Sinarlampung

Penulis: Endra Saputra

  • Hasil Pengembangan Polda Lampung Ungkap 5 Terduga Kasus Perjokian Tes CPNS Kejaksaan

    Hasil Pengembangan Polda Lampung Ungkap 5 Terduga Kasus Perjokian Tes CPNS Kejaksaan

    Bandarlampung – Kabid Humas Polda Lampung Komisaris Besar (Kombes) Umi Fadilah membeberkan lima orang yang diduga terlibat kasus perjokian dalam tes Calon Pegawai Negeri (CPNS) di Kejaksaan.

    Umi menyebutkan lima orang terduga tersebut merupakan hasil pengembangan perkara yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung.

    “Ada lima yang menjadi terduga jaringan joki CPNS Kejaksaan 2023, yakni berinisial A, R, T, A, dan I. Mereka berperan dalam menyediakan fasilitas kepada RDS yang menjadi joki tes CPNS,” jelasnya, Rabu (22/11/2023).

    “Dugaan sementara ada sekitar 6-7 orang yang masuk dalam jaringan tersebut. Ini juga masih kami dalami,” tambah dia.

    Sebelumnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menangkap seorang wanita yang diduga menjadi joki pada pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan 2023 pada Senin (13/11).

    Berdasarkan hasil pendalaman oleh Polda Lampung, joki tersebut seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial RDS (20) yang diduga menerima order dari dua peserta.

    Polda Lampung juga sudah mengetahui identitas dari dua orang pemakai jasa joki CPNS itu, yakni N, warga Kabupaten Lampung Tengah, dan D, warga Palembang, Sumatera Selatan.(red)

     

  • JPU Gagal Menghadirkan Saksi Mantan Wabup Lamsel di Kasus Penggelapan Excavator

    JPU Gagal Menghadirkan Saksi Mantan Wabup Lamsel di Kasus Penggelapan Excavator

    Bandar Lampung – Pengadilan Negeri Tanjungkarang kembali menyidangkan perkara penggelapan ekcavator dengan terdakwa Erwin Gusnawan. Namun JPU gagal menghadirkan saksi kunci mantan Wabup Lampung Selatan Eki Setyanto.

    “Saksi Eki tidak dapat hadir dengan alasan sakit. Kita akan panggil kembali yang bersangkutan untuk hadir pada persidangan berikutnya pada minggu depan,” kata Jaksa M Rifani, usai sidang, Senin (20/11/2023).

    Eki Setyanto diketahui merupakan mantan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan periode 2010 – 2015. Eki mengonformasi ketidakhadirannya melalui surat keterangan sakit kepada JPU.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) seharusnya menghadirkan dua orang saksi, yakni Eki dan Marwan.

    Dalam perkara ini nama Eki Setyanto disebut-sebut dalam surat dakwaan Jaksa. Ia diduga terlibat dalam transaksi tipu gelap terdakwa Erwin hingga merugikan korban Edi, pemilik excavator.

    Transaksi dimaksud adalah berkaitan dengan penyewaan milik Edi pada 2020 lalu. Saat itu korban dan terdakwa bersepakat untuk bekerja sama.

    Terdakwa Erwin di November 2020 menyewa satu unit excavator milik korban Edi untuk digunakan menggarap lahan di wilayah Sumatera Selatan, dengan kesepakatan harga Rp18 juta perbulan.

    Lalu, pada April 2021, Erwin kembali menemui Edi dengan tujuan menawarkan gadaian satu unit excavator milik seseorang bernama Mulyono.

    Pada peristiwa kedua ini, terdakwa turut membawa nama Eky Setyanto dan berusaha meyakinkan korban bahwa dirinya mendapat pekerjaan dari mantan Bupati Lampung Selatan, yakni menggarap lahan milik Eki di sebuah lokasi di Kabupaten Tulang Bawang.

    Terdakwa Erwin mengiming-iming korban akan mendapat Rp12 juta per bulan.

    Korban Edi pun percaya, lalu menyerahkan uang sebesar Rp110 juta sebagai pembayaran uang gadai atas alat berat milik Mulyono tersebut.

