Sinarlampung

Penulis: Endra Saputra

  • Diskusi AMSI Lampung, Wahyu: Media Digital Harus Berkualitas & Bisnis Yang Sehat

    Diskusi AMSI Lampung, Wahyu: Media Digital Harus Berkualitas & Bisnis Yang Sehat

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka acara diskusi publik sekaligus deklarasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Lampung.

    Deklarasi itu berlangsung di Novotel, Bandar Lampung pada Kamis (7/3).

    Mewakili Gubernur Arinal, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Lampung Ahmad Syaefullah menyampaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam paradigma media.

    Dia meyakini kehadiran AMSI Lampung dunia jurnalistik khususnya di provinsi ini akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah.

    “Saya sangat mengapresiasi peran dan kontribusi yang telah diberikan oleh media siber dalam menyebarkan informasi yang akurat, terpercaya, dan berimbang kepada masyarakat,” kata dia, di Novotel Lampung, Kamis (7/3).

    Menurutnya, media siber memiliki peran penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam proses pembangunan.

    Di sisi lain, AMSI juga memang sebuah organisasi media yang sudah terverifikasi dan menjadi konstituen dewan pers.

    “Sekali lagi saya mengapresiasi kepada AMSI Lampung yang telah berperan aktif dalam membangun ekosistem industri media siber yang berkualitas,” ucapnya.

    Ketua Umum AMSI Nasional Wahyu Dhyatmika menyampaikan ucapan selamat datang kepada 18 media digital di Lampung.

    “Semoga, ke depan kita bisa bersama-sama berjuang membesarkan asosiasi media siber ini,” kata dia secara virtual.

    CEO Tempo.co itu mengatakan ada dua prinsip penting yang menjadi mimpi bersama. Pertama bagaimana media digital memiliki konten yang berkualitas.

    Kemudian prinsip yang lainnya adalah bagaimana menjalankan bisnis yang sehat dan berkesinambungan.

    “Itu yang menjadi langkah kita di AMSI. Dua prinsip itu harus ditegakkan,” kata dia.

    Dalam kesempatan itu Wahyu menilai ada beberapa problem pengurus AMSI yang ada di daerah, yaitu pendapatan bisnisnya tunggal atau tidak bervariasi.

    Kemudian manajemen perusahaan masih kurang tertata, sehingga masih ada beberapa yang belum profesional.

    “Jadi, untuk mengatasi persoalan itu pihaknya telah memonitoring memberikan solusi dengan mendatangi daerah,” tutupnya. (*)

  • Inflasi Pangan ‘Koyak’ Penghasilan ASN dan Pekerja di Lampung, Ini Faktanya!

    Inflasi Pangan ‘Koyak’ Penghasilan ASN dan Pekerja di Lampung, Ini Faktanya!

    Bandar Lampung – Dampak inflasi akibat naiknya harga barang pangan di Lampung telah mengoyak penghasilan tetap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pekerja.

    Hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan data statistik yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung pada awal Maret 2024.

    BPS Lampung menyebutkan inflasi gabungan dua kota di Lampung pada Februari 2024 sebesar 3,28 persen (y-on-y). Persentase ini berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,57% (yoy).

    Bila dirinci, inflasi sebesar 3,28 persen tersebut didominasi oleh sebab naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan dan tembakau hingga menyumbangkan inflasi sebesar 7,53 persen.

    Bila dirinci lagi, inflasi y-on-y tertinggi pada Februari 2024 di Lampung didorong oleh kenaikan harga pangan, seperti beras (1,13%), cabai merah (0,30%), bawang putih (0,26%), tomat (0,12%), gula pasir (0,11%) dan sejumlah komoditas pangan lainnya yang mengalami inflasi di bawah 0,10 persen.

    Dan bila dirinci lagi, maka diperoleh fakta yang cukup mencemaskan, yakni inflasi subkelompok pangan di Lampung pada Februari 2024 sudah menembus 8,35 persen (y-on-y) atau sudah di atas kenaikan gaji pegawai ASN dan pegawai tetap yang naik rata-rata 6,5 persen dalam periode 2019 sampai 2024.

    Mencermati hal ini, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia (BI) Arief Hartawan menyatakan perlunya menjaga inflasi pangan agar kenaikannya tidak sampai melebihi rata-rata kenaikan gaji ASN.

    Arief mengungkapkan tingkat inflasi pangan nasional pada Februari 2024 sebesar 8,47 persen. Persentase itu lebih besar dari rata-rata penghasilan tetap aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai tetap, yang hanya mencapai 6,5 persen.

