Sinarlampung

Penulis: Endra Saputra

  • Kajati Nanang Sigit Yulianto Buka Pramusrenbang Kejati Lampung 2024

    Kajati Nanang Sigit Yulianto Buka Pramusrenbang Kejati Lampung 2024

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung (Kajati) NANANG SIGIT YULIANTO, SH., MH., membuka dan memberikan arahan pada Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Tinggi Lampung Tahun 2024 dengan tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung beserta seluruh Pejabat dilingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung, Para Kajari dan Kacabjari Se-Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung, di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung, selasa (20/2/2024).

    Pada Pra Musrenbang Kejaksaan Tinggi Lampung Tahun 2024 ini merupakan sebagai Upaya untuk melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan penganggaran dan mempedomani Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan serta Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dan Penyusunan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden RI.

    Melalui forum ini Kajati Lampung menyampaikan bahwa Pra Musrenbang ini dalam rangka penyusunan Draf Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 yang representative, partisipatif dan selaras dengan pencapaian tugas, fungsi dan program prioritas nasional Pemerintah di Tahun 2025 baik di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Sewilayah Lampung.

    Secara teknis, Pra Musrenbang ini dilaksanakan dengan konsep musyawarah untuk mencapai mufakat melalui manajemen perencanaan dari pusat ke daerah (pendekatan top down) menuju perencanaan yang mendengarkan, menyaring dan menganalisis kebutuhan dari daerah yang kemudian akan menjadi pemikiran dalam perencanaan ditingkat pusat (pendekatan bottom up), karena hasil Pra Musrenbang ini merupakan bahan Musrenbang Kejaksaan Tahun 2024.

    Dalam kesempatan tersebut juga Kajati Lampung membuka Kegiatan Sosialisasi Rapat Pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) se-Indonesia Tahun 2024 Kejati Lampung dengan Tema “Kepedulian Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Dalam Mendukung Tranformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas” di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung.

    Dalam kegiatan Sosialisasi Rapat Pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) se-Indonesia Tahun 2024 Kejati Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung menyampaikan agar Ibu-ibu Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) mendukung kinerja para suami dengan mempedomani petunjuk pimpinan. (Red)

  • Nelayan Lampung Selatan Didorong Gunakan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

    Nelayan Lampung Selatan Didorong Gunakan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

    Lampung Selatan, sinarlampung.co -Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Provinsi Lampung, mendukung PSDKP Provinsi Lampung mendorong nelayan Lampung Selatan dalam penggunaan Alat Bantu Tangkap Ikan Jaring Hela Dasar (JHD/Trawl) yang ramah lingkungan dan ekosistem perikanan.

    Hal tersebut dikatakan Ketua DPD HNSI Lampung, Kusaeri Suwandi saat sosialisasi sekaligus mempraktekkan pelaksanaanya secara langsung kepada Para Nelayan di Rukun Nelayan Dusun Kuala Jaya Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan, selasa (20/2/2024).

    “Kami mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampung Sesuai dengan Permen KP No 36/2023 untuk Perikanan Yang Berkelanjutan dan Terukur.” Ujar Kusaeri.

    Kusaeri menambahkan, sosialisasi dilakukan terkait Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur.

    “Termasuk WPP RI di Perairan Darat dan bersamaan dengan kegiatan Rembuk Nelayan yang dilakukan murni inisatif para nelayan.” Imbuh Kusaeri.

    Kusaeri berharap, Kegiatan Rembuk Nelayan yang dirangkai materi sosialisasi dari PSDKP Provinsi Lampung tersebut, dapat diikuti juga oleh Rukun Nelayan lainnya di Provinsi Lampung.

    “Tentunya untuk peningkatan kesejahteraan nelayan yang berbasis ramah lingkungan dan ekosistem laut supaya tetap berkelanjutan dan terukur di Lampung.”Ungkapnya.

    Diketahui kegiatan Rembuk Nelayan Rukun Nelayan Kuala Jaya, dihadiri Kabid PSDKP Provinsi Lampung, Herdian.

    “Terima kasih kepada Para Nelayan yang telah melaksanakan Rembuk Nelayan sekaligus memfasilitasi kami dari PSDKP Provinsi Lampung untuk mensosialisasikan Permen KP No. 36/2023, khususnya terkait Alat Bantu Penangkapan Ikan JHD yang banyak digunakan di daerah kuala jaya ini.” Ujar Herdian.

