Sinarlampung

Penulis: Endra Saputra

  • APBN Lampung Tahun 2024 Meningkat 1,5 Triliun

    APBN Lampung Tahun 2024 Meningkat 1,5 Triliun

    Bandar Lampung – Medio Desember 2023 lalu, di Mahan Agung,  Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin, dan seluruh Walikota/Bupati se-Provinsi Lampung serta perwakilan satuan kerja Provinsi Lampung menerima  menerima DIPA dan dokumen TKD Tahun Anggaran 2024 secara digital.

    Dokumen itu berisikan hal penting, yakni soal besaran APBN Lampung 2024 sebesar Rp31,58 triliun atau meningkat Rp1,5 triliun dibanding tahun 2023 sebesar Rp30 triliun.

    Dengan angka Rp31,58 triliun itulah Arinal akan melaksanakan tugas kerjanya pada 2024 ini dengan sejumlah penekanan (priototas) untuk memastikan arah kebijakan APBN 2024 yang bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dapat tercapai dengan baik.

    Pada tahun ini, seluruh Belanja Negara diarahkan untuk mendukung percepatan ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, dukungan hilirisasi Sumber Daya Alam, deregulasi dan penguatan institusi.

    ”Saya berharap program-program pusat dan daerah menjadi fokus kita bersama, sehingga menjadi daya ungkit dalam menjaga momentum penguatan ekonomi saat ini. Hal yang perlu diingat juga bahwa dalam memanfaatkan APBD dan APBN, saya minta dilakukan secara cermat, efektif dan tepat sasaran dengan tetap menjaga tata kelola yang baik untuk kepentingan rakyat. Percepatan realisasi belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak roda perekonomian. Namun, seluruh prosesnya harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas,” tegas Arinal dalam sambutannya.

    Alokasi DAU Lampung Bertambah Rp1,05 Triliun

    Untuk Tahun 2024, Lampung memperoleh Belanja Negara dari APBN sebesar Rp 31,58 Triliun yang terdiri dari belanja pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp9,32 triliun dan alokasi TKD sebesar Rp22,26 triliun.

    Adapun alokasi TKD tahun 2024 di wilayah Lampung sebesar Rp22,26 triliun. Dengan rincian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp602,81 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.13,66 triliun Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp1,45 triliun, DAK non-fisik sebesar Rp4,13 triliun, Hibah Daerah Rp1,87 Miliar, Dana Insentif Fiskal sebesar Rp147,69 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp2,27 triliun.

    Untuk alokasi TKD tahun 2024 mengalami peningkatan yakni pada alokasi DAU dan DAK Fisik. Untuk DAU penambahan signifikan mencapai Rp1,05 Triliun atau naik 8,3 persen jika dibandingkan tahun 2023. Sedangkan untuk DAK Fisik meningkat sebesar Rp0,22 Triliun atau meningkat 17,8 persen. Peningkatan nilai TKD tersebut diperuntukan guna mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting.

    Kinerja dan Proyeksi APBN Lampung Tahun 2023

    Dalam laporannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin turut memaparkan perkembangan ekonomi dan fiskal regional Lampung sepanjang tahun 2023.

    ”Tahun 2023 menjadi tahun yang menantang. Selain menghadapi risiko ketidakpastian global akibat dampak konflik geopolitik, krisis energi dan distribusi pangan, perubahan iklim El Nino, turunnya harga CPO, dan efek perubahan suku bunga berbagai negara, namun pertumbuhan perekonomian Lampung masih bergerak akseleratif,” papar Dody dalam laporannya.

    Meskipun demikian, lanjut Dody, berkat kerja keras dan sinergi seluruh elemen pemerintah, perekonomian Lampung di triwulan III tetap tumbuh 3,93% (yoy) dan 0,74% (qtq).

