Sinarlampung

Penulis: Endra Saputra

  • Ganjarist Lampung: Aparatur Negara Wajib Bersikap Netral

    Ganjarist Lampung: Aparatur Negara Wajib Bersikap Netral

    Bandar Lampung, (SL) – Koordinator Relawan Ganjarist Propinsi Lampung Achmad Huzairin, didampingi Ketua Ganjarist Provinsi Lampung Agus Firmansyah, mengimbau Aparatur Negara wajib bersikap netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif 2024.

    Hal tersebut disampaikan Achmad Huzairin saat ditemui di sela acara senam rungkad Ganjar-Mahfud di area Car Free Day (CFD) Jalan Raden Intan Bandar Lampung, minggu (12/11) pagi.

    “Himbauan ini terkait isu ketidaknetralan aparat negara di beberapa daerah, seperti penurunan baleho dan baner Pasangan Capres Ganjar-Mahfud oleh aparat setempat, serta pemasangan alat peraga kampanye pasangan Prabowo – Gibran sebelum waktu resmi kampanye oleh oknum Aparatur Negara di beberapa tempat yang membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran aturan tentang Pemilu/Pilpres/Pilkada RI.” Kata Achmad.

    Lebih lanjut Achmad mengatakan, mencermati informasi yang disampaikan oleh Juru bicara TPN Aiman Witjaksono, beberapa waktu lalu bahwa yang bersangkutan memperoleh informasi valid dan dapat dibuktikan, bahwa ada anggota Polri yang keberatan dengan adanya perintah dari atasan kepada seluruh aparat kepolisian di tingkat Polres ke bawah untuk mambantu pemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Bahkan di beberapa tempat ada oknum polisi yang turut serta memasang baleho /banner Prabowo- Gibran.

    “Ganjarist lampung menilai tindakan ini jelas mencederai pesta demokrasi dan berharap tindakan itu tidak terjadi di Propinsi Lampung.” Imbuh Achmad Huzairin.

    Achmad Huzairin lebih lanjut menyatakan aparatur nagara adalah bagian dari penyelenggara pemilu yang seharusnya menjadi wasit, maka wajib bersikap netral, tidak boleh memihak salah satu peserta pemilu, karena wasit yang tidak netral akan merusak demokrasi dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

    “Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang rusak akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat, kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia ke depan yang sedang menyongsong Indonesia emas 2045.” Kata Achmad

    Sementara Ketua Ganjarist Lampung, Agus Firmansyah menambahkan, adanya isu perintah kepada aparat kepolisian seperti disampaikan Aiman dan dilakukan secara sistematis, maka seharusnya Pimpinan Polri, MenkoPolhukam, DPR, Kompolnas, dan Panwaslu melakukan monitoring dan evaluasi serta koreksi dan memperingatkan aparat negara dan ASN agar bersikap netral dalam proses tahapan penyelenggaraan Pesta demokrasi 2024 mendatang.

    Forum Bersama Relawan GM
    Forum Bersama Relawan Ganjar-Mahfud Provinsi Lampung usai senam rungkad Ganjar-Mahfud di Jalan Raden Intan, minggu (12/11) pagi. (Foto: Ganjarist Lampung)

    Diketahui Minggu (12/11) pagi untuk kedua kalinya, Forum Bersama (Forbes) Relawan Ganjar-Mahfud Provinsi Lampung menyelenggarakan senam rungkad Ganjar-Mahfud di area CFD.sambil membagikan stiker bergambar Ganjar- Mahfud kepada masyarakat yang berolah raga di area tersebut.

    Ketua Forum Bersama relawan Ganjar-Mahfud , Didi Indra, mengatakan kegiatan bagian dari upaya sosialisasi pasangan capres-cawapres Ganjar- Mahfud kepada masyarakat Lampung, dimana sebagian besar respons masyarakat yang berada di area CFD tsb sangat baik, antusias dan mengatakan bahwa Pasangan Ganjar-Mahfud menjadi pilihan mereka pada Pilpres yang akan datang.

    Diharapkan Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang melalui tahapan yang terselenggara secara damai, tenang, terjaganya situasi kamtibmas, sehingga proses tahapan Pileg dan pilpres ini tidak mengganggu kondisi perekonomian, terutama para pengusaha yang ada di Lampung, yang baru saja pulih dan bangkit setelah pandemi covid-19 yang lalu.

