Sinarlampung

Penulis: Endra Saputra

  • Menteri PUPR Basuki Tak Mundur, Kalau Pindah Iya, Ke Mana?

    Menteri PUPR Basuki Tak Mundur, Kalau Pindah Iya, Ke Mana?

    Jakarta – Sempat diisukan masuk dalam daftar menteri yang akan mundur dari kabinet, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono malah mengatakan dirinya siap-siap pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada Juli 2024.

    Pernyataan itu disampaikan Basuki saat bincang-bincang dengan generasi muda Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024.

    “Siapa yang mau pindah ke IKN? Siapa yang sudah pernah lihat IKN? Saya nanti akan pindah bulan Juli ke sana. Ada yang mau ikut?,” kata Basuki kepada para ASN seperti dikutip ANTARA.

    Pemerintah berencana memindahkan 3.245 ASN dari 37 kementerian/lembaga ke IKN pada tahap pertama, yang akan dilaksanakan Juli hingga November 2024.

    Kementerian PUPR saat ini sedang menyiapkan hunian 1.740 unit hunian rumah susun (rusun) untuk menampung para ASN tersebut.

    Saat ditemui awak media di Jakarta, juru bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan bahwa progres pembangunan rusun untuk ASN, yang sudah dimulai pada November 2023, saat ini sudah mencapai sekitar 25 persen.

    Endra mengatakan 12 dari 47 menara rusun ASN ditargetkan selesai dan siap huni pada periode Juni-Juli 2024.

    Kementerian PUPR saat ini juga sedang menyelesaikan pembangunan 36 rumah menteri di IKN yang terbagi di dua kawasan, yakni 24 unit rumah di persil 104 dan 12 unit di persil 105. Seluruh pembangunan ditargetkan selesai pada tahun ini.

    Sementara itu, Menteri PUPR nantinya akan berkantor di gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) di IKN, yang juga bakal menjadi kantor bersama sementara bagi para ASN.

    Empat gedung Kemenko yang akan menjadi kantor bersama adalah Kemenko Perekonomian, Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Masing-masing gedung Kemenko ini akan menampung ASN dari beberapa kementerian yang kantornya belum terbangun.(RED)

  • Majukan Budidaya Ikan Lampung, HNSI Lampung & Polinela Bersinergi

    Majukan Budidaya Ikan Lampung, HNSI Lampung & Polinela Bersinergi

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Sebagai upaya membangun sinergitas untuk kembangkan budidaya ikan Lampung, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Provinsi Lampung, berkunjung ke Politeknik Negeri Lampung (Polinela) tepatnya di Jurusan Peternakan yang membawahi beberapa Program Studi Perikanan, baik Prodi Perikanan Tangkap, Prodi Perikanan Budidaya dan Prodi Teknologi Pembibitan Ikan, kamis (1/2/2024).

    Ketua DPD HNSI Lampung, Kusaeri Suwandi, SH. MH mengatakan, kegiatan langsung disambut oleh Ketua Jurusan Peternakan Dr. Rakhmawati, S.Pi., M.Si., beserta para Ketua Program Studi dan Jajaran Dosen Pengajar serta dihadiri pula oleh para Ketua DPC HNSI Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Timur, Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Selatan, Metro, Way Kanan dan Pringsewu.

    “Kami sampaikan terima kasih kepada pihak Polinela khususnya jurusan peternakan yang telah menerima audiensi kami, yang sebenarnya polinela khususnya Jurusan Peternakan yang membawahi beberapa progam studi perikanan adalah bukan pihak lain bagi kami, karena sudah sering kerjasama dengan HNSI, khususnya pada Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.” Ujar Kusaeri, jumat (2/2/2024).

    Kusaeri menambahkan, seiring dengan perkembangan regulasi dan sistem bingkai bisnis perikanan modern, tentunya akan memanfaatkan potensi perikanan budidaya air tawar atau darat, mengingat beberapa kabupaten tidak memiliki wilayah laut, seperti Way Kanan, Lampung Barat, Lampung Utara, Metro dan Pringsewu.

