Sinarlampung

Penulis: Endra Saputra

  • Ngeri-ngeri Sedap! Adu Balap Kenaikan Harga Beras dan Menguatnya Dolar AS

    Ngeri-ngeri Sedap! Adu Balap Kenaikan Harga Beras dan Menguatnya Dolar AS

    PERGERAKAN  kenaikan harga beras yang notabene kini menjadi komoditi impor akan sulit ditahan lantaran memburuknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Berbagai sumber menyebutkan, satu dolar AS per 6 Oktober 2023 sudah menyentuh Rp15.610. Sebelumnya pada April 2023 berada di level Rp14.670.

    Secara teori, dampak menguatnya nilai tukar AS dapat memicu kenaikan harga komoditas impor, seperti beras yang sampai hari ini tak kunjung berhasil ditekan oleh pemerintah. Dampak umum yang paling serius adalah dapat memicu inflasi hingga memerosotkan daya beli masyarakat.

    Dari tabel perkembangan harga beras (premium dan medium) yang disajikan oleh Bapanas dalam Panel Harga Pangan pada Minggu (8/10/2023) menunjukkan garis kurva yang semakin melebar antara periode Juli-Oktober 2023 dengan periode yang sama tahun 2022 lalu.

    Garis kurva kenaikan harga beras yang semakin melebar itu mirip ‘mulut yang menganga kesakitan’.

    Yang mencemaskan adalah penguatan dolar AS diprediksi terjadi sampai awal 2024. Keadaan ini tentu saja akan membuat harga beras di pasar internasional menjadi lebih mahal.

    Pengamat pasar uang Ariston Tjendra berpendapat, menguatnya dolar AS tak lepas dari kebijakan suku bunga acuan AS tahun ini.

    Ariston menjelaskan penguatan nilai dolar AS diprediksi terjadi hingga akhir tahun 2023, atau awal tahun 2024.

    “Kebijakan suku bunga acuan AS menjadi pemicu utama penguatan dollar AS tahun ini. Kebetulan kebijakan moneter AS menjadi perhatian pelaku pasar global,” ujarnya, seperti dikutip detikcom, Sabtu (7/10/2023).

    “Dollar AS mempengaruhi transaksi global. Transaksi pembayaran valas global yang memakai dollar AS masih tinggi sekitar 46% menurut data Swift, dibandingkan nilai tukar lainnya. Selain itu dolar AS juga memegang sekitar 60% cadangan devisa global. Jadi ketergantungan dunia terhadap dolar AS masih tinggi,” lanjutnya.

    Hampir Semua Komoditi Pangan Mengalami Kenaikan

    Bapanas dalam laporannya per 8 Oktober 2023 melaporkan, hampir semua barang pangan mengalami kenaikan, termasuk harga beras kualitas premium di mana menurut laporan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah hampir menyentuh Rp15.OOO/kg.

    Komoditas pangan lain yang mengalami kenaikan rata-rata secara nasional adalah kedelai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur, dan gula.

    Harga rata-rata beras medium pada Minggu (8/10/2023) pukul 09.07 WIB naik 0,53 persen menjadi Rp13.250 per kilogram. Sementata harga beras premium naik 0,6 persen menjadi Rp15.000 per kilogram. Harga beras telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dalam Perbadan No.7/2023 sebesar Rp10.900-Rp11.800 per kilogram untuk beras medium, dan Rp13.900-Rp14.800 per kilogram untuk beras premium.

    Harga bawang putih bonggol naik 0,27 persen menjadi Rp36.950 per kilogram. Begitupun bawang merah harganya mulai merangkak naik setelah anjlok selama Agustus-September 2023.

    Harga bawang merah hari ini naik 0,47 persen menjadi Rp23.370 per kilogram. Adapun cabai rawit merah naik signifikan 3,81 persen menjadi Rp44.710 per kilogram.

    Daging sapi murni harganya naik 1,11 persen menjadi Rp135.810 per kilogram. Selain itu, harga produk unggas kompak naik. Harga daging ayam naik 1,77 persen menjadi Rp35.700 per kilogram dan harga telur ayam naik 1,74 persen menjadi Rp28.620 per kilogram.

    Selain itu, harga gula pasir naik 0,39 persen menjadi Rp15.480 per kilogram dan tepung terigu curah harganya juga naik 0,73 persen menjadi Rp11.030 per kilogram.

    Sedangkan sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain kedelai impor, cabai merah keriting, minyak goreng kemasan sederhana, tepung terigu kemasan dan jagung pakan di tingkat peternak.

    Harga kedelai impor turun 0,46 persen menjadi Rp12.930 per kilogram. Adapun harga cabai merah keriting turun 1,14 persen menjadi Rp39.920 per kilogram.

    Selain itu, harga tepung terigu kemasan juga turun 0,59 persen menjadi Rp13.550 per kilogram.
    Minyak goreng kemasan sederhana harganya turun 0,63 persen menjadi Rp17.300 per liter.