    Sejak itu excavator milik Mulyono dikuasai oleh terdakwa. Namun janji-janji pembayaran sewa tak pernah dilaksanakan, bahkan urusan terkait kerja sama di awal pun tak dilakukan oleh terdakwa.

    Dan kemudian didapati pula, bahwa surat kontrak kerja antara terdakwa dan Eky Setyanto disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, merupakan hal yang dibuat-buat oleh Erwin, guna melancarkan aksinya.

    Sementara itu, menurut penuturan korban Edi selaku pelapor mengaku bahwa dirinya mendapat informasi kalau salah satu excavator miliknya berada di daerah Musi Rawas, Sumsel.

    “Saya waktu itu dipanggil penyidik Polresta Bandar Lampung namanya Pak Fahrudin. Dia bilang kalau excavator saya ada di daerah Musi Rawas, Sumsel dan dikuasai oleh Pak Alim. Saya dapat informasi itu dari penyidik itu,” kata Edi.

    Awalnya, jelas Edi, pada pagi hari penyidik itu menghubungi dirinya dan mengatakan bahwa excavator tersebut ada di daerah Musi Rawas, di belakang rumah Pak A.

    “Namun, pas sore harinya saya dikabari lagi sama penyidik itu kalau excavator itu sudah nggak ada. Kan aneh,” ujar Edi.

    Edi mengaku tidak mengetahui persis dimana lokasi kediaman Pak Alim.

    “Si Erwin (terdakwa) ini yang memang betul ada menitipkan barang itu dengan imbalan uang Rp50 juta. Dan membawa uang Pak Alim itu beserta 2 unit mobilnya itu. Keterangan ini saya dapat dari penyidik,” imbuhnya.

    Lebih lanjut menjelaskan kronologis kejadian tersebut dimulai pada laporan di tahun 2021 di Polresta Bandar Lampung.

    “Kira-kira di bulan Juni, ada informasi dari penyidik mengatakan alat berat itu ada di Musi Rawas. Saya senang dong dan saya siap ke sana. Tapi sorenya Pak Alim ini telepon ke penyidik kalau alat berat itu sudah dijual oleh Alim.

    Korban Edi heran dan mempertanyakan kenapa nama yang disampaikan penyidik itu (Pak Alim) tidak dijadikan saksi.

    “Saya juga jadi bertanya-tanya, kok Alim tidak dijadikan saksi. Padahal sudah jelas pengakuan dari Erwin kalau eksavator itu ada di Pak Alim,” sesalnya.(RED)

  • Bareskrim Polri Perintahkan Polda Jajaran Gencarkan Razia Narkoba Mulai Hari Ini

    Bareskrim Polri Perintahkan Polda Jajaran Gencarkan Razia Narkoba Mulai Hari Ini

    Jakarta- Bareskrim Polri perintahkan seluruh kepolisian di daerah mulai menggencarkan razia narkoba di tempat hiburan malam guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut di malam perayaan tahun baru.

    “Razia mulai dilakukan hari ini,” tegas Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa, kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2023).

    Selain memerintahkan razia hari ini (Senin, 20/11/2023, Mukti juga memerintahkan polda jajaran melakukan razia di semua tempat tempat hiburan malam

    “Semua wajib dirazia, supaya peredaran narkotika bisa ditekan,” tegasnya.

    Mukti mengatakan tempat hiburan malam yang terbukti melakukan pelanggaran akan disegel. Ia juga menegaskan pihaknya akan merekomendasikan penutupan tempat hiburan yang melanggar aturan.

    “Saya minta diskotek atau tempat hiburan yang melanggar aturan langsung police line, jika ada narkotiknya hubungi dinas pariwisata untuk ditutup, dihentikan, cabut izinnya semua,” katanya.

    Mukti menyampaikan tahun baru kerap disalahgunakan oleh pelaku narkotika. Untuk itu, ia mengantisipasi penuh agar tempat hiburan tidak dijadikan tempat untuk pesta narkoba.