    “Tentunya harus diakomodir DPD HNSI Lampung, sehingga sinergitas ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan atau upgrade teknologi budidaya perikanan dengan pihak polinela untuk majukan budidaya ikan Lampung.” Imbuh Kusaeri.

    Sementara itu Ketua Jurusan Peternakan Polinela, Dr. Rakhmawati, S.Pi., mengapresiasi kunjungan Organisasi Nelayan tertua itu, menurutnya HNSI Lampung merupakan mitra Polinela yang sudah lama telah membangun kerjasama, terutama di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.

    “Dengan hadirnya HNSI Lampung dan telah menyampaikan maksud dan tujuannya, selain itu kami peroleh juga beberapa kendala dan masalah yang telah diinventarisir tentunya ke depan MoU yang ada akan kita perbarui kembali.” Ujar Rakhmawati.

    Selain itu, Rakhmawati memastikan akan mengakomodir kemanfaatan kedua belah pihak dalam rangka berkomitmen memajukan budidaya perikanan di Lampung.

    Diketahui dari kunjungan DPD HNSI Lampung tersebut, didapatkan beberapa poin perihal kerjasama ke depan, diantaranya Polinela akan memberikan Beasiswa Calon Mahasiswa kepada Anak dan keluarga Nelayan.

    Selain itu akan dilaksanakan pula Program Transfer Pengetahuan Teknologi Terapan bidang Perikanan Budidaya kepada Kelompok, Rukun dan Ranting dan DPC se Lampung, melalui kunjungan dan magang di pilot project Polinela.

    Kemudian juga akan digelar Focus Group Discussion (FGD) per triwulan untuk upgrade pengetahuan teknis baik perikanan tangkap dan budidaya. (Red)

  • Tito Karnavian Emban Tugas Baru Jadi Plt Menko Polhukam

    Tito Karnavian Emban Tugas Baru Jadi Plt Menko Polhukam

    Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengemban tugas baru sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Ia menggantikan Mahfud Md yang telah mengundurkan diri.

    Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024

    “Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 20/P Tahun 2024 yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud Md. sebagai Menko Polhukam, serta penunjukan Bapak Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Jumat.

    Sebagaimana keppres tersebut, kata Ari, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

    Mahfud Md. telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

    Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

    Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.(red)

  • Kinerja APBN Regional Lampung 2023 Terjaga Solid dan Kredibel

    Kinerja APBN Regional Lampung 2023 Terjaga Solid dan Kredibel

    Bandar Lampung – Kinerja APBN Regional Lampung sampai dengan 31 Desember 2023 terjaga solid dan kredibel, didukung Pendapatan Negara yang tumbuh melampaui target dan penyerapan Belanja Negara yang tumbuh lebih tinggi.

    Menutup akhir tahun 2023, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah APBN Lampung hingga 31 Desember 2023 tercatat Rp10.808,28 miliar atau 105,65 persen dari target.

    Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 Rp31.704,50 miliar atau 98,53 dari pagu anggaran atau tumbuh 5,84 persen dibandingkan tahun yang lalu.

    Kinerja Belanja Negara didukung pula oleh Percepatan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga

    Kinerja Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 tumbuh positif 5,84 persen (yoy). Realisasi Belanja Negara meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp10.234,02 miliar atau tumbuh sebesar 16,00 persen (yoy) dan TKD Rp21.470,48 miliar yang artinya tumbuh sebesar 1,59 persen (yoy).

    Jika dirinci berdasarkan jenis belanja dari BPP yaitu terdiri dari:

    1. Realisasi Belanja Pegawai Rp3.782,84 miliar.
    2 Belanja Barang Rp4.901,78 miliar.
    3. Belanja Modal Rp1.511,22 miliar,
    4. Belanja Bantuan Sosial Rp38,18 miliar.

    BPP didominasi oleh Belanja Barang dengan proporsi 47,90 persen terhadap total BPP.

    Belanja Pegawai meningkat sebesar 0,76 persen (yoy) dengan realisasi terbesar pada Satker Kementerian Agama termasuk Belanja Tunjangan Profesi Guru dan Tenaga Pendidik.