    Jagung pakan di tingkat peternak harganya turun 1,44 persen menjadi Rp6.830 per kilogram. Meskipun turun, harga rata-rata jagung pakan di tingkat peternak itu telah melampaui harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah dalam Perbadan No.5/2022 sebesar Rp5.000 per kilogram.
    (red)

     

  • Menko Marves LBP Sejak Lama sudah Menjadi Pengusaha Sukses, Ini Belasan Perusahaan Besar Miliknya

    Menko Marves LBP Sejak Lama sudah Menjadi Pengusaha Sukses, Ini Belasan Perusahaan Besar Miliknya

    Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ternyata sejak lama sudah menjadi pengusaha sukses. Jenderal bintang tiga ini ‘Tajir Melintir’lantaran punya belasan perusahaan besar.

    Pria usia 76 tahun kelahiran 28 September 1947 di Simargala, Samosir, Sumatera Utara itu tercatat memiliki 16 perusahaan besar di Indonesia.

    Menteri Kabinet Indonesia Maju tersebut diketahui merupakan seorang pendiri PT Toba Sejahtra, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor kelistrikan, tambang, minyak, gas, perkebunan, properti, dan industri.

    Sebelumnya, Menko Marves merupakan pemegang 99,9% saham mayoritas di PT Toba Sejahtra.

    Namun pada 2017, Luhut Panjaitan hanya memegang kurang lebih 9,9 persen saham perusahaan. PT Toba Sejahtera tercatat memiliki sejumlah anak perusahaan yang berjalan di berbagai sektor.

    Berikut daftar 16 anak perusahaan dari PT Toba Sejahtra milik Luhut uang seperti dikutip dari Okezone, Sabtu, 7 Oktober 2023.

    Toba Coal and Mining, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di sektor bisnis pertambangan, sebagai berikut:

    1. PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA)

    Sebagai anak perusahaan, Toba Bara Sejahtra merupakan perusahaan tambang batubara yang terletak di Kukar.

    Perusahaan ini bekerjasama dengan berbagai kontraktor seperti Petrosea dan SIS yang terkenal di Indonesia.

    2. PT Adimitra Baratama Nusantara

    Perusahaan ini merupakan tambang batubara di Kukar seluas 2.990 hektar yang mulai beroperasi sejak tahun 2008 dengan hasil produksi mencapai 3,6 juta metric ton batubara di tahun 2011.

    3. PT Indomining

    Indomining juga merupakan pertambangan batubara yang berada di Kukar dengan luas mencapai 683 hektar. Indomining setiap tahunnya dapat memproduksi hingga 1,5 juta metric ton batu bara.

    4. PT Trisensa Mineral Utama

    Trisensa Mineral Utama merupakan bagian Group Toba Sejahtra dengan konsesi seluas 3.414 hektar di Kukar.

    5. PT Kutai Energi

    Kutai Energi merupakan pertambangan batu bara terbesar yang dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan dengan luas konsesi mencapai 6.932 hektar.

    Toba Oil and Gas, merupakan perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas dengan beberapa anak perusahaannya sebagai berikut:

    6. PT Energi Mineral Langgeng

    PT Energi Mineral Langgeng merupakan anak PT Toba Sejahtera yang berada di Madura Tenggara dengan memiliki luas 4.567 km2.

    Perusahaan ini sukses mencatat rasion keberhasilan eksplorasi hingga 40 persen dengan potensi sumberdaya yang dapat diperbaiki mencapai 2 miliar barel minyak, 593 miliar kaki kubik gas alam, dan sekitar 36 juta barel kondensat.

    7. PT Fairfield Indonesia

    PT Fairfield Indonesia merupakan milik bersama Fairfieldnodal. Perusahaan ini memiliki teknologi untuk mengatasi data seismik 2 dan 3 dimensi serta proyek kedalaman laut termasuk di darat, zona transisi serta pengolahan data kelautan.

    8. Toba Perkebunan dan Kehutanan

    Pada bidang perkebunan dan kehutanan, perusahaan yang dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan antara lain:

    PT Perkebunan Kaltim Utama I

    Perusahaan ini memiliki luas lahan mencapai 8.663 hektar serta lahan yang ditanami seluas 2.896 hektar.

    9. PT Tritunggal Sentra Buana

    PT Toba Sejahtra memiliki 25% saham PT Tritunggal Sentra Buana yang bertempat di Saliki, Kalimantan Timur.

    Total luas lahan dari perusahaan ini mencapai 12.000 hektar dengan izin hak guna lahan mencapai 5.759 hektar.

    10. PT Adimitra Lestari

    Perusahaan ini terletak di Nunukan, Kalimantan Utara. Perusahaan ini merupakan perusahaan pengelolaan hasil kayu yang telah memiliki Izin Usaha Pengelolaan Hasil Kayu (IUPHHK).

    Toba Industri

    Pada bidang industri, perusahaan yang dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan antara lain:

    11. PT Smartias Indo Gemilang

    Perusahaan ini bergerak pada usaha penjualan serta distribusi KWH Meter elektrik prabayar dalam bentuk smart card atau STS Meter token yang disediakan oleh PLN untuk listrik perumahan.

