL)- TNI Angkatan Laut (TNI AL) mengangkat sejumlah pejabat negara, TNI dan Polri sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir sebagai bentuk sinergitas yang merupakan kunci dari kesuksesan dan keberhasilan menjaga stabilitas pertahanan, keamanan dan kedaulatan NKRI.

Upacara pengangkatan warga kehormatan tersebut ditandai dengan penganugerahan brevet kehormatan Anti Teror Aspek Laut dan brevet Intai Amfibi Korps Marinir yang disematkan oleh Inspektur Upacara yaitu Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kepada enam pejabat negara, TNI dan Polri yang bertempat di pulau Damar, Kepulauan Seribu setelah didahului dengan laporan dari Komandan Upacara yaitu Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto, Selasa 24 Januari 2023.

Selain sinergitas, pengangkatan sebagai warga kehormatan Korps Marinir juga sebagai bentuk penghargaan kepada pemimpin atas kontribusi dan perhatiannya yang tulus kepada kemajuan dan perkembangan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, dan juga sebagai bentuk apresiasi atas keteladanan jiwa, sikap, semangat, dan komitmen yang tinggi dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Pengangkatan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir serta penganugerahan Brevet Kehormatan tersebut tertuang dalam Keputusan Komandan Korps Marinir Nomor KEP/9/I/2023 tanggal 17 Januari 2023.

Para pejabat negara, TNI dan Polri yang mendapat kehormatan tersebut adalah Ketua MPR RI H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr (Opsla) dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., C.S.FA.

Warga kehormatan marinir tersebut berkesempatan terlibat dalam latihan singkat operasi amfibi dengan mengerahkan sejumlah alutsista dan pasukan pendarat Marinir yang onboard di KRI Banda Aceh-593. Operasi Amfibi dengan pendarataan pasukan menuju sasaran amfibi yang kemudian dilanjutkan dengan Bantuan Tembakan Udara (BTU) oleh 3 unit pesawat Tempur F-16 TNI AU, Bantuan Tembakan Kapal (BTK). Setelah pasukan pendarat gelombang pendaratan pasukan Marinir berhasil membentuk tumpuan pantai, dilanjutkan penguasaaan perimeter pantai dan bergabungnya para Pejabat Negara, TNI dan Polri dengan pasukan Marinir untuk mengikuti langsung rangkaian proses perebutan sasaran musuh dengan teknik pertempuran jarak dekat, dilanjutkan upacara pengangkatan warga kehormatan Korps Marinir. Setelah proses pembaretan para pejabat menyaksikan demo rangkaian latihan penyelesaian sasaran strategis oleh pasukan khusus TNI AL dengan teknik terjun tempur dan taktik Rubber Duck Operation. (Rls/Red)

24 Januari 2023
IGTKI Kecamatan Sukoharjo Mengadakan Peningkatan Kompetensi Guru

Pringsewu (S)- Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTKI) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Lampung, mengadakan kegiatan Peningkatan kompetensi guru TK se kecamatan Sukoharjo dengan jumlah peserta 87 orang, yang diadakan di Balai Pekon Waringinsari Barat, Selasa, 24 Januari 2023.

Mengusung tema “Menjadi Guru PAUD Kreatif Menuju PAUD Berkualitas” Dengan mendorong guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkatkan komptensi.

“Dengan kualitas yang tinggi diharapkan guru TK mampu memajukan pendidikan anak usia dini dan mencerdaskan generasi bangsa yang ceria,” kata Ketua IGTKI Kecamatan Sukoharjo Erna Trilitahati, S.Pd sekaligus sebagai Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo.

Seperti Halnya Pujiono, M.Pd selaku pengawas TK Kabupaten Pringsewu yang membuka acara kompetensi guru Untuk meningkatkan kualitas guru Taman Kanak-kanak, pihaknya berupaya memfasilitasi kegiatan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Tugas guru PAUD tidak hanya mengajar tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kreatif para guru TK melalui pembelajaran Master of Ceremony (MC) dan Dirigen.

Belajar terjadi karena ada proses yaitu interaksi antara individu dengan lingkungan, interaksi dengan lingkungan menimbulkan pengalaman, sedangkan hasil yang dicapai setelah belajar adalah perilaku yang meliputi pengetahuan sikap dan keterampilan para dewan guru atau peserta didik,” ujarnya.

