Penulis: Endra Saputra

Bandar Lampung (SL)- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Sekertaris Daerah Fahrizal Darminto, membuka acara Rapat Koordinasi serta Monitoring Evaluasi terkait Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Provinsi Lampung di Hotel Sheraton Bandar Lampung, Rabu 26 Oktober 2022.

Pada rakor ini, Sekdaprov Fahrizal menyampaikan bahwa PMK menjadi tantangan pembangunan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menjadikan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional, yang program utamanya meningkatkan produksi daging melalui peningkatan populasi ternak.

“Tujuan pembangunan peternakan Lampung untuk menjadi salah satu Lumbung Ternak Nasional menghadapi tantangan dengan adanya wabah PMK, dimana Lampung termasuk daerah yang terdampak,” ujar Fahrizal.

Menurut Fahrizal, PMK yang menjadi tantangan tersebut, dirasa perlu untuk melakukan upaya-upaya penanganannya.

“Pemprov Lampung telah melakukan upaya-upaya penanganan untuk menekan kasus PMK tersebut,” katanya

Ia menyebutkan Provinsi Lampung bersama dengan 15 Kabupaten/Kota, juga telah berkerja keras untuk mencapai zero case (kasus 0) dengan melaksanakan langka-langkah penanganan teknis secara menyeluruh.

Seperti pengobatan hewan ternak yang sakit, pengetatan lalu lintas ternak, peningkatan biosecurity dengan desinfeksi kandang serta KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pada masyarakat mengenai PMK.

“Termasuk malaksanakan potong paksa untuk menekan penyebaran penyakit dan mempercepat zero case,” ujarnya.

Sebagai bentuk upaya penanganan PMK saat ini, kata Fahrizal Pemprov Lampung sedang menjalankan Program Vaksinasi pada hewan dan sapi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Kemudian, Program Vaksinasi juga sudah terdistribusi ke Kabupaten/kota sebanyak 458.000 dosis dan 50.000 dosis masih sebagai depo di provinsi, dengan realisasi vaksinasi sampai dengan 25 Oktober 2022 sebanyak 326.206 (64%) dari yang sudah di distribusikan. “Dan sisanya sebanyak 131.794 dosis yang belum terealisasi,” katanya.

Pada kesempatan ini, Fahrizal juga mengumumkan bahwa upaya-upaya penanganan yang sudah dilakukan tersebut, membuahkan hasil yg positif.

“Langkah-langkah teknis itu saat ini memberikan hasil dengan 12 Kabupaten/Kota yang telah berhasil mencapai zero case yaitu Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Metro dan Bandar Lampung, Lampung Utara, Way Kanan dan Lampung Tengah dan Pesisir Barat,” katanya. (Adpim)

Bandar Lampung (SL)- Pemerintah Provinsi Lampung terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pihak terkait mengawal pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar ke depan lebih tepat sasaran.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, saat mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dalam Seminar Nasional “Membangun Konsep Tata Kelola BBM Bersubsidi Berkeadilan” yang diselenggarakan oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bersama PT. Pertamina, di Ballroom Hotel Horison Bandar Lampung, Selasa 25 Oktober 2022

Menurut Fahrizal, Pemerintah Provinsi Lampung bersama pihak-pihak terkait memiliki komitmen dalam mengawal pendistribusian BBM bersubsidi agar ke depan lebih tepat sasaran lagi.

“Kita tentu tidak ingin BBM bersubsidi ini tidak tepat sasaran dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi yang menerimanya. Mari kita terus bangun sinergitas mengawal ini bersama,” ujar Fahrizal.

Lampung menjadi Provinsi pertama yang dipercaya mengadakan roadshow Seminar Nasional tersebut.

Fahrizal menuturkan seminar nasional ini sangat strategis untuk memecahkan persoalan terhadap isu-isu aktual seperti mengenai bbm bersubsidi ini.

Ia menyebutkan dengan hadirnya para mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), diharapkan generasi muda mampu memberikan pemikiran-pemikiran yang positif demi kemajuan pembangunan Indonesia ke depan.

“Hadirnya para generasi muda ini bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan bangsa ini. Para mahasiswa ini tentu memiliki pemikiran yang kreatif yang diharapkan nantinya ada solusi dan menjadi jawaban bagi pengambil keputusan yang berkeadlian,” katanya.

Fahrizal menjelaskan dari dampak kenaikan bbm ini, Pemerintah Provinsi Lampung sendiri memiliki skema-skema untuk membantu meringankan beban masyarakat salah satunya bantuan sosial (bansos).

“Dan ini juga dilakukan koordinasi bersama Kabupaten/Kota,” katanya.

Fahrizal menyebutkan terkait alokasi subsidi di tahun 2023, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengalihkan dana Belanja Tak Terduganya sebesar 2%.