    “Tolong jangan rusak situasi dan kondisi ekonomi yang sudah mulai membaik ini dengan tindakan yang dapat mambuat munculnya konflik yang memanas di masyarakat, kasihan rakyat yang baru sembuh dari keterpurukan akibat pandemi covid-19, jadi aparat negara dan penyelenggara pemilu, jadilah wasit yang netral dan adil.” Kata Didi Indra yang juga Ketua Harian PHRI Provinsi Lampung.

    Didi menaruhkan harapan agar seluruh Timses pasangan bacapres/bacawapres tidak melakukan kecurangan.

    “Malu kita pada rakyat, berdosa kita pada masyarakat Indonesia, jika demi kekuasaan kita harus melakukan cara-cara kotor. Berkompetisilah dengan sehat, sampaikan gagasan, visi misi bacapres/bacawapres kepada rakyat, selebihnya biarkan rakyat yang akan memilih.” Imbuh Didi.

    Dalam rangkaian acara tersebut relawan Ganjarist Bandar Lampung City juga mengadakan event sarapan murah Rp2000 /porsi berupa nasi bakar, nasi uduk dan nasi kuning untuk masyarakat yang sedang berolah raga di area CFD, ini juga bagian dari upaya menarik simpati masyarakat kepada pasangan Ganjar-Mahfud. (Red)

  • Tensi Politik Memanas Jelang Penetapan Capres/Cawapres Senin Besok: Ini Pemicunya!

    Tensi Politik Memanas Jelang Penetapan Capres/Cawapres Senin Besok: Ini Pemicunya!

    Jakarta – Tensi politik menjelang penetapan capres/cawapres semakin memanas ditandai oleh sedikitnya oleh tiga hal ikhwal, salah satunya adanya potensi bentrokan antar massa pendukung saat KPU menggelar Sidang Pleno Penetapan Capres/Cawapres di Gedung KPU, Senin (13/11/2023).

    Soal adanya potensi bentrokan antar massa pendukung tersebut disampaikan Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Sufmi Dasco Ahmad.

    Untuk menghindari bentrok Dasco mengimbau agar pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak melakukan aksi di depan Gedung KPU pada Senin (12/11).

    “Kami imbau agar pendukung Prabowo-Gibran untuk tidak melakukan aksi massa dukung-mendukung di depan KPU RI pada hari Senin tanggal 13 November besok hari,” kata Dasco di Kantor TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (12/11/2023).

    Dasco mengatakan dirinya menerima informasi bahwa massa yang pro maupun massa yang kontra dengan pasangan Prabowo-Gibran akan hadir pada penetapan capres/cawapres besok.

    Sejumlah Tokoh Berkumpul di Rumah Gus Mus

    Hal ikhwal berikut ini juga telah menaikan suhu politik nasional, dimana ikut melibatkan sejumlah tokoh nasional.

    Dilaporkan, sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk lintas iman, budayawan, dan aktivis HAM yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR), berkumpul untuk bersilaturahmi di rumah KH Mustofa Bisri (Gus Mus) di Rembang, Jawa Tengah, Minggu (12/11/2023).

    Pertemuan ini bertujuan untuk membahas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

    Koordinator pertemuan, Alif Iman Nurlambang, menyampaikan keprihatinan terkait keputusan MKMK yang mengindikasikan adanya intervensi lembaga eksekutif terhadap lembaga yudikatif.

    Menurutnya, demokrasi Indonesia mengalami goncangan, dengan kekuasaan yang terpusat di eksekutif, dan adanya bukti intervensi dari eksekutif ke yudikatif dan lembaga konstitusional.

    Salah satu keputusan MKMK yang dibahas adalah pemecatan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena melanggar kode etik hakim konstitusi.

    MPR juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait pemilihan umum (pemilu) 2024, yang mungkin tidak dapat berjalan dengan baik akibat potensi ancaman terhadap azas jujur dan adil dalam pemilu, sebagaimana terlihat dari temuan MKMK.

    Alif menyampaikan bahwa Gus Mus, salah satu tokoh yang hadir, menyerukan agar para tokoh bangsa, lintas iman, dan aktivis HAM terus mengingatkan elit politik dan penguasa tentang dampak pelanggaran terhadap demokrasi yang merugikan masyarakat.

