Sinarlampung

Penulis: Endra Saputra

  • Gemah Ripah Loh Jinawi: Menanam Padi atau Importasi?

    Gemah Ripah Loh Jinawi: Menanam Padi atau Importasi?

    SEBUTAN sebagai negeri ‘Gemah Ripah Loh Jinawi‘ semakin terkoreksi dengan situasi perberasan di Indonesia saat ini. Harga beras terus melambung tinggi alias mahal, meski berbagai pihak, baik di pusat dan di daerah melaporkan stok beras aman terkendali.

    Gemah Ripah Loh Jinawi bermakna kondisi masyarakat dan wilayah yang subur makmur, dimana sawah-sawah bisa menghasilkan banyak padi dengan produktifitas yang tinggi sehingga membuat petani makmur, dan masyarakatnya pun bersyukur bisa memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

    Terkait produktifitas, meski dinilai termasuk tertinggi (nomor dua di Asia di bawah Vietnam), produktifitas rata-rata di Indonesia masih berada pada angka 5,4 ton/hektar atau 2,8 ton di bawah produktifitas padi di lapangan yang pernah diteliti oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2008-2021 dimana sempat mencapai 8 ton/hektar.

    Selain persoalan produktifitas, persoalan tingginya biaya produksi juga menjadi pembentuk harga beras yang tinggi (mahal) yang terus bergerak naik dari tahun ke tahun sehingga swasembada beras berkelanjutan sulit diraih. Biaya produksi yang tinggi membuat malas petani untuk menanam padi, lantaran tak memperoleh margin yang memadai saat panen.

    Dilaporkan biaya produksi padi/beras di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain, seperti Thailand dan Vietnam.

    Laporan International Rice Research Institute (IRRI) pada 2016 menyebutkan ongkos produksi beras di Indonesia 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam, dan 2 kali lebih tinggi dari Thailand.

    Data itu menunjukkan rata-rata biaya produksi per satu kilogram beras di dalam negeri mencapai Rp4.076. Sedangkan biaya produksi di Vietnam hanya Rp1.679 per kg, di Thailand Rp2.291 per kg, dan di India sebesar Rp2.306 per kg.

    Bahkan, dibanding Philipina dan China, ongkos produksi padi/beras di Indonesia lebih mahal. Dalam laporan yang sama menyebutkan ongkos produksi padi/beras di Indonesia 1,5 lebih mahal dibandingkan di Philipina yang sebesar Rp3.224 per kg dan China Rp3.661 per kg.

    Kekalahan Indonesia dari negara produsen di atas juga diperburuk oleh rendahnya daya dukung
    mulai dari kecilnya lahan garapan petani dan persoalan lain, seperti benih, pupuk, akses permodalan, dan air. Semua persoalan itu berimbas pada proses bercocok tanam yang tidak efisien dan juga kapasitas petani yang juga sebagian besar masih belum produktif.

    Maka, tak mengherankan bila harga beras di Indonesia menjadi tinggi dan akan terus tinggi jika tidak cepat-cepat memperbaiki mekanisme produksi dan sistem distribusi yang lebih efisien melalui modernisasi dan transfer teknologi. Untuk yang begini sebaiknya Indonesia belajar dari Vietnam atau Thailand.

    Stabilitasi Harga Beras Model Pemadam Kebakaran?

    Selama bertahun-tahun pemerintah disibukkan dengan kegiatan menekan kenaikan harga beras melalui program operasi pasar. Program tersebut seperti pemadam kebakaran yang keberhasilannya tergantung kekuatan intervensi, kejujuran dan keseriusan (karena OP kerap disimpangkan) dan volume beras yang digelotorkan.

    Kini, program intervensi semacam OP tersebut telah dimodernisasi dengan munculnya program
    Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dilakukan Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk memenuhi ketersediaan beras murah bagi masyarakat.

    Program itu gencar dilakukan sejak awal tahun 2023 disertai dengan program Bantuan Pangan (Bapang).

    Namun dua program itu nyatanya sampai September belum berhasil menekan mahalnya harga di pasar, padahal volume yang disalurkan cukup besar.