    12. PT Rakabu Sejahtera

    Perusahaan ini merupakan pabrik mebel milik keluarga Jokowi yang mana perusahaan Luhut menjadi salah satu pemegang sahamnya.

    13. PT Kabil Citranusa

    Bergerak untuk pemenuhan kebutuhan industri gas dan minyak, perusahaan milik Luhut ini berperan sebagai pemegang saham minoritas.

    14. Toba Property and Infrastructure

    Pada bidang properti dan infrastruktur, perusahaan yang dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan adalah PT Toba Pengembang Sejahtera.

    Perusahaan berlokasi di kawasan bisnis Mega Kuningan dengan luas lahan mencapai 1,7 hektar.

    Toba Power

    Pada bidang kelistrikan, perusahaan yang dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan antara lain:

    15. PT Pusaka Jaya Palu

    Perusahaan ini merupakan pembangkit listrik tenaga uap pertama di Indonesia yang dibangun oleh perusahaan swasta.

    16. PT Kartanegara Energi Perkasa

    Perusahaan ini telah bekerjasama dengan PLN untuk pengembangan PLTG Senipah di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada 2011.

    Selain itu, Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah tercatat sebagai salah satu komisaris dari perusahaan kertas milik Prabowo bernama PT Kiani Kertas.

    Demikianlah daftar 16 perusahaan milik Luhut. (*)

  • Kepala Daerah Biang Keladi Membludaknya Tenaga Honorer di Daerah, Mampukah UU ASN Menyetopnya?

    Kepala Daerah Biang Keladi Membludaknya Tenaga Honorer di Daerah, Mampukah UU ASN Menyetopnya?

    SLEMAN – Membludaknya jumlah tenaga honorer disebabkan banyak honorer berasal atau  titipan Kepala Daerah.  Sekarang, praktik itu seharusnya tidak bisa lagi dilakukan oleh kepala daerah sejak diberlakukan UU ASN terbaru. Tuduhan itu pernah diungkap Mendagri Tito Karnavian dan dipertegas kembali oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

    Mahfud mengatakan pada zaman pemerintahan SBY, ratusan ribu tenaga honorer diangkat menjadi ASN. Sekitar 870.000 tenaga honorer diangkat dan menyisakan kurang lebih 50.000 tenaga saja yang masih memenuhi persyaratan berkas.

    Namun jumlah tenaga honorer terus bertambah hingga jumlahnya membeludak. Beberapa di antaranya kata Mahfud bahkan dibawa oleh kepala daerah. Mereka para tenaga honorer yang dibawa ada yang berasal dari gerbong tim sukses kepala daerah, anak, hingga dari kalangan sanak famili.

    “Tapi sekarang justru tenaga honorer itu jutaan, karena setiap kepala daerah yang baru itu membawa tim suksesnya jadi tenaga honorer. Itu [tenaga honorer] ada anak keponakannya, anaknya dititip kesana semua, sehingga pemerintah jadi kewalahan,” ungkap Mahfud pada Jumat (6/10/2023) di UC UGM.

    Padahal, sudah ada kebijakan yang mengatur tidak boleh adanya tenaga honorer di kantor pemerintahan. Namun tenaga honorer terus tumbuh di mana-mana meski telah dilarang. Malahan nyaris setiap kali pimpinan daerah berganti, tenaga honorernya pun ikut bertambah.

    “Dulu sudah ada kebijakan tidak boleh ada tenaga honorer, semua kalau di kantor pemerintah harus PNS, nah sekarang setiap Bupati baru, Gubernur baru tetap ngangkat [honorer] terus. Tidak bisa dibendung sehingga jumlahnya jadi jutaan. Maka pemerintah seperti jadi goyang. Ini gimana menyelesaikannya, diselesaikan sekarang, ini muncul lagi di sini, sudah dilarang masih muncul lagi,” tuturnya.

    Pola semacam ini terus berulang. Tenaga honorer ini layaknya menjadi tinggalkan oleh kepala daerah periode sebelumnya.

    “Kok itu anaknya bupati, anaknya gubernur, saudaranya, keponakannya, itu yang terjadi. Sehingga kita dibikin pusing. Kadang kala kita kan kecolongan, tahu-tahu sudah ada di depan meja. Nih sudah ASN, Bupatinya yang mengangkat dulu di periode yang lalu, ini Bupati sudah berhenti nih Bupatinya, ini tinggalan masa lalu harus selesaikan terus begitu terus,” ungkapnya.

    Oleh karena itu dimuatlah poin pelarangan perekrutan pegawai non-ASN dalam UU ASN. Termasuk penataan pegawai non-ASN agar tidak dieksploitasi.

    “Sehingga baru-baru ini kami membuat pembaharuan Undang-undang ASN untuk menyetop masalah ini agar tidak ada eksploitasi,” imbuhnya.

    Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut tenaga honorer bagian administrasi di lingkungan pemerintah daerah (pemda) banyak diisi oleh tim sukses (timses), keluarga kepala atau pejabat daerah.