    “Budayawan Goenawan Mohammad berharap agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik, dijalankan dengan prinsip azas luber jurdil, dan yang menang memiliki legitimasi yang diterima dan sesuai hati nurani, bukan hanya legalitas,” tambah Alif.

    Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga memberikan pesan, mengajak masyarakat untuk kembali ke nilai-nilai luhur etika dan moral dalam semua aspek kehidupan.

    Sementara itu, mantan komisioner KPK Erry Riyana mengingatkan masyarakat agar tetap berprasangka baik, karena tidak semua penyelenggara negara melanggar prinsip demokrasi. “Sebagian besar penyelenggara negara masih memiliki hati nurani, meskipun ada sebagian kecil yang memegang kekuasaan,” ujar Erry.

    Megawati Sebut Keputusan MKMK sebagai Cahaya Terang

    Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai “cahaya terang” di tengah kegelapan demokrasi.

    “Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi, keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi,” kata Megawati lewat akun YouTube PDI Perjuangan yang dipantau di Jakarta, Minggu.

    Salah satu keputusan MKMK tersebut adalah mencopot Hakim Konstitusi Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

    Megawati juga menyatakan prihatin terhadap pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi yang berujung dengan disidangnya sejumlah hakim konstitusi oleh MKMK, padahal konstitusi adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya.

    “Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis. Namun konstitusi itu harus memiliki ruh. Ia mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa,” ujarnya.

    Putri Presiden Pertama RI Ir Soekarno itu mengatakan bahwa MK seharusnya menjaga nama baik dan wibawa konstitusi, bukannya membuat keputusan yang malah bertentangan dengan konstitusi.

    “Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting, guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi dan demokrasi,” kata Megawati.

    Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (didukung Nadem, PKB, PKS, Partai Ummat), Ganjar Pranowo-Mahfud Md. (didukung PDIP, PPP, Perindo, Hanura), serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (didukunng Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Gelora, Garuda, PSI).

    KPU juga telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

    (red)

  • Ekonomi Lampung Triwulan III 2023 Terjungkal di Bawah 4 Persen, ‘Lampu Kuning’!

    Ekonomi Lampung Triwulan III 2023 Terjungkal di Bawah 4 Persen, ‘Lampu Kuning’!

    Bandarlampung – Laju pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan III 2023  sudah ‘lampu kuning’  atau kian tegas menunjukan tren perlambatan  hingga terjungkal di bawah 4 persen dibanding periode yang sama pada 2022 lalu.

    Laporan berkala dan terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik menyebutkan Perekonomian Lampung triwulan III-2023 hanya tumbuh 3,93 persen (y-to-y). Angka itu di bawah angka nasional sebesar 4,94 persen.

    Capaian pertumbuhan 3,93 persen pada triwulan III 2023 adalah capaian terburuk dibanding capaian Triwulan I dan II 2023.

    Diketahui, pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I 2023 sempat perkasa hampir menyentuh 5 persen, yakni 4,96 persen. Lalu terseok menjadi 4,00 persen pada Triwulan II.

    Ekonomi Provinsi Lampung triwulan III-2023 sebesar 3,93 persen diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp116.247,75 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp69.560,88 miliar.

    Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Lampung pada Q3 2023 (y-to-y) ditopang oleh lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 13,46 persen.

    Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,53 persen.

    Meski melambat, ekonomi Provinsi Lampung sampai dengan triwulan III-2023 terhadap periode yang sama tahun 2022 (c-to-c) masih terjaga di atas 4 (4,27%).

    Perlambatan ekonomi pada triwulan III-2023 (y-to-y) hampir terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, dimana kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi penyumbang perekonomian terbesar dengan kontribusi sebesar 57,12 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,83 persen.(iwa)

  • Wamenkumham Eddy Jadi Tersangka “Aduh,” Katanya, Jadi Ingat Jessica

    Wamenkumham Eddy Jadi Tersangka “Aduh,” Katanya, Jadi Ingat Jessica

    Jakarta – Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej resmi jadi tersangka KPK. Dapat informasi itu, doi kaget dan bilang aduh lalu langsung masuk ke mobilnya

    Kata “Aduh” itu spontan diucapkannya sembari meletakkan kedua tangannya di depan dada di STIK Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023). Dia baru saja menjadi pembicara dalam seminar di sana.

    Cuma itu yang bisa ia katakan, setelah itu ia langsung masuk ke mobilnya.