Selanjutnya, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung berupaya dalam rangka pengendalian dan antisipasi dampak inflasi.

“Perlu dilakukan langkah-langka strategis guna menjaga daya beli, melindungi kelompok rentan dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.

Melalui kesempatan itu, Fahrizal mengajak semua untuk saling menyamakan persepsi sehingga menghasilkan komitmen bersama dalam pengelolaan subsidi bbm tepat sasaran.

Sementara itu, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan KNPI bersama OKP harus memiliki konsep-konsep agar tata kelola bbm bersubsidi kedepannya lebih baik lagi sehingga tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah.

“Dari kawan-kawan DPD KNPI dan OKP di Provinsi Lampung bersama kita memiliki konsep-konsep sehingga jangan sampai ada lagi kesalahan-kesalahan dalam tata kelola bbm bersubsidi,” ujar Haris.

Haris menyebutkan masukan-masukan dari para aktivis, kaum intelektual para generasi muda ini sangat diperlukan sebagai pemilik masa depan dari negara ini.

“Karena kita akan menggantikan para senior-senior kita dan ini menjadi tanggungjawab kita bersama,” katanya.

Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung Iqbal Ardiansyah mengatakan melalui seminar ini akan menjawab persoalan terkait kenaikan bbm bersubsidi.

Menurutnya, BBM bersubsidi ini juga dinikmati namun bukan rakyat kecil, tetapi masyarakat yang tidak layak atau menengah keatas yang ikut merasakan bbm bersubsidi.

“Melalui seminar ini akan menjawab itu semua, apa konsep-konsep yang akan dilakukan terutama dari teman-teman pertamina agar bbm bersubsidi ini benar-benar berkeadilan dan dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar butuh akan bbm bersubisidi,” ujar Iqbal.

Melalui konsep-konsep inilah, kata Iqbal yang diharapkan akan memberikan solusi dan pemahaman sehingga diharapkan ke depan, bbm bersubsidi bisa lebih berkeadilan dan tepat sasaran.

“Konsep-konsep ini yang kami harapkan agar kami sebagai anak-anak muda tidak salah arah dan melangkah serta tidak terprovokasi terhadap hal-hal yang tidak baik,” katanya.

Pada Seminar Nasional ini juga turut dihadiri Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Aji Anom Purwasakti, Pengamat Ekonomi Ayi Ahadiat dan Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung Hery Sadli. (Adpim)

Bandar Lampung (SL)- Dalam Silaturahmi antara  Polda Lampung dan Banteng Muda Indonesia (BMI) bersepakat berantas berita bohong (hoaks), di kantor BMI Lampung, Senin 24 Oktober 2022.

Hal itu disampaikan ketua BMI Provinsi Lampung Piego Wilyasa, menurut Piego kesepakatan tentang kemitraan BMI dan kepolisian harus semakin diperkuat dengan era melek teknologi saat ini ada hal-hal negatif yang harus jadi perhatian contohnya seperti berita-berita hoax dan ujaran kebencian (hate speech).

“Jika dikaji dari data penggunaan ponsel pintar yang kian pesat, membuat potensi hoax menjadi tinggi. Dengan demikian penyalahgunaan media sosial menjadi tugas bersama,” ujarnya.

Polri dalam menentukan keberhasilan tugasnya tidak bisa melakukan sendiri namun membutuhkan dukungan dari semua stakeholder dan masyarakat salah satunya BMI.

Setelah silaturahmi, BMI melakukan Deklarasi Antihoax sebagai dukungan penuh kepada Polri memberantas penyebaran berita hoax. (Red)

Bandar Lampung (DHTv)-Ketua Umum Pengprov Bandung Karate Club (BKC) Lampung, H. Tony Eka Candra menerima silaturahmi dan laporan resmi Kontingen Pengprov BKC Lampung yang baru saja kembali dari mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate BKC di GOR Sijalak Harupat Soreang Bandung Jawa Barat. Pertemuan silaturahmi dilaksanakan di Sekretariat Pengprov BKC Lampung di Pahoman Bandar Lampung, Minggu 23 Oktober 2022.

Kejuaraan yang berlangsung dari tanggal 13 – 16 Oktober 2022, dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PB FORKI Marsekal TNI Dr. Hadi Tjahjanto S.IP, yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Nasional.

Ketua Umum PB FORKI dalam sambutannya mengatakan bahwa BKC sebagai salah satu Perguruan Karate teraktif dalam menyelenggarakan kegiatan Kejuaraan Karate, diharapkan mampu melahirkan Karateka-Karateka handal untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah Karate Internasional.