    Untuk realisasi belanja negara pertanggal 12 Desember 2023 realisasi belanja satuan kerja pada unit vertikal Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp8.95 Triliun atau mencapai 85,19 persen dari total pagu atau mengalami kenaikan sebesar 17,31% dibandingkan tahun lalu. Adapun peningkatan realisasi didominasi belanja barang mencapai 81 persen, belanja modal 68 persen, belanja pegawai 98,48 persen dan belanja bansos 100 persen. Adapun untuk proyeksi belanja satker K/L hingga akhir tahun berakhir diperkirakan akan terserap sebesar Rp10.08 Triliun atau 96,08 persen.

    Khusus untuk belanja TKD, realisasi pertanggal 12 Desember 2023 tercatat sebesar Rp20,08 Triliun atau 94,29 persen. Sedangkan hingga akhir tahun selesai diperkirakan akan terserap Rp20,29 Triliun atau 95,22 persen.

    Dari sisi penerimaan negara realisasi pertanggal 12 Desember 2023 mencapai Rp 8,98 triliun yang dikontribusi dari penerimaan pajak sebesar Rp 7,72 Triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah tercapai Rp1,25 Triliun.

    Adapun untuk penerimaan pajak didorong oleh penerimaan pajak dalam negeri yang mencapai Rp6,84 Triliun dan pabean Rp883,53 Miliar. Hingga akhir tahun 2023, penerimaan pajak dalam negeri ditarget mencapai Rp7,72 Triliun atau 110,93 persen. Sedangkan, untuk PNBP diperkirakan akan terhimpun sebesar Rp1,26 Triliun atau 130,89 persen.

    Pemberian Penghargaan Pada Pemda Terbaik
    Pada acara tersebut, Gubernur Lampung turut menyerahkan penghargaan pada tiga Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota terbaik atas Kerjasamanya dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peringkat pertama diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu, lalu peringkat kedua diraih oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan, dan peringkat ketiga pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

    Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung mengapresiasi sinergi dan kerjasama dengan seluruh Pemerintah Daerah Kab/Kota/Provinsi di Lampung sehingga jajaran Kementerian Keuangan Lampung dapat terus menjalankan tugasnya sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan APBN-APBD di Lampung.

    Selain itu, turut dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 antara Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Kepala KPPN bersama perwakilan satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga Lampung.

    Melalui penandatanganan pakta integritas tersebut, seluruh pihak berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta menolak setiap pemberian yang diidentifikasi sebagai suap ataupun gratifikasi dari pihak manapun.(red)

     

     

  • Kaji Ulang Kebijakan KIR Gratis, Pemkot Bandar Lampung Sampaikan Argumentasi Logis Ini

    Kaji Ulang Kebijakan KIR Gratis, Pemkot Bandar Lampung Sampaikan Argumentasi Logis Ini

    Bandar Lampung – Penghapusan retribusi KIR yang mulai berlaku  pada Selasa, 2 Januari 2024  dipastikan akan menggerus Pendapatan Asli Daerah Pemkot Bandar Lampung hingga Rp2 miliar lebih per tahun. Agar situasi itu tidak terjadi, Pemkot Bandar Lampung mencoba melobi pihak terkait di Jakarta untuk mengkaji ulang kebijakan KIR gratis tersebut dengan membeberkan sejumlah argumentasi logis.

    Argumentasi logis tersebut didasari prinsip keadilan dan kemanfaatan penerimaan retribusi KIR yang berguna untuk pembangunan berkelanjutan kota, dimana retribusinya hanya dipungut darI individu atau kelompok bisnis menengah atas yang menggunakan kendaraan niaga dalam operasional bisnisnya.

    “Itu argumentasi kami, semoga pemerintah dapat meninjau kembali,” kata Kepala UPT KIR Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung Andy Koenang di Bandarlampung, Jumat 5 Januari 2024.

    Ia menjelaskan, retribusi KIR sama sekali tidak menyentuh kelompok masyarakat kelas menengah bawah. Dan, selama ini tidak sampai menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi dunia usaha.

    “Tarifnya tidak mahal dan pelayanan di UPT bisa dilakukan dengan cepat dan murah. Sayang sekali penerimaan pada sektor ini menjadi nihil,” tegas Andi.