    Khusus untuk Belanja Barang mengalami peningkatan sebesar 50,14 persen (yoy) didukung oleh realisasi kenaikan Belanja Barang khususnya untuk mendukung Program Infrastruktur Konektivitas dan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 diantaranya Pembentukan Badan Ad Hoc pendukung.

    Sedangkan untuk Belanja Modal terkontraksi 14,67 persen (yoy) seiring dengan penurunan pagu dari tahun sebelumnya, namun secara persentase penyerapan menunjukkan percepatan.

    Pada Belanja Modal, terdapat beberapa progres pekerjaan kontraktual dilaksanakan di tahun 2024 (kontrak multi-years).

    Untuk menopang kesejahteraan masyarakat rentan, pemerintah terus manambah target penerima manfaat dengan peningkatan peningkatan anggaran sebesar 18,87 persen (yoy), khususnya berupa Belanja Perlinsos dalam Bentuk Uang dalam Program Indonesia Pintar.

    Adapun Output Bansos Bantuan Pendidikan Tinggi telah tersalurkan kepada 2.752 mahasiswa UIN Raden Intan Bandar Lampung dan 928 mahasiswa IAIN Metro.

    Sedangkan output Bansos Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Bantuan kepada siswa SMTK/SMAK TA.2023) telah tersalurkan ke 107 siswa.

    Transfer ke Daerah

    Sedangkan dari sisi TKD jika dirinci yaitu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp946,62 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp12.700,98 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp1.193,40 miliar, DAK Nonfisik Rp4.075,30 miliar, Dana Desa Rp2.301,13 miliar, dan Insentif Fiskal Rp253,05 miliar.

    Secara umum, pertumbuhan penyaluran TKD dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan Pemerintah Daerah dalam memenuhi tahap syarat salur.

    Kinerja Pajak Tumbuh Akseleratif

    Kinerja Perpajakan Didukung Oleh Kinerja Pajak yang Tumbuh Akseleratif, Sementara Kepabeanan dan Cukai dipengaruhi Moderasi Harga CPO Global

    Realisasi penerimaan Perpajakan bersumber dari penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai, yang hingga 31 Desember 2023 capaian penerimaan Pajak tercatat Rp8.315,49 miliar dan Kepabeanan dan Cukai Rp1.020 miliar.

    Kinerja penerimaan pajak tumbuh 8,35 persen (yoy), sementara kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga 31 Desember 2023 terkontraksi 59,61 persen (yoy). Realisasi penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai tersebut masing-masing 103,28 persen dan 83,91 persen terhadap target.

    Kinerja perpajakan dipengaruhi faktor pemulihan ekonomi, moderasi harga komoditas di pasar global, dan dampak kebijakan perpajakan yang tidak berulang di tahun 2023 yaitu kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

    Penerimaan Pajak terdiri atas penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas Rp3.703,49 miliar, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) Rp4.293,42, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp172,32 miliar, Pajak Lainnya Rp146,25 miliar, dan PPh Migas Rp7,08 juta.

    Penerimaan Pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas serta PPN dan PPnBM dengan kontribusi masing-masing 44,54 persen dan 51,63 persen terhadap total penerimaan pajak.

    Secara lebih detil, penerimaan PPh Nonmigas masih ditopang oleh tiga komponen terbesar penerimaan PPh Nonmigas yang bersumber dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Badan, dan PPh Final.

    Kontribusi ketiga komponen tersebut masing-masing sebesar 37,00 persen, 29,31 persen, dan 15,81 persen terhadap total penerimaan PPh Nonmigas.

    Kinerja komponen penerimaan PPh Nonmigas tersebut dipengaruhi oleh peningkatan sektor Administrasi Pemerintah Pusat dan Daerah, peningkatan sektor Industri Pengolahan, dan kebijakan yang tidak berulang.

    Realisasi penerimaan pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM terutama ditopang oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor dengan kontribusi masing-masing 87,66 persen dan 11,98 persen terhadap total penerimaan PPN/PPnBM.

    Penerimaan PPN DN yang masih tumbuh tersebut didorong oleh kondisi aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat Lampung yang masih terjaga. Sedangkan kinerja PPN Impor dipangaruhi oleh adanya peningkatan pada sektor Industri Pengolahan.

    Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terdiri atas penerimaan Cukai Rp3,55 miliar, Bea Masuk (BM) Rp504,16 miliar, dan Bea Keluar (BK) Rp512,29 miliar.

    Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terutama didukung oleh penerimaan dari BK dengan kontribusi 50,22 persen terhadap total peneirmaan Kepabeanan dan Cukai. Hingga 31 Desember 2023, berdasarkan pertumbuhannya, kinerja BM dan Cukai tumbuh masing-masing sebesar 43,98 persen (yoy) dan 3,95 persen (yoy).

    Sementara itu, BK terkontraksi sebesar 76,45 persen (yoy) karena dipengaruhi oleh harga CPO yang termoderasi di pasar global. Meskipun dari sisi harga mengalami moderasi, tetapi dari sisi volume ekspornya meningkat 19,50 persen (yoy).

    Kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga 31 Desember secara keseluruhan didukung oleh upaya optimalisasi penerimaan melalui perbaikan layanan dan pengawasan.

    Lebih lanjut, kinerja penerimaan Cukai dipengaruhi oleh denda administrasi cukai dengan berlakunya peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai. Sedangkan kinerja BM didukung oleh kenaikan importasi Beras.

    Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jauh Melampaui Target

    Realisasi PNBP selama 2023 mencapai Rp1.472,78 miliar atau 153,02 persen dari target APBN, tumbuh 22,99 persen (yoy). Ditengah tren moderasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi akibat Geopolitical and Climate Risk, PNBP tetap berkinerja sangat positif, yaitu jauh melampaui target yang ditetapkan.

    Penerimaan atas pelayanan kepada masyarakat dari PNBP Lainnya tumbuh 41,79 persen (yoy) dan melebihi target pada APBN hingga 171,93 persen, utamanya disumbang dari Pendapatan Biaya Pendidikan yang diterima oleh Perguruan Tinggi diantaranya ITERA , IAIN Metro, dan Polinela.

    Di samping itu, Penerimaan Jasa Kepelabuhanan juga turut menyumbang PNBP sebesar Rp48,7 miliar di tahun 2023. Sedangkan, untuk PNBP Badan Layanan Umum yang telah disahkan ke KPPN tumbuh 5,40 persen (yoy) dan melebihi target hingga 134,42 persen, didominasi oleh Pendapatan atas Jasa Pelayanan Pendidikan pada Satker BLU yakni UNILA dan UIN Raden Intan, serta penerimaan atas Layanan Jasa Rumkit Bhayangkara.(red)

     

  • Catatan untuk Dinas Pariwisata Lampung: TPK Hotel Berbintang Naik 9,75 Poin, Tapi Kok Cuma Singgah Sebentar Sih!

    Catatan untuk Dinas Pariwisata Lampung: TPK Hotel Berbintang Naik 9,75 Poin, Tapi Kok Cuma Singgah Sebentar Sih!

    Bandar Lampung – Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Lampung pada Desember 2023 naik signifikan hingga 9,75 poin. Namun, akibat minimnya gelaran acara dan atraksi seni budaya, tamu-tamu cuma datang sebentar, menginap lalu check out esok paginya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung melaporkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Lampung pada Desember 2023 tercatat 64,71 persen, dengan jumlah tamu yang menginap mencapai 84.827 orang.

    Bila dibandingkan dengan TPK November 2023 yang tercatat sebesar 54,96 persen ada kenaikan sebesar 9,75 poin, Dan bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2022, TPK hotel berbintang naik sebesar 5,97 poin.

    Berdasarkan data BPS Lampung yang dirilis pada 1 Februari 2024 dijelaskan bahwa jumlah tamu selama Desember 2023 yang menginap di hotel berbintang mencapai 84.827 orang, terdiri dari 293 tamu asing dan 84.534 tamu domestik.

    Kondisi ini mengalami kenaikan sebanyak 17.714 orang (26,39 persen) dibandingkan November 2023 yang tercatat 67.113 orang.