    Herdian menambahkan, pemerintah juga mendorong terwujudnya kelengkapan perizinan bagi nelayan terutama bagi kapal dibawah 5 GT.

    Dalam kegiatan ini turut hadir Kepala Desa Bandar Agung Sapri Yadi, Ketua DPC HNSI Kabupaten Lampung Selatan Shobri dan beberapa dari Tokoh Nelayan Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan. (Red)

  • Ungkap Kecurangan di Pilpres 2024, JMP Lampung Desak DPR RI Gunakan Hak Angket

    Ungkap Kecurangan di Pilpres 2024, JMP Lampung Desak DPR RI Gunakan Hak Angket

    Bandar Lampung – Ketua Jaringan Merah Putih (JMP) Provisnsi Lampung, Yudhi Hasyim mendesak DPR RI segera membuka ruang politik berupa penggunaan hak angket untuk mengungkap dugaan praktik curang di Pilpres 2024.

    “Pengungkapan kecurangan ini sebaiknya juga dilakukan secara politik di parlemen yang dapat dimotori oleh fraksi-fraksi partai pendukung 01 dan 03,” kata Yudhi di Bandar Lampung, Senin 19 Februari 2024.

    Ia menjelaskan, dengan adanya hak angket oleh DPR RI tersebut dapat membuat terang bentuk dan pola kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024, mulai dari sebelum Pilpres, saat Pilpres dilaksanakan sampai pasca Pilpres 2024.

    “Film Dirty Vote yang sudah viral dapat menjadi rujukan. Selayaknya itu menjadi pelecut politisi di Senayan,” tegasnya.

    Yudhi juga mendesak KPU untuk tidak lagi menggunakan aplikasi Sirekap KPU yang sudah terbukti gagal.

    “Sirekap sudah gagal, sistemnya tidak dapat diandalkan, jadi sepatutnya tidak digunakan. KPU silakan hitung suara dari C Hasil secara berjenjang. Lakukan secara transparan dengan mengundang semua perwakilan atau saksi-saksi Pilpres,” tegasnya.

    Ia juga mengusulkan agar penghitungan suara C Hasil dari setiap TPS yang direkap di kantor kecamatan dilakukan pada jam kerja.

    “Jangan rekap pada malam hari supaya hasilnya tidak dicurigai,” ujarnya lagi.

    Sebelumnya, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo telah mengusulkan partai pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket. Ganjar menyebut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.

    “Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar kepada Tempo di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Februari 2024.(iwa)

  • Caleg Bohong Tak Bayar Honor, Saksi Harus Lapor ke Mana!

    Caleg Bohong Tak Bayar Honor, Saksi Harus Lapor ke Mana!

    Bandar Lampung – Sebaiknya para saksi caleg tahu ini. Bila ada caleg yang bohong tidak membayar honor saksi dapat melapor ke Sentra Gakkumdu Bawaslu di kabupaten/kota masing-masing. Siapa tahu bisa ditindaklanjuti!

    Para saksi tak usah melapor ke polisi, sebab laporan itu pasti akan ditolak oleh kepolisian.

    Sebagai contoh kasus, baru-baru ini ada sejumlah saksi seorang caleg DPR RI dari Partai Perindo, mengadu ke polisi karena honornya tidak dibayar usai mengikuti pelaksaan pemungutan suara di TPS.

    Peristiwa itu terjadi di Polres Probolinggo, Jawa Timur. Belasan warga Desa Kalibuntu yang mengaku menjadi saksi dari caleg itu mengadu hak honornya sebesar Rp200 ribu tidak dibayarkan.

    “Kami total ada 15 orang, hanya dikasih 4 amplop untuk 4 orang. Jadi kami sepakat semua amplopnya kami kembalikan k caleg bersangkutan,” kata salah seorang saksi Siti Maryam, kepada media.

    Laporan dengan tuduhan penipuan itu sempat masuk ke Polres Probolinggo, namun ditolak kepolisian lalu menyarankan para saksi menyelesaikan persoalan tersebut ranahnya Gakkumdu Bawaslu.