    Pengumuman Eddy jadi tersangka disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersamaan dengan pengumuman tiga tersangka kasus gratifikasi lainnya.

    Alex mengatakan terlapor Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sudah naik ke tahap penyidikan. .

    Alex mengakui bahwa surat perintah penyidikan telah ditandatangani sekitar 2 pekan yang lalu. Alex mengatakan 3 tersangka sebagai penerima dan 1 tersangka sebagai pemberi.

    Bahkan, Alex mengakui bahwa penetapan tersangka Wamenkumham, sudah ditandatangani sekitar 2 minggu yang lalu.

    Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan Eddy Hiariej ke KPK soal dugaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar. IPW mengatakan mendapat informasi laporan itu masuk ke tahap penyelidikan.

    Eddy Hiariej pernah menjalani klarifikasi terkait aduan gratifikasi senilai Rp 7 miliar yang dilayangkan oleh IPW pada Maret lalu. Eddy saat itu menilai aduan dari IPW tendensius mengarah ke fitnah.

    Eddy Aktif Komentari Kasus Jessica

    Belangan, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau biasa disapa Prof Eddy Hiariej sering tampil di acara podcast yang tampil di Tiktok.

    Ia meyakini Jessica Kumala Wongso merupakan dalang di balik kematian Wayan Mirna Salihin. Keyakinannya itu justru ramai dikritik nitizen.

    Prof Eddy Hiariej merupakan salah satu ahli yang dimintai pandangan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kala kepolisian menginvestigasi penyebab kematian Wayan Mirna Salihin.(red)

     

  • Pemilihan Ketua MK: Sempat Muncul Dua Nama, Saldi Isra Legawa Jadi Wakil Ketua

    Pemilihan Ketua MK: Sempat Muncul Dua Nama, Saldi Isra Legawa Jadi Wakil Ketua

    Jakarta – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengatakan, saat RPH berlangsung muncul dua nama yang diajukan para hakim konstitusi, yakni Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Munculnya dua nama tersebut menyebabkan kedua orang yang terpilih dipersilakan untuk melakukan diskusi guna menyepakati pihak yang akan menjadi Ketua MK dan Wakil Ketua MK. Ending– nya, Saldi Isra Legawa Jadi Wakil Ketua

    “Dengan semangat untuk memperbaiki Mahkamah Konstitusi, kami berdua sampai pada keputusan, yang disepakati untuk menjadi Ketua MK ke depan adalah Bapak Suhartoyo dan saya tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua MK. Itulah wujud musyawarah kami di lantai 16 tadi pagi, di mana Ketua MK terpilih adalah Suhartoyo. Senin (Suhartoyo, red.) nanti akan mengucapkan sumpahnya di Ruang Sidang Pleno MK ini,” jelas Saldi ketika menemui awak media yang telah menanti di Ruang Sidang Pleno MK sejak pagi.

    Setelah mengumumkan kesepakatan bersama tersebut, Suhartoyo menyapa para awak media yang sudah menanti dengan berbagai pertanyaan.

    “Karena belum dilantik, jadi belum pada kapasitas saya menyampaikan hal-hal yang bisa dilakukan untuk MK. Semangat kami berdua tetap sama, yang sekiranya di MK dipandang yang tidak baik nantinya akan diperbaiki. Saya dan Prof. Saldi sudah melakukan kerja sama untuk peningkatan kelembagaan sejak lama. Saya mohon doanya dari teman-teman pers agar ke depannya jika ada yang tidak baik, maka tidak apa dikritik agar bisa melakukan evaluasi. Jangan biarkan menjadi embrio yang kemudian membesar dan fatal,” sebut pria kelahiran 15 Oktober 1959 di Sleman, Yogyakarta ini.

    Sebelum meninggalkan ruang sidang, Suhartoyo menyampaikan harapan dalam masa kepemimpinannya. Bahwa agar para hakim konstitusi secara bersama-sama dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK. Mengingat ke depan terdapat agenda besar yang membutuhkan kerja bersama-sama antara ketua, wakil ketua, dan para hakim konstitusi. Sehingga, jabatan yang dikatakan bukan atas permintaan dirinya, tetapi adanya kepercayaan serta permintaan seluruh hakim serta dapat kelak membawa MK pada arah yang lebih baik dan kembali dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat. (red)

  • Bukan Saldi Isra, Tapi Suhartoyo yang Jadi Ketua MK, Selamat!