    “Tahun baru ini biasanya kan orang euforia pesta segala macam dan tolong itu dari saya,” imbuhnya.(red)

     

  • Besok UMP 2024 Diumumkan, 1 Digit Vs 2 Digit atau Mogok Nasional

    Besok UMP 2024 Diumumkan, 1 Digit Vs 2 Digit atau Mogok Nasional

    Bandar Lampung – Besok, Selasa (21/11/2023) kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)  2024 diumumkan. Namun Serikat buruh dan pekerja lebih dulu menolak  jika usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 sebesar 15 persen yang didesakan kalangan buruh idak dikabulkan Diketahui, besaran kenaikan UMP 2024 versi pemerintah menakar hanya 3 sampai 5 persen atau hanya satu digit.

    Penokan buruh tersebut disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual pada Minggu, 19 November 2023.

    Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta gubernur di seluruh provinsi untuk menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 paling lambat Selasa 21 November 2023.

    Sedangkan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat pada 30 November 2023.

    Pengumuman dan penetapan kenaikan UMP tersebut menyusul adanya kenaikan Upah Minimum melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 pada 10 November 2023 lalu.

    Kenaikan UMP Lampung Hanya Satu Digit

    Desakan KSPI yang meminta UMP 2024 naik 15 persen atas dua digit tersebut jauh di atas kenaikan UMP yang diperkirakan pemerintah di daerah termasuk Provinsi Lampung.

    Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2024 diperkirakan hanya naik sekitar 3 sampai 4 persen.
    “Kenaikan UMP 2024 mungkin antara 3 sampai 4 persen,”Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lampung, Agus Nompitu.

    Mogok Nasional

    Said Iqbal mengatakan jika usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 sebesar 15 persen tidak dikabulkan, maka buruh mogok nasional. Menurut dia, mogok nasional itu boleh dilakukan berdasarkan dua peraturan.

    “Mogok nasional hanya istilah oleh KSPI dan serikat buruh lainnya. Apa itu? Mogok nasional menggunakan dua dasar (aturan),” ujar dia dalam konferensi pers virtual pada Ahad, 19 November 2023.

    Dasar pertama, kata Said Iqbal, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh dan serikat pekerja. Dia menjelaskan di dalamnya tertulis tugas dan fungsi serikat buruh salah satunya mengorganisir buruh untuk mogok.

    Kedua, bentuk mogok nasionalnya yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang penyapaian pendapat di muka publik. Di mana termaktub di dalamnya bahwa unjuk rasa itu harus memberikan informasi terlebih dahulu kepada pihak kepolisian 3 kali 24 jam sebelum digelar.

    “Maka perpaduan antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 kita gabungkan namanya mogok nasional,” ucap Said Iqbal. “Serikat buruh punya wewenang dan fungsi bisa melakukan pemogokan bentuknya adalah unjuk rasa.”

    Sehingga, agenda mogok nasional untuk melakukan unjuk rasa itu akan membuat pabrik berhenti berproduksi. Karena para buruh pabrik akan berunjuk rasa mulai dari di depan pabrik untuk serikat buruh pabrik, di tingkat provinsi ke kantor gubernur, dan tingkat nasional ke Istana Negara atau ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI.

    “Jadi unjuk rasa ini pesertanya adalah buruh dalam satu pabrik seluruhnya. Tidak perwakilan, seluruh buruh melakukan unjuk rasa dengan demikian kan stop produksi. Siapa yang mengorganisir serikat buruh ada penanggung jawabnya,” tutur Said Iqbal.

    Pernyataan Said Iqbal itu merespons Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri dan pengusaha yang menyebut bahwa mogok nasional tidak dikenal dalam konstitusi. “Itu salah, mogok nasianal hanya istilah oleh KSPI dan serikat buruh lainnya,” kata Said Iqbal.

    PP No 51 2023

    Soal kenaikan UMP, Dirjen PHI JSK Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pada prinsipnya berdasarkan formula dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 51 Tahun 2023, upah minimum pasti mengalami kenaikan setiap tahun. Hal tersebut sepanjang kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di daerah itu tidak dalam kondisi tekanan atau pertumbuhan ekonomi negatif karena misalnya bencana alam besar.