    Sebaliknya Andi mengkhawatirkan, gratisifikasi KIR justru akan menambah beban pemerintah daerah.

    “Kita diminta terus beroperasi. Itu berarti biaya operasional harus tetap dianggarkan oleh masing-masing daerah. Bagaimana kami bisa membiayai, seperti untuk membeli buku uji KIR ke pemerintah pusat yang berharga lumayan tinggi,” jelasnya.

    Diketahui, pemberlakuan kebijakan uji KIR gratis berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan umum Pajak dan Retribusi Daerah, kemudian Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung 2024.

    Sejak kebijakan baru itu berlaku, ada kesan dunia usaha hepi. Hal itu ditandai naiknya jumlah kendaraan yang uji KIR hingga melampaui jumlah rata-rata, yakni 60-70 kendaraan per hari.
    (iwa)

  • Harga Rata-rata GKP Desember 2023 di Lampung Hampir Menyentuh Rp7 Ribu/Kg

    Harga Rata-rata GKP Desember 2023 di Lampung Hampir Menyentuh Rp7 Ribu/Kg

    Bandar Lampung – Harga rata-rata (average price) Gabah Kering Panen (GKP) di sentra produksi padi di Lampung pada Desember 2023 hampir menyentuh Rp7 ribu/kg.

    Bila mencermati grafik kenaikan harganya, kurva harga rata-rata GKP tingkat petani di provinsi ini pada 2023 konsisten mengapung di atas kurva harga GKP pada 2021 dan 2022.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, dalam grafik statistiknya menggambarkan kurva harga rata-rata GKP di Lampung pada Desember 2023 mengapung pada harga Rp6.952/kg, atau jauh di atas harga rata-rata 2021 Rp5.314/kg dan tahun 2022 Rp4.764/kg.

    Perkembangan harga gabah kering panen di sepanjang tahun 2023 sama sekali tak pernah berkelindan dengan perkembangan harga GKP dua tahun sebelumnya.

    Hal ini menandakan harga rata-rata GKP tahun 2023 konsisten lebih tinggi dibanding harga GKP dua periode sebelumnya, dimana pada beberapa bulan tertentu masih saling beririsan.

    BPS Lampung melaporkan harga tertinggi GKP Desember 2023 tercatat di Kecamatan Sragi, Lampung Selatan. Di sini, harga GKP varietas Inpari32 HBD dan Ciherang ditransaksikan seharga Rp8 ribu/kg.

    Sementara harga terendah tercatat di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan seharga Rp6.350/kg untuk GKP Varietas IR-64. (iwa)

  • Naik Terus Sepanjang Tahun, NTP Lampung Desember 2023 Naik 1 Poin 5

    Naik Terus Sepanjang Tahun, NTP Lampung Desember 2023 Naik 1 Poin 5

    Bandar Lampung – Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) di Lampung pada akhir tahun 2023 memuncak hingga 117,13 atau naik 1,50 persen dibanding NTP November sebesar 115,40.

    Ini adalah kenaikan yang simultan terus terjadi di sepanjang tahun 2023. Diawali angka NTP pada Januari 2023 sebesar 103,29, lalu naik naik 2 poin 7 pada Mei sebesar 105,99 hingga meroket tajam pada September sebesar 113,45, Oktober 114,45, dan November 115,4.

    Kenaikan NTP sepanjang tahun 2023 bisa disebut sebagai capaian terbaik Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, meski akibat dari ‘keperkasaan’ NTP ini, Lampung didera inflasi tinggi sebagai dampak naiknya harga gabah dan beras yang tak kunjung henti hingga akhir tahun 2023.

    Laporan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menyebutkan harga gabah kering panen di tingkat petani pada Desember 2023 naik 0,97 persen dan harga beras premium di penggilingan naik 1,31 persen.

    Peningkatan NTP Lampung pada Desember 2023 didorong kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 1,63 persen dan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,14 persen.