    Bahkan, untuk menekan harga Bulog telah membuat kebijakan ‘radikal’ yakni menyalurkan beras premium berharga murah Rp Rp47 ribu/5 kg langsung ke toko atau kios beras.

    Supaya beras SPHP tidak menyimpang ke distributor besar, Bulog mengemas beras SPHP 5 kiloan, demi
    menghindari kecurangan pedagang yang kerap menukar kemasan Bulog dengan merek beras premium lain.

    Upaya Bulog ini patut diapresiasi, meski harga beras di pasar masih mahal sampai hari ini. Keberhasilan program ini barangkali bisa dinilai pada akhir September 2023 ini dengan respon harga pasar yang diharapkan terus melandai. Namun bila pasar merespon sebaliknya, maka patut dicurigai ada masalah dalam pendistribusian beras SPHP dan ini menjadi tugas Satgas Pangan untuk menelisiknya.

    Importasi di Tengah Krisis Pangan Dunia

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa selama periode Januari hingga Agustus 2023, Indonesia telah impor beras sebanyak 1,59 juta ton.

    Beras tersebut diimpor dari tiga negara utama, yaitu Thailand, Vietnam, dan India.

    Impor beras terbanyak berasal dari Thailand, dengan volume mencapai 800.000 ton atau sekitar 50,36 persen dari total impor beras.

    Negara pengimpor beras terbesar kedua adalah Vietnam, yang menyumbang sekitar 674.000 ton atau sekitar 42,33 persen dari total impor.

    Kemudian dari India dengan kontribusi sebesar 4,16 persen atau sekitar 66.000 ton.

    Sisanya berasal dari Pakistan sebanyak 45 ribu ton atau sekitar 2,85 persen, dan negara-negara lainnya menyumbang sekitar 5 ribu ton atau sekitar 0,30 persen dari total impor beras yang dilakukan oleh Indonesia.

    Namun importasi tersebut kini bukan perkara mudah. Sebab, kata Jokowi saat ini krisis pangan mengancam negara-negara di seluruh dunia.

    Katanya, beberapa negara bahkan sudah mulai membatasi ekspor produk pangan mereka.

    Banyak negara sekarang lebih fokus pada menyelamatkan pasokan pangan dalam negeri daripada mencari keuntungan dari ekspor pangan.

    Contohnya adalah India, yang sebelumnya terkenal sebagai eksportir beras besar, sekarang telah menghentikan ekspor berasnya bersama 19 negara lainnya yang juga telah membatasi ekspor pangan mereka dengan tujuan untuk melindungi pasokan pangan dalam negeri dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri.

    Dibalik kabar tidak menggembirakan itu, Jokowi mengungkapkan bahwa IPB telah mengembangkan varietas padi yang mampu menghasilkan 12 ton beras per hektar sawah.

    Ia telah meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan varietas tersebut kepada para petani.

    Semoga pengembangan varietas baru hasil IPB ini berhasil. Semoga Indonesia Gemah Ripah Loh Jinawi, selamanya.

    *)Pemimpin Redaksi Sinarlampung.co

  • Cekik Anak Angkat Sampai Mati Antar Pasutri ke Jeruji Besi

    Cekik Anak Angkat Sampai Mati Antar Pasutri ke Jeruji Besi

    MUBA – Pasangan suami istri ini sudah mendekam di dalam jeruji besi Polres Musi Banyuasin, Sumsel. Keduanya bakal dijerat Pasal tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan korban tewas dan Pasal pembunuhan berencana.

    Anak di bawah umur yang menjadi korban pembunuhan adalah anak angkat mereka, berinisial IR berusia 12 tahun yang ditinggal bersama pasutri itu di Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin.

    Aksi pembunuhan itu dilakukan langsung oleh ibu angkat korban bernama Ramini (44).

    Kepada polisi Ramini mengakui perbuatannya. Ia mengaku perbuatan jahatnya itu karena merasa terancam akan diceraikan oleh suaminya, Purnomo (53).

    Insiden wanita bunuh anak angkat ini terjadi di rumah pelaku, di Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin, pada malam Senin, 11 September 2023.