    “Bahkan jika kondisi ekonominya negatif pun, upah minimum tidak akan turun,” kata Indah seperti dikutip Tempo, Ahad, 12 November 2023.

    Indah lantas menanggapi Pasal 26 PP 51 Tahun 2023 yang disorot KSPI. Dia menuturkan, jika penjumlah pertumbuhuan ekonomi dan inflasi bernilai negatif, upah minimum akan sama dengan upah di tahun berjalan.

    “Upah minimum untuk pekerja dengn masa kerja maksimal 1 tahun, tidak akan turun di situasi ekonomi terburuk sekalipun,” tutur Indah.

    Ini karena di kondisi ekonomi terburuk pun, lanjut dia, upah minimum akan sama dengan besaran upah minimum di tahun berjalan. Indah mengklaim, hal ini untuk melindungi pekerja dalam kondisi tekanan ekonomi.(red)

  • HNSI Lampung Akan Gelar Festival Harkanas 2023

    HNSI Lampung Akan Gelar Festival Harkanas 2023

    Bandar Lampung, (SL) – DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung, melalui momen Hari Ikan Nasional, akan menggelar Kegiatan Festival Hari Ikan Nasional (Harkanas) tahun 2023 bekerjasama dengan beberapa instansi dan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, HIMPAUDI dan Instansi terkait termasuk UMKM binaan Kadin UMKM Naik Kelas Provinsi Lampung.

    Ketua DPD HNSI Lampung, Kusaeri Suwandi, saat melakukan Musyawarah Pelaku UMKM/ Pedagang Ikan dalam Rangka Hari Ikan Nasional (Harkanas) 2023 di Sekretariat setempat, Minggu (19/11/2023) sore, mengatakan rencananya kegiatan akan dilaksanakan pada 25 November 2023 mendatang.

    “Hasil laut dan Produk Olahan berbahan Hasil laut akan digelar pada Bazar dan Stand UMKM kegiatan yang rencananya dihadiri ribuan anak dari PAUD dan TK dan melibatkan sekitar 50 Pelaku Usaha Kecil Menengah.” Kata Kusaeri.

    Hari Ikan Nasional 2023
    DPD HNSI Lampung Gelar musyawarah bersama Pelaku UMKM hasil biota laut untuk persiapan Festival Hari Ikan Nasional (Harkanas) 2023. (Foto: HNSI Lampung)

    Sementara Ketua Pelaksana Kegiatan, Edwar Gustavoni mengatakan, Hari Ikan Nasional sebagai pintu masuk bagi nelayan dan UMKM untuk bersinergi. Karena memang UMKM membutuhkan bahan baku hasil laut.

    “Melalui momen Hari Ikan Nasional, selain memberikan edukasi pentingnya protein dan gizi bagi anak usia pertumbuhan, termasuk meningkatkan sektor UMKM melalui Promosi pada kegiatan tersebut.” Kata Edwar.

    Selain itu Edwar menambahkan, kegiatan merupakan representasi dari DPD HNSI Lampung, sebagai upaya memberikan pemahaman pentingnya konsumsi protein bagi pertumbuhan anak.

    “Sekaligus sebagai sarana bagi pelaku usaha/ UMKM hasil biota laut untuk memasarkan dan promosi produk olahan.” Tutup Edwar. (Red)

  • Elly Dorong Fraksi Usulkan PJ Gubernur Lampung

    Elly Dorong Fraksi Usulkan PJ Gubernur Lampung

    Bandar Lampung, (SL) – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, mendorong seluruh fraksi mengusulkan nama PJ Gubernur Lampung.

    “Silahkan, untuk semua fraksi partai DPRD Provinsi Lampung untuk mengusulkan nama-nama calon PJ Gubernur,” ujar Elly Wahyuni, Sabtu (18/11/23).

    Politisi partai besutan Prabowo Subianto ini menjelaskan, nantinya nama-nama calon PJ Gubernur bakal dilakukan pembahasan.

    “Tentunya kita akan melakukan pembahasan terkait nama-nama calon PJ Gubernur berdasarkan hasil usulan,” kata Elly.

