Penulis: Endra Saputra

Bandar Lampung (SL)-Secara tegas Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkaji ulang tentang, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal tersebut, disebabkan banyak sejumlah permasalahan yang terjadi saat PPDB berlangsung.

Poin – poin atensi yang disampaikan, yaitu. Pertama, sisitem zonasi yang menggunakan Kartu Keluarga (KK). Sebab, celah penitipan memasukan nama dalam KK yang ada di wilayah zonasi, terindikasi kuat menjadi penyebab terjadinya permasalahan di PPDB setiap sekolah di tingkat SMAN sederajat.

“Ketentuan jalur zonasi ini apakah memang ketentuan pusat? atau yang mendaftar?. Bisa terjadi, menitipkan nama pada saudara atau tetangga yang rumahnya dekat dengan zonasi sekolah yang dituju. Ini perlu dikaji ulang, untuk kemudian Disdik membahasnya di pusat,” kata Politisi Gerindra Lampung, tersebut saat rapat dengar pendapat dengan Disdik Lampung dan SMAN Metro. Senin 18 Juli 2022.

Kemudian, yang kedua. Jalur prestasi non akademik. Sisitem yang dimaksud busa menjadi celah kedua bagi okunum disetiap sekolah, untuk meloloskan calon siswa sekolah yang dituju. Sebab, aturan yang digunakan belum begitu maksimal. Misalkan, ketika calon siswa memiliki prestasi disalah satu cabor, seharusnya ada tes ulang kemampuan siswa di prestasi tersebut. Sehingga, piagam atau sertifikat yang dibawa bisa lebih kuat untuk membuktikan kepada publik.

“Jangan hanya mengacu pada sertifikat saja, dan cek kevalid-tan, serta keaslian piagam saja. Tapi, gunakan tim untuk uji tes kemampuannya. Bentuklah panitia tes uji, non akademik sesuai kebutuhan. Ini saya rasa pas,” tegasnya.

Selain itu, dihadapan Disdik dan Kepala SMAN 1 Metro. Dirinya meminta untuk lebih mengutamakan keterbukaan dari seluruh aspek. Sehingga, upaya pengaduan dari berbegai elemen bisa terminimalisir.

“Saya rasa, ketika semuanya terbuka. Celah, untuk kongkalikong semakin sulit dan sempit. Saya rasa itu, yang diharapkan semua unsur di permasalahan PPDB selama ini,” tegasnya. (Rls/Red)

Mesuji (SL)-Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji menggelar Acara Pengajian Akbar dengan mendatangkan Da’i Kondang Ustadz Das’ad Latif dari Makassar. Sabtu 16 Juli 2022 di GSG Taman Kehati.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Lampung Ir. Arinal Junaidi pun Hadir dan mengadakan Ramah Tamah dengan Para OPD, DPRD, Camat dan Kepala Desa Se Kabupaten Mesuji.

Selesai acara Pengajian PJ Bupati Mesuji Drs. Sulpakar M.M menjelaskan kepada Awak Media, terkait Jalan Provinsi yang ada mendapatkan Respon yang Positif dari Gubernur Lampung dan di saksikan langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi.

“Insya Allah seluruh Jalan Provinsi akan segera di bangun oleh Gubernur Lampung dalam 2 Tahap, yaitu akan mulai di bangun pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelesaiannya, Mohon Doanya supaya semua dapat berjalan dengan lancar”. Ucapnya

Untuk masalah Jalan Kabupaten sendiri, saat ini sedang di Perjuangkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji, melalui beberapa Trobosan yaitu Melalui Dana APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus. Karena APBD Kabupaten Tahun 2023 belum di tetapkan Besaran nya, kita masih mengacu pada Tahun 2022.

Sulpakar pun mengucapkan Syukur dan Terimakasih kepada Gubernur Lampung atas Waktunya, di tengah Kesibukannya masih mau menyempatkan diri untuk Hadir di Kabupaten Mesuji dan menyaksikan dan meninjau langsung Kondisi Kabupaten Mesuji. Pungkasnya. (Jumani)

Bandar Lampung (SL)-Gubernur Arinal Djunaidi membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis e-KPB bagi Duta KPB, anak petani berprestasi penerima beasiswa KPB, di Aula Fakultas Pertanian Unila, Kamis 14 Juli 2022.

