Penulis: Endra Saputra

  • Teka-teki Calon PJ Gubernur Lampung? Satu Nama Mulai Dibocorkan oleh Ketua DPRD Lampung, Ini Sosoknya

    Teka-teki Calon PJ Gubernur Lampung? Satu Nama Mulai Dibocorkan oleh Ketua DPRD Lampung, Ini Sosoknya

    Bandarlampung – Soal siapa PJ Gubernur Lampung masih teka-teki. Bahkan rumor terkait siapa-siapa saja sosok PJ Gubernur yang akan diusulkan DPRD Lampung nyaris tidak terdengar. Bagaimana dengan Fahrizal Darminto, bukankah dia memenuhi syarat?

    “Sabar dulu,” kata Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay saat menjawab soal ‘dinginnya’ pembicaraan politik suksesi menjelang akhir masa jabatan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada Desember 2023 nanti.

    Melempemnya pembicaraan soal suksesi, sangat mungkin karena sikap apatis masyarakat yang tidak menganggap penting siapa PJ Gubernur Lampung nantinya. Alasan yang logis karena memang PJ Gubernur tidak dipilih dalam proses elektoral.

    Alasan lain, barangkali disebabkan belum ada Surat Pemberitahuan dari Kemendagri tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur Lampung yang akan berakhir Desember nanti.

    Selama DPRD Lampung belum menerima Surat Pemberitahuan dari Kemendagri itu, maka DPRD belum bisa ‘cawe-cawe’, yakni menggodok tiga nama calon PJ untuk diusulkan menjadi pengganti Arinal.

    DPRD Lampung terkesan terlalu ‘santun’ hingga sepertinya tidak ingin menaikan tensi politik. Bahkan, untuk menyebut bahwa Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto berpotensi masuk sebagai salah satu calon PJ tidak dilakukan sepenuh hati.

    Sesuai peraturan, yang boleh diusulkan hanya Eselon I, dan Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto memenuhi persyaratan ini.

    Tapi mungkinkah DPRD Lampung bersedia memasukkan nama Fahrizal sebagai salah satu calon PJ yang akan diusulkan ke Kemendagri?

    Menjawab itu, Mingrum memberikan bocorannya.

    “Yang pasti Eselon I. Di Lampung hanya satu yaitu Pak Sekda, berarti nanti duanya kita cari lagi. Yang pasti Pj Gubernur harus paham situasi di Lampung,” katanya.(iwa)

     

  • Pembangunan Tugu Tapal Batas di Protes Warga, Pj Bupati Tubaba M Firsada Beri Penjelasan Begini

    Pembangunan Tugu Tapal Batas di Protes Warga, Pj Bupati Tubaba M Firsada Beri Penjelasan Begini

    Panaragan – Warga Kecamatan Tulangbawang Udik, Tulangbawang Barat (Tubaba), memprotes pembangunan tugu tapal batas yang dilakukan warga Lampung Utara di Tiyuh Kartatanjung Selamat. Atas hal itu pekerjaan itu pun kini dihentikan sementara.

    Perwakilan warga, Azwar, mengatakan masyarakat buaybulan meminta pemkab segera menyelesaikan masalah dugaan pengklaiman wilayah yang dilakukan warga dari Lampung Utara.

    Selain itu, masyarakat mempertanyakan penolakan laporan di kepolisian terkait masalah tersebut. “Alhamdulillah, semua permasalahan yang disampaikan masyarakat langsung ditanggapi Pj Bupati dan OPD terkait,” ujar Azwar.

    Masyarakat meminta permasalahan tapal batas dapat segera dituntaskan agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. “Tugu yang dibangun itu masuk wilayah Kampung Karta Tanjung Selamet, Tubaba,” kata dia.

    Dia berharap Pemprov segera mengambil tindakan atas pengklaiman wilayah tersebut dengan menetapkan tapal batas sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat. “Masyarakat menunggu keputusan dari provinsi,” kata dia

    Pj Bupati Tubaba, M Firsada, meminta warganya tidak terprovokasi terkait pembangunan tugu perbatasan tersebut. Sebab, penyelesaian tapal batas kabupaten akan diselesaikan di tingkat provinsi.

    “Saya minta masalah tapal batas ini disikapi dengan baik dan jangan terprovokasi dengan hal-hal yang menyesatkan,” kata Firsada, saat dialog dengan masyarakat Marga Buaybulan yang ujuk rasa di kantor camat Tulangbawang Udik, Kamis, 2 November 2023.