    Honor Saksi Urusan Parpol

    Dikutip dari sinarindonesia.id, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Yonki Hendriyanto menegaskan, pengaduan terkait honor ini sama sekali tidak masuk dalam Undang-Undang pemilu. Dalam artian, masalah honor saksi itu urusan partai politik (parpol) dengan para saksi.

    “Laporan ini tetap kami terima dan nanti akan disampaikan ke Bawaslu Provinsi, hanya saja karena tidak masuk di Undang-Undang pemilu, kami akan buatkan surat agar supaya kalau ditemukan adanya tindak pidana bisa diproses di Polres Probolinggo,” pungkasnya.

    Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pengurus Partai Perindo terkait keluhan yang dilaporkan saksi tersebut. (Red)

  • Kapolda Apresiasi Bawaslu Bandar Lampung

    Kapolda Apresiasi Bawaslu Bandar Lampung

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy santika Mengapresiasi Langkah Bawaslu Bandar Lampung serta KPU kota bandar lampung dan sentra Gakumdu yang cepat melakukan tindakan usai diketahui adanya peristiwa surat suara yang sudah tercoblos yang berada di TPS 19 Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Rabu (14-02-2024)

    Tindakan Bawaslu Bandar Lampung tersebut salah satunya harus menghentikan sementara waktu pencoblosan dengan kertas suara yang tersisa.

    Hal itu terungkap ketika Anggota Bawaslu Bandar Lampung, Hassanudin Alam harus menghentikan sementara proses pencoblosan. Karena adanya laporan warga soal surat suara sudah tercoblos.

    “TPS 19 ini untuk sementara waktu kami hentikan pencoblosannya karena ada laporan surat suara tercoblos,” Kata Hassanudin.

    Diketahui surat suara yang rusak karena sudah tercoblos sebelumnya merupakan kertas suara untuk DPRD Provinsi Lampung serta kertas suara DPRD Kota Bandar lampung.

    Kapolda lampung juga mengharapkan masyarakat menggunakan jalur-jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah bila tidak puas atau tidak terima dengan hasil pemungutan suara Pemilu 2024.

    “Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU Hingga MK,” ungkap Helmy usai pengecekan sejumlah TPS yang berada di bandar lampung Bersama Forkompimda Provinsi lampung yang diantaranya, Gubernur lampung Arinal djunaidi, Kabinda Provinsi lampung, Danrem serta Kajati dan Pihak Penyelenggara Pemilu 2024.

    Irjen Pol. Helmy santika juga menjelaskan Bawaslu, KPU dan MK adalah lembaga atau institusi yang didirikan pemerintah menyelenggarakan pemilu, termasuk bila ada protes terkait hasil pemungutan suara yang tidak puas oleh Kelompok maupun masyarakat dalam pesta Demokrasi ini.

    “Ini tentunya himbauan kami gunakan jalur-jalur yang ada, disini masih ada KPU, Bawaslu dan Gakkumdu, biar mereka yang bekerja secara Optimal.”katanya.

    pihaknya bersama TNI dan pemangku kepentingan terkait lainnya sudah mengantisipasi potensi yang mungkin terjadi usai pengumuman hasil pemungutan suara.

    Antisipasi dilakukan berupa persiapan personel, sarana-prasarana, serta langkah-langkah pengamanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi, pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini,” tambahnya

    Namun secara Keseluruhan pemilu yang berada di provinsi lampung relatif aman dan kondusif.

    Sejumlah pihak,terutama masyarakat cukup puas dengan penyelenggaraan pemilu di tahun ini.

    “Aman dan lancar yaa,..gak ribet seperti pemilu lalu.pihak keamanan nya pun di tahun ini cukup Tertib” ungkap Tedy warga perumahan Citra Land Teluk Betung Barat Bandar Lampung.

    Masyarakat juga mengapresiasi pihak kepolisian termasuk TNI yang secara intens menjalankan fungsinya untuk menjaga keamanan maupun ketertiban selama pencoblosan berjalan.