    Diduga, kenaikan TPK disebabkan oleh ramainya kedatangan tamu domestik, terutama yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan saat perayaan Tahun Baru lalu.

    Sayangnya, kenaikan TPK ini tidak disertai rata-rata lama menginap tamu (RLMT), dimana pada bulan Desember 2023 tercatat 1,28 hari, turun 0,04 hari dibanding RLMT hotel berbintang pada November 2023 yang tercatat sebesar 1,32 hari.

    Diduga, rendahnya RLMT di Provinsi Lampung disebabkan minimnya gelaran acara atau atraksi seni budaya di lokasi destinasi wisata.

    Dengan kondisi RLMT yang tidak sampai 2 hari itu menunjukkan para tamu hotel berbintang yang datang ke Provinsi Lampung hanya singgah untuk menginap lalu check out pada esok harinya. (iwa)

  • Kinerja Ekspor Impor Lampung 2023 Turun Dua Digit

    Kinerja Ekspor Impor Lampung 2023 Turun Dua Digit

    Bandar Lampung – Kinerja ekspor impor Provinsi Lampung pada 2023 turun dua digit dibanding tahun sebelumnya.  Namun penurunan tersebut tidak sampai menimbulkan defisit pada neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung  2022-2023.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat total nilai ekspor Provinsi Lampung pada Desember 2023 mencapai 370,31 juta AS. Sementara pada November mencapai 429,64 juta AS.

    Sedangkan di sisi impor terjadi peningkatan sebesar 149,33 juta AS dari 132,97 juta dolar pada November 2023 menjadi 282,29 juta AS pada Desember 2023.

    Dengan capain itu, neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung pada Desember 2023 surplus sebesar 88,01 juta dolar AS.  Surplus justru terjadi pada saat nilai ekspor Provinsi Lampung turun 13,81 persen dan sebaliknya nilai impor naik 112,31 persen.

    Surplus neraca perdagangan Provinsi Lampung pada Desember 2023 diperoleh dari kinerja ekspor ke tiga kelompok negara tujuan, yakni ke negara yang tergabung dalam Uni Eropa sebesar 44,13 dolar AS, negara ASEAN sebesar 21,30 juta AS dan negara tujuan ekspor lainnya sebesar 151,64 juta AS.

    Neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung  2022-2023

    BPS Lampung mencatat, neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung sepanjang tahun 2023 surplus 2.481,98 juta AS.

    Meski surplus, kinerja ekspor impor pada 2023 terhadap tahun 2022 mengalami penurunan dua digit masing-masing 17,05 persen dan 14,61 persen.

    Total nilai ekspor Provinsi Lampung pada 2022 tercatat 5.601,10 juta AS dan turun pada 2023 menjadi 4.645,81 juta AS.

    Di sisi impor juga mengalami penurunan dari 2.534,08 juta AS pada 2022 menjadi 2.163,83 juta AS pada 2023.(iwa)

     

  • Petani Lampung ‘Hepi’, Nilai Tukarnnya pada Januari 2024 Terpantau Naik 1,90%

    Petani Lampung ‘Hepi’, Nilai Tukarnnya pada Januari 2024 Terpantau Naik 1,90%

    Bandar Lampung – Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung pada bulan pertama 2024 kembali menunjukkan angka positif sebesar 119,35 atau naik 1,90%, melampaui angka NTP Desember 2023 sebesar 117,13.

    Kenaikan NTP Januari 2024 itu menambah panjang garis kurva kenaikan NTP Lampung yang terus mengalami kenaikan sejak 2023 lalu.

    Peningkatan NTP Lampung pada Januari 2024, bahkan menghasilkan garis kurva kenaikan yang lebih tajam sehingga makin menegaskan bahwa Program Kartu Petani Berjaya (PKPB) yang digagas Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berhasil meningkatkan pendapatan para petani.

    Sebagai catatan, kenaikan NTP dalam poin yang signifikan juga terjadi pada Desember 2023 sebesar 117,13 atau naik 1,50 persen dibanding NTP November sebesar 115,40.