Kontingen BKC Lampung yang berkekuatan 20 Orang Atlit dalam perhelatan tersebut akhirnya mampu menduduki peringkat 6 Nasional, dengan total raihan 11 medali, yakni 4 Emas, 3 Perak dan 4 Perunggu.

M. Ali Chandra, selaku Ketua Kontingen yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Pengprov BKC Lampung dalam laporannya mengatakan, bahwa Atlit yang berhasil meraih medali yaitu:

EMAS:
1. Tihto Marselino Napitupulu
Kumite -40 Pemula Putra.

2. Rosita Melani Lumenta
Kumite -50 Senior Putri.

3. Muhammad Rizky
Kumite -70 U21 Putra.

4. Muhammad Rizky
Best Of The Best U21
Putra.

PERAK:
1. Ria Ramadhani
Kumite -59 Junior Putri.

2. Mika Aprilia
Kumite -50 U21 Putri.

3. M. Alfaiz Ramadhani
Kumite -55 Junior Putra.

PERUNGGU:
1. Jannah Fitri Wanda
Kata Perorangan U21 Putri

2. Adytia Napitupulu
Kumite -65 Junior Putra.

3. Rian Basri Najwa
Kumite -55 Junior Putra

4. Alexander Leviano
Kumite -61 Junior Putra.

“Raihan ini terasa sangat membanggakan, karena ada 2 (dua) Atlit asal Lampung, yaitu Rosita Melani Lumenta dan Muhammad Rizki, akan di proyeksikan oleh Pengurus Pusat BKC Indonesia, untuk mengikuti Kejuaraan Dunia WKF (World Karate Federation) Seri A di Istora Senayan Jakarta, pada tanggal 18 – 20 November 2022 yang akan diikuti sebanyak 1.200 peserta Atlit Putra maupun Putri dari 75 Negara,” ujar Ali

Dalam akhir laporannya, M. Ali Chandra yang juga penyandang Sabuk Hitam DAN VI Karatedo, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum Pengprov BKC Lampung atas dukungan penuh terhadap para Atlit yang berlaga membawa nama baik BKC dan daerah Lampung.

Sementara Ketua Umum Pengprov BKC Lampung, H. Tony Eka Candra dalam arahannya menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangga atas kesungguhan dan semangat juang para Atlit yang mengikuti Kejurnas BKC di Bandung.

Tony yang juga penyandang Sabuk Hitam DAN VI Karateka ini mengajak para Atlit yang berhasil meraih medali untuk tidak berpuas diri dan terus berlatih, karena masih banyak Event dan Kejuaraan yang harus diikuti baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Event terdekat adalah Event Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Lampung, yang akan dilaksanakan awal Desember 2022. Para Atlit akan kembali berlaga untuk membela daerah asalnya masing-masing, sedangkan bagi Atlit yang belum meraih medali, agar tidak patah semangat, terus berlatih lebih giat lagi, karena prestasi hanya bisa diraih dengan berlatih keras dan disiplin yang tinggi serta tidak kenal lelah dan pantang menyerah,” ujar Tony yang juga Ketua PD VIII KB FKPPI Provinsi Lampung ini.

Tony juga meminta kepada para Atlit Karateka agar juga berprestasi dalam bidang akademik baik di Sekolah maupun di Perguruan Tinggi, dan selalu menjaga marwah dan nama baik Perguruan BKC dimanapun berada.

Tony yang juga Ketua DPD GRANAT Provinsi Lampung inipun menginstruksikan kepada segenap Keluarga Besar BKC agar menjauhi Narkoba, karena sekali mencoba akan terjerumus selamanya, dan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum apabila melihat terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba ditempatnya, serta mengajak para korban Narkoba, pengguna dan pecandu untuk berhenti mengkonsumsi Narkoba dan mengajak untuk mau mengikuti ‘rehabilitasi’ agar dapat kembali sehat dan hidup normal ditengah masyarakat,

“Semua Warga BKC baik Pengurus maupun Atlit mulai dari Tingkat Daerah, Cabang, Ranting dan Dojo untuk menjadi ‘Duta Anti Narkoba’ di daerahnya masing-masing, baik di tempat kerja, di kampus, di sekolah maupun ditengah masyarakat, melalui komunikasi, edukasi, informasi, sosialisasi dan penyuluhan kepada teman sebaya dan masyarakat, tentang dampak buruk dan bahaya penyalahgunaan Narkoba yang akan merusak masa depan bangsa. Hidup sehat tanpa Narkoba, Prestasi yes, Narkoba No,” pungkas Tony. (Red)

Bandar Lampung (SL)- Mundurnya Henry Yosodiningrat dari penasihat hukum Teddy Minahasa (TM) dan digantikan Hotman Paris dalam menghadapi perkara dugaan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Nampaknya membuat Ketua DPC GRANAT Bandar Lampung Gindha Ansori Wayka yang sempat mengundurkan diri dan turut protes menjadi seperti Cinta Lama Bersemi Kembali (CLBK), Minggu 23 Oktober 2022.