    Bukan Saldi Isra, Tapi Suhartoyo yang Jadi Ketua MK, Selamat!

    Jakarta – Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk masa jabatan 2023 – 2028. Suhartoyo terpilih menjadi Ketua MK melalui Rapat Permusyawaratan Hakim yang digelar secara tertutup pada Kamis (9/11/2023) di Ruang RPH Gedung 1 Mahkamah Konstitusi.

    Pemilihan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 yang menginstruksikan untuk dilakukan pemilihan pimpinan yang baru untuk masa jabatan 2023-2028 dalam waktu 2×24 jam sejak Selasa, 7 November 2023 pukul 18.21 WIB.

    Pemilihan ini juga dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

    Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memilih Ketua MK dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra yang sebelumnya sempat disebut-sebut sebagai calon kuat.

    Selain Saldi Isra, RPH dihadiri oleh delapan hakim konstitusi lainnya, yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams,Suhartoyo, Manahan M. P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh; dan M. Guntur Hamzah.

    Usai menggelar RPH sejak pukul 09.00 WIB, Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama delapan hakim konstitusi lainnya hadir ke Ruang Sidang Pleno MK mengumumkan hasil kesepakatan bersama.(red)

  • Kepala Daerah Dilarang Rekrut Pegawai Non ASN, Bagaimana Nasib Tenaga Honorer, Ini Penjelasan Menteri Anas

    Kepala Daerah Dilarang Rekrut Pegawai Non ASN, Bagaimana Nasib Tenaga Honorer, Ini Penjelasan Menteri Anas

    Jakarta – Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagaimana Nasib Tenaga Honorer?

    ,Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, selaras terbitnya UU ASN, maka pemerintah pusat atau daerah tidak boleh lagi membuka posisi dan merekrut tenaga honorer.

    Selain itu, UU ASN juga mengamanatkan adanya penataan tenaga honorer atau tenaga non ASN paling lambat Desember 2024.

    “Tentu ke depan ini kita stop, tidak boleh lagi ada honorer yang direkrut bupati, gubernur, kementerian atau lembaga,” ujar Anas, di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

    Terkait pemenuhan kebutuhan pegawai, Anas menjelaskan, pemerintah akan mengandalkan proses rekrutmen CASN yang lebih “lincah”.

    Dengan adanya UU ASN, maka setiap instansi nantinya dapat melakukan rekrutmen CASN secara terpisah, sesuai kebutuhan masing-masing.

    “Rekrutmen CASN bisa saja dilakukan 1 tahun sekali, agar tidak ada penumpukan besar,” kata Anas.

    Terkait dengan nasib tenaga honorer saat ini, Anas mengatakan pihaknya masih menggodok peraturan pemerintah (PP) yang bakal mengatur penataan non ASN.

    Aturan turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 itu ditarget rampung selambat-lambatnya 2 bulan mendatang.

    Selama periode penataan berlangsung, Anas memastikan, tenaga honorer saat ini tidak akan diputus hubungan kerja.

    Selain itu, para tenaga honorer juga akan menerima besaran upah yang sama, atau tidak mengalami penurunan.

    “Sehingga confirm tidak ada PHK massal di seluruh honorer di kementerian lembaga, karena mereka telah memberikan kontribusi yang tidak kecil,” ucap Anas.

    Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya berencana menghapus tenaga honorer selambat-lambatnya November 2023. Namun, dengan diterbitkannya UU Nomor 20 Tahun 2023, nasib tenaga honorer menemui titik terang.

    Akan tetapi, bagaiamana kelanjutan dari tenaga honorer saat ini masih akan menunggu perumusan PP sebagai aturan turunan. (red)

     

  • Terkait Adanya Dugaan Keterlibatan Oknum TNI dalam Peristiwa Kekerasan di Kampung Bakung Ilir, Polda Lampung Koordinasi dengan POM TNI

    Terkait Adanya Dugaan Keterlibatan Oknum TNI dalam Peristiwa Kekerasan di Kampung Bakung Ilir, Polda Lampung Koordinasi dengan POM TNI

    Bandarlampung – Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, terkait adanya dugaan keterlibatan oknum TNI (Kopassus) dalam aksi kekerasan terhadap warga Kampung Bakung Ilir, Tulangbawang, kepolisian akan berkoordinasi dengan POM TNI.