    Tingginya inflasi pangan tersebut juga menggerus pendapatan pekerja yang dalam kurun lima tahun terakhir hanya menikmati kenaikan upah minimum regional atau UMR kurang dari 5 persen.

    Arief mengatakan sejak tahun 2020 sampai 2023, rata-rata inflasi pangan berada di angka 5,2 persen. Supaya kenaikan harga pangan tidak menggerogoti kenaikan penghasilan masyarakat, Arief mengingatkan perlunya menjaga inflasi pangan pada tingkat yang rendah dan stabil, yakni kurang dari 5 persen. (IWA)

     

  • Direktur Instrumen HAM Tinjau Yankes dan Rehabilitasi Narapidana Lapas Bandar Lampung

    Direktur Instrumen HAM Tinjau Yankes dan Rehabilitasi Narapidana Lapas Bandar Lampung

    Bandar Lampung – Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, Farid Junaedi melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, Jumat (01/03).

    Dalam kesempatan ini, Direktur Instrumen HAM meninjau layanan kesehatan dan rehabilitasi dengan didampingi langsung oleh Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung Ade Kusmanto.

    Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, Farid Junaedi mengapresiasi fasilitas kesehatan bagi warga binaan salah satunya yakni Klinik Pratama Lapas Narkotika Bandar Lampung.

    “Tadi sudah saya lihat Klinik Pratama Lapas Narkotika Bandar Lampung sangat baik, kita coba nanti akan sampaikan ke pimpinan dan akan kita jadikan sebagai barometer klinik berbasis HAM di Lembaga Pemasyarakatan,”ungkapnya.

    Selanjutnya Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia juga meninjau dan mengapresiasi Blok Rehabilitasi Sosial Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

    “Ini juga ruangan rehabilitasi yang bisa memberikan spirit dan motivasi dengan suasana yang sejuk seperti pesantren dan bersih. Saya melihat warga binaan semua cerah dan bersemangat untuk mengikuti rehabilitasi sosial,”jelasnya.

    Kedepan, Farid Junaedi berharap warga binaan dapat menjadi manusia yang baik dan berguna untuk masyarakat setelah bebas nanti. “Saya berharap mudah-mudahan di hati warga binaan tidak ada niat untuk mengulangi perbuatannya lagi,”pungkasnya.(*)

  • Inflasi di Lampung Masih Tinggi, TPID Diminta Ambil Langkah Strategis

    Inflasi di Lampung Masih Tinggi, TPID Diminta Ambil Langkah Strategis

    Bandar Lampung – Inflasi di Lampung Masih Tinggi. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Kementerian Keuangan menyebutkan inflasi tahunan Lampung berada direntang level sasaran 1,5% ─ 3,5% di sepanjang Januari 2024 yakni sebesar 3,28% (yoy). Capaian ini berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,57% (yoy).

    Meskipun demikian, secara bulanan Lampung mengalami deflasi sebesar 0,19% (mtm).

    Inflasi tahunan tertinggi terjadi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 7,49% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 2,39% (yoy). Artinya, kelompok ini menyumbang sebesar 2,39% dari porsi inflasi periode Januari yang sebesar 3,28% (yoy).
    Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan adalah beras sebesar 0,95% (yoy).

    Waspadai Kenaikan Harga Beras

    Inflasi pada Januari 2024 masih dipengaruhi oleh kenaikan harga barang pangan utama seperti beras yang terus mengalami kenaikan akibat pasokan gabah yang berkurang pasca pergeseran musim tanam akibat EL Nino.

    Dalam laporannya Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung mengingatkan pemerintah daerah di Lampung untuk mewaspadai tekanan harga beras ini.

    Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung diminta untuk terus melakukan monitoring harga dan ketersediaan stok beras di berbagai pasar di Lampung, termasuk mengambil langkah-langkah strategis mengendalikan harga.

    Diperkirakan sebagian lahan akan mulai panen pada bulan Maret-April dan diharapkan dapat menurunkan harga serta memenuhi kebutuhan masyarakat bulan Ramadhan dan Idul Fitri. (IWA)

  • Harus Dipacu Lagi, Penerimaan Negara APBN Lampung Januari 2024 Baru Terealisasi 5,64 Persen

    Harus Dipacu Lagi, Penerimaan Negara APBN Lampung Januari 2024 Baru Terealisasi 5,64 Persen

    Bandar Lampung – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Kementerian Keuangan melaporkan kinerja APBN Lampung dari sisi Penerimaan Negara sampai dengan 31 Januari 2024 telah mencapai 5,64% dari target sebesar Rp11.180,55 miliar.