    Tito menyampaikan pernyataan itu di depan puluhan kepala daerah yang dikumpulkan dalam acara Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kantor Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Rabu (13/9).

    Tito pun menilai kebanyakan tenaga honorer di bidang administrasi tak memiliki keahlian khusus. Menurut Tito, penumpukan jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus membuat belanja pegawai di daerah-daerah yang bergantung pada transfer pusat semua tersedot ke situ anggarannya.(red)

     

  • Ditreskrimsus Polda Lampung Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

    Ditreskrimsus Polda Lampung Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

    Lampung Selatan, (SL) – Ditreskrimsus Polda Lampung bersama team BPH Migas RI melaksanakan penertiban penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Lampung tepatnya di wilayah Kota Bandar Lampung.

    Berbekal Informasi, penyidik Ditreskrimsus melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, petugas gabungan mendatangi TKP sebuah gudang penyimpanan BBM Jenis bio solar bersubsidi di gang Karya Rajabasa, Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung.

    Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah menjelaskan, saat dilakukan penyelidikan oleh tim ditemukan adanya 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter berwarna putih biru dengan nopol BE 8146 ZH berkapasitas 10.000 Liter (10 Ton), yang sedang terparkir di dalam gudang dan sedang memuat yang diduga BBM jenis bio solar sekira 8.000 liter (8 Ton).

    “Setelah dilakukan penelusuran pemilik gudang adalah sdr. HH dimana kegiatan penyalahgunaan BBM jenis bio solar tersebut telah berlangsung sekira sejak awal Maret 2023 sedangkan pemilik 1 (satu) unit kendaraan Truk adalah sdr. RC alias KA” Jelasnya Jum’at (6/10).

    BBM jenis bio solar tersebut berasal dari pembelian kepada para pengecor yang membeli BBM jenis bio solar di SPBU seputaran kota Bandar Lampung yang kemudian BBM tersebut di tampung didalam beberapa Tedmon/tempu berukuran 1000 Liter.

    Umi menjelaskan, Bahwa BBM Jenis bio solar yang telah berhasil dimuat kedalam tangki dikirim (dibongkar) di sebuah perusahaan tambang batu bara (PT. GMT) yang berada di Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin sebanyak 8000 Liter.

    Atas perbuatannya tersebut mereka diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Red)

  • Komisi III DPRD Way Kanan Dalami Proyek Dinas PU Terindikasi Mark-Up, Naga Mas: Kami akan Panggil Para Pihak yang Terlibat

    Komisi III DPRD Way Kanan Dalami Proyek Dinas PU Terindikasi Mark-Up, Naga Mas: Kami akan Panggil Para Pihak yang Terlibat

    WAYKANAN – Komisi III DPRD Way Kanan memastikan akan mendalami dua kegiatan atau proyek yang diduga bermasalah terindikasi tindak pidana korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Way Kanan, Naga Mas, Jumat (6/10/2023) sore.

    Menurut dia, pendalaman atas dua kegiatan tersebut dilakukan setelah komisinya mendapat banyak laporan dari masyarakat dan surar dari sejumlah media massa.

    “Kita akan dalam semua lapiran dan surat yang masuk ke Komisi III, utamanya untuk dua kegiatan itu,” tegas Naga Mas.

    Dua kegiatan dimaksud adalah dugaan mark-up atau penggelembungan nilai Proyek Jalan Ruas Mesir Ilir – Sri Rejeki di Bahuga. Dan delapan proyek sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Dinas PUPR Way Kanan tahun 2022 dinilai janggal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Kejanggalan delapan proyek IPAL Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan tersebut, tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemkab Way Kanan tahun 2022 No: 25B/LHP/XVIILBLP/05/2023, pada 4 Mei 2023.

    Komisi III DPRD Kabupaten Way Kanan dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan kepada para terkait seperti Dinas PU, kontraktor dan Konsultan Proyek

    Pengerjaan jalan ruas Mesir ilir – Sri Rejeki di Bahuga dan delapan proyek IPAL Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan diduga terindikasi over mark-up.

    Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Way Kanan Naga Mas mengatakan agar masalah menjadi terang pihak akan memanggil kontraktor (PT Bumi Lampung Persada) dan kontraktor 8 proyek IPAL untuk menyampaikan klarifikasinya.

    “Kita juga akan undang pihak Dinas PU dan Konsultan proyek untuk memberikan keterangan dan klarifikasinya dalam rangka pengawasan oleh dewan terhadap pembangunan proyek di Kabupaten Way Kanan,” jelasnya.

    “Saya apresiasi tindakan rekan-rekan media yang telah membuat laporan resmi terkait dugaan mark up proyek jalan yang nilainya cukup fantastis,” tambah Naga Mas.

    Politisi Nasdem itu memaparkan, pemanggilan kali ini berdasarkan surat bernomor : 7096/FSWK/PP/IX/2023 sebagai upaya peringatan kepada kontraktor agar pembangunan di Kabupaten Way Kanan tidak ada masalah.