Sementara Pemateri Master Of Ceremony (MC) Dini Pemilihan, S.kom, MM dan Dirjen Henrikus Sulistiono, S. Pd dan di hadiri oleh para kepala sekolah dan dewan guru. (Rls/Red)

24 Januari 2023
Natar Fair 2023 Expo Potensi dan Kekayaan Sejarah

Mengawali tahun baru 2023 kecamatan Natar akan menggelar kegiatan Natar Fair pada tanggal 26-29 Januari 2023 di Lapangan Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Rapat koordinasi telah dilakukan oleh Forum Komunikasi Pemerintah Kecamatan (Forkopimcam) Natar bersama Ketua APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia) Lampung Selatan dan 26 desa di Kecamatan Natar pada hari Rabu 4 Januari 2023 yang lalu, untuk mematangkan persiapan dan mendesain kegiatan.

Natar Fair merupakan Natar Expo sebuah moment untuk mengekspresikan seluruh potensi di kecamatan Natar. Akan disuguhkan berbagai karya besar dan monumental masyarakat Natar. Setiap desa akan memanfaatkan Stand yang disediakan panitia untuk menampilkan karya inovatif, kreatifitas, Best Practice masyarakat desa. Pelaku usaha, UMKM, seluruh UPT; pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, akan membuka pelayanan dan Stand sesuai visi misi institusi. Melalui kegiatan ini diharapkan potensi terpendam Natar dapat tergali dan terpublish, pada ahirnya akan mempengaruhi opini positif masyarakat.

Potensi daerah yang terpublish secara masif akan menjadi motivasi dalam menapaki kehidupan bermsyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarat berkemajuan yang bangga dengan potensi dalam diri dan lingkungannya, menghargai keanekaragaman lokal dan global, mendorong munculnya kepribadian manusia pembelajar.

Yaitu manusia Indonesia yang bebas mengekspresikan potensinya dalam bingkai Etika Pancasila, yakni Etika yang memiliki pijakan Teologis selaras dengan filosofi Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia yang mampu mengapresiasi karya positif orang lain dengan bijak dan moderat sehingga memunculkan karakter inklusif sebagai kekuatan dahsyat lahirnya komunitas warga bangsa yang memiliki sikap pemikiran dan prilaku yang menunjukkan komitmen terhadap Falsah hidup Bangsa, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Linier dengan Tema yang di usung Natar Fair 2023, “ Bersatu dalam Kebhinekaan untuk Natar Maju”.

Rundown Natar Fair antaralain; Opening Ceremony pada tanggal 26 Januari 2023 akan dibuka langsung oleh Bupati Lampung selatan, dilanjutkan penampilan Marching Band, Tarian siswa SMA Swadhipa dan juga tarian kreasi masal , pawai seluruh desa dan UPT, pentas seni desa, kunjungan bupati ke seluruh stand desa, lomba mewarnai, lomba menggambar, video Dokumentasi, pameran bonsai, dan sebagainya. Acara digelar sampai jam 22.00 malam. Acara Clossing Ceremony dihari terahir tanggal 29 Januari 2023 akan dihadirkan Band Ibu kota (Hijau Daun).

Selain moment Expo, Natar Fair sekaligus menjadi ajang refleksi diri masyarakat terkait dengan perjalanan panjang sebuah peradaban yang menghantarkan kita sampai pada hari ini. Sebagai catatan penting tentang Natar bahwa secara historis Natar merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan, telah eksis sejak zaman pra kemerdekaan.

Menurut penelusuran di berbagai sumber, Natar tepatnya Desa Rulung Helok, secara geografis terletak di sepanjang Way Sekampung, merupakan kampung suku pribumi tertua di Lampung Selatan. Pernah dipipmpin oleh tokoh adat yang bergelar Tuan Kuasa, diperkirakan sudah ada sejak zaman Portugis. Keberadaan Pohon Tua yang konon di tanam oleh Tuan Kuasa, menjadi saksi bahwa desa Rulung Helok daerah yang telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka.

Bukti lain adalah adanya bangunan peninggalan Belanda Dam/Bendungan yang dibangun tahun 1898. Ada juga Banker perlindungan dan Jembatan Gantung di sekitar desa ini.(Suara lampung.com).

