Penulis: Endra Saputra

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Fahrizal, salah satunya, menyampaikan apresiasi Gubernur Arinal atas adanya program Madabintal (Masa Dasar Pembinaan Fisik dan Mental) kerjasama antara Pemprov dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung yang bertujuan membina mental.

Gebyar SMK Lampung Tahun 2022 mengusung tema Revitalisasi SMK untuk Mendukung Lampung Berjaya tersebut akan dilaksanakan selama empat hari yaitu 23-26 Agustus 2022.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Fahrizal mengucapkan syukur karena kondisi Covid-19 di Provinsi Lampung semakin merendah. Semoga dengan semakin tinggi jumlah presentasi kita yang sudah divaksin, yang artinya sudah ada kekebalan pada tubuh kita, maka kita bisa melaksanakan acara seperti ini.

“Pak Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tetap meminta agar kita tertib menerapkan protokol kesehatan. Kita harus tetap waspada, kita harus jaga betul kondisi baik ini,” ujar Sekdaprov Fahrizal.

Sekdaprov Fahrizal juga mengucapkan syukur, karena berdasarkan rilis dari BPS beberapa waktu yang lalu, ekonomi Lampung sekarang sudah menggeliat. Pertumbuhan ekonomi kita sedang tahap atas, baik tingkat Nasional maupun tingkat daerah.

“Ini semakin membangkitkan optimisme kita, bahwa Lampung akan semakin cepat berlari untuk mengejar pertumbuhan lebih baik guna menuju Lampung Berjaya,” jelasnya.

Fahrizal juga menyampaikan beberapa hal yang masih sejalan dengan Tema HUT RI yaitu Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Ini slogan yang selalu digaungkan untuk semangat bersama.

“Sekarang tahun 2022, untuk menuju 2045 masih ada 23 tahun lagi. Sekarang anak SMK kita umurnya sekitar 18 tahun, berarti pada tahun 2045 umurnya sekitar 40 tahun. Umur 40 merupakan umur yang produktif yang harus sudah sukses,” ujarnya.

Artinya, lanjut Fahrizal, generasi muda sekarang akan mengenyam, akan merasakan bagaimana Indonesia Emas 2045.

“Pada 2045 adik-adik akan berada pada posisi puncak. Apakah itu bisa? SMK harus bisa, SMK Hebat dan SMK Unggul untuk Lampung Berjaya,” ujar Sekdaprov Fahrizal.

Untuk menuju Indonesia Emas 2045, jelas Sekdaprov Fahrizal, Gubernur Arinal menyampaikan bahwa kita harus memiliki manusia Indonesia yang produktif, unggul, dan berdaya saing.

“Untuk itu, Pak Gubernur mengatakan bahwa guru-guru adalah pahlawan pengisi Kemerdekaan. Sekarang kita sudah merdeka, untuk mengisi kemerdekaan, pejuangnya salah satunya adalah para guru, para pendidik yang akan mencetak bangsa indonesia yang produktif dan berdaya saing,” terang Sekdaprov Fahrizal.

Selain harus menjadi SDM yang produktif, unggul, berdaya saing, lanjut Sekdaprov Fahrizal, juga harus memiliki mental baja.

Diakhir sambutannya, Sekdaprov Fahrizal berharap ke depan Gebyar SMK Lampung ini dapat secara rutin dilaksanakan dan menjadi ajang meningkatkan kapasitas dan kompetensi siswa SMK guna mendukung pembangunan Lampung Berjaya. (Adpim)

Fahrizal menyambut baik acara yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia Exim Bank (LPEI) untuk UKM/UMKM ini. Dia juga mengapresiasi nilai ekspor Provinsi Lampung yang mencapai 4,8 miliar USD di tahun 2021.

“Ini sangat membanggakan karena ini merupakan nilai ekspor Provinsi Lampung yang tertinggi selama 10 tahun (sejak 2012), nilai ini akan lebih tinggi jika kita memaksimalkan potensi pasar ekspor di Provinsi Lampung,” ujar Fahrizal.

Fahrizal berharap kegiatan ini dapat diikuti secara maksimal agar dapat menghasilkan hal baik yang dapat mengubah UMM/UMKM untuk tumbuh lebih cepat menjadi eksporter baru. Sebab, peningkatan Ekspor merupakan salah satu cara untuk memperbaiki perekonomian.

“Tidak hanya membantu para pelaku usaha untuk tumbuh dan membuka lapangan kerja, tetapi juga untuk menghasilkan devisa yang membuat surplus neraca perdagangan kita,” sambung Fahrizal.

Diharapkan ke depan FELA dapat dijadikan wadah untuk memberikan dukungan kepada UMK maupun UMKM guna  mengidentifikasi regulasi-regulasi serta mengklasifikasikan tingkatan UMK/UMKM.

Fahrizal menilai UMKM memiliki peran penting bagi Pemerintah Indonesia karena memberikan kontribusi yang lebih bagi kenaikan Produk Domestik Produk (PDB).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) Maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau Senilai Rp 8.573,89 triliun.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Bambang Hermanto mengatakan program pelatihan CPNE ini  berguna untuk memajukan pengembangan UKM/UMKM dan Koperasi untuk mendapatkan produk berkualitas ekspor/internasional yang dapat bersaing.

Sedangkan Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Elvira menyampaikan bahwa pelatihan ini akan berlangsung dari 23-25 Agustus 2022, dan diikuti sebanyak 60 UKM yang ada di Provinsi Lampung.

“Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan UKM/UMKM untuk meningkatkan pengetahuan serta memotivasi agar dapat menembus pasar ekspor/internasional dengan memiliki kualitas produk yang baik,” ujar Elvira.