Sebelumnya, setelah mengetahui terkait sikap Henry Yosodiningrat yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika (DPP GRANAT) sempat ditunjuk menjadi Penasihat Hukum Teddy Minahasa (TM) dalam Kasus dihadapinya ramai diperbincangkan baik di media Nasional maupun Daerah.

Hingga berimbas pada beberapa Ketua baik Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pengurus serta simpatisan GRANAT se-Indonesia telah mengambil sikap untuk mengundurkan diri sementara sebelum Ketum DPP Granat mengundurkan diri dari Penasihat Hukum TM atau mundur dari Pengurus DPP GRANAT.

“Kami yang mengundurkan diri dari GRANAT pada waktu itu sebagai bentuk protes atas sikap Ketum Henry Yosodiningrat yang secara nyata menyatakan diri sebagai Penasihat Hukum TM, sebelum beliau mengundurkan diri dari Penasihat Hukum maka kami mundur”, Ujar Gindha Ansori Wayka, yang sempat mengundurkan diri sebagai Ketua DPC GRANAT Bandar Lampung, Minggu 23 Oktober 2022 di Bandar Lampung.

Lebih lanjut Gindha menjelaskan protes keras atas sikap Ketum GRANAT ini terjadi di berbagai wilayah khususnya di Provinsi Lampung yakni DPC Bandar Lampung, DPC Lampung Selatan, DPC Pesawaran, DPC Lampung Tengah dan DPC Tanggamus serta beberapa pengurus dan simpatisan GRANAT juga menyatakan mundur apabila Ketum GRANAT tidak mundur dari DPP GRANAT dan masih membela TM sebagai Penasihat Hukum.

“Mundurnya beberapa DPC dan Pengurus serta Simpatisan GRANAT, dengan memberikan waktu dan pilihan kepada Ketum Henry yakni mundur dari GRANAT atau mundur sebagai Penasihat Hukum TM yang diduga terlibat dugaan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika”, jelas Gindha yang juga sebagai Tim Hukum DPD GRANAT Provinsi Lampung.

Menurut Gindha, Ketum Henry Yosodiningrat mendapat protes yang keras dan berdasarkan pertimbangan yang matang termasuk masukan dari berbagai Pengurus GRANAT se-Indonesia, Ketum GRANAT Henry Yosodiningrat telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Penasihat Hukum TM dan tetap memilih sebagai Ketum DPP GRANAT.

“Oleh karena Ketum Henry telah menyatakan mengundurkan diri dari Penasihat Hukum TM dan mengingat kewajiban untuk tetap melakukan penyelamatan anak bangsa melalui pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), maka kami seluruh pengurus DPC GRANAT Bandar Lampung, kembali lagi mengabdikan diri dalam organisasi GRANAT” papar Advokat yang tak pernah membela kasus narkotika ini.

Ditanya alasan mengapa Gindha dan rekan-rekan DPC GRANAT Bandar Lampung kembali menyatakan akan mengabdi setelah menyatakan mundur beberapa waktu lalu, menurutnya karena separuh hidup telah dibaktikan untuk mengabdi dan berjuang bersama GRANAT demi penyelamatan anak bangsa dari kehancuran akibat penyalahgunaan Narkotika.

“Separuh hidup telah kami abdikan di GRANAT untuk penyelamatan anak bangsa dari kehancuran akibat dampak penyalahgunaan Narkotika dan bahkan sebagian Teman-teman pengurus sudah berjuang selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sejak menjadi Pengurus Rayon Khusus GRANAT Perguruan Tinggi tahun 2000, termasuk saya dari GRANAT Universitas Lampung (Unila)”, terang Dosen Perguruan Tinggi Swasta Terkenal di Lampung ini.

Ditanya ekspektasi ke depan, Gindha berharap semua Pengurus GRANAT tetap solid mengabdikan diri tanpa pamrih seperti kiprah yang telah dicapai oleh GRANAT selama ini khususnya di Provinsi Lampung, dimana GRANAT telah berhasil dalam mewujudkan dan memposisikan sebagai organisasi sosial yang anti terhadap penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika di tengah masyarakat.

“Kita berharap DPC, Pengurus dan simpatisan Granat yang sempat menyatakan mundur untuk kembali bersama demi memperkuat kiprah GRANAT di tengah masyarakat dalam misi penyelamatan anak bangsa dan tetap menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dengan militansi yang kita miliki agar GRANAT tetap dapat berkiprah dan dapat membantu Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ditengah masyarakat”, pungkas Gindha. (Red)