    Realisasi masing-masing Pendapatan Negara itu terdiri dari:

    – Penerimaan pajak sebesar Rp480,18 miliar, – Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp44,74 miliar
    – dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp105,86 miliar.

    Sementara penerimaan perpajakan telah terealisasi sebesar 5,43% dari target APBN, terutama ditopang dari PPh Non migas Rp260,78 miliar serta PPN dan PPnBM Rp212,90 miliar.

    Sektor Perdagangan dan industri pengolahan menyumbang kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak Lampung, masing-masing dengan porsi 26,77% dan 22,02%.

    Selanjutnya, dari sisi penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar 3,38% dari target sebesar Rp1.324,14 miliar dan tetap memperhatikan perekonomian internasional dengan menjaga penerimaan dari kegiatan ekspor dan impor. Cukai terealisasi Rp1,76 miliar atau 78,46% dari target, Bea Masuk terealisasi Rp28,03 miliar atau 5,11% dari target, dan Bea Keluar terealisasi Rp14,93 miliar atau 1,93% dari target.

    Dari sisi kinerja PNBP tercatat mencapai 10,42% dari target. Realisasi PNBP ditopang dari PNBP lainnya yang terealisasi sebesar Rp105,85 miliar atau 25,32%. Adapun kinerja tersebut didorong oleh Pendapatan Biaya Pendidikan yang diterima oleh Perguruan Tinggi dari satker Institut Teknologi Sumatera (ITERA). (iwa)

  • Awal yang Baik, Penyerapan Belanja APBN Lampung Januari 2024 Tumbuh 38,43%

    Awal yang Baik, Penyerapan Belanja APBN Lampung Januari 2024 Tumbuh 38,43%

    Bandar Lampung – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Kementerian Keuangan melaporkan kinerja penyerapan belanja APBN 2024 Lampung berjalan baik di awal tahun 2024 .

    Dalam laporannya disebutkan bahwa ada peningkatan penyerapan belanja negara yang tumbuh signifikan dan terakselerasi cukup baik dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

    Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2024 tercatat mencapai Rp2.495,26 miliar atau 7,88% dari pagu atau tumbuh signifikan 38,43% dibandingkan tahun 2023. Sedangkan, dari sisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp630,76 miliar atau 5,64% dari target.

    Kinerja Belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2024 tumbuh positif sebesar 38,43% (yoy). Kinerja ini didorong oleh realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp343,22 miliar atau tumbuh 42,54% (yoy) dan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2.152,04 miliar atau tumbuh 37,80% (yoy).

    Jika dirinci berdasarkan jenis belanja dari BPP yaitu terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Rp227,30 miliar, Belanja Barang Rp95,62 miliar, Belanja Modal Rp20,31 miliar, dan Belanja Bantuan Sosial yang belum ada realisasi sampai dengan 31 Januari 2024. BPP didominasi oleh Belanja Pegawai dengan proporsi 66,22% terhadap total BPP.

    Belanja Pegawai meningkat sebesar 16,33% (yoy) dengan realisasi terbesar pada Satker Kepolisian.

    Belanja barang mengalami peningkatan signifikan sebesar 134,50% (yoy) didukung oleh realisasi persiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, diantaranya Pembentukan Badan Ad Hoc pendukung serta Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik.

    Belanja Modal tumbuh signifikan sebesar 340,25% (yoy) didorong progres pekerjaan kontraktual multi-years yang telah dibayarkan pada awal tahun 2024. Sedangkan, untuk realisasi Belanja Bantuan Sosial akan ditunaikan setelah tahap verifikasi data penerima dituntaskan.

    Adapun khusus kinerja belanja berdasarkan fungsi, sebagian besar terakselerasi positif dengan pertumbuhan tertinggi pada fungsi pelayanan umum. Kinerja realisasi fungsi pelayanan umum pada bulan Januari 2024 meningkat signifikan sebesar 226,80% (yoy) yang didorong dari belanja pada satker Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang meningkat sebesar 769,32% (yoy) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 689,34% (yoy).