    Kepala Kesbangpol Lampung itu mengatakan penetapan tapal batas kabupaten menjadi kewenangan provinsi dan dilakukan berdasarkan penetapan wilayah yang disepakati.

    “Pembahasan masalah pembangunan itu sudah dijadwalkan di provinsi. Saya minta masyarakat bersabar biar provinsi yang menyelesaikan masalah ini,” kata dia.

    Menurut dia, pihak kepolisian dan TNI menjamin kegiatan pembangunan dihentikan sementara. “Sesuai permintaan masyarakat, kegiatan pembangunan tugu dihentikan sampai ada keputusan dari provinsi,” kata dia.

  • Modus Nota Palsu Belanja Makan Minum di Pemkab Lampung Timur, Humanika Minta APH Usut dan Tangkap Pelakunya

    Modus Nota Palsu Belanja Makan Minum di Pemkab Lampung Timur, Humanika Minta APH Usut dan Tangkap Pelakunya

    Lampung Timur, sinarlampung.co-Pertanggungjawaban penggunaan anggaran makan minum Bupati/Wakil Bupati Lampung Timur menggunakan nota belanja uang tidak sah alias palsu. Dan, BPK RI menemukan potensi adanya kerugian negara pada anggaran makan minum TA 2022 itu. Nilainya miliaran rupiah. Atas soalan ini, BPK memerintahkan Setdakab Lampung segera mengembalikan potensi kerugian negara tersebut ke kas negara.

    Terkait soalan ini (nota palsu), Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Provinsi Lampung telah meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pengusutan, memeriksa para pihak yang terlibat sampai menemukan tersangkanya.

    “Temuan BPK menyatakan ada pemalsuan nota belanja atau fiktif pada realisasi anggaran makan minum di Setdakab Lamtim TA 2022. Tunggu apa lagi, ini sudah menjadi ranah APH untuk melakukan pengusutan,” tegas Koordinator Presidium Humanika Provinsi Lampung, Rudi Antoni, SH, MH kepada redaksi, Senin (6/11/2023).

    Menurut aktivis dan pegiat antikorupsi yang beken dipanggil Acil ini, permintaannya agar APH menelisik urusan makan minum Bupati-Wabup Lamtim ini semata-mata demi penegakan hukum dalam membangun pemerintahan yang bersih dari praktik KKN.

    “Apalagi, masalah ini kan peristiwanya sudah terjadi dan menjadi temuan BPK. Sehingga APH memiliki data dan daya dukung yang komprehensif untuk menyelidikinya sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjut Acil.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam APBD 2022 lalu dianggarkan belanja makan minum pada Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lamtim sebesar Rp5.618.945.345, terealisasi Rp5.433.129.352.

    Ia merinci anggaran sebesar Rp 5,4 miliar itu dipakai untuk belanja makan minum rapat sebesar Rp 1.317.917.000, untuk makan minum jamuan tamu Rp 3.746.204.000, dan untuk makan minum aktivitas lapangan sebanyak Rp 368.953.452.

    Mengacu pada LHP BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemkab Lamtim Tahun 2022 wabil khusus atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dirilis Mei 2023, dari uji petik terhadap belanja makan minum jamuan tamu senilai Rp 3.746.204.000 saja, ditemukan fakta kelebihan pembayaran atau menyimpan masalah sebesar Rp 1.665.242.750.

    Rp1,6 miliar menjadi temuan

    Pada laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran terdapat nota dari lima penyedia/perusahaan (rumah makan dan warung). Setelah ditelisik tim BPK, ternyata ada dua rumah makan dan satu warung mengaku tidak pernah melakukan transaksi sama sekali. Satu perusahaan terdapat selisih pembayaran hingga ratusan juta, hanya satu rumah makan yang sesuai ketentuan.

    Penyedia jasa makan minum di lingkungan Setdakab Lamtim itu -utamanya pada rumah dinas jabatan bupati dan wabup- tercatat nama CV S. Perusahaan ini melampirkan SPJ senilai Rp1.017.418.000. Setelah dikonfirmasi, diketahui ada selisih pembayaran sebanyak Rp656.304.750.

    Sedangkan SPJ dari Rumah Makan B mencantumkan nilai pembelian makan minum sebesar Rp 267.438.000. Tapi faktanya tidak pernah ada pembelian. Dengan demikian uang Rp267.438.000 yang dinyatakan sebagai pembayaran adalah fiktif dan masuk dalam item selisih penggunaan.