Desa Rulung Helok ada hubungan historis dengan Desa Hajimena. Kata Hajimena berasal dari kata Aji Mena bermakna penduduk yang pertama kali bermukim didaerah ini, yaitu Suku Buay Sebiyai yang awal mulanya berasal dari daerah Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung terletak di Sumatera Barat dan sebagian Provinsi Riau, didirikan oleh Adityawarman pada sekitar tahun 1347 bercorak Hindu-Budha kemudian resmi menjadi Kesultanan Islam pada abad ke-17 pada masa pemerintahan Sultan Alif.(wikipedia.org)

Pada abad 17 nenek moyang masyarakat Hajimena migrasi ke Lampung Tengah di kampung Gunung Haji kemudian pindah ke Tegineneng di Kampung Rulung Helok, disini ada pemandian leluhur yang disebut Way Hilian. Pada abad 18 kembali lagi ke Hajimena menyusuri Way Kandis. Sejak 1862 kampung Hajimena telah memiliki kepala Kampung yaitu Hambung Purba, Bukti sejarahnya adalah Stempel Kuningan bertuliskan Kampung Ajimena tahun 1862 dengan aksara Lampung. (Dilansir dari Laman Desa Hajimena).

Dari fakta sejarah ini membuktikan bahwa masyarakat Natar telah eksis sejak zaman penjajahan, membangun daerah dan mempertahankan dari cengkeraman penjajah. Orang bijak mengatakan”Bangsa yang maju adalah bangsa yang dapat mengambil pelajaran dari sejarah para pendahulunya”.

Perjalanan sejarah masyarakat Natar masa silam menjadi motivasi dan inspirasi betapa kakek nenek moyang kita telah banyak mengeluarkan keringat bahkan darah untuk membangun masyarakat menuju masyarakat yang maju dan berkeadaban. Potensi historis yang dimiliki masyarakat didesa-desa kecamatan Natar seperti Rulung Helok dan Hajimena dapat diviralkan melalui Stand Natar Fair.

Stempel Kuningan bertuliskan Kampung Ajimena tahun 1869, Foto-video-narasi Dam/Bendungan, Pohon Tua, Rumah Adat, Jembatan Gantung yang ada di desa Rulung Helok dan mungkin masih ada lagi kekayaan budaya dari berbagai desa lainnya dapat di suguhkan menjadi Konten Stand Desa agar halayak mengetahui dan dapat mengapresiasi secara cerdas.

Benda-benda bersejarah lainnya seperti Siger, Tapis, senjata adat, gitar, permata, yang berusia tua, kursi meja dan alat-alat rumah tangga lainnya bisa menjadi koleksi Stand yang memiliki makna historis.

Potensi lainnya dari Kecamatan Natar misalnya dibidang pariwisata, Natar memiliki destinasi wisata antaralain: Curup Pancur Emas di dusun Purwosari Negara Ratu, Air Terjun dua Putri di Rejosari Kecamatan natar,Tabek Indah Resort di desa Pemanggilan, Destinasi Wisata Way ratu didesa Negar ratu, Pemandian Air Panas di Natar dan Cisarua, Kuburan China di Bumisari, Rumah Adat dsb semoga dapat dinikmati para pengunjung Natar Fair.

Natar juga kaya potensi pendidikan, PAUD SD MI SMP MTS SMA SMK negeri dan swasta ada di Kecamatan Natar. Sektor ekonomi, Natar memiliki Bandara Radin Intan, Super market, Mini market, Sharum, Pertamina, PTPN. Dibidang agama ada Jama’ah Tabligh di Hajimena, Kampus Pendidikan dan Pondok Pesantren di Muhajirun Negara Ratu, Pondok Darul Arqam Muhammadiyah di Tangkit Batu, Pondok Putri Al Fattah di Hajimena, Pondok Al Fatah Putra di Tanjungsari, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Stasiun Kereta Api Rejosari, dan sebagainya.

Masih banyak lagi potensi lainnya misal SDM yang kompeten dalam bidang masing-masing Jumlah doktor, profesor, dokter, ulama, pejabat publik tingkat nasional, provinsi kabupaten. Adalah kekayaan dan potensi daerah yang perlu diapresiasi melalui moment expo.

Agar dapat melahirkan kebanggan bersama yang pada ahirnya menginspirasi generasi muda dan masyarakat pada umumnya untuk senantiasa optimis membangun masa depan memajukan bangsa dan terus maju, pantang berputar arah walau tantangan menghadang.