    Dukungan APBN kepada APBD melalu TKD meningkat. Dari sisi TKD jika dirinci yaitu terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp12,38 miliar, Dana Alokasi Umum Rp1.294,35 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp806,98 miliar, dan Dana Desa Rp38,33 miliar. Tumbuhnya penyaluran TKD Januari 2024 terutama didorong oleh adanya percepatan kinerja realisasi pada DAK Non Fisik dan Dana Desa dimana pada periode yang sama tahun 2023 belum terdapat realisasi untuk dua jenis TKD tersebut.

    Realisasi DAK Non Fisik diantaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp731,99 miliar, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp56,03 miliar, dan BOP Kesetaraan Rp18,95 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung sektor pendidikan melalui penyaluran DAK Non Fisik. ((iwa)

  • Santunan Tak Dibayar BPJS Ketenagakerjaan Bandarlampung, Ahli Waris Ngadu Ke Ombudsman

    Santunan Tak Dibayar BPJS Ketenagakerjaan Bandarlampung, Ahli Waris Ngadu Ke Ombudsman

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Lantaran Santunan Jaminan Kematian tak kunjung dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Bandarlampung, Ahli waris Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Motor EMJ Tujuh (KM EMJ 7) mendatangi Ombudsman Perwakilan Lampung, Kamis (29/2) kemarin.

    Kuasa Hukum Ahli Waris, Kusaeri Suwandi, SH. MH, mengatakan sejak musibah menimpa ABK KM EMJ 7 pada Agustus 2021 lalu, hingga saat ini pembayaran santunan jaminan kematian tak juga dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung.

    “Kemarin kita melaporkan BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung ke Ombudsman perihal dugaan penundaan berlarut dengan tidak segera melakukan pembayaran santunan jaminan kematian.” Ujar Kusaeri, Jum’at (1/3/2024) melalui sambungan telpon.

    Kusaeri menambahkan, bahwa sengketa terkait santunan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam PP No. 44 / 2015, sebenarnya sudah pernah masuk ranah Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

    Dengan Register perkara nomor : 16/Pdt.Sus.PHI/2023/PN.Tjk, nomor : 17/Pdt.Sus.PHI/2023/PN.Tjk, nomor : 18/Pdt.Sus.PHI/2023/PN.Tjk, nomor : 20/Pdt.Sus.PHI/2023/PN.Tjk, dan nomor : 21/Pdt.Sus/2023/PN.Tjk, antara Para Ahli Waris ABK KM. EMJ Tujuh selaku Penggugat antara PT. Sutioso Bersaudara selaku Tergugat I dan BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung selaku Tergugat II.

    “Dalam amar putusan Pengadilan memerintahkan, baik Tergugat I dan Tergugat II membayar santunan jaminan kematian secara tanggung renteng, namun ternyata BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung belum melakukan pembayarannya.” Imbuh Kusaeri.

    Kusaeri berharap dengan upaya mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung tersebut, mudah-mudahan BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung mau membayarkan.

    “Tidak ada lagi alasan untuk melakukan penundaan pembayaran santunan jaminan kematian yang ada bagi seluruh Ahli Waris ABK KM. EMJ Tujuh.” Kata Kusaeri yang juga Ketua DPD HNSI Lampung.

    Sementara Pihak Ombudsman RI Perwakilan Lampung, diketahui menerima pengaduan tersebut dan akan menindaklanjuti dengan memverifikasi dan mempelajari berkas – berkas yang dilampirkan Pengadu dalam pengaduannya.

    Jika memang memenuhi unsur terkait aduan yang ada, yakni penundaan berlarut sebagaimana menjadi salah satu tindakan maladministrasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung.

    Sebatas informasi KM EMJ Tujuh dinyatakan hilang secara permanen atau lostcontact permanen (POB) atau Personal On Broad terhitung setelah dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh Basarnas secara resmi tanggal 24 Agustus 2021

    Sementara versi BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung, KM EMJ 7 hilang di Samudera Hindia (Bagian Barat Perairan Lampung) pada tanggal 12 Agustus 2021

    Berdasarkan Amar Putusan Pengadilan, diketahui BPJS Ketenagakerjaan Bandarlampung selaku Tergugat II, diperintahkan untuk membayar Santunan Jaminan Kematian sebesar Rp. 115 Juta perorang untuk lima orang yang mengajukan secara hukum, dari total 12 almarhum ABK KM EMJ 7 yang berdomisili di Lampung. (Red)

  • DPC HNSI Lampung Barat Gelar Musyawarah Cabang I

    DPC HNSI Lampung Barat Gelar Musyawarah Cabang I

    Lampung Barat, sinarlampung.co – Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Lampung Barat mengadakan Musyawarah Cabang I, di Aula Balai Benih Ikan Sumber Jaya, minggu (25/2/2024) kemarin.