    Pun Rumah Makan SR, yang oleh pembuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran makan minum dimasukkan nota sebagai SPJ sebanyak Rp 363.600.000, ternyata fiktif pula.

    Begitu juga dengan Warung D dengan nilai SPJ Rp 477.900.000, hanya dipakai nama alias rekayasa pembuat laporannya.

    Pengakuan Bendahara

    Dari realisasi anggaran makan minum jamuan tamu pada rumah dinas bupati dan wabup Lamtim pada 2022 tersebut, berdasarkan hasil wawancara tim BPK, diketemukan keanehan tersendiri, yakni adanya pengakuan bendahara pengeluaran, bila anggaran Rp Rp3,7 miliar itu, sebagian diantaranya diberikan dalam bentuk uang tunai kepada pejabat daerah yang bertamu ke rumah dinas bupati atau wabup.

    Untuk diketahui, proses pencairan anggaran makan minum jamuan tamu pada rumah dinas bupati dan wabup Lamtim dilakukan 10 hari sekali, dan sepanjang tahun 2022 menghabiskan anggaran Rp 1.882.080.000.

    Menurut APBD Lamtim tahun anggaran 2022, biaya yang digunakan untuk makan minum menjamu tamu di Setdakab Lamtim sebanyak Rp 3.746.294.000, sedangkan yang untuk membiayai makan minum bupati dan wabup mencapai Rp 1.882.080.000, maka yang dimanfaatkan jajaran pejabat Setdakab Lamtim sebesar Rp 1.864.124.000.

    Lalu berapa uang rakyat Lamtim dalam APBD yang dihabiskan Bupati Dawam Rahardjo di rumah dinasnya selama 2022? Jumlahnya tidak kurang dari Rp 1.026.000.000.

    Perincian uang Rp 1 miliar lebih sedikit tersebut, yang dipakai untuk makan minum harian rumah dinas sebesar Rp 756.000.000, untuk makan minum menjamu para tamu Rp 212.000.000, dan untuk belanja bahan makanan atau logistik mencapai Rp 58.000.000.

    Sementara, biaya makan minum di rumah dinas Wabup Lamtim dalam satu tahun mencapai Rp 856.080.000.

    Terdiri dari makan minum harian Rp 595.080.000, makan minum menjamu para tamu Rp 201.000.000, dan belanja bahan makanan atau logistik sebesar Rp 60.000.000.

    Apa rekomendasi BPK atas adanya selisih atau kelebihan pembayaran makan minum di rumah dinas bupati dan wabup Lamtim ini? Tidak lain meminta kepada Bupati Dawam Rahardjo untuk memerintahkan Sekdakab agar memproses indikasi kerugian daerah atas belanja anggaran makan minum sebesar Rp 1.665.242.750 tersebut kepada pihak terkait dan menyetorkannya ke kas daerah.

    Selain itu, memproses pemberian sanksi terhadap PPTK dan bendahara pengeluaran di Bagian Umum Setdakab Lamtim yang terindikasi menyalahgunakan wewenang dalam merealisasikan anggaran belanja makan minum.

    Baru Disetor ke Kas Negara Rp15.000.000

    Merunut temuan BPK atas penggunaan anggaran makan minum di rumah dinas bupati dan wabup mencapai Rp 1.882.080.000 sepanjang 2022 sedang yang sebesar Rp 1.665.242.750 merupakan kelebihan pembayaran karena terungkap pemalsuan nota, maka yang riil dapat dipertanggungjawabkan tidak lebih dari Rp 216.837.250 saja.

    Lalu, sudah ditindaklanjutikah rekomendasi BPK agar uang rakyat Lamtim sebesar Rp 1.665.242.750 dikembalikan ke kas daerah? Hingga 16 Mei 2023 silam, Setdakab Lamtim baru mengembalikan Rp 15.000.000. Artinya, ada anggaran makan minum sebanyak Rp 1.650.242.750 yang masih menjadi masalah di Pemkab Lamtim dalam urusan makan minum bupati dan wabupnya. (red)

  • WBP Kristen Lapas Narkotika Kelas IIa Bandar Lampung Rutin mengikuti Bimbingan Rohani

    WBP Kristen Lapas Narkotika Kelas IIa Bandar Lampung Rutin mengikuti Bimbingan Rohani

    Bandarlampung – Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung melaksanakan Bimbingan Kerohanian berupa ibadah secara rutin bagi Warga Binaan Kristen dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pembinaan warga binaan. Minggu (05/11).

    Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung melaksanakan kegiatan ibadah pada warga binaan beragama nasrani di Gereja Oikumene Agape Lapas Narkotika Bandar Lampung. Giat ibadah ini sebagai wujud pemenuhan hak-hak bagi warga binaan pemasyarakatan,

    Giat ini juga ebagai bentuk nyata lapas narkotika bandar lampung memberikan dan menyediakan program-program pembinaan wbp

    Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung berkomitmen melakukan bimbingan dan penanaman nilai-nilai positif melalui pembinaan kerohanian. Kegiatan kerohanian ini dilakukan oleh beberapa rohaniawan dari Gereja Advent Bandar Lampung atau stakeholder dan pihak yang bekerjasama dengan Lapas Narkotika Bandar Lampung Pembinaan kerohanian merupakan program yang dikedepankan guna mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memiliki keimanan yang kuat dan menjadi pribadi yang taat dalam beragama.(rls)

  • Seni Tradisi Minang Warnai Pelantikan PKDP Lampung

    Seni Tradisi Minang Warnai Pelantikan PKDP Lampung

    BANDARLAMPUNG—Salah satu organisasi warga Lampung asal Sumatera Barat tertua di Lampung, Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Provinsi Lampung menggelar pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Minggu (05/11/2023) siang. Acara yang berlangsung di Surau Piaman Jalan Ki Maja, Way Halim, Bandar Lampung itu diwarnai sejumlah seni tradisi Minang.

    Prosesi pelantikan diawali dengan penyambutan rombongan Bupati Pariaman Suhatri Bur Datuk Putih, Pengurus DPP PKDP, Kepala Perwakilan Pemprov Sumbar di Jakarta Firza Rosanita, perwakilan Muspida Provinsi Lampung dan Kota Bandarlampung dengan iringan musik tambur dan di pintu masuk disambut tari pasambahan Minang. Pelantikannya sendiri dilakukan Bupati Pariaman didampingi Sekjen DPP PKDP Irwandi dengan diwarnai penyerahan pataka bendera PKDP.

    DPW PKDP masa bakti 2023-2028 yang dilantik terdiri dari Ketua Bagindo Mulyadi Piliang, S,Ag, M.Sos; Sekretaris Dede Riyanti, S.Kom; Bendahara H Yasrilman dilengkapi dengan sejumlah bidang. Mulyadi terpilih pada Musyawarah Wilayah (Muswil) IV DPW PKDP Provinsi Lampung di Aula Kantin IBI Darmajaya, Bandarlampung, Minggu (30/7/2023). Mulyadi menggantikan ketua sebelumnya Sutan Ramandung Piliang.

    Dalam sambutannya, Bupati berharap kepengurusan PKDP yang baru mampu menaungni segenap warga perantau dari Pariaman yang berada di Lampung. “Diharapkan DPW PKDP Lampung bisa mengayomi perantau Piaman yang berada di Lampung. Jangan sampai ada perantau yang dibiarkan kesusahan oleh DPW PKDP,” Bupati mengingatkan.

    Sementara Sekjen DPP PKDP Irwandi berharap, DPW PKDP segera membentuk DPD pada kabupaten yang masih kosong. Sebab dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, DPD PKDP baru ada di 13 kabupaten/kota. “Segera konsolidasi dengan DPD di kabupaten/kota. Bagi kabupaten/kota yang belum ada DPD PKDP segera bentuk,” pintanya di depan sekitar 600-an tamu/undangan dari DPD-DPD PKDP kabupaten/kota di Lampung.

    Irwandi menegaskan, PKDP tidak terafiliasi dengan parpol. Namun jika ada anggota yang maju dalam kontestasi politik Pemilu 2024, harus didukung oleh segenap anggota. “Secara organisasi PKDP jangan dibawa-bawa ke ranah politik. Namun jika ada anggota atau pengurus yang maju dalam kontestasi politik Pemilu 2024 harus kita dukung bersama-sama,” ajaknya.

    Seusai pelantikan, acara dilanjutkan dengan “makan bajamba” yakni makan bersama sambil duduk bersila yang merupakan makan ala tradisi Minang dan sarasehan dengan topik “Kembali ke surau membangun kampung.