Sebagai warga masyarakat kita berharap seluruh elemen: pemerintah, swasta, masyarakat mendukung kegiatan Natar Fair 2023 dengan mengerahkan sekuat daya agar terlaksana sesuai ekspektasi, sukses secara kwantitatif maupun kualitatif. ***

Penulis adalah (GPAI SDN 2 Hajimena, Plt.KS SDN2 Sidosari Natar, tinggal di Hajimena)

23 Januari 2023
Enam Nilai Pimpinan Muhammadiyah Lampung Kedepan

Salah satu agenda musyawarah wilayah (Musywil) Muhammadiyah Lampung ke-26 di Lampung Timur 11-12 Februari 2023 adalah memilih 13 orang (Formatur) untuk memimpin Muhammadiyah wilayah Lampung periode 2022-2027. Tentunya ini bukan persoalan mudah atau sulit, namun yang harus dipertimbangkan adalah kelayakan untuk memimpin Muhammadiyah Lampung lima tahun ke depan. Jelasnya bahwa Pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung ke depan harus dipimpin oleh kader Muhammadiyah yang teruji dalam berorganisasi dan kepemimpinan.

Jikalah kita membaca hasil Muktamar ke-48 tanggal 18–20 November 2022 di Surakarta, hal 97-116 tentang isu-isu strategis yang ranah kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Keumatan (fenomena rezimintasi paham agama, membangun kesalehan digital, memperkuat persatuan umat, reformasi tata kelola filantropi Islam, beragama yang mencerahkah, autentisitas wasathiyah Islam, spritualitas generasi milenial). Kebangsaan (memperkuat ketahanan keluarga, reformasi sistem pemilu, suksesi kepemimpinan 2024, evaluasi deradikalisasi, memperkuat keadilan hukum, penataan ruang publik yang inklusif dan adil, memperkuat regulasi sistem resiliensi bencana, antisipasi agung population, memperkuat integrasi nasional, ekonomi berkeadilan sosial). Kemanusiaan Universal (membangun tata dunia yang damai dan berkeadilan, regulasi dampak perubahan iklim, mengatasi kesenjangan antar-negara, menguatnya xenofobia).

Hal ini tentunya harus juga menjadi catatan peserta musyawarah wilayah ke 36, dalam menentukan 13 nama yang akan dipilih. Berbagai catatan sudah pasti dimiliki oleh pimpinan daerah Muhammadiyah yang dapat dijadikan rujukan dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan sumbangsih pemikiran nilai-nilai yang harus dimiliki oleh pimpinan Muhammadiyah Lampung ke depan sehingga mampu menangkap dan meneruskan isu-isu strategis yang telah dirumuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Setidaknya adalah 6 nilai dasar yang harus dimiliki oleh 13 nama yang akan dipilih, sebagai berikut.

Pertama, nilai keulamaan. Sudah pasti bahwa kemapanan dalam pemahaman keislaman menjadi nilai pertama. Seorang pemimpin Muhammadiyah tentunya harus mampu menerjemahkan dan mampu mendemonstrasikan Islam baik dalam perilaku maupun mimbar-mimbar kajian serta pengajian baik yang diadakan oleh persyarikatan maupun di luar persyarikatan. Nilai keulamaan ini menjadi penting, sebab Muhammadiyah itu disebut berjalan jika ada kajian keislaman secara rutin.

Selian itu Muhammadiyah mendaulat dirinya sebagai gerakan Islam, dakwah dan tajdid, tentunya kedaulatan tersebut kan bisa dituntun dengan kuat dari seorang pemimpin yang memiliki nilai keulamaan.

Kedua, nilai intelektual. Dengan tantangan keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan yang maupun tidak maupun harus dihadapi oleh Muhammadiyah dan memberikan jawaban atas tantangan tersebut. Tentunya membutuhkan pimpinan yang memiliki kemampuan berpikir yang dituangkan dalam tulisan dan kemampuan ucapan dalam narasi-narasi yang mencerdaskan dan mencerahkan.

Akan banyak persoalan yang datang ke Muhammadiyah, dan yang dibutuhkan adalah sumbangsih pemikiran yang luas dan mendalam. Oleh karenanya, nilai intelektual bagi seorang pimpinan Muhammadiyah tidak akan mungkin bisa dilepaskan.