    Lebih dari itu, NTP pada Januari 2024 sebesar 119,35 jauh melampaui NTP agregat 2023 yang mantap pada angka 109,316.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung melaporkan, NTP Lampung 2023 naik secara simultan dari bulan ke bulan dan selalu di atas titik impas (100).

    Peningkatan NTP Januari 2024 didorong Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami kenaikan sebesar 1,91 persen dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang naik sebesar 0,02 persen.

    NTP Provinsi Lampung Januari 2024 untuk masing-masing subsektor tercatat Subsektor Padi & Palawija (NTPP) (113,08), Hortikultura (NTPH) (128,49), Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPPr) (132,93), Peternakan (NTPPt) (96,09), Perikanan Tangkap (110,76), dan Perikanan Budidaya (98,05).

    Dipicu Kenaikan Harga Gabah

    BPS Lampung mencatat harga gabah di tingkat petani kualitas GKG pada Januari 2024 naik rata-rata di tingkat petani sebesar 6,64 persen dari Rp7.437,50 per kg menjadi Rp7.931,48 per kg.

    Sementara itu, dengan kelompok kualitas yang sama, harga gabah di tingkat penggilingan naik sebesar 6,59 persen dari Rp7.564,79 per kg menjadi Rp8.062,96 per kg.

    Rata-rata harga beras di penggilingan kualitas Premium mengalami kenaikan sebesar 2,26 persen. Sementara itu harga beras tingkat penggilingan kualitas Medium mengalami kenaikan sebesar 4,52 persen.

    Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

    Secara konsepsional NTP mengukur kemampuan tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani
    dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk pertanian.

    Jika nilai NTP pada waktu tertentu lebih besar dari 100 persen, berarti kemampuan tukar petani pada saat itu lebih baik dibandingkan dengan tahun dasar dan sebaliknya.(IWA)

     

     

  • Inflasi Januari 2024 di Lampung 3,28% Lebih Tinggi dari Inflasi RI 2,57%

    Inflasi Januari 2024 di Lampung 3,28% Lebih Tinggi dari Inflasi RI 2,57%

    Bandar Lampung – Laju inflasi yang tinggi masih menggeliat di Provinsi Lampung. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi year on year (yoy) di daerah ini pada Januari 2024 mencapai 3,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,55.

    Persentase itu jauh lebih tinggi dibanding laju inflasi yoy nasional sebesar 2,57 persen.

    Laju inflasi di Lampung tertinggi terjadi di Lampung Timur sebesar 5,39 persen dengan IHK sebesar 109,05. Terendah terjadi Kota Metro sebesar 1,99 persen dengan IHK sebesar 104,52.

    Inflasi yoy terjadi karena adanya kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 7,49 persen.

    Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,84 persen, kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga 0,83 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,92 persen, kelompok kesehatan 0,88 persen, kelompok transportasi 0,78 persen, kelompok pendidikan 2,73 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,90 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 2,03 persen.

    Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan, yaitu: kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,07 persen, dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 0,22 persen.

    BPS juga mencatat tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d)
    Provinsi Lampung bulan Januari 2024 mengalami penurunan indeks (deflasi) masing-masing sebesar 0,19 persen.

    Berbeda dengan inflasi bulan-bulan sebelumnya, tingginya inflasi pada Januari 2024 di Lampung didorong kenaikan harga berbagai ragam komoditas, di mana sebelumnya lebih sering didominasi oleh komoditas sembako, rokok dan bahan bumbu dapur.

    Pada Januari 2024, komoditas yang dominan menjadi penyumbang inflasi y-on-y jauh lebih banyak, seperti beras, bawang putih, tomat, cabai merah, sigaret kretek mesin (skm), gula pasir, ikan lele, kopi bubuk, emas perhiasan, daging ayam ras, jeruk, ayam hidup, sekolah menengah atas, tarif air minum pam, ikan nila, akademi/perguruan tinggi, tarif jalan tol, terong, susu bubuk, dan ice cream.

    Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: bawang merah, cabai rawit, angkutan udara, minyak goreng, makanan hewan peliharaan, kangkung, ikan kembung, ikan tongkol, ikan layang, vitamin, telur ayam ras, popok bayi sekali pakai/ diapers, shampo, besi hollow, pisang, dan ikan asin teri.

    Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Januari 2024, antara lain: bawang putih, kontrak rumah, beras, susu cair kemasan, cumi-cumi, kacang panjang, tomat, jeruk, dan sigaret kretek mesin (skm).

    Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: cabai merah, cabai rawit , daging ayam ras, bensin, telur ayam ras , ikan kembung, ikan tongkol, udang basah, tempe, dan terong.(iwa)

     

     

  • Dituntut Hukuman Mati, Mantan Kasad Narkoba Siapkan Pembelaan

    Dituntut Hukuman Mati, Mantan Kasad Narkoba Siapkan Pembelaan

    Bandarlampung – Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan, AKP Andri Gustami akan menyampaikan pembelaannya atau pledoi pada pekan depan untuk menangkis tuntutan jaksa yang meminta hakim PN Tanjungkarang menjatuhkan hukuman mati kepada dirinya.

    Tuntutan hukuman maksimal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan pada Kamis, 1 Januari 2024.

    “Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Andri Gustami,” tegas JPU di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung.

    JPU menyimpulkan terdakwa AKP Andri Gustami bersalah menjadi perantara peredaran narkotika jenis sabu milik jaringan Fredy Pratama.

    JPU juga menyimpulkan terdakwa menjadi perantara peredaran narkotika jaringan internasional.

    “Selain itu, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan, dijual dan menjual, membeli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkotika golongan I,” beber JPU.

    Secara keseluruhan, JPU membidik terdakwa dengan pasal berlapis mulai dari Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hingga Pasal 137 huruf A juncto Pasal 136 UU RI No35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Keterlibatan mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan tak cuma sebatas menjadi perantara. Ia juga diduga ikut mengawal, bahkan meloloskan narkotika milik jaringan Fredy Pratama sejak bulan Mei hingga Juni 2023.

    Sepanjang Mei hingga Juni tersebut AKP AG melakukan delapan kali pengawalan dengan sabu yang berhasil diloloskan sebesar 150 kg dan pil ekstasi sebanyak 2.000 butir.

    Dari hasil pengawalan tersebut terdakwa AKP AG berhasil mengantongi uang sebesar Rp1,3 miliar dari jaringan Fredy Pratama.(red)

  • HNSI Lampung Barat Menuju Ketahanan Pangan Perikanan Budidaya

    HNSI Lampung Barat Menuju Ketahanan Pangan Perikanan Budidaya

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Provinsi Lampung Kusaeri Suwandi melakukan serah terima SK Plt kepada Kusnin selaku Ketua Sementara DPC HNSI Lampung Barat, kamis (1/2/2024), di sekretariat DPD HNSI Lampung.

    Penyerahan SK disaksikan oleh perwakilan kepengurusan DPD HNSI Lampung diantaranya Edwar Gustavoni dan Sahroji serta Nasir dari DPC HNSI Bandar Lampung.

    “Melalui serah terima SK Plt ini, segera HNSI Lampung Barat harus bisa menjadi motor penggerak terkait pelaksanaan program ketahanan pangan yang ada, khususnya di Kabupaten Lampung Barat di sektor perikanan budidaya, tentunya dengan harus siap bersinergis dengan semua pihak, terutama Pemerintah Daerah yang ada.” Ungkap Kusaeri Suwandi.

    Sementara Kusnin yang menerima mandat tersebut, mengaku siap menjalankan amanah sebagai Plt Ketua DPC HNSI Lampung Barat sebaik-baiknya.

    Diketahui bersamaan dengan kegiatan yang ada, Ketua DPC HNSI Lampung Selatan Shobri, didamping jajaran kepengurusannya menyerahkan Pakta integritas dan pernyataan bergabungnya DPC HNSI Lampung Selatan dibawah Kepemimpinan Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung Kusaeri Suwandi.

    “Alhamdulillah telah diterima dengan baik, bahkan mengajak kepada yang lainnya bergabung, dibawah kepemimpinan DPD HNSI Provinsi Lampung yang legal dan sah secara hukum.” Pungkas Kusaeri Suwandi. (Red)