    “Terkait adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dari Kopassus, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak POM TNI,” tegas Kombes Pol Umi Fadillah Astutik, Kamis (9/11/2023).

    Umi menjelaskan peristiwa kekerasan tersebut tengah ditangani Polres Tulangbawang. Namun sampai Kamis (9/11/2023) siang, redaksi belum menerima informasi resmi dari kepolisian terkait jumlah saksi/tersangka yang sudah diperiksa yang terlibat dalam peristiwa kekerasan oleh pekerja PT SIL terhadap warga Kampung Bakung Ilir, Tulangbawang pada Rabu (8/10/2023).

    Diketahui, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung telah menerima pengaduan atau laporan warga Kampung Bakung Ilir yang menjadi korban kekerasan dalam peristiwa penyerangan oleh ratusan pekerja PT Sweet Indo Lampung (SIL) pada Rabu (8/11/2023) malam.

    PT SIL merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam kelompok bisnis perkebunan tebu dan industri gula Sugar Group Company (SGC).

    Laporan warga diterima oleh SPKT Polda Lampung atas nama perwakilan pelapor Sawi Zaidi dengan nomor laporan : STTLP/B/485/XI/2023/SPKT/Polda Lampung.

    Isi laporan terkait penganiayaan, pengancaman yang diduga dilakukan pekerja bersama-sama oknum keamanan perusahaan PT SIL.

    Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik, Kamis (9/11/2023).

    “Betul, sudah masuk laporannya semalam,” ujar Kombes Pol Umi melalui pesan WA.

    Terkait peristiwa yang terjadi di kilometer 26, Kampung Bakung Ilir, Tulang Bawang itu, Umi menjelaskan tengah ditangani Polres Tulangbawang.

    Sebelumnya, ratusan petugas keamanan PT SIL bentrok dengan warga di Kampung Bakungilir, Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang, Rabu (8/11/2023) sekitar pukul 08.30 wib.

    Aksi kekerasan berawal dari aksi pembongkaran tenda milik Zaidi yang dilakukan oleh petugas keamanan PT. SIL.

    Tenda milik Zaidi itu diklaim berdiri di atas lahan PT SIL.(red)

  • Belum Ada Informasi Jumlah Pekerja PT SIL yang Diperiksa oleh Polres Tuba Terkait Aksi Kekerasan Terhadap Warga

    Belum Ada Informasi Jumlah Pekerja PT SIL yang Diperiksa oleh Polres Tuba Terkait Aksi Kekerasan Terhadap Warga

    Bandarlampung – Sampai Kamis (9/11/2023) siang, redaksi belum menerima informasi resmi dari kepolisian terkait jumlah saksi/tersangka yang sudah diperiksa dalam peristiwa kekerasan oleh pekerja PT SIL terhadap warga Kampung Bakung Ilir, Tulangbawang pada Rabu (8/10/2023).

    Namun, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung telah menerima pengaduan atau laporan warga Kampung Bakung Ilir yang menjadi korban kekerasan dalam peristiwa penyerangan oleh ratusan pekerja PT Sweet Indo Lampung (SIL) pada Rabu (8/11/2023) malam.

    PT SIL merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam kelompok bisnis perkebunan tebu dan industri gula Sugar Group Company (SGC).

    Laporan warga diterima oleh SPKT Polda Lampung atas nama perwakilan pelapor Sawi Zaidi dengan nomor laporan : STTLP/B/485/XI/2023/SPKT/Polda Lampung.

    Isi laporan terkait penganiayaan, pengancaman yang diduga dilakukan pekerja bersama-sama oknum keamanan perusahaan PT SIL.

    Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik, Kamis (9/11/2023).

    “Betul, sudah masuk laporannya semalam,” ujar Kombes Pol Umi melalui pesan WA.

    Terkait peristiwa yang terjadi di kilometer 26, Kampung Bakung Ilir, Tulang Bawang itu, Umi menjelaskan tengah ditangani Polres Tulangbawang.

    Sebelumnya, ratusan petugas keamanan PT SIL bentrok dengan warga di Kampung Bakungilir, Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang, Rabu (8/11/2023) sekitar pukul 08.30 wib.

    Aksi kekerasan berawal dari aksi pembongkaran tenda milik Zaidi yang dilakukan oleh petugas keamanan PT. SIL.