    Dalam Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.(Red)

  • Kenaikan Harga Gabah di Lampung Nyaris Tembus Dua Digit, Harga Beras Dipastikan Naik

    Kenaikan Harga Gabah di Lampung Nyaris Tembus Dua Digit, Harga Beras Dipastikan Naik

    Bandar Lampung – Harga beras di Lampung berpotensi kuat masih mengalami kenaikan akibat terus melambungnya harga Gabah Kering Giling (GKG), di mana persentase kenaikannya nyaris menembus dua digit pada Januari 2024.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menyebutkan rata-rata harga kelompok kualitas Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani naik sebesar 9,15% dari Rp7.437,50/kg pada Desember 2023 menjadi Rp8.118,06/kg pada Januari 2024.

    Hasil observasi BPS Lampung juga menjelaskan telah terjadi kenaikan harga GKG di tingkat penggilingan sebesar 8,98% dari Rp7.564,79/kg pada Desember 2023 menjadi Rp8.244,44/kg pada Januari 2024.

    Selama Januari, BPS Lampung telah melakukan observasi di empat sentra produksi gabah terbesar, yakni di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Kabupaten Pringsewu.

    Dari hasil observasi, BPS Lampung menyimpulkan harga GKG tertinggi di tingkat petani Rp8.750/kg untuk varietas Inpari 32 HDB di Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan.

    Sementara harga GKG tertinggi di tingkat penggilingan Rp8.850/kg untuk varietas yang sama di kecamatan itu.

    Harga GKG terendah di tingkat petani Rp7.500/kg untuk varistas Ciherang terpantau terjadi di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Di tingkat penggilingan, harga terendah Rp7.675/kg dengan varietas dan lokasi yang sama.

    Kenaikan Harga Beras

    Observasi BPS juga mengungkapkan telah terjadi kenaikan harga beras pada dua kelompok mutu. Harga beras premium naik 2,26% dari Rp13.228,57 menjadi Rp13.527,27/kg, sedangkan harga beras medium naik 4,52% dari Rp12.628,57/kg menjadi Rp13.200/kg pada Januari 2024.

    Dalam laporannya BPS menyebutkan harga beras tertinggi di tingkat penggilingan mencapai pada Januari 2024 sebesar Rp14.500/kg untuk kualitas Premium di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.

    Harga beras medium terendah yang diperjualbelikan pada periode yang sama mencapai Rp12.500/kg di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

    Presiden Jokowi Instruksikan Penurunan Harga Beras

    Mencermati perkembangan kenaikan harga beras ini, Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada Badan Pangan Nasional atau Bapanas untuk menurunkan harga beras eceran mulai Maret mendatang.

    Instruksi tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat internal dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka pada Senin (12/2).

    “Pemerintah harap bulan Maret harga beras bisa lebih turun sedikit,” ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetya Adi usai rapat dengan Jokowi.

    Arief mengatakan proyeksi penurunan harga beras mulai Maret ini merujuk merujuk pada temuan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS).

    BPS memperkirakan produksi beras mencapai 3,51 juta ton pada Maret 2024. Di sisi lain, pemerintah juga telah mengambil inisiatif awal untuk menekan reli harga beras yang belakangan mengalami tren kenaikan.

    Melansir data panel harga beras di Bapanas, rata-rata harga beras premium secara nasional di pedagang eceran hari Senin (12/2) pukul 11.30 WIB berada di Rp 15.830 per kilogram (kg), naik 2,12% dari harga pekan sebelumnya. Sementara harga beras medium naik 1,6% menjadi Rp 13.850 per kg.(iwa)

     

  • Gagal Capai Target, Ekonomi Lampung 2023 Terseok di Bawah 4,75% Berada di Peringkat 25 Nasional

    Gagal Capai Target, Ekonomi Lampung 2023 Terseok di Bawah 4,75% Berada di Peringkat 25 Nasional

    Bandar Lampung – Seperti diperkirakan sebelumnya, laju tumbuh ekonomi Lampung pada 2023 kembali gagal mencapai target sebesar 4,7%-5,2%, dimana hingga akhir Triwulan ke IV hanya mampu mencapai 4,55%.

    Kabar baiknya, laju tumbuh ekonomi Lampung 2023 lebih baik dibanding 2022 yang tumbuh 4,28%.

    Hanya saja koreksi penguatan ekonomi pada 2023 sebesar 4,55% tersebut belum mampu melampaui persentase laju tumbuh ekonomi nasional sebesar 5,05%.

    Bahkan, dalam posisi ekonomi nasional yang mengalami perlambatan pada 2023 dibanding 5,31% pada 2022, kontribusi Lampung terhadap laju tumbuh ekonomi nasional pada 2023 berada dalam kelompok 25 besar.