    Salah satu agendanya memilih Ketua untuk menjadi Top Leader manajemen Organisasi Profesi Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan serta Pembudidaya Perikanan Darat di Kabupaten Lampung Barat.

    Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang dipimpin oleh Kusnin selaku Plt. Ketua DPC HNSI Kabupaten Lampung Barat, yang juga terpilih secara aklamasi selaku Ketua Definitif untuk periode 2024 – 2029.

    Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung Kusaeri Suwandi, SH., MH., dalam sambutannya sekaligus membuka acara, menyampaikan, bahwa HNSI sebagai organisasi tidak hanya mewadahi Para Pelaku Usaha Perikanan Tangkap.

    “HNSI berkewajiban mengakomodir nelayan termasuk Para Pelaku Budidaya Perikanan Darat, sebagaimana yang banyak dilakukan di beberapa Kabupaten / Kota lainnya yang tidak memiliki Perairan Laut.” Ujar Kusaeri.

    Kusaeri menambahkan, dalam regulasi terkait perikanan sudah jelas, bahwa dalam usaha sektor perikanan tidak mendikotomikan antara perikanan laut dan perikanan darat.

    “Semuanya dibingkai dengan sistem bisnis perikanan, artinya ini penting bagi Para Pelaku Usaha Perikanan bernaung dalam wadah HNSI sebagai lokomotif kolektifitas menuju kesejahteraan Nelayan dan Para Pelaku Usaha Perikanan lainnya, khususnya di Kabupaten Lampung Barat dan Provinsi Lampung.” Imbuh Kusaeri.

    sementara itu, Amir Mahmud Sekcam Sumber Jaya yang mewakili Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengapresiasi dengan adanya HNSI.

    “Jadi fokus DPC HNSI dan Pemerintah mengatasi permasalahan yang sering dihadapi oleh Para Pembudidaya Perikanan diantaranya menjaga kestabilan harga saat panen.” Ujar Amir.

    Termasuk pakan ikan yang ada seyogyanya pakan ikan mandiri yang lebih ekonomis, serta masih minimnya penerapan teknologi budidaya yang baik, tentunya hal ini, butuh wadah organisasi seperti halnya HNSI.

    Dalam kegiatan tersebut, dihadiri pula dari unsur Pemerintahan Peratin atau Desa Way Petai Fahril Amin, dan Para Pimpinan Ranting HNSI 15 Kecamatan Lambar, serta Ketua DPC HNSI Lampung Utara dan Way Kanan serta Para Tokoh Pelaku Usaha Budidaya Perikanan se Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat. (Red)

  • Proyeksi Ekonomi Lampung 2024 dan Ancaman Defisit Anggaran

    Proyeksi Ekonomi Lampung 2024 dan Ancaman Defisit Anggaran

    EKONOMI Lampung pada triwulan I 2024 diprediksi masih terus terjaga dalam kisaran 4 sampai 4,5 persen dengan bersandarkan pada penerimaan dana transfer dari APBN yang meningkat pada tahun ini.

    Seperti banyak daerah lainnnya, efektivitas dan percepatan penggunaan dana transfer dari APBN, seperti DAU, DAK, dana bagi hasil, dana desa, dan transfer keuangan lainnya menjadi kata kunci ‘denyut nadi’ pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada Triwulan I tahun ini.

    Dan seperti banyak daerah lainnya, perlambatan ekonomi diperkirakan masih akan terus terjadi akibat situasi ketidakpastian global, politik dalam negeri dan inflasi yang menekan konsumsi dan daya beli masyarakat.

    Faktor lainnya seperti minimnya momentum atau peristiwa penting yang dapat mendorong peningkatan konsumsi dan pendapatan daerah pada triwulan I 2024 juga menjadi catatan serius bagi provinsi ini untuk dapat diperbaiki di tahun-tahun mendatang.

    Kelaziman menahun, seperti rendahnya penyerapan anggaran APBN dan APBD pada setiap Triwulan I acap kali menimbulkan ekonomi berjalan lamban akibat belanja fiskal yang terbatas. Hal ini sebaiknya juga dapat menjadi catatan bagi provinsi ini untuk dibenahi di tahun-tahun mendatang.

    Dikutip dari pemberitaan media ini sebelumnya, bahwa Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Lampung pada 2024 tumbuh dalam kisaran 4,5% sampai 5%.