    Selain memanggil para pihak terlibat, Komisi III juga akan datang ke lokasi proyek untuk melihat langsung dua pengerjaan proyek yang diduga terindikasi mark up dan dikerjakan asal-asalan.

    Dari informasi yang didapat awak media ditemukan pengurugan sirtu penyiraman aspal yang kurang baik dan pekerjaan tidak mengikuti aturan K3 pada pengerjaan ruas alan ruas Mesir ilir – Sri Rejeki di BahugaPekerjaan Proyek.

    Dugaan mark up pada mega proyek jalan tersebut semakin kuat lantaran ada kejanggalan dalam penghitungan nilai proyek hampir 20 miliar dengan panjang ruas pekerjaan 10.850 meter, dimana kurang lebih hanya 40%nya yang dilakukan peningkatan jalan.

    Jadi Temuan BPK RI

    Sebelumnya media ini melaporkan delapan proyek sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Dinas PUPR Way Kanan tahun 2022 dinilai janggal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Kejanggalan delapan proyek IPAL Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan tersebut, tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemkab Way Kanan tahun 2022 No: 25B/LHP/XVIILBLP/05/2023, pada 4 Mei 2023.

    Dalam LHP BPK, disebutkan pertanggungjawaban penggunaan dana pembangunan proyek IPAL sebesar Rp1, 2 miliar lebih tidak diyakini kewajarannya.

    Kemudian, hasil perhitungan atas pemeriksaan fisik pembangunan proyek IPAL dinyatakan, tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak sebesar Rp195 juta lebih, dan kurangan volume sebesar Rp395 juta lebih, sehingga total mencapai Rp591 juta lebih.

    LHP BPK juga menyebutkan bahwa Pemkab Way Kanan mengalokasikan belanja barang jasa Pengolahan Air Limbah (PAL) tahun 2022 sebesar Rp4,8 miliar lebih.

    Anggaran tersebut, diantaranya digunakan untuk kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (P2SALD) di Dinas PUPR yang direalisasikan dalam bentuk 12 kontrak swakelola dengan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM).

    Dalam LHP BPK disebutkan, bahwa TPS-KSM adalah pelaksana pekerjaan di lapangan untuk pembangunan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang ditugaskan untuk membuat saluran pembuang air limbah baik skala Individu maupun Komunal.

    Namun, saat Tim BPK melakukan pemeriksaan dokumen, dan fisik pekerjaan menunjukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan 12 paket swakelola IPAL.

    Rinciannya, tujuh paket pembangunan IPAL secara manual, dan lima paket pembangunan IPAL secara fabrikasi.

    BPK menyebutkan, bahwa pencairan termin pembayaran 12 paket proyek IPAL tersebut tidak didukung dengan bukti penggunaan uang.

    Sementara itu, mengacu pada ketentuan terkait kegiatan swakelola, seharusnya penggunaan uang harus dilaporkan sebagai bagian dari syarat pencairan dana termin kegiatan, yang bertujuan untuk menilai penyerapan anggaran kontrak kegiatan selain laporan progres pekerjaan.

    Namun, BPK menemukan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran, hanya diberikan pihak TPS-KSM kepada PPK setelah semua pekerjaan selesai dilaksanakan.

    Akibatnya, menurut BPK tidak terdapat kontrol atas kebenaran penggunaan dana kegiatan. Karena, tidak dilampirkannya bukti penggunaan uang selama proses fisik pekerjaan.

    BPK juga menyebutkan, hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa semua pekerjaan pembangunan IPAL yang dikerjakan secara swakelola oleh TPS-KSM telah dibayarkan 100 persen.

    Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan pada 15 hingga 27 Maret 2023 antara Tim BPK dengan PPK, Fasilitator dan TPS-KSM selaku pelaksana pada delapan paket pekerjaan pembangunan IPAL yang disampel, ditemukan volume pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, dan kekurangan volume.

    Sementara itu, berdasarkan keterangan PPK ketidak sesuaian dan kekurangan volume tersebut terjadi, karena pada saat perhitungan volume akhir pekerjaan, tim PPK telah mengukur volume pekerjaan yang belum diselesaikan. Anehnya, sampai Tim BPK turun memeriksa pekerjaan, pihak pelaksana masih belum menyelesaikan kekurangan volume tersebut.

    Bahkan, dalam LHP BPK juga disebutkan, sesuai hasil perhitungan atas pemeriksaan fisik, menunjukkan terdapat item pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak sebesar Rp195 juta lebih, dan kekurangan volume sebesar Rp395 juta lebih, sehingga totalnya mencapai Rp591 juta lebih.

    Menurut BPK, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No: 12/2021 tentang Perubahan atas Perpres No: 16/2018. Akibatnya, pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan swakelola pembangunan IPAL sebesar Rp1, 2 miliar lebih, tidak diyakini kewajarannya.

    Kemudian, ditemukan juga kelebihan pembayaran delapan paket pekerjaan pembangunan IPAL sebesar Rp591 juta lebih.