    Tenda milik Zaidi itu diklaim berdiri di atas lahan PT SIL.(red)

  • Lagi, Pasien Operasi Caesar di RSIA Restu Bunda Mengalami Pendarahan, Apa Penyebab dan Risikonya

    Lagi, Pasien Operasi Caesar di RSIA Restu Bunda Mengalami Pendarahan, Apa Penyebab dan Risikonya

    Bandarlampung – Lagi, Pasien Operasi Caesar di RSIA Restu Bunda Mengalami Pendarahan dari Bekas Luka Operasi. Kali ini menimpa SAA, warga Kelurahan Kuripan, Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Ini adalah kasus kedua yang diduga ditangani oleh dokter yang sama, yakni dokter AB.

    Menurut  SAA,  ia menjalami persalinan di RSIA Restu Bunda pada  8 Oktober 2023. Kemudian, tiga hari pasca operasi caesar, ia mengalami pendarahan yang keluar dari bekas luka operasi hingga dilarikan ke RSIA Restu Bunda.

    Namun, RSIA Restu Bunda tidak bisa menangani karena peralatan yang tersedia tidak memadai, kemudian pasien dirujuk di RS Graha Husada pada  20 Oktober.

    Suami pasien, Dedi mengutarakan rasa kekecewaannya terhadap insiden yang hampir merenggut nyawa istrinya tersebut.  Ia mengaku melihat darah bercucuran keluar dari bekas jaitan operasi caesar hingga tekanan darah mencapai 5 HB.

    “Saya sangat kecewa, ini menyangkut nyawa istri saya, kenapa pasca operasi caesar itu perut istri saya malah membengkak dan mengeluarkan darah yang mengucur dari bekas luka operasi itu, saya panik, takut, melihat wajah istri saya yang sudah pucat, saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Untungnya tuhan berkehendak lain, istri saya masih bisa tertolong setelah dirujuk di RS Graha Husada,” ucapnya, Rabu (08/11/2023).

    Sementara, pasien yang mengalami hal serupa atas nama Susi (23), warga Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

    Suami pasien, Sabdi Aji mengatakan setelah 5 hari pasca operasi sesar di RSIA Restu Bunda, ia bersama istrinya melakukan cekup di Rumah Sakit tersebut dan ditemukan bahwa bagian jaitan operasi caesar itu terdapat rembesan yang berisi nanah.

    “Setelah lima hari pasca operasi itu kami cekup ke Rumah Sakit Restu Bunda, kemudian kata perawatnya ada lubang kecil sebesar lubang semut yang berisi nanah, untungnya masih bisa diobati dengan cepat,” ujar Aji.

    Aji mengaku kapok dengan pelayanan RSIA Restu Bunda tersebut, dirinya sempat panik dan kecewa dengan adanya benjolan yang berisi nanah dibagian jaitan operasi sesar istrinya tersebut.

    “Udah, kapoklah, masih ada rumah sakit yang lain, mending ke rumah sakit yang lain aja,” lanjut Aji.

    Sayangnya, hingga saat ini pihak manajemen RSIA Restu Bunda belum ada iktikad baik untuk memastikan kondisi kedua pasien tersebut, pihak keluarga menyayangkan sikap manajemen RSIA Restu Bunda yang selalu membela diri seakan-akan tidak bertanggung jawab.

    Penyebab Pendarahan setelah Operasi Caesar

    Pada umumnya, wanita yang menjalani persalinan pervaginam mengalami perdarahan sebanyak 500 cc atau sekitar dua cangkir. Pada proses persalinan caesar, kehilangan darah mungkin bisa dua kali lipat. Pasalnya, rahim memiliki salah satu suplai darah terbesar dari semua organ di tubuh. Dalam setiap persalinan sesar, pembuluh darah besar dipotong saat ahli bedah membuka dinding rahim untuk mendapatkan akses ke bayi.

    Ketika seorang wanita kehilangan darah lebih banyak, bisa jadi ada beberapa komplikasi yang menyertainya. Melansir dari Healthline, berikut beberapa penyebab perdarahan hebat setelah menjalani operasi caesar:

    1. Perdarahan Postpartum

    Kehilangan banyak darah selama persalinan sesar adalah hal yang normal. Namun, bila ibu mengeluarkan darah terlalu banyak, ini bisa disebut perdarahan postpartum. Hal ini dapat terjadi jika organ dipotong, pembuluh darah tidak terpasang sempurna atau keadaan darurat selama persalinan. Wanita yang memiliki masalah pembekuan darah juga bisa membuat pendarahan sulit dihentikan.