    Tampil menjadi narasumber Bupati Pariaman Suhatri Bur Datuk Putih dan Kepala Perwakilan Pemprov Sumbar di Jakarta Firza Rosanita mewakili Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi Ansharullah, S.P. Datuak Marajo. (rilis)

  • Aksi Bela Palestina, Menag Ajak Umat Salat Gaib untuk Korban Agresi Israel

    Aksi Bela Palestina, Menag Ajak Umat Salat Gaib untuk Korban Agresi Israel

    Jakarta – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak umat Islam untuk menggelar salat gaib bagi masyarakat Palestina yang menjadi korban agresi Israel. Ajakan ini diserukan Menag saat menyampaikan orasi dalam Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Monas, Jakarta.

    “Kita semua berkumpul di sini karena kita mencintai bangsa Palestina, karena kita mencintai rakyat Palestina. Oleh karena itu saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, semua saudara-saudara saya untuk bersama-sama melakukan salat gaib untuk para syahid yang menjadi korban agresi Israel di Palestina,” ajak Menag, Minggu (5/11/2023).

    Menag juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memanjatkan doa agar Palestina segera mendapatkan keadilan dan kemerdekaannya.

    “Sekaligus mendoakan agar bangsa Palestina segera mendapatkan kedamaian, keadilan, dan kemerdekaannya,” pesan Menag.

    Acara ini dihadiri oleh sejumlah organisasi lintas agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Parasida Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi keagamaan lainnya.

    Turut hadir pula, Menko PMK Muhadjir Efendi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Wakil Ketua DPD RI Sylviana Murni, dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kala.(*)

  • JMSI – Kejati Lampung Sinergi Tangkal Hoax

    JMSI – Kejati Lampung Sinergi Tangkal Hoax

    Bandar Lampung, (SL) – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia / JMSI Lampung, H. Ahmad Novriwan, melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Rabu (1 November 2023)

    Kedatangan rombongan pengurus JMSI Lampung disambut hangat oleh Asintel Kejati Lampung Aliansyah didampingi Kasi Penkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan dan kepala sub seksi hubungan masyarakat (Kasubsi) Isa Ansori serta tim medsos Deddy Pratama.

    Ahmad Novriwan mengatakan, kedatangannya dalam rangka menyambung silaturahmi demi mempererat hubungan yang selama ini telah terjalin dengan baik.

    JMSI, menurut Novriwan, adalah organisasi pemilik media siber yang sudah resmi menjadi konstituen Dewan Pers.

    “Di Provinsi Lampung anggota JMSI sebanyak 150 perusahaan media massa online yang bekerjasama dengan Kejaksaan dalam penangkalan berita hoax,” paparnya didampingi oleh wakil ketua H. Nizwar, Sekretaris Adi Pranoto dan pengurus lainnya.

    Menanggapi hal tersebut, Aliansyah dalam obrolannya, menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan ketua Pengurus JMSI Lampung Ahmad Novriwan beserta rombongan.

    “Ini sebuah kebanggaan, kedatangan pimpinan media siber yang memiliki anggota hingga ratusan se Lampung. Intinya, kami sangat berterima kasih dan siap bersinergi,” tuturnya.

    Sementara itu, Aliansyah berjanji akan melanjutkan hasil pertemuan ini dengan peningkatan kerjasama dalam program Kejati Lampung, seperti Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Jaksa Menyapa dan lainnya.

    “Harapan kami, dengan sinergi yang telah terbangun baik ini, dapat terus berlanjut dan ditingkatkan,” ujar Asintel. (JMSI/Junis/Red)

  • Antusias Warga Way Lunik Ikut Makan Murah Ganjarist

    Antusias Warga Way Lunik Ikut Makan Murah Ganjarist

    Bandar Lampung, (SL) – Ratusan warga Way Lunik Kecamatan Panjang antusias hadiri kegiatan “Makan Murah dan Kumpul Bareng”, yang digelar Satuan Relawan (Satrel) Ganjarist Bandar Lampung City, minggu (5 November 2023).

    Koordinator Satrel Ganjar1st Bandar Lampung, Lia Andriyani, mengatakan kegiatan yang akan dilakukan secara rutin tersebut menyiapkan 500 porsi makan dan dapat dibeli hanya dengan seharga Rp.2000,- /porsi.

    “Uang hasil penjualan tersebut nantinya akan dikumpulkan di kas, dan nantinya akan dipergunakan lagi untuk tambahan pada acara makan murah lainnya di tempat lain.” Kata Lia.