    Dengan adanya temuan itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Way Kanan agar memerintahkan Inspektorat, memastikan kewajaran penggunaan dana kegiatan swakelola pembangunan IPAL sebesar Rp1,2 miliar lebih, dan apabila terdapat selisih lebih agar diproses untuk dikembalikan ke kas daerah (Kasda).

    Selain itu, memerintahkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp591 juta lebih di setor Kasda.

    PUPR Koordinasi dengan Inspektorat

    Terkait temuan BPK tersebut, Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Way Kanan, Edwin Bavur menyatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Inspektorat terkait LHP BPK tersebut.

    “Saat ini, kita sedang berkoordinasi dengan inspektorat terkait tindak lanjut LHP BPK,” kata Edwin melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (25/09/2023).

    Ia juga mengatakan, dalam waktu dekat akan ada hasil dari koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Way Kanan.

    “Mudah-mudahan, tidak terlalu lama sudah ada hasil dari koordinasi dengan Inspektorat,” tandasnya. (red)

  • Polusi Ancam Kesehatan Warga, GMBI Akan Demo PLTU Sebalang

    Polusi Ancam Kesehatan Warga, GMBI Akan Demo PLTU Sebalang

    Lampung Selatan, (SL) – Buntut keresahan warga Dusun Sebalang terhadap polusi debu limbah batubara PLTU Sebalang yang mengancam kesehatan, LSM GMBI Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) akan menggelar demo besar – besaran.

    Ali Wardana selaku Sekretaris GMBI KSM Katibung mengatakan pihaknya ditunjuk oleh warga sebagai kuasa pendampingan terkait permasalahan polusi limbah yang dianggap sudah merugikan.

    “Aksi unras besar – besaran akan kami lakukan bersama warga jika surat audiensi yang dilayangkan tidak ditanggapi.”katanya.

    Menurut Ali sudah seharusnya pihak PLTU memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak polusi debu.

    “Lay down itu termasuk berdekatan dengan kampung, tetapi saat mereka membuang limbah tersebut debunya itu banyak sekali ke pemukiman warga sebalang” ujarnya.

    Diketahui sebelumnya ratusan emak – emak menggelar aksi demo membawa berbagai kertas bertuliskan kecaman dengan menutup jalan perusahaan setempat.

    Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, selain melayangkan surat audiensi ke pihak PLTU Sebalang, GMBI juga akan mengirimkan surat ke Instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DPRD, Bahkan Bupati Lamsel untuk melakukan audiensi untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang dialami oleh warga Sebalang. (Red)

  • Surya Paloh Pastikan Mbak Baya Tetap Di Kabinet, Tunggu Reshuffle?

    Surya Paloh Pastikan Mbak Baya Tetap Di Kabinet, Tunggu Reshuffle?

    Jakarta – Partai NasDem tetap mempertahankan Siti Nurbaya (Mbak Baya) bekerja sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup masih di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

    Menurut Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo dari posisi Menteri Pertanian tak ada kaitannya dengan Siti Nurbaya.

    “Tentu seperti apa saya katakan Mbak Baya sudah bekerja sebagaimana mestinya, dengan kemampuan profesionalisme yang ada pada dirinya menjalankan tugas dalam kabinet. Apakah Mbak Baya akan ditarik? Nggak ada kaitannya,” kata Paloh saat jumpa pers di NasDem Tower, Kamis (5/10/2023).

    Meski memastikan Nasdem tidak akan menarik Siti Nurbaya dari kabinet, Paloh berdoa mudah-mudahan Siti Nurbaya tetap bekerja sebagaimana mestinya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian asal Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo resmi mengundurkan diri dari jabatannya di tengah proses hukum dugaan korupsi yang tengah membelit dirinya.

    Ia mengantarkan surat pengunduran dirinya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka, ditemani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, pada Kamis sore, 5 Oktober 2023.

    Kepada wartawan Syahrul Yasin Limpo membeberkan alasan mengundurkan diri karena ada proses hukum yang ia hadapi.

    “Saya harus siap secara serius, walau saya berharap jangan ada stigma dan persepsi yang menghakimi saya dulu. Biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik, dan saya siap menghadapi,” kata Syahrul usai menyerahkan surat pengunduran diri tersebut. menambahkan.

    Saat di Istana, Syahrul tidak bertemu dengan Presiden Jokowi padahal sebelumnya ia telah mengajukan permohonan bertemu dengan Jokowi pada hari ini.

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan akan mengatur pertemuan Syahrul Yasin Limpo dengan presiden pada Jumat ini.

    Pratikno juga mengatakan dengan pengunduran diri ini, Jokowi terpaksa harus melakukan reshuffle.
    (red)

  • Jaringan Kawan Ganjar Siap Rekrut Relawan Ke Seluruh Pelosok Lampung, Peminat Hubungi Nomor WA Ini

    Jaringan Kawan Ganjar Siap Rekrut Relawan Ke Seluruh Pelosok Lampung, Peminat Hubungi Nomor WA Ini

    BANDARLAMPUNG – Jaringan relawan pendukung Ganjar Pranowo baru saja terbentuk di Lampung. Kelompok relawan ini menamakan diri Jaringan Kawan Ganjar (Jangkar) Merah Putih.