    BPS Lampung menyebutkan peningkatan Ib disebabkan oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi serta penambahan barang modal masing-masing sebesar 0,18 persen dan 0,12 persen.

    Peningkatan NTP Desember 2023 dipengaruhi oleh naiknya NTP di beberapa subsektor pertanian, yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 0,68 persen, subsektor tanaman hortikultura sebesar 4,64 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,22 persen, dan subsektor perikanan budidaya yang naik 0,83 persen.
    Sementara itu, NTP yang mengalami penurunan yaitu subsektor peternakan sebesar 0,09 persen dan subsektor perikanan tangkap sebesar 0,31 persen. (iwa)

     

  • Desember 2023, Lampung Masih Hadapi Tekanan Inflasi 3,47 Persen

    Desember 2023, Lampung Masih Hadapi Tekanan Inflasi 3,47 Persen

    Bandar Lampung – Ekonomi Lampung masih menghadapi tekanan inflasi sebesar 3,47 persen (years on years) pada Desember 2023.

    Meski menurun dibanding November lalu sebesar 4,10 persen, laju inflasi gabungan dua kota di Lampung tersebut masih di atas inflasi nasional sebesar 2,61 persen.

    Sebaran inflasi Desember 2023 (yty) di Pulau Sumatera paling tinggi terjadi di Tanjung Pandang sebesar 3,80 persen.

    Sementara inflasi di Kota Bandar Lampung berada pada urutan kesepuluh tertinggi sebesar 3,52 persen, di mana bersama-sama dengan inflasi Kota Metro sebesar 3,05 persen menggenapi laju inflasi di Provinsi Lampung sebesar 3,47 persen.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung melaporkan inflasi tertinggi di Lampung terjadi masih pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,36 persen.

    Tiga kelompok ini mengalami kenaikan harga yang ditandai oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,36 persen.

    Inflasi di Lampung juga didorong oleh kenaikan kelompok lain, seperti pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga hingga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang berkisar antara 0,70 persen hingga kelompok pendidikan sebesar 3,68 persen.

    Sudah bisa ditebak, komoditas penyumbang inflasi yoy pada Desember 2023 di Lampung masih ditingkahi oleh kenaikan harga beras, cabai merah, bawang putih, cabai rawit dan rokok kretek filter, tarif air minum PAM dan gula pasir.(iwa)

     

     

  • Sidang Sengketa KI: Kominfo Way Kanan Harap Penyelesaian Perkara Gugatan KI Diselesaikan Melalui Jalur Komunikasi

    Sidang Sengketa KI: Kominfo Way Kanan Harap Penyelesaian Perkara Gugatan KI Diselesaikan Melalui Jalur Komunikasi

    Bandar Lampung – Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Yusron Lutfi berharap perkara gugatan terkait keterbukaan informasi publik yang menyeret sejumlah OPD di Pemkab Way Kanan dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik antara pemohon dengan Pemkab Way Kanan.

    Yusron berharap adanya gugatan ini dapat menjadi pembelajaran bagi pihak termohon untuk membangun komunikasi yang lebih baik, khususnya terkait layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

    “Kami dari Dinas Kominfo Way Kanan akan berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,” katanya usai sidang sengketa informasi publik antara pemohon DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Way Kanan dengan termohon Dinas Komunikasi dan Informatika Way Kanan, Kamis, 4 Januari 2024.

    Sidang perdana nomor 014/XI/KIProv-LPG-PS/2023 tersebut dihadiri pihak pemohon Ketua DPC Way Kanan Agus Medi bersama Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisula Sakti.

    Sementara dari pihak termohon hadir Kepala Dinas Kominfo Way Kanan Yusron Lutfi didampingi salah satu Kabid, Nazarudin.

    Ini adalah kehadiran pertama kali termohon. Pada sidang sebelumnya pekan lalu termohon berhalangan hadir dengan alasan cuti.