    Ekonomi Lampung berada di bawah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Banten, Papua Pegunungan, Jambi dan Sumatera Barat.

    Pertumbuhan ekonomi tertinggi disumbangkan oleh Maluku Utara sebesar 20,49%, dan terendah di Nusa Tenggara Barat 1,8%.

    Pertumbuhan Ekonomi 2023 (% ctc)

    1. Maluku Utara 20.49%
    2 Sulawesi Tengah 11.91%
    3. Kalimantan Timur 6.22%
    4. Papua Tengah 5.95%
    5. Bali 5.71%
    6. Sulawesi Utara 5.48%
    7.Sulawesi Tenggara 5.35%
    8. Sulawesi Barat 5.25%
    9. Maluku 5.21%
    10. Kepulauan Riau 5.2%
    11. Papua Barat 5.18%
    12. Sumatera Selatan 5.08%
    13. DI Yogyakarta 5.07%
    Indonesia 5.05%
    14. Sumatera Utara 5.01%
    15. Jawa Barat 5%
    16. Jawa Tengah 4.98%
    17. DKI Jakarta 4.96%
    18. Jawa Timur 4.95%
    19. Kalimantan Utara 4.94%
    20. Kalimantan Selatan 4.84%
    21. Banten 4.81%
    22. Papua Pegunungan 4.78%
    23. Jambi 4.66%
    24. Sumatera Barat 4.62%
    25. Lampung 4.55%
    Ditopang Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV

    Salah satu faktor yang mendorong naiknya ekonomi Lampung 2023 dibanding tahun sebelumnya ditopang oleh naiknya laju tumbuh ekonomi daerah ini pada Triwulan IV 2023 yang mencapai 5,40%.

    Laju tumbuh ekonomi sebesar 5,40% pada kwartal ke empat tersebut adalah persentase tertinggi sepanjang tahun 2023.

    Dikutip dari data sinarlampung.co, ekonomi Provinsi Lampung Triwulan ke-I-2023 tumbuh sebesar 4,96 persen. Lalu pada Triwulan ke-II terkoreksi menurun menjadi 4,00 persen dan 3,93 persen pada Triwulan ke-III.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung dalam siaran persnya menjelaskan pertumbuhan ekonomi 2023 bergerak positif pada seluruh lapangan usaha terutama Transportasi dan Pergudangan, Jasa Lainnya, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh masing-masing sebesar 16,66 persen, 15,38 persen, dan 13,38 persen.

    Sementara Lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor serta Informasi dan Komunikasi juga tumbuh cukup pesat mencapai 9,76 persen dan 7,50 persen.

    Selanjutnya diikuti oleh pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi dan Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 7,06 persen dan 5,79 persen.

    Penguatan laju tumbuh ekonomi Lampung tahun 2023 ditopang dari sisi produksi, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 16,66%.

    Sementara dari sisi pengeluaran dipengaruhi oleh komponen pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,59%.

    Proyeksi Ekonomi Lampung 2024

    Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Lampung pada 2024 tumbuh dalam kisaran 4,5% sampai 5%.
    Bank Indonesia sepertinya tidak yakin ekonomi Lampung 2024 dapat bergerak tumbuh minimal sama dengan tahun 2023 yang semula diproyeksikan dapat tumbuh dalam kisaran 4,7%-5,2%.

    Secara umum, ekonomi Lampung pada era Gubernur Lampung Arinal masih terjaga tumbuh dari tahun ke tahun, meski masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, kecuali pada 2019 saat tahun pertama Arinal menjabat Gubernur Lampung.

    Pada tahun itu, ekonomi Lampung tumbuh perkasa 5,26 persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen.

    Akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Lampung terjun hingga -1,66 persen pada tahun 2020, namun masih di atas persentase nasonal yang terjun -2,07%.

    Pertumbuhan ekonomi Lampung kembali tumbuh positif menjadi 2,77 persen pada 2021, sementara persentase ekonomi nasional tumbuh positif 3,77%.