    Dalam beberapa kasus, kehilangan darah bukanlah masalah. Ibu hamil memiliki sekitar 50 persen lebih banyak darah dibandingkan wanita yang tidak hamil. Namun, perdarahan bisa menjadi keadaan darurat bila jumlahnya terlalu banyak dan tidak kunjung berhenti. Setelah menerima perawatan, kebanyakan wanita sembuh total dalam beberapa minggu.

    Dalam beberapa kasus, dokter memberikan transfusi darah selama atau setelah operasi caesar. Obat-obatan, cairan intravena, suplemen zat besi, dan makanan bergizi atau vitamin dianjurkan untuk membantu ibu mendapatkan energinya kembali dan suplai darah yang mencukupi setelah mengalami pendarahan.

    2. Atonia Uteri

    Setelah bayi dan plasenta dilahirkan, rahim harus berkontraksi untuk menutup pembuluh darah yang memasok plasenta selama kehamilan. Atonia uteri terjadi ketika uterus tetap rileks. Kondisi ini bisa terjadi setelah persalinan yang berlangsung lama atau kelahiran bayi yang berukuran cukup besar atau kembar. Jika uterus mengalami atonia, perdarahan mungkin terjadi sangat cepat. Untungnya, ada beberapa obat yang sangat efektif untuk mengobati atonia uteri.

    Sebagian besar obat ini merupakan variasi zat alami dalam tubuh yang disebut prostaglandin. Dengan penggunaan prostaglandin, komplikasi jangka panjang dari atonia uteri sangat jarang terjadi. Jika obat tidak bekerja dan perdarahan terus menerus terjadi, operasi pengangkatan rahim mungkin diperlukan.

    3. Laserasi

    Terkadang sayatan sesar tidak cukup lebar untuk dilalui bayi, terutama bila ukuran bayinya sangat besar. Saat bayi dilahirkan melalui sayatan, sayatan dapat merobek area yang tidak diinginkan oleh dokter bedah. Area di sebelah kanan dan kiri rahim memiliki arteri dan vena besar yang bisa robek tanpa sengaja. Jika dokter melihat adanya robekan yang tidak disengaja tersebut, robekan harus segera diperbaiki dengan aman sebelum ibu kehilangan darah terlalu banyak.

    Robekan ini sangat berisiko memengaruhi pembuluh darah di dekat rahim. Di lain waktu, dokter mungkin tidak sengaja memotong arteri atau organ di sekitarnya selama operasi. Misalnya, pisau terkadang mengenai kandung kemih saat persalinan sesar karena letaknya sangat dekat dengan rahim. Laserasi ini bisa menyebabkan pendarahan hebat, sehingga membutuhkan jahitan dan perbaikan ekstra. Dalam kasus yang jarang terjadi, kerusakan pada organ lain membutuhkan operasi kedua untuk memperbaikinya.

    4. Plasenta Akreta

    Saat embrio kecil masuk ke dalam rahim, sel-sel yang akan membentuk plasenta mulai berkumpul di dinding rahim. Sel-sel ini disebut trofoblas. Umumnya trofoblas tumbuh melalui dinding rahim dan masuk ke pembuluh darah ibu. Sel-sel ini berperan penting dalam memindahkan oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin serta memindahkan produk limbah dari janin ke ibu. Saat janin dan plasenta tumbuh, trofoblas terus mencari pembuluh darah untuk mendukung pertumbuhan janin.

    Ketika rahim telah rusak (misalnya dari persalinan sesar sebelumnya), lapisan fibrosa mungkin tidak menghentikan trofoblas untuk tumbuh jauh ke dalam rahim ibu. Sel bahkan bisa menyebar ke organ lain, seperti kandung kemih. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan plasenta akreta. Kondisi ini sangat umum terjadi pada wanita yang pernah menjalani persalinan sesar sebelumnya.

    Kabar baiknya plasenta akreta kini mudah dikenali, sehingga komplikasinya bisa dicegah lebih dini. Kabar buruknya, hampir semua kasus plasenta akreta membutuhkan histerektomi untuk menyelamatkan nyawa sang ibu.

    (red)