    Yusron, atas nama Pemkab Way Kanan legowo meminta maaf atas ketidakhadiran pada sidang sebelumnya. Ia mengatakan pihaknya tidak ada niat untuk membatasi atau pun menahan-nahan dokumen yang memang sudah menjadi hak publik untuk mengetahuinya.

    Dalam persidangan pimpinan sidang meminta kedua belah pihak melengkapi berkas termasuk legalitas untuk disampaikan pada persidangan berikutnya pada Kamis, 18 Januari 2024. (red)

  • Ekonomi Lampung Triwulan IV 2023 Butuh ‘Sinterklas Penyelamat’

    Ekonomi Lampung Triwulan IV 2023 Butuh ‘Sinterklas Penyelamat’

    BANK Indonesia memproyeksikan ekonomi Lampung pada 2024 tumbuh dalam kisaran 4,5 sampai 5,0 persen. Proyeksi tersebut lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,7 sampai 5,5 persen.

    Bahkan, proyeksi ekonomi Lampung tahun 2024 versi Bank Indonesia tersebut lebih rendah dari proyeksi yang disepakati pemerintah dan DPR RI sebesar 5,1 hingga 5,7 persen.

    Proyeksi Bank Indonesia yang konservatif tersebut memberi sinyal bahwa Indonesia, termasuk Lampung masih menghadapi risiko ketidakpastian global serta tantangan di dalam negeri, yakni masih adanya dampak El Nino dan risiko instabilitas politik (Pemilu dan Pilkada Serentak) pada tahun 2024.

    Dengan adanya tiga tantangan utama tersebut, Bank Indonesia sepertinya tidak  yakin ekonomi Lampung tumbuh lebih dari 5 persen pada tahun ini. Padahal sebelumnya Bank Indonesia sempat optimistis memproyeksikan ekonomi Lampung pada 2023 tumbuh pada kisaran 4,7-5,2 persen.

    Bila mengacu pada laporan berkala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, maka sulit bagi Provinsi Lampung bisa menikmati persentase pertumbuhan ekonomi seperti yang diekspetasikan oleh Bank Indonesia.

    Sebab, ekonomi Lampung pada tahun 2023 diperkirakan hanya tumbuh 4,2 persen atau lebih sedikit, tergantung capaian persentase ekonomi pada Triwulan ke-IV 2023 yang baru akan dihitung dan dilaporkan pada Januari 2024 ini.

    Inflasi Tinggi, Ekonomi Lampung 2023 Sulit Tembus 5 Persen

    BPS Lampung dalam laporan berkalanya menyebutkan ekonomi Provinsi Lampung Triwulan ke-I-2023 tumbuh sebesar 4,96 persen. Pada Triwulan ke-II 2023 terkoreksi menurun menjadi 4,00 persen dan 3,93 persen pada Triwulan ke-III.

    Mengacu dari capaian tiga kali triwulan, maka rata-rata ekonomi Lampung pada 2023 tumbuh agregat sebesar 4,29 persen.

    Sementara ekonomi Lampung pada triwulan tersisa (Triwulan IV 2023), sepertinya akan sulit menyentuh angka 4,7 sampai 5,2 persen seperti yang diekspetasikan oleh Bank Indonesia.

    Tingginya tingkat inflasi diperkirakan masih menekan ekonomi provinsi ini. Apalagi laju inflasi pada Triwulan IV, terutama pada November 2023 sempat memuncak hingga 4,10 persen (yoy).

    Inflasi pada November 2023 terjadi akibat adanya kenaikan harga beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang putih. Bahkan, khusus untuk harga beras sudah naik secara bertubi-tubi pada bulan-bulan sebelumnya dan tidak kunjung turun sampai saat awal Januari 2024.

    Pertumbuhan Ekonomi Lampung Periode 2019-2023

    Secara umum, ekonomi Lampung pada era Gubernur Lampung Arinal masih terjaga tumbuh dari tahun ke tahun, meski masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, kecuali pada 2019 saat tahun pertama Arinal menjabat Gubernur Lampung.

    Pada tahun itu, ekonomi Lampung tumbuh perkasa 5,26 persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen.

    Akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Lampung terjun hingga -1,66 persen pada tahun 2020, namun masih di atas persentase nasonal yang terjun -2,07%.

    Pertumbuhan ekonomi Lampung kembali tumbuh positif menjadi 2,77 persen pada 2021, sementara persentase ekonomi nasional tumbuh positif 3,77%.

    Pada 2022 ekonomi Lampung naik signifikan 4,28 persen, namun masih tetap di bawah persentase ekonomi nasional sebesar 5,31 persen.

    Perlu dicatat, ekonomi nasional pada 2023 diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 4,5 hingga 5,3 persen. Sementara ekonomi Lampung diproyeksikan tumbuh 4,7-5,2 persen.

    Faktanya, secara agregat pertumbuhan ekonomi Lampung sampai Triwulan ke III 2023 baru mencapai 4,29 persen atau hanya tumbuh 0,01 persen dibanding persentase pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 4,28 persen.

    Dengan asumsi ekonomi Lampung Triwulan IV 2023 bisa mencapai 5,05 persen, seperti capaian pada Triwulan IV 2022, maka ekonomi Lampung pada 2023 akan ditutup tumbuh 4,48 persen atau naik 0,2 persen dibanding tahun 2022, namun masih tetap di bawah persentase yang diproyeksi Bank Indonesia, yakni 4,7 hingga 5,2 persen.

    Untuk bisa mencapai 4,7 persen seperti yang diproyeksikan Bank Indonesia, maka ekonomi Lampung pada Triwulan IV mesti tumbuh 6 persen.

    Mungkinkah?

    Jawabannya jelas mustahil, sebab tak ada momen yang membawa ekonomi Lampung bisa tumbuh hingga ke level 6 persen, kecuali even Natal dan Tahun Baru yang baru saja berlalu berhasil menghadirkan ‘sinterklas penyelamat’. (*)

     

     

     

     

  • Pantauan Udara Arus Nataru 2024, Basarnas Lampung: Aman dan Lancar

    Pantauan Udara Arus Nataru 2024, Basarnas Lampung: Aman dan Lancar

    Lampung Selatan, sinarlampung.co – Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Lampung Deden Ridwansah, S.Sos. melakukan pemantauan via udara arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2023-2024 pada Jumat (29 Desember 2023).

    Kepala Kantor Basarnas (Kakansar) Lampung Deden Ridwansah, S.Sos. didampingi Kepala Seksi Operasi melakukan pemantauan udara menggunakan Heli Basarnas jenis Dauphin AS 365.

    Dengan Pilot Mayor Pnb Endrik, dan Co Pilot Letda Dito, helikopter HR 3606 melaksanakan pemantauan udara sekitar 1,5 jam mulai dari pelabuhan Bakauheni, Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni Terbanggi, Bandara Radin Inten II dan kembali lagi ke Pelabuhan Bakauheni.

    Hasil pemantauan terlihat kondisi Tol Trans Sumatera masih normal dan lancar kemudian di pelabuhan Bakauheni belum terdapat penumpukan kendaraan baik yang masuk dan keluar pelabuhan. Begitupun di Bandara RDI II terpantau normal.

    Prediksi Basarnas Lampung, puncak Libur Natal dan tahun Baru 2024, baik arus balik maupun mudik akan terjadi pada tanggal 02 Januari 2024.

    Selain itu Basarnas Lampung menghimbau kepada masyarakat, untuk tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan selama mudik, dan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan SAR segera menghubungi call center Basarnas 115. (Red)

  • DPC HNSI Kota Bandar Lampung Hadiri Acara Pisah Sambut Kepala DKP Kota Bandar Lampung

    DPC HNSI Kota Bandar Lampung Hadiri Acara Pisah Sambut Kepala DKP Kota Bandar Lampung

    Bandar Lampung, sinarlampung.co

    ertempat di Villa Gardenia Bandar Lampung, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, telah dilaksanakan Acara Pisah Sambut dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, yang sebelumnya di jabat oleh Erwin, SH., MH., dan saat ini di jabat oleh Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, Ichwan Ajie Wibowo, S. Pt., MM.