Gubernur Arinal dalam sambutannya mengatakan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan melimpah di sektor perikanan dan pertanian di antaranya padi, jagung, ubikayu, buah-buahan (nanas, pisang, pepaya), tebu, serta beberapa komoditas lainnya (kopi, lada, kakao, kelapa sawit, karet, sapi potong, dan ternak kambing).

Gubernur menyebutkan, saat ini banyak tantangan yang dihadapi sektor pertanian, salah satunya dari sisi sumber daya manusia yaitu jumlah petani semakin berkurang dan didominasi petani tua, rendahnya minat pemuda untuk bertani, serta semakin sedikitnya jumlah penyuluh.

“Saya menginisiasi untuk menumbuhkan gairah generasi muda agar dapat berperan serta di sektor pertanian dengan pemberian beasiswa bagi anak petani yang tidak mampu, sehingga dapat kuliah di bidang Pertanian melalui Program Kartu Petani Berjaya (KPB), yang saat ini terus dikembangkan dan menjadi bagian dari Agenda Kerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung,” kata Gubernur.

Program KPB secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju     kesejahteraan melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk memudahkan para petani.

Dalam hal meningkatkan pendapatan petani, kata Gubernur, Program KPB memberikan jaminan kepastian antara lain ketersediaan sarana produksi pertanian, akses permodalan, pembinaan manajemen usaha dan teknologi, penanganan panen dan pasca panen, dan pemasaran hasil usaha pertanian.

Dalam hal meningkatkan kesejahteraan petani, lanjut Gubernur, Program KPB memberikan jaminan sosial bagi petani miskin, tidak mampu dan beasiswa pendidikan keluarga petani miskin dan tidak mampu sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Gubernur kemudian menjelaskan, progres pelaksanaan Program KPB hingga saat ini yaitu Transaksi penebusan pupuk Rp. 8.7 Milyar, Realisasi penyaluran KUR melalui Program KPB (melalui bank BNI) kepada 5.289 Debitur sebesar Rp 180 Milyar dan Pemberian Beasiswa bagi 100 Mahasiswa Unila dan 122 Mahasiswa Polinela.

“Progres Implementasi KPB ini perlu akselerasi dan dukungan semua stakeholder termasuk Perguruan Tinggi, Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), BPJS Ketenagakerjaan dan para Duta KPB, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas baik petani, pekebun, peternak, nelayan, masyarakat sekitar hutan dan pelaku usaha di Provinsi Lampung,” kata Gubernur.

Selanjutnya Gubernur Arinal mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya telah mendapat berbagai apresiasi dari pemerintah pusat. Hal ini terbukti, Provinsi Lampung berhasil meraih Penghargaan Provinsi Terbaik dalam Inovasi Pengembangan Akses Keuangan di Sektor Pertanian pada TPAKD Award 2021, juga mendapat Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah 2021.

Selain itu juga mendapat Peringkat Pertama Penghargaan Abdi Bakti Tani Tahun 2021 yang diserahkan Wakil Presiden RI, sebagai Provinsi Terbaik dalam Peningkatan Produksi Padi Tahun 2019-2020.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa sosialisasi dan pembinaan kepada petani sangat diperlukan untuk dapat memanfaatkan teknologi, baik teknologi budidaya maupun teknologi informasi guna meningkatkan kesejahteraan. Peran Duta KPB khususnya mahasiswa/ mahasiswi sangat ditunggu untuk dapat mewujudkan pertanian yang modern.

Gubernur mengajak para mahasiswa agar bersama-sama membangun desa melalui berbagai program pemerintah seperti KPB, Smart Village, BUMDes, e-Samdes, dan Desamart.
Gubernur juga mengungkapkan kegembiraannya dapat berjumpa dengan para Duta Kartu Petani Berjaya (KPB), kaum milenial yang diharapkan dapat menjadi role model yang menginspirasi, memotivasi kalangan anak muda di Provinsi Lampung untuk ikut membangun sektor pertanian.
“Setelah nanti lulus, kembali ke desa. Bangun desa itu bersama saya. Kartu Petani Berjaya milik semua petani, milik rakyat lampung, dan suatu saat akan bermanfaat untuk Indonesia,” pungkas Gubernur Arinal.