    Pada 2022 ekonomi Lampung naik signifikan 4,28 persen, namun masih tetap di bawah persentase ekonomi nasional sebesar 5,31 persen. (IWA)

  • Menikmati Sunset & Sunrise Di La Surf Bungalow Krui

    Menikmati Sunset & Sunrise Di La Surf Bungalow Krui

    Pesisir Barat, sinarlampung.co – Dua kali menikmati keindahan matahari menjadi kemewahan sendiri saat singgah di La Surf Bungalow Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

    Debur ombak memanjang di garis Pantai Mandiri, Kecamatan Krui, Minggu (4/2/2024) pagi. Hempasan dari Samudera Hindia seakan memanggil untuk “dikendarai” di atas papan surfing.

    Bibir pantai nan luas diwarnai siluet sejumlah orang yang menunggu matahari terbit dari balik barisan bukit.

    “Istimewanya di sini, kita bisa dapat sunset dan sunrise,” kata Legowo Hamijaya, owner La Surf Bungalow, Minggu pagi.

    Pantai Mandiri diapit dua Tanjung yang cukup terkenal di kalangan surfer, yakni Tanjung Walur dan Tanjung Setia.

    Sunrise terbit dari barisan bukit di Tanjung Setia, sedangkan Sunset dari balik Tanjung Walur.

    “Buat pecinta fotografi tentu bisa jadi momen menarik. Satu hari bisa dapat dua momen yang indah,” kata Legowo.

    Garis pantai yang memanjang pun menjadikan karakter ombak di pantai ini unik. Ombak yang panjang seakan menantang para peselancar untuk saling adu kuat di atas gelombang.

    Keunikan ombak ini juga menjadi daya tarik bagi pelancong yang ingin menjajal gelombang Samudera Hindia.

    Legowo mengatakan, La Surf Bungalow menyediakan kursus privat berselancar untuk pelancong belajar bagaimana “mengendarai” ombak.

    “Kita menyediakan instruktur profesional bagi pengunjung yang ingin belajar surfing,” katanya.

    Legowo menambahkan, tarif penginapan di La Surf Bungalow berkisar antara Rp 500.000 – Rp 800.000 per malam.

    “Hari biasa untuk Kumbung (kamar) kecil hanya Rp 500.000 dengan kapasitas maksimal 4 orang. Sedangkan Kumbung besar sekitar Rp 800.000,” katanya.

    Namun, tarif ini bervariasi jika masuk peak season atau libur nasional.

    “Akses dari Bandar Lampung sudah bagus, jalannya lebar dan mulus. Penerbangan dari Bali juga sudah ada langsung, jadi ya potensinya bagus sekali,” pungkasnya. (Red)

  • DPRD Way Kanan PAW dari Alm. Rojali Ke Bambang Suwandi. Feri Yunizar : Saya Sangat Bangga

    DPRD Way Kanan PAW dari Alm. Rojali Ke Bambang Suwandi. Feri Yunizar : Saya Sangat Bangga

    Waykanan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan menggelar Rapat Paripurna pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Almarhum Bapak Rojali Usman, ke Bambang Suwandi, S.Pd., yang merupakan Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan (Dapil 4) Kecamatan Baradatu dan Gunung Labuhan. Dengan adanya pergantian tersebut sejumlah Putra Daerah Waykanan mendukung Bambang Suwandi sebagai Anggota DPRD.

    Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Way Kanan Masa Jabatan 2019-2024. Nomor : G / 112 / B.01/ HK / 2024 yakni mengangkat saudara Bambang Suwandi, S.Pd,. menggantikan Rozali, SH,.

    Paripurna Istimewa Tersebut di Pimpin Langsung Oleh Ketua DPRD Way Kanan, Nikman dan Wakil Ketua, Romli. Serta 21 Anggota DPRD Way Kanan Lainnya. Hadiri juga Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya beserta Jajaran Forkopimda serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Way Kanan.

    Pada kesempatan itu, Bambang Suwandi menyampaikan Ucapan Terimakasih kepada semua Pihak yang telah memberikan dukungan terhadap dirinya sehingga dapat di lantik Menjadi Anggota DPRD Way Kanan.

    “Alhamdulillah hari ini saya sudah dilakukan Pelantikan. Menggantikan Almarhum Jonjom Rozali. Saya akan melanjutkan Perjuangan Beliau disini. Kita Doakan agar beliau Husnul Khotimah,” kata Bambang.