    Acara dihadiri pula beberapa Jajaran Pejabat Pemerintah Kota Bandar Lampung serta unsur mitra dan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.

    Selain itu salah satu unsur mitranya Ketua DPC HNSI Kota Bandar Lampung menyampaikan, selamat berpindah tugas kepada Bpk. Erwin dan selamat bertugas kepada Bpk. Ichwan Ajie Wibowo selaku Plt. Kadis KP Kota Bandar Lampung.

    Semoga tetap dapat bersinergis sebagaimana sebelumnya antara DKP dan HNSI Kota Bandar Lampung dengan program – program yang ada, ungkap Nasir.

    sementara itu Kusaeri Suwandi selaku Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung yang menghadiri acara tersebut, menyampaikan, selamat bertugas ketempat yang baru bagi Bpk. Erwin yang tentunya banyak hal yang baik selama beliau menjabat Kadis KP Bandar Lampung.

    Yang tentunya akan terus dipertahankan dan bersinergis dengan unsur kemitraan yang ada, dan yakin akan juga dilanjutkan oleh Bpk. Ichwan Ajie Wibowo selaku Plt Kadis KP Bandar Lampung yang baru, walaupun kami sendiri sudah mengenal beliau lama, karena sama – sama aktif di PC NU Kota Bandar Lampung, selamat bertugas buat Bpk. Ichwan Ajie Wibowo, HNSI akan terus menjadi mitra dan membantu program – program DKP Kota Bandar Lampung untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya Kota Bandar Lampung, khususnya masyarakat nelayan dan pesisir menjadi lebih sejahtera.(Red)

  • PWI Pusat Bentuk Satgas Anti Hoax

    PWI Pusat Bentuk Satgas Anti Hoax

    Jakarta, sinarlampung.co – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat berkomitmen untuk menyediakan informasi yang akurat dan membentuk Satgas Anti Hoax PWI sebagai langkah preventif. Satgas ini diresmikan pada Selasa, 9 Januari 2024, melalui acara online dan offline di Kantor PWI Pusat.

    Hendry Ch Bangun, Ketua PWI, menjelaskan bahwa pembentukan Satgas bertujuan memberikan informasi yang benar, utuh, dan berbudaya kepada masyarakat.

    Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan cepat membedakan informasi yang benar dengan yang tidak, khususnya dalam menghadapi informasi yang provokatif dan menyesatkan.

    “Peluncuran Satgas Anti Hoax ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan merupakan kontribusi PWI Pusat untuk melawan informasi palsu atau berita bohong yang dapat merugikan masyarakat,” ujar Hendry Ch Bangun pada Jumat (29/12/2023).

    Hendry menekankan perlunya keberadaan Satgas, terutama menjelang Pemilu dan Pilpres 2024, di mana masyarakat rentan terhadap konsumsi informasi palsu.

    Satgas ini memiliki tugas untuk memonitor seluruh informasi atau berita bohong (hoax), memberikan penjelasan, dan menyajikan informasi yang benar kepada publik.

    “Satgas Anti Hoax PWI Pusat akan aktif melakukan monitoring terhadap informasi bohong dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini merupakan langkah nyata PWI dalam memberikan informasi yang akurat dan mencegah penyebaran berita bohong,” tambahnya.

    Acara kick-off atau peluncuran Satgas Anti Hoax pada 9 Januari 2024 akan menghadirkan pembicara dari Mabes Polri, Akademisi Prof. Dr. Ahmad Mulyana M.SI dari Universitas Mercu Buana, dan dihadiri oleh 39 Ketua PWI Provinsi se-Indonesia. Mahasiswa juga akan diundang sebagai peserta dalam diskusi Anti Hoax.

    Dengan langkah ini, PWI Pusat berharap dapat menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya, terutama dalam menyikapi perkembangan politik dan sosial menjelang HPN 2024. (Red)