Dekan Fakultas Pertanian Unila, Irwan Sukri Banuwa, dalam kesempatannya mengatakan bahwa KPB merupakan penghubung dari seluruh kepentingan pertanian yang ujungnya adalah kesejahteraan para petani termasuk yang terlibat dalam sektor pertanian.
Irwan Sukri Banuwa kemudian menjelaskan, mahasiswa penerima beasiswa diundang dalam acara ini sebagai Duta KPB agar proses percepatan program KPB bisa dioptimalkan sekaligus menjadi pendorong keberhasilan program KPB.

“Tekuni program KPB dengan sebaik-baiknya. Setelah selesai perkuliahan, bisa menapaki atau bergabung dengan berbagai program yang telah digagas Gubernur seperti Smart Village, BUMDes atau lainnya,” pesan Irwan.

Dalam acara tersebut, Gubernur Arinal juga melakukan penyerahan asuransi secara simbolis bagi petani, pekebun, peternak dan nelayan, diantaranya yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 4896 Hektare, Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau 2500 ekor, Asuransi bagi 1175 Petani Lansia, Asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi 1000 pekebun dan Asuransi Nelayan Berjaya bagi 1150 nelayan.

Hadir dalam acara Ketua KTNA Provinsi Lampung, Plh. Sekdaprov Lampung, Dekan Fakultas Pertanian Unila, Wakil Direktur III Polinela, Asisten Perekonomian & Pembangunan, Staf Ahli IT Gubernur, Kadis Perindustrian & Perdagangan, Kadis Peternakan & Kesehatan Hewan, Kadis Kelautan & Perikanan, Plt. Kadis Perkebunan, Plt. Karo Perekonomian, Pimpinan Asuransi Jasindo, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Tim Satgas KPB. (rls/ant)

Bandar Lampung (SL)-Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan penandatanganan naskah Hibah Daerah Aplikasi Kartu Petani Berjaya (KPB) yang sebelumnya dikembangkan oleh Universitas Bandar Lampung (UBL) diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung, kegiatan dilaksanakan di Mahan Agung, Bandarlampung, Senin 11 Juli 2022.

Rektor UBL Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A, menyatakan bahwa UBL sebagai suatu institusi yang berperan dalam membangun suatu peradaban bangsa tentu tidak terlepas dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kartu Petani Berjaya merupakan salah satu wujud dari implementasi tri darma perguruan tinggi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

“Kami sangat berterimakasih dan bangga dapat membantu mewujudkan ide dan gagasan Pak Gubernur dalam memajukan masyarakat Lampung, terutama petani melalui Program Kartu Petani Berjaya,” ucap Yusuf S. Barusman

“Awalnya kami membentuk tim kecil untuk merealisasikan ide Pak Gubernur, sampai sekarang dengan tim yang sangat besar dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pembangunan sistem sampai teknologi informasinya, alhamdulillah KPB dapat kita wujudkan untuk kemajuan masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung dalam arahannya mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Lampung banyak memperoleh apresiasi dari Pemerintah Pusat, salah satunya terkait produksi padi tertinggi nasional sehingga dapat menjadi salah satu penyangga program ketahanan pangan nasional.

Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan apresiasi dalam hal penanganan pencegahan penyebaran covid-19, termasuk dalam masa pemulihan ekonomi, hal tersebut menurut Arinal tidak terlepas peran Program Kartu Petani Berjaya.

“Sejalan dengan apa yang saya sampaikan, saya ingin bagaimana mewujudkan Lampung sebagai lokomotif pertanian, meskipun pertanian kita sudah cukup berhasil (melalui KPB), tapi saya ingin lebih bergema, (KPB) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lebih luas, masyarakat Indonesia,” ucap Gubernur

Kedepan, ucap Gubernur, KPB akan terus bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk manangani distribusi dan suplai pupuk, benih, dan lain-lain.

“Kalau BUMDes ada program lainnya yang dapat digagas secara bersama-sama, untuk kesejahteraan petani silahkan, seperti yang sudah berjalan sekarang, transaksi pajak kendaraan bermotor dilakukan melalui BUMDes,” tegas Gubernur.

“Saya ingin apapun bentuknya, KPB ada hubungannya dengan IT, sehingga dapat mempermudah, untuk itu Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung saya mengucapkan terimakasih kepada Pak Rektor UBL atas kerja kerasnya dalam membantu pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Kartu Petani Berjaya,” pungkas Gubernur.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua KTNA Provinsi Lampung Hanan Rozak, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi, Kepala Bappeda, Kadis Peternakan dan Keswan, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Kominfo dan Statistik, Karo Hukum, Karo Pemerintahan dan OtDa, Plt. Kadis Perkebunan, Plh. Karo Perekonomian dan Sekdis KPTPH. (Rls/Red).