Ketiga, nilai administrasi. Muhammadiyah adalah organisasi yang secara administrasi tersusun dengan rapi. Semua ter cacatan serta dapat dipertanggung jawabkan. Dari hal inilah bahwa pemimpin Muhammadiyah Lampung harus mampu memanajemen persyarikatan ini dengan baik dan benar, sehingga perjalanan persyarikatan dapat diukur dan terukur. Pimpinan Muhammadiyah harus bisa menyatu dengan ranting, ranting dan organisasi otonom tingkat wilayah. Bahwa organisasi otonom secara administrasi harus dipahami sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari pimpinan dalam mengembangkan misi dakwa amar makruf nahi munkar Muhammadiyah.

Ketiga, nilai sosial. Muhammadiyah dalam sejarahnya berangkat dari sebuah keprihatinan seorang KH. Ahmad Dahlan dengan situasi dan kondisi sosial saat itu. Sehingga beliau membuat sekolah yang dibiayai sendiri oleh beliau yang diperuntukkan untuk mereka yang tergolong mustadhafin. Sehingga tidak ada lagi kemiskinan, kebodohan dan penindasan.

Berangkat dari sinilah pemimpin Muhammadiyah Lampung harus memiliki nilai sosial tinggi. Siap membantu dan mengorbankan kepunyaannya untuk Muhammadiyah. Jangan sampai pimpinan Muhammadiyah pelit dan enggan untuk mengorbankan jabatan, waktu untuk Muhammadiyah dan kemajuan sosial.

Kelima, nilai relasi atau jaringan. Perkembangan Muhammadiyah baik itu organisasi maupun amal usahanya hal ini karena jaringan dan relasi yang telah dibangun oleh pendahulunya. Relasi dan jaringan inilah yang hari ini terlihat sepi di Muhammadiyah Lampung, jaringan yang harus dibangun baik itu internal Muhammadiyah maupun eksternal Muhammadiyah. Dengan kemampuan berjejaring Muhammadiyah akan dengan mudah mengerti kondisi dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat Muhammadiyah maupun umum.

Selian itu dari relasi yang luas ini, pimpinan Muhammadiyah akan mampu mempengaruhi, merubah pandangan dan sikap yang terjadi dimasyarakat sehingga pimpinan Muhammadiyah tampil sebagai solusi.
Keenam, nilai berkemajuan. Atas semua persoalan yang ada baik itu menyangkut keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan sudah semestinya semakin maju.

Berkemajuan dalam hal ini bahwa pimpinan Muhammadiyah harusnya memiliki sikap yang terbuka dengan segala bentuk perbedaan, mendahulukan dialog dalam berbagai persoalan memiliki kesiapan dalam kemajuan sosial. Sehingga pimpinan Muhammadiyah Lampung berani tampil dimuka dalam beramar makruf nahi munkar dalam rangka mewujudkan kebaikan, kedamaian, keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kerukunan tanpa membeda-bedakan. (***)

22 Januari 2023
Dr. Abdul Qodir Zaelani : Menulis Berita Harus Objektif dan Faktual

Lampung Tengah (SL)– Seorang penulis berita harus mempunyai kemauan yang tinggi dalam menginformasikan sesuatu kepada pembaca / masyarakat, berita yang disampaikan mempunyai unsur-unsur antaralain ; mendidik (educating), mencerahkan (enlightening), memberdayakan (empowering), dan mempunyai visi nilai kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (nationalism).

Hal tersebut disampaikan dosen UIN Raden Intan Lampung, Dr. Abdul Qodir Zaelani, MA didepan para peserta dalam acara pelatihan dasar jurnalistik yang diinisiasi oleh Pengurus Cabang (PC) Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN NU) Kabupaten Lampung Tengah, di lantai II gedung PCNU Lampung Tengah Jalan Proklamator Raya No 134 Seputih Jaya, Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Minggu siang 22 Januari 2023 bertepatan 29 Jumadil Akhir 1444 H.

“Dan yang tak kalah penting adalah dalam menulis berita harus memenuhi standar jurnalistik, menguasasi sekaligus memahami 5 w dan 1 h, yaitu; what (apa), who (siapa), when (kapan), where (dimana), why (mengapa), dan how (bagaimana),” ujarnya.

Pengurus FKPT Lampung ini menambahkan, berita ditulis dengan menggunakan teknik melaporkan (to report), yang merujuk pada pola piramida terbalik dan mengacu pada pola 5 w dan 1 h di atas.