    Pengurus inti di Lampung, sesuai mandat DPP ada 15 orang telah dikukuhkan oleh Ketua Umum Jangkar, Hubertus Herminus di Begadang Resto Convention Hall, Jl. Diponegoro No.1 Kupang Teluk Betung Utara Bandar Lampung, Kamis (5/10/2023).

    Ketuanya Wahyudi alias Yudhi, seorang aktifis sekaligus jurnalis. Sekretaris: Muzzamil.

    Saat menyerahkan Surat Keputusan, Ketua Umum DPP Relawan Jangkar Merah Putih Hubertus Herminus memerintahkan pengurus inti di Lampung segera melaksanakan tugasnya untuk memenangkan Calon Presiden Ganjar Pranowo yang diusung PDIP sebagai Presiden RI 2024 pada Pilpres 2024.

    “Kami percaya pengurus inti yang baru saja dikukuhkan mampu bekerja dengan baik memenangkan Ganjar di provinsi ini,” katanya.

    Hubertus Herminus berpesan, pengurus inti di Lampung dapat segera meluaskan jaringan hingga ke seluruh pelosok di Provinsi Lampung dan menyusun rencana aksi yang taktis dan efektif.

    Ia juga berharap pengurus Jangkar Merah Putih Lampung, bekerja dengan tetap semangat menjaga persatuan, rukun dan damai dalam rangka menghadapi Pilpres 2024 nantinya.

    Sementara itu Ketua DPD I Jangkar Merah Putih Lampung, Wahyudi menyatakan siap melaksanakan instruksi DPP.

    “Segera! Kami akan bentuk dalam waktu dekat kepengurusan Jangkar Merah Putih di seluruh kabupaten/kota di Lampung,” tegasnya.

    “Kami butuh relawan muda yang berakhlak baik, punya integritas dan semangat tinggi. Jadi, silakan saja kawan-kawan Ganjar yang jumlahnya banyak di Lampung untuk mendaftar sebagai pengurus inti di daerah masing-masing,” ujar Yudhi menambahkan.

    Info: nomor kontak bagi calon relawan bisa menghubungi Nomor WA +62 813-6908-8118.(RED)

  • Mentan Syahrul Yasin Limpo Mundur, Siti Nurbaya Apa Kabarnya?

    Mentan Syahrul Yasin Limpo Mundur, Siti Nurbaya Apa Kabarnya?

    JAKARTA – Menteri Pertanian asal Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo resmi mengundurkan diri dari jabatannya di tengah proses hukum dugaan korupsi yang tengah membelit dirinya.

    Ia mengantarkan surat pengunduran dirinya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka, ditemani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, pada Kamis sore, 5 Oktober 2023.

    Kepada wartawan Syahrul Yasin Limpo membeberkan alasan mengundurkan diri karena ada proses hukum yang ia hadapi.

    “Saya harus siap secara serius, walau saya berharap jangan ada stigma dan persepsi yang menghakimi saya dulu. Biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik, dan saya siap menghadapi,” kata Syahrul usai menyerahkan surat pengunduran diri tersebut. menambahkan.

    Saat di Istana, Syahrul tidak bertemu dengan Presiden Jokowi padahal sebelumnya ia telah mengajukan permohonan bertemu dengan Jokowi pada hari ini.

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan akan mengatur pertemuan Syahrul Yasin Limpo dengan presiden pada Jumat besok.

    Pratikno juga mengatakan dengan pengunduran diri ini, Jokowi terpaksa harus melakukan reshuffle.

    Bagaimana dengan Siti Nurbaya?

    Kehadiran Siti Nurbaya yang juga kader Partai Nasdem di Istana tentu saja mengundang tanya apakah dirinya juga akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

    Terkait itu Pratikno menjelaskan kapasitas Siti Nurbaya hanya mendampingi SYL untuk menyampaikan surat. Ia menampik pertanyaan wartawan bahwa Siti Nurbaya juga mengundurkan diri.

    “Mendampingi,” tegas Pratikno.

    “Nggak. ada-ada saja,” saat ditanya apakah Siti Nurbaya juga ikut mundur.

    Sementara pengamat politik Rocky Gerung mengatakan sebaiknya Partai Nasdem menarik semua menterinya dari kabinet.

    “Yang begini kan sudah diprediksi terjadi sejak Nasdem mengusung Anies jadi calon presiden melalui koalisi perubahan yang disokong Nasdem. Sekarang terbukti Istana mencicil satu per satu orang Nasdem di kabinet,” katanya.

    Tak hanya menyarankan Partai Nasdem menarik kadernya di kabinet, Gerung juga mendorong partai besutan Surya Paloh menarik kadernya di Fraksi Nasdem di parlemen.

    Sudah Jadi Tersangka

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md pun menyatakan telah menerima informasi bahwa Syahrul Yasin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu.