Acara ini dihadiri pula oleh Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung Budiono, serta Kepala DJKN Lampung Bengkulu Dudung Rudi Hendratna. (Red)

Gubernur Lampung dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekdaprov Lampung, mengapresiasi komitmen dari Pemerintah Pusat yang sangat konsen terhadap isu pengendalian perubahan iklim, sehingga pada UNFCCC tahun lalu di Glasgow yang telah memperkenalkan kepada dunia tentang target dan ambisi pemerintah Indonesia melalui SK Menteri LHK tentang Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang dilaunching pada bulan Maret yang lalu.

Upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% atau setara 834 juta ton CO2  dengan usaha sendiri atau sampai dengan 41% atau setara dengan 1.185 juta ton CO2 dengan dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030.

“Sektor Kehutanan mempunyai porsi terbesar yaitu 17,2% sementara sektor lain yaitu 11% pada sektor energi, 0,32% pada sektor pertanian, 0.10% pada sektor industri, dan 0.38% pada sektor pengolahan limbah,” kata Gubernur.

Gubernur Arinal juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat bangga menjadi salah satu provinsi yang dipilih untuk kegiatan sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Provinsi Lampung yang menjabarkan target penurunan emisi gas rumah kaca sampai dengan tahun 2030 pada tingkat Sub Nasional.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung No. 32 A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 17,159 jt ton ekuivalen karbondioksida (CO2e) atau sebesar 38,59 % dari total Business As Usual Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 jt ton ekuivalen karbondioksida (CO2e).

“Ini berarti komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sudah on the track dalam upaya mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca secara Nasional,” jelas Gubernur Lampung.

Gubernur selanjutnya menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mengimplementasikan rencana aksi mitigasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung No. 32 A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung dan menuangkannya dalam kegiatan SKPD terkait setiap tahunnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga berupaya agar kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ini menjadi prioritas dalam RKPD Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota setiap tahunnya.

Selanjutnya setelah menjadi kegiatan OPD, secara periodik, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Pokja Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) melakukan identifikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap capaian pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) di Provinsi Lampung sehingga bisa dilihat capaian tiap sektor penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan bisa juga dilakukan penilaian terhadap capaian penurunan emisi apakah sesuai dengan target ataupun perlu dilakukan upaya-upaya optimasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perhitungan Business as Usual (BAU) besar emisi pada Provinsi Lampung tanpa aksi mitigasi pada tahun 2030 diproyeksikan sebesar 27.629.786,24 ton ekuivalen karbondioksida (CO2e). Penghasil emisi gas rumah kaca terbesar secara berurutan berasal dari sektor energi dan transportasi (93,06%), sektor pengelolaan limbah (6,39%), sektor pertanian (0,53%), sektor kehutanan dan lahan gambut (0,02%). Adapun hasil kompilasi dan perhitungan oleh Pokja Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Lampung, estimasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2030 adalah sebesar 8,40% dari Business as Usual (BAU) baseline tahun 2030.

“Keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Lampung sangat tergantung komitmen dari pemerintah daerah dan DPRD terutama dalam penyediaan tenaga dan pembiayaan implementasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK),” kata Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga berharap koordinasi dan sinergi antar berbagai pihak, baik antar OPD lingkup pemerintah Provinsi Lampung, antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta serta perguruan tinggi (unsur pentahelix) guna menyatukan arah dalam rangka pengurangan dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Lampung.

“Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan Akademisi diharapkan dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi, serta peran penting untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Sugardiman yang hadir secara virtual menjelaskan bahwa FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

Ruandha Agung yang juga selaku Ketua Harian 1 Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 menyebutkan, upaya Indonesia untuk mencapai Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 perlu diikuti dengan alokasi lahan yang selektif dan terkontrol untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat Indonesia.

Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030, mendukung net zero emission sektor kehutanan dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global.

“Target (penurunan emisi GRK) Lampung 17 juta ton CO2e, berarti sudah lebih dari 10% target sudah bisa dipenuhi dari Lampung. Ini upaya yang luar biasa dari Lampung. Nanti akan kita sinkronkan dan harmonisasikan dengan rencana kerja forum kita ini sehingga apa yang direncanakan Lampung betul-betul bisa sinkron dengan apa yang menjadi tujuan nasional kita,” kata Ruandha.

Capaian FOLU Net Sink 2030 ditentukan oleh beberapa hal, yaitu pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut (dekomposisi gambut dan kebakaran gambut), peningkatan kapasitas hutan alam dalam penyerapan karbon (melalui pengurangan degradasi dan meningkatkan regenerasi), restorasi dan perbaikan tata air gambut, restorasi dan rehabilitasi hutan melalui pengayaan tanaman/peningkatan serapan karbon, pengelolaan hutan lestari, serta optimasi lahan yang tidak produktif untuk pembangunan Hutan Tanaman dan Tanaman Perkebunan.

“Seluruh faktor tersebut dapat dirumuskan dalam tiga aksi utama di dalam pelaksanaan Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yaitu aksi pengurangan emisi, aksi pertahankan serapan, dan aksi peningkatan serapan karbon,” jelas Ruandha.

Di dalam acara juga dilakukan penyerahan 250 bibit tanaman secara simbolis oleh Kadis Kehutanan Provinsi Lampung kepada Kepala UPTD KPH Pesawaran dan Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Lampung kepada Kepala UPTD KPH Gunung Balak, disaksikan langsung oleh Sekdaprov Fahrizal Darminto dan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Hanif Faisol Nurofiq. (Rls/Red)