    Proyeksi BI tersebut sedikit mengendur dibanding proyeksi ekonomi 2023 sebesar 4,7%-5,2%.

    Sementara kontribusi ekonomi Lampung terhadap pertumbunan ekonomi nasional pada 2023 tercatat 4,44 persen. Meski meningkat dibanding 2022 sebesar 4,28 persen, capaian laju ekonomi tahun 2023 masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02 persen.

    APBN Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan pada tahun lalu menegaskan peran penting APBN sebagai instrumen dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi-fiskal daerah.

    Ia mengatakan APBN memerankan peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan negara, dan oleh karena itu harus dikelola secara akuntabel.

    Dijelaskan, bahwa program pembangunan di tahun 2024 masih difokuskan pada program prioritas, diantaranya adalah menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, memperbaiki indeks pembangunan manusia termasuk nilai tukar petani. Semua prioritas di atas, secara umum berhasil dilakukan dengan baik oleh Pemprov Lampung.

    Menkeu juga menegaskan prioritas penting lainnya dari belanja utama berkaitan dengan peningkatan SDM seperti pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan dan pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan konektivitas dan efisiensi, serta mengakselerasi mobilitas antar daerah antar pulau, serta pembangunan di bidang hukum dan pertahanan keamanan, IKN dan food security/ketahanan pangan.

    Menjaga Likuiditas ‘Dompet’ untuk Belanja Fiskal

    Semua prioritas tersebut, jelas Menkeu, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan iklim investasi di daerah yang mampu untuk menstimulasi perekonomian masing-masing.

    Khusus transfer ke daerah, Menkeu mengharapkan adanya sinkronisasi dan konsistensi dengan kebijakan nasional.

    Bagi Provinsi Lampung, dana transfer adalah nyawa keberlanjutan pembangunan. Hal itu telah menjadi keniscayaan selama bertahun-tahun sebagai dampak rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menopang semua kegiatan program daerah.

    Dan sebagai catatan akhir, untuk mengatasi sempitnya ruang fiskal ini Pemprov Lampung harus pandai-pandai menjaga likuiditas ‘dompetnya’ supaya terhindar dari defisit anggaran yang bisa datang tiba-tiba pada akhir tahun anggaran.(*)

     

     

  • OJK Targetkan Kredit Perbankan Tumbuh Hingga 11% Di 2024

    OJK Targetkan Kredit Perbankan Tumbuh Hingga 11% Di 2024

    Jakarta, sinarlampung.co – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menargetkan kredit perbankan pada 2024 tumbuh sebesar 9-11 persen.

    “Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh 9-11 persen didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga 6-8 persen,” kata Mahendra dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024 di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

    Pada 2024, kredit perbankan diproyeksikan berlanjut tumbuh setelah pada 2023 kredit perbankan mampu tumbuh 10,38 persen year on year (yoy), sehingga mendukung pertumbuhan perekonomian.

    Ia menuturkan dengan mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi serta kebijakan yang diambil, pihaknya optimistis tren positif kinerja sektor keuangan di 2024 akan berlanjut.

    Di pasar modal, penghimpunan dana pada 2024 ditargetkan Rp200 triliun. Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 10-12 persen sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.

    Sementara, aset asuransi diperkirakan tumbuh 4-6 persen di tengah program reformasi yang dilakukan OJK. Aset dana pensiun diperkirakan tumbuh 10-12 persen dan aset penjaminan tumbuh 9-11 persen.

    Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kerja sama koordinasi dan sinergi dengan pemerintah, otoritas moneter, industri jasa keuangan, para pelaku usaha masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

    Sebelumnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan bahwa sektor perbankan Indonesia tercatat solid sepanjang 2023, didukung oleh permodalan yang kuat beserta profil risiko masing-masing bank yang terkendali.

    “Di tengah kondisi ketidakpastian global, industri perbankan Indonesia pada tahun 2023 tetap resilien dan berdaya saing kuat,” kata Mahendra yang sekaligus anggota KSSK di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

    Mahendra menilai industri perbankan nasional pada 2023 masih mampu bertahan dengan rasio kecukupan modal (capital adequancy ratio/CAR) mencapai 27,69 persen.

    Dari segi kinerja intermediasi pada 2023 mampu tumbuh positif dengan kredit perbankan yang mencapai Rp7.090 triliun atau tumbuh sebesar 10,38 persen secara tahunan.

    Kemudian, pencapaian pertumbuhan tertinggi perbankan terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi masing-masing sebesar 10,05 persen pertahun dan 12,26 persen pertahun. (Red)