    Hanya saja, pembahasan itu dilakukan setelah pihaknya menerima surat edaran dari Kementerian Dalam Negri (Mendagri), terkait hal tersebut.

    “Tentunya saat ini kami masih menunggu surat dari Mendagri, setelah kami menerima surat itu, kami akan melakukan pembahasan untuk nama-nama calon PJ Gubernur,” ungkap Elly.

    Terlebih, sejauh ini pihaknya belum menerima surat dari Mendagri prihal pembahasan nama PJ Gubernur.

    “Sampai saat ini kami (DPRD Lampung) belum menerima surat dari Mendagri untuk pembahasan nama-nama PJ Gubernur,” pungkasnya. (Red)

  • BSGP Lampung Resmi Terbentuk

    BSGP Lampung Resmi Terbentuk

    Bandar Lampung, (SL) – Barisan Soekarnois Ganjar For President ( BSGP) Provinsi Lampung akhirnya resmi terbentuk setelah digelarnya acara pengukuhan yang berlangsung di Pondok Rimbawan, Kota Bandar Lampung, Sabtu (18/11/2023) kemarin.

    Mereka yang dikukuhkan adalah Ketua Januari Sinurat, S.Hut dan Rahmatullah sebagai Sekretaris serta Inez Septian, SH, MH sebagai Bendahara.

    Pengukuhan tersebut berdasarkan SK No : 029/SK/DPP/BSGP/X Tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani Ketua Umum BSGP Ugik Kurniadi dan Sekretaris Jendral Riano Oscha.

    Menurut Januari Sinurat, saat ini telah terjadi desimoral dalam proses politik, menabrak aturan hanya untuk memuluskan syahwat politik.

    Untuk itu, tegas Januari, dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk duduk bersama memenangkan Ganjar-Mahfud.

    “Saya mengajak seluruh komponen masyarakat buruh, nelayan, akademisi, tokoh pemuda, aktivis, tokoh agama dan kaum milenial untuk duduk bersama memenangkan Ganjar-Mahfud,” ujar Januari yang disambut dengan yel-yel Ganjar Presiden oleh Relawan yang hadir.

    Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Umum BSGP Ugik Kurniadi, mengajak para Relawan untuk tetap semangat dan optimis Ganjar-Mahfud akan memenangkan Pilpres.

    “Kita tetap semangat, yakin dan optimis Ganjar-Mahfud akan memenangkan Pilpres 14 Februari 2024 mendatang,” ucapnya dibarengi yel yel Ganjar-Mahfud menang.

    Masih ditempat yang sama, Ketua Pembina BSGP Lampung Mingrum Gumay, SH, MH mengungkapkan, bahwa dirinya hadir dan berkumpul disini untuk menyatukan tekad membentuk satu barisan memenangkan Ganjar-Mahfud.

    “Tidak teriak-teriak untuk menang, tapi yang terpenting bekerja, bekerja bergotong-royong merebut simpati rakyat,” tegas Mingrum.

    Dikatakan politisi moncong putih besutan Ibu Hj Megawati Soekarnoputri itu, Ganjar-Mahfud merupakan pemimpin berkarakter yang memiliki integritas.

    “Dengan pengalaman di Legislatif Eksekutif dan Yudikatif, keduanya saling melengkapi. Dengan turun kebawah menyapa rakyat, bekerja dan bekerja yakinlah kita juara,” kata Mingrum yang merupakan Ketua DPRD Lampung ini.

    Pengukuhan BSGP Lampung bertemakan meneguhkan budaya sebagai jati diri ke-Indonesiaan menghadapi arus globalisasi diisi dialog kebudayaan dan dihadiri beberapa organ Relawan Ganjar seperti Relawan Ganjar Pranowo ( RGP ), Porgan, Sahabat Buruh Ganjar, Sahabat Ganjar dan kaum milenial. (Red)

  • Achsanul Kembalikan Jutaan Dolar Di Kasus BTS 4G BAKTI Kominfo

    Achsanul Kembalikan Jutaan Dolar Di Kasus BTS 4G BAKTI Kominfo

    Jakarta, (SL) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima pengembalian uang sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat lebih atau Rp31,4 miliar dari anggota III Badan Pemeriksa Keuangan, Achsanul Qosasi, di Kantor setempat, kamis (16/11/ 2023).