    Terkait kinerjanya Kedepan, Bambang berjanji akan segera menyesuaikan dan beradaptasi. Sehingga selanjutnya dapat memberikan kinerja yang baik untuk kepentingan Masyarakat banyak.

    Dilain sisi, Feri Yunizar selaku putra daerah Kabupaten Waykanan sangat mendukung Bambang Suwandi sebagai Anggota DPRD kabupaten setempat.

    “Saya sebagai salah satu putra daerah Waykanan  sangat mengenal sosok Bambang Suwandi, dengan duduknya dia sebagai anggota DPRD saya merasa sangat bangga,” ungkapnya.

    Ia berharap, Bambang Suwandi di Komisi 4 Bidang Kesehatan dan Pendidikan, dapat berbuat banyak dalam membantu masyakarat serta menjadi pengawas berbagai realisasi pekerjaan dari pemerintah daerah. (Red)

  • Aniesnomics: Tawarkan Model Pendistribusian Dana Transfer Pro Kebutuhan Daerah

    Aniesnomics: Tawarkan Model Pendistribusian Dana Transfer Pro Kebutuhan Daerah

    CAPRES nomor urut 01 Anies Baswedan punya sudut pandang (aniesnomics) soal dana transfer daerah. Ia mengatakan transfer dana ke daerah tidah harus berdasarkan kontribusi daerah terhadap perekonomian, tetapi berdasarkan kebutuhan daerah itu sendiri.

    “Daerah yang telah bagus perekonomiannya bisa saja tidak perlu dibantu secara fiskal, namun bisa jadi dibantu dengan intervensi yang bisa menstruasi ekonominya untuk bisa lebih besar,” kata Anies dalam acara Sarasehan DPD RI bersama Calon Presiden2024-2029, Jumat, 3 Februari 2024.

    Sebaliknya, lanjut Anies, daerah yang kontribusi ekonominya sedikit bisa jadi perlu dibantu lebih banyak, sehingga bisa tumbuh lebih baik,” ujar Anies.

    Diketahui, selama lebih dari dua dasawarsa, pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk pembangunan daerah dilakukan melalui instrumen dana transfer daerah.

    Optimalisasi pemanfaatan dana transfer ke daerah difokuskan untuk belanja modal dan belanja yang terkait langsung dengan layanan publik dan ekonomi.

    Namun selama dua dasawarsa itu pula ketergantungan daerah terhadap dana transfer
    terus melekat dan menjadi anggaran wajib yang harus didisribusikan pemerintah pusat.

    Ketergantungan itu dapat dilihat hari hasil reviu BPK dalam Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020, yang menyatakan masih ada 443 dari 503 pemerintah daerah (88,07 persen) masuk ke dalam kategori Belum Mandiri.

    Kategori belum mandiri itu menunjukkan rendahnya ruang fiskal banyak daerah sehingga harus menggantungkan pembebanan belanja daerah dengan menggunakan dana transfer.

    Buruknya lagi, banyak daerah yang memanfaatkan Dana Alokasi Umum untuk belanja pegawai daerah (gaji) hingga 60 persen.

    Aniesnomics Lebih Pro Daeerah

    Pandangan Anis (anisnomics) soal model baru pendistribusian Dana Transfer Daerah yang lebih mengesankan pro daerah (bottom up), tentu saja sangat berbeda dengan model pendistribusian DTD selama ini diterapkan, yakni top bottom.

    Selama ini, kebijakan penyaluran dana transfer daerah berbasis kinerja, di mana pemerintah pusat akan menyalurkan beberapa jenis dana transfer ke daerah berdasarkan laporan penggunaan atas penyaluran dana tersebut.

    Laporan tersebut kemudian dipantau secara periodik, khususnya untuk jenis dana-dana earmarked seperti DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.

    Sedangkan untuk menjaga kinerja realisasi dana-dana block grants seperti DAU dan DBH, dilakukan pemantauan secara bulanan seperti posisi kas dan kebutuhan pendanaan di daerah.

    Untuk menjaga efektivitas penggunaan dana TKDD, pemerintah juga mulai menginisiasi skema pengalokasian berbasis kinerja untuk beberapa jenis dana di luar dana insentif daerah, seperti penerapan alokasi kinerja pada DBH CHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau) dan dana desa.(*)