“Berita adalah fakta objektif , sebagai fakta objektif berita harus bebas dari intervensi siapapapun, penulis berita bersikap jujur, tidak boleh memanipulasi, merekayasa fakta dan kebenaran,” ungkap alumnus IAIN sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

“Ciri-ciri karakteristik tulisan berita antaralain; pertama, struktur tulisannya terdiri dari judul (head), baris tanggal (dateline), teras berita (lead), dan isi berita (body). Kedua, prinsip kepenulisannya antara lain mengedepankan fakta terpenting / model piramida terbalik, dan ketiga, isi tulisannya tidak mencampuradukkan antara opini dengan fakta, dan berimbang,” tutupnya.

Sekretaris PC LTN NU Lampung Tengah, Ali Ghufron, ditempat yang sama menambahkan, adapun peserta pelatihan dasar jurnalistik LTN NU Lampung Tengah adalah terdiri dari 4 (empat) lapisan internal keluarga besar jamiyah perkumpulan Nahdlatul Ulama, yaitu; utusan MWC NU se Kabupaten Lampung Tengah, utusan pengurus Lembaga-Lembaga NU tingkat Cabang, utusan pengurus Badan Otonom NU tingkat Cabang, dan para muhibbin / pecinta literasi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Agenda istimewa pelatihan dasar jurnalistik PC LTN NU Lampung Tengah ini dihadiri ; Rais Syuriah PCNU Lampung Tengah, KH Nur Daim, Ketua PCNU Lampung Tengah, KH Ngasifudin, M.Pd.I, Wakil Bupati Lampung Tengah, dr.H. Ardito Wijaya, jajaran pengurus harian PCNU Lampung Tengah, Dewan Penasehat (Wanhat) LTN NU Lampung Tengah, Kiai Aminan, M.Pd, dosen UIN Raden Intan Lampung, Dr. Abdul Qodir Zaelani, MA.

Hadir pula jajaran pengurus PC LTN NU Lampung Tengah, utusan MWC NU se Kabupaten Lampung Tengah, utusan pengurus Lembaga-Lembaga NU tingkat Cabang, utusan pengurus Badan Otonom NU tingkat Cabang, dan para muhibbin / pecinta literasi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, dan lain-lain.(Rls/Red)

22 Januari 2023
Tolak Sistem Proporsional Tertutup Kader Demokrat Daftar Ke MK

Jakarta (SL)-Jansen Sitindaon SH, MH menolak pemilihan legislatif (Pileg) kembali menggunakan sistem proporsional tertutup (Coblos Lambang Partai). Jansen memberikan kuasa ke Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Partai Demokrat untuk menjadi pihak terkait atas permohonan yang diajukan oleh Dimas Brian Wicaksono cs dengan no 114/PPU/XX/22 terhadap UU No 17 Tahun 2017, khususnya tentang proporsional terbuka yaitu pasal 168 ayat 2.

“Permohonan ikut sebagai pihak terkait dikarenakan kalau proporsional tertutup dikabulkan, maka pihak terkait selaku bacaleg tidak mempunyai ruang dan peluang untuk berkompetisi di dapilnya,” kata Kepala BHPP Partai Demokrat, Mehbob, Jumat 20 Januari 2023.

Mehbob juga menjelaskan, jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Selain itu, sistem pemilu tertutup juga merupakan perampasan hak suara rakyat dalam pesta demokrasi.

Mehbob menegaskan, sistem pemilu proposional tertutup jauh dari semangat reformasi yang menghendaki demokrasi yang sehat di Indonesia.

“Bahwa sistem proporsional tertutup adalah kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap demokrasi,” ujar Mehbob.

Kepala BHPP Partai Demokrat ini berharap agar MK tetap konsisten terhadap putusan No 22/24/PPU/VI/2008 tanggal 23 Desember 2008.

Jansen Sitindaon melalui BHPP Partai Demokrat telah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait via online di MK. “Bahwa kami telah mendaftar via online di Mahkamah Konstitusi No 8/PAN.ONLINE/2023 tertanggal 20 Januari 2023,” tandas Mehbob.

Sepakat dengan dengan Jansen Sitindaon dan Mehbob, Ketua Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) Lampung Nerozely Kunang mengatakan sangat mendukung langkah dari pengurus DPP Partai Demokrat sebagai pihak terkait di MK, Nerozely Kunang yang juga sebagai Ketua Umum Laskar Lampung berharap sistem proporsional tertutup tidak terjadi, karena ini jelas kemunduran demokrasi kita. (Suryadi/Red)

21 Januari 2023