    Achsanul Qosasi diketahui telah berstatus Tersangka kasus Penyediaan BTS 4G serta infrastruktur pendukung 1 hingga 5 BAKTI Kementerian Kominfo.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, mengatakan pihaknya telah berhasil mengupayakan pengembalian dan penyerahan uang sejumlah 2.021.000 US Dolar dari Saudara AQ dan SDK.

    “Total aliran uang yang diterima Achsanul Qosasi sebesar Rp40 miliar. Aliran uang itu berasal dari terpidana Irwan Hermawan. Melalui Windi Purnama, Irwan Hermawan menyerahkan uang tersebut kepada Sadikin sebagai perantara dari Achsanul Qosasi.” Kata Kuntadi dikutip dari Asumsi, jumat (17/11).

    Tim penyidik Jampidsus Kejagung sedang mendalami dugaan mengalirnya uang tersebut ke berbagai pihak lainnya.

    Kejagung menetapkan Qosasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station 4G. Tersangka telah ditahan sejak 3 Oktober 2023. (Red)

  • Pemeriksaan Ketua KPK Firli Bahuri Sudah Dimulai Kamis Pagi, Tungguin Aja Hasilnya

    Pemeriksaan Ketua KPK Firli Bahuri Sudah Dimulai Kamis Pagi, Tungguin Aja Hasilnya

    Jakarta – Meski kedatangannya tidak terpantau awak media, ternyata Ketua KPK Firli Bahuri dikabarkan telah mulai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Kamis (16/11/2023) pagi.

    Ini adalah pemeriksaan kedua dirinya oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Kehadiran Firli di Bareskrim Polri terkonfirmasi adanya keterangan dari Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa.

    Arieg mengatakan Firli telah mulai diperiksa oleh penyidik gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

    “Saat ini sudah hadir dan dalam proses dimintai keterangan di lantai 6 ruang pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Kamis (16/11).

    Diketahui, Penyidik Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tengah mengusut kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK ke SYL. Penyidik menggunakan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf B, dan atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

    Dalam penyidikan kasus ini, penyidik telah memeriksa 86 orang saksi serta delapan ahli sejak surat perintah penyidikan terbit pada 9 Oktober.

    Polisi juga sempat menggeledah dua rumah milik Firli pada 26 Oktober lalu. Dua rumah tersebut beralamat di Jalan Kertanegara 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Perum Gardenia Villa Galaxy A2 Nomor 60, Kota Bekasi.

    Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto sempat menyatakan pihaknya akan segera melakukan gelar perkara penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan ini.

    “Ya nanti dari tim kami, mungkin segera,” kata Karyoto kepada wartawan, Senin (13/11).(red)

  • Siapa Joice Traitman? Perempuan Cantik yang Turut Diperiksa KPK Terkait Kasus SYL

    Siapa Joice Traitman? Perempuan Cantik yang Turut Diperiksa KPK Terkait Kasus SYL

    Jakarta – Ada penampakan seorang perempuan cantik di Gedung KPK di Jakarta. Ia terpantau baru saja selesai diperiksa oleh penyidik KPK pada Rabu (15/11/2023).

    Perempuan itu bernama Joice Traitman. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

    Selama ini publik tak banyak mengenal dirinya. Joice baru dikenal setelah dirinya diketahui sebagai Staf Khusus Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Saat ini Joice Triatman tercatat sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR dari Partai NasDem.

    Perempuan itu terpantau keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam sekitar pukul 20.40 WIB.

    Saat keluar, ia hanya melempar senyum ketika wartawan mencoba meminta komentarnya soal
    materi pemeriksaan terhadap dirinya termasuk pengetahuannya soal aliran uang hasil korupsi SYL.

    “Permisi ya,” cuma itu yang terucap dari mulutnya.

    Joice sebelumnya pernah diperiksa KPK pada Jumat 10 November 2023. Kuat dugaan, dia memiliki informasi penting soal korupsi yang dilakukan SYL.
    (red)