Bandar Lampung (SL)-Ketua DPRD Lampung berikan bantuan hewan kurban sapi dalam rangka memperingati Idul Adha 1443 H yang disalurkan melalui DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Minggu, 10 Juli 2022.

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay S.H.,M.H, mengatakan, kurban yang diserahkan sudah melalui proses dan mekanisme pengecekan kesehatan oleh instansi yang berwenang sebelum diberikan.

“Hewan-hewan yang disalurkan dipilih dengan selektif, untuk memenuhi syarat mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK),” Ujarnya.

Ia juga menjelaskan tujuan dan khidmat dari berkurban menjadikan manusia untuk berserah dan berpasrah, menunduk layaknya manusia bukan seperti langit.

“Perjalanan panjang yang dialami oleh nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang seutuhnya, tunduk dan patuh atas perintah Allah SWT, mempertebal keikhlasan dan keyakinan karena semua yang dititipkan akan dikembalikan dan memiliki pertanggungjawabannya,” ujar Mingrum.

Terakhir ia juga mengajak dalam momentum Idul Adha untuk memperkuat, mempererat dan meningkatkan kepedulian satu sama lain dalam bingkai semangat gotong royong. (Rls/Red)

Bandar Lampung (SL)-Organisasi Sayap Partai Gerindra Pengurus Daerah Tunas Indonesia Raya (PD TIDAR) Lampung bersama Garda Indonesia PKB menggelar agenda bertajuk Pacaran (Pagi-pagi Cari Sarapan), bertempat di Jalan Ahmad Yani, Bandar Lampung, Kamis 7 Juli 2022.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Koordinasi Wilayah (DKW) Garda Bangsa Ardito Wijaya, Tokoh Politik Muda Pandu Kesuma Dewangsa, Sekjen DPD Partai Gerindra Lampung, Ahmad Giri Akbar, dan Ketua Tidar Lampung Riza Pahlevi.

Ketua Tidar Lampung Riza Pahlevi mengatakan kegiatan itu merupakan kegiatan perdana yang ada di Indonesia, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mendukung arahan pimpinan pusat.
“Hari ini bertempatan dengan HUT Tidar ke-14 dan pertama dilaksanakannya diskusi bersama, jadi kami mengundang Garda Bangsa untuk sarapan bareng. Diharapkan dengan pertemuan ini dapat semakin menguatkan hubungan yang telah terjalin di pusat hingga ke daerah,”kata Riza.

Tambahnya, ke depan pihaknya akan melaksanakan kegiatan seperti ini guna mempererat silaturahmi. Ardito Wijaya juga mengatakan bangsa Indonesia saat ini memiliki keuntungan demografi yang memiliki lebih banyak generasi Z.

“Koalisi dari sayap partai ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada pusat, untuk dapat terus bergerak dan menjadikan solid. Apabila koalisi ini bergabung akan menjadi kekuatan besar yang bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia,” kata Dito (Sapaan akrabnya-Red).

Menurut Dito kegiatan itu merupakan awalan yang digagas untuk mendukung koalisi yang berada di Pusat.

“Jadi untuk menyampaikan kepada para pimpinan sesuai dengan instruksi dari pusat, untuk baiknya Partai Gerindra dan Partai PKB. Karena hubungan kedua partai ini mempunyai kedekatan yang baik,” ucapnya.

Sementara itu, Pandu mengatakan ini adalah awal yang baik untuk sebuah koalisi partai yang sudah solid di pusat. “Ini sebagai langkah anak muda dalam menyampaikan aspirasinya kepada partai. Dan diharapkan langkah seperti ini bisa sampai ke bawah hingga Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung,” kata Pandu.

Pandu berharap Ke depan PD TIDAR Lampung dan Garda Indonesi melaksanakan kegiatan yang banyak menyentuh kalangan muda dengan membuat perlombaan E-Sport ataupun konser dan tentunya guna memperkenalkan politik secara terbuka kepada kalangan muda. (Red)

Bandar Lampung(SL)-Gubernur Lampung Arinal Djunaidi minta pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Lampung menjadi motor penggerak dalam memberikan pembinaan bagi para nazhir agar aset wakaf yang ada di Provinsi Lampung dapat dikelola dengan baik dan produktif.