    Lia menambahkan selain kegiatan Makan Murah, Ganjar1st Bandar Lampung rencananya juga akan melakukan berbagai kegiatan sosial lainnya seperti sunatan massal dan sebagainya.

    Ganjarist Bandar Lampung

    Sementara Koordinator Satuan Relawan Ganjarist Lampung, Achmad Huzairin, yang hadir pada kegiatan Makan Murah ini mengatakan, kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk kedekatan dengan masyarakat.

    “Sebagai bentuk kedekatan dengan masyarakat, agar rakyat juga merasakan gelora demokrasi pada kontestasi pemilu khususnya Pemilihan Presiden 2024.” Kata Achmad Huzairin.

    Selain itu Achmad Huzairin menambahkan, sesuai arahan dari Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo, kontestasi pemilu harus dilakukan dengan riang gembira.

    “Kita sesuai arahan Ganjar Pranowo, tidak menyebar ujaran kebencian, intimidasi, kampanye hitam calon lain, akan tetapi berbuat dengan aksi sosial dan menyerap permasalahan rakyat untuk dicarikan solusi bersama dalam wadah Ganjarist Lampung.” Imbuh Achmad Huzairin.

    Kegiatan selain dihadiri pengurus Ganjarist Provinsi, juga dihadiri jajaran Pengurus Satuan Relawan Ganjarist Bandar Lampung, Satrel Ojek Online dan Satgas. (Red)

  • Ini Alasan Mengapa PKB Harap Pasangan AMIN Dapat Nomor Urut 1

    Ini Alasan Mengapa PKB Harap Pasangan AMIN Dapat Nomor Urut 1

    Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap pasangan Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat nomor urut satu di Pilpres 2024 mendatang.

    Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

    Menurutnya, nomor satu sejalan dengan nomor urut partainya di Pemilu 2024 nanti. Jazilul menilai nomor urut capres dan cawapres akan lebih baik ditentukan sesuai dengan nomor urut partai pengusung.

    “Nomor satu kan PKB, dua Gerindra, tiga PDIP,” kata Jazilul.

    Kendati demikian dia mengaku akan menyerahkan sepenuhnya nomor urut capres dan cawapres pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski begitu dia mengusulkan mekanisme penetapan nomor urut dilakukan sebagaimana nomor urut partai.

    “Waktu pengundian nomor urut itu kan disepakati saja ada yang diundi ada yang pakai nomor lama, waktu nomor urut partai ya. Nanti pengundian nomor urut pasangan calon lebih baik partai-partai koalisi berembuk saja, nggak usah di undi,” jelasnya.(red)

     

  • Pekan Depan Polisi Kembali Periksa Firli Bahuri Lalu Gelar Perkara dan Umumkan Tersangka

    Pekan Depan Polisi Kembali Periksa Firli Bahuri Lalu Gelar Perkara dan Umumkan Tersangka

    Jakarta – Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak mengatakan, proses penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo dilakukan melalui gelar perkara pada pekan depan.

    “Segera kami umumkan siapa tersangkanya,” kata Ade di Polda Metro Jaya, Jumat, 3 November 2023.

    Sebelum mengumumkan tersangka, jelas Ade, penyidik kembali akan meminta keterangan tambahan saksi. Orang yang akan diperiksa adalah Ketua KPK Firli Bahuri pada Selasa, 7 November 2023.

    Firli akan diperiksa untuk yang kedua kalinya. Surat pemanggilan terhadap pensiunan jenderal bintang tiga Polri itu sudah dikirim pada Kamis, 2 November 2023.

    Setelah itu, kata Ade, penyidik akan melakukan gelar perkara. “Kami tunggu setelah nanti pemeriksaan tambahan di hari Selasa, 7 November 2023 untuk langkah tindak lanjut penyidikan yang akan kami lakukan berikutnya,” tuturnya.

    Sejauh ini, polisi sudah memeriksa 72 saksi, lima di antaranya adalah saksi ahli. Firli Bahuri baru pertama kali diperiksa pada Selasa, 24 Oktober 2023 di Mabes Polri.

    “Sebanyak 11 orang pegawai KPK telah kami lakukan pemeriksaan sampai dengan hari Jumat tanggal 3 November hari ini,” ucap Ade.

    Rumah pribadi Firli Bahuri di Vila Galaxy A2 Nomor 60, Kota Bekasi sudah digeledah. Termasuk juga rumah singgah di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.(*)