    “Bahwa dia (Syahrul) sudah ditetapkan tersangka saya sudah dapat informasi malah sejak kalau eksposenya itu kan sudah lama, tapi resminya ketersangkaannya itu sudah digelarkan lah,” kata Mahfud usai acara program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Oktober 2023.

    Juru Bicara KPK, Ali Fikri, sempat membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan penetapan tersangka dalam kasus ini. Akan tetapi dia tak mau mendetailkan siapa saja para tersangka itu.

    “Seluruh proses penanganan akan disampaikan utuh pada saatnya,” kata Ali di Jakarta, Kamis, 28 September 2023.(RED)

     

  • Keasyikan Jadi PJ Bupati, Kadispenda Lupakan Rp3,7 Triliun Tunggakan Pajak Kendaraan Perusahaan

    Keasyikan Jadi PJ Bupati, Kadispenda Lupakan Rp3,7 Triliun Tunggakan Pajak Kendaraan Perusahaan

    Bandar Lampung-Diduga Keasyikan menjadi Pj Bupati Pringsewu, Kepala Bapenda Lampung Adi Erlansyah yang juga ipar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melupakan Rp3,791 triliunan lebih, tunggakan pajak kendaraan yang didominasi kendaraan milik Perusahaan Industri.

    Mengacu pada database aplikasi e-samsat yang di-backup pada 31 Desember 2022 lalu, tercatat ada tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 3.791.733.953.573,- atau Rp3,7 triliun lebih didominasi kendaraan milik Perusahaan Industri.

    Tunggakan PKB sebanyak itu tercatat sejak tahun 2017 ke bawah, dimana ada 2.094.902 kendaraan yang menunggak pajak hingga mencapai angka Rp3.047.068.028.440. Di 2018, tunggakan PKB sebesar Rp 204.217.989.190 dengan jumlah kendaraan 184.003.

    Lalu pada 2019 dengan jumlah kendaraan yang menunggak pembayaran pajak sebanyak 212.173 unit, potensi pendapatan dari PKB yang hilang sebesar Rp 219.047.575.650. Di 2020 ada 192.232 unit kendaraan yang menunggak, dengan nilai Rp 154.814.050.790, dan pada tahun 2021 terdapat 303.906 unit kendaraan yang menunggak dengan nilai Rp 166.586.309.503.

    Bila dikalkulasikan dari total ķendaraan yang menunggak PKB sebanyak 2.987.216 unit, maka terdapat Rp 3.791.733.953.573 yang semestinya menjadi pendapatan daerah dari sektor PKB.

    Tidak Dicatat sebagai Piutang

    Namun anehnya, demikian menurut LHP BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemprov Làmpung Tahun 2022, Bapenda tidak mencatat tunggakan pembayaran PKB tersebut sebagai piutang.

    Berdasarkan penjelasan Kasubbid Pajak I Bapenda Lampung, piutang tidak dicatat karena surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang merupakan dasar pengakuan piutang, baru diterbitkan ketika wajib pajak (WP) akan membayar pajak, bukan saat jatuh tempo.

    Dalam LHP-nya, BPK menguraikan, selama ini Bapenda melakukan penagihan PKB secara door to door hanya kepada WP perorangan, bukan terhadap wajib pajak dengan jumlah tunggakan besar, seperti perusahaan atau instansi pemerintah, meskipun data penunggak tersedia pada database.

    Mengutip dari temuan BPK RI Perwakilan Lampung, setidaknya ada 12 perusahaan yang memiliki ratusan kendaraan dengan jumlah tunggakan PKB mencapai Rp 12.538.865.700.

    Perusahaan-perusahaan besar yang menurut temuan BPK menunggak PKB itu, di antaranya adalah PT GGP yang memiliki 722 unit kendaraan dengan jumlah tunggakan Rp 2.698.655.925, lalu PT MBM dengan 446 armada memiliki tunggakan sebanyak Rp 123.663.750.

    Selanjutnya PT SA dengan jumlah kendaraan 333 unit mempunyai tunggakan PKB Rp 1.664.278.200, sedang PT ZAMP dengan jumlah kendaraan 233 unit menunggak Rp 3.008.061.300, dan PT MAI dengan 240 kendaraan menunggak pajak Rp 822.503.550.

    Sementara PT PDM yang memiliki 191 unit kendaraan, menunggak pajak Rp 123.429.600. Dan PT BRI dengan kendaraan 443 unit, menunggak PKB sebesar Rp 360.767.625.

    PT ASA yang mempunyai 156 unit kendaraan, menunggak Rp 426.317.625, dan PT GPM dengan 135 kendaraannya menunggak sebanyak Rp 1.035.915.150.

    PT JAS dengan 133 unit kendaraan menunggak Rp 754.947.600, sedangkan PT TBL yang mempunyai 134 unit kendaraan, diketahui memiliki tunggakan PKB Rp 1.214.012.475, serta PT SIL dengan 48 unit kendaraannya, menunggak pajak Rp 306.312.900.

    Kepala Bapenda, Adi Erlansyah, maupun Sekretaris Bapenda, Jhon Nofri, belum berhasil dikonfirmasi. (Red)