Hal tersebut disampaikan Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Qudrotul Ikhwan saat mewakili Gubernur Arinal pada acara Pelantikan BWI Provinsi Lampung periode tahun 2021-2024 di Balai Keratun, Selasa 7 Juni 2022.

Qudrotul mengatakan wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan dan dapat membantu menanggulangi kemiskinan.

Ia menekankan jika dikelola dengan baik maka wakaf akan menjadi salah satu pilar ekonomi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Qudrotul mengucapkan selamat kepada Ketua BWI yang dilantik Heri Suliyanto dan seluruh pengurusnya.

Bandar Lampung (SL)-Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menyoroti kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Hal itu diutarakan Mingrum Gumay saat rapat paripurna jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan peraturan daerah (raperda) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung tahun anggaran 2021, Rabu 6 Juli 2022.

“Ada satu hal yang belum terjawab. Tentang reward, punishment, dan kinerja PNS,” ujar Mingrum Gumay.

Mingrum Gumay melanjutkan, beberapa waktu lalu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemprov menjadi sorotan.
“Karenanya dalam kesempatan ini, kami menegaskan agar kepala dan sekretaris OPD, di tingkatan mohon memonitor pegawainya. Jangan sampai yang aktif dan tidak aktif mendapatkan hak yang sama dari negara,” ucap Mingrum Gumay.

Mingrum Gumay juga mengatensi Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung dan Inspektorat agar melakukan pemeriksaan terhadap kinerja PNS secara menyeluruh.

Sebab, terkait tambahan peghasilan pegawai (TPP) juga menyerap APBD yang tidak sedikit. “Kita minta Plh. Sekda juga Inspektorat melakukan pemeriksaan. Apakah memang hanya absensinya saja yang ada, orangnya nggak ada? Ini harus dibina. Sebab sudah menjadi sorotan,” kata Mingrum Gumay.

Mingrum Gumay juga mengatakan, penegasan ini dlakukan bukan lantaran besaran TPP bagi PNS di lingkungan pemprov. Namun, sambung Mingrum Gumay, kedisiplinan tentu menjadi tolok ukur kinerja dari seorang PNS atau OPD.

Terlebih, saat ini sudah ada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 16/2022 soal jam kerja ASN dijelaskan dalam pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) Peraturan Pemerintah nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS.

“DPRD ini tidak mempersoalkan besaran tukin. Tapi seharusnya bisa menjadi evaluasi berbasis kinerja. Kalau tidak bisa dibina, ya sesuai dari aturan Kemenpan RB, berhentikan saja,” kata Mingrum Gumay.

Diketahui, beberapa waktu lalu Plh. Sekprov Lampung Freddy menegaskan akan menerapkan sistem tidak masuk kerja 10 hari, ASN dipecat. “Itu kan peraturan baru dan itu lebih kejam ya dari peraturan sebelumnya,” ujar Freddy, Jumat, 1 Juli 2022.

Freddy mengatakan, SE Menteri PANRB 16/2022 soal jam kerja ASN dijelaskan dalam pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) Peraturan Pemerintah 94/2021 tentang Disiplin PNS.

Adapun jumlah jam kerja efektif bagi instansi pusat dan daerah dalam sepekan adalah sebanyak 37,5 jam. Jumlah tersebut, bisa dilakukan dalam kurun waktu lima ataupun enam hari kerja.

“Ya artinya dengan 10 hari itu lebih tegas, karena aturan sebelumnya itu kan tidak terlalu ketat. Malah sampai 60 hari kerja,” ucap Freddy.

Hal ini tentu harus diperhatikan PNS Pemprov Lampung. Sebab, hal ini jangan sampai dilanggar. Karena aturan tersebut sudah jelas.

Namun Freddy menyebut, sebelum melakukan proses pemberhentian, tentunya akan dilakukan beberapa langkah. Salah satunya menyurati hingga memanggil PNS tersebut.

“Yang jelas kami panggil dulu. Kami surati, kami akan tanya. Hanya kalau masih tidak mau koorporatif ya bisa saja diberhentikan. karena ini tidak pandang bulu. Bisa PNS sampai ke JPTP,” tambah Freddy.  (Rls/Red)