    “Korban dibunuh saat sedang tertidur pulas di kamarnya. Menurut pengakuan pelaku, korban meninggal dunia akibat dicekik dan ditindih bantal hingga korban tak bisa bernafas,” ungkap Kasat Reskrim Polres Muba, AKP Morris Widhi Harto, Sabtu (16/9/2023).

    Setelah melaksanakan perbuatannya, wanita bunuh anak angkat itu kemudian mengunci pintu kamar korban dari dalam dengan memanjat.

    Lalu, pada Selasa, 12 September, sekitar pukul 06.00 WIB, Rumini berpura-pura berteriak.

    Purnomo kemudian mendobrak pintu kamar korban untuk membuatnya terlihat seolah-olah korban meninggal dunia bukan karena pembunuhan.

    Tapi upaya mengelabui itu gagal karena polisi cekatan. Anggota polisi yang menerima laporan segera memeriksa korban di rumah sakit.

    Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban meninggal dunia dengan adanya tanda-tanda penganiayaan. Hal itu dibuktikan dari hasil visum di RS Bhayangkara yang menjelaskan bahwa kematian korban tidak wajar.

    Penyelidikan pun dilakukan, dan terungkap bahwa Ramini dipaksa oleh suaminya, Purnomo, untuk membunuh korban karena suaminya merasa terganggu oleh tingkah laku korban yang sangat rewel.

    “Sebelumnya, pelaku ini dipaksa dan diancam oleh suaminya untuk membunuh korban. Jika pelaku menolak, pelaku diancam akan diceraikan dan bahkan diusir dari rumah,” ungkap Morris. (RED)

     

  • Ini Asal-Usul ‘Wanita Emas’ yang Tuduh Rutan Pondok Bambu Banyak Lesbian

    Ini Asal-Usul ‘Wanita Emas’ yang Tuduh Rutan Pondok Bambu Banyak Lesbian

    JAKARTA – Terpidana perkara korupsi Hasnaeni Moein sebut Rutan Pondok Bambu, tempat dia ditahan banyak lesbian. Ia mengaku resah dan ingin sekali  pindah, namun keinginannya ditolak Majelis Hakim.

    “Di sana itu hampir 99 persen itu lesbi, jadi penyimpangan seks itu ada di sana, dan sangat banyak, itu yang membuat saya resah,” katanya.

    Menanggapi tudingan terpidana berjenis kelamin tersebut, Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti menyatakan sebagai tudingan tanpa ada dasar.

    “Silakan ditanya kepada yang memberi info apa dasarnya mengeluarkan angka (jumlah lesbian di Rutan Pondok Bambu) 99 persen,” kata Rika melalui keterangan tertulisnya, Kamis (14/9/2023).

    “Kita sama-sama paham angka ilmiah dihasilkan dari penelitian ilmiah yang jelas indikatornya,” sambungnya.

    Menurut Kepala Rutan Pondok Bambu, Rika menjelaskan, sejauh ini pihaknya tidak pernah mendapatkan aduan dari warga binaan pemasyarakatan tentang hal tersebut.

    “Semua lapas dan rutan memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga binaan, termasuk juga Rutan Pondok Bambu. Akan ada sanksi bagi semua yang terbukti melanggar aturan,” ujarnya.

    Hasnaeni Moein adalah sosok perempuan yang pernah ‘ngetop’ beberapa tahun. Ia pernah melabel dirinya sebagai Wanita Emas. Dan kebetulan ia memang suka menggunakan dan memamerkan perhiasan emasnya kepada publik.

    Ia divonis 5 tahun penjara terkait perkara korupsi penyimpangan dana PT Waskita Beton Precast tahun 2016-2020.

    Dalam sidang putusan, Hasnaeni melalui kuasa hukumnya sempat meminta pindah dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur.

    Namun, permohonan tersebut ditolak majelis hakim. Hakim menyarankan permohonan itu diajukan dalam banding saja.

    Asal-usul Dijuluki Wanita Emas

    Wanita ini punya nama lengkap Mischa Hasnaeni Moein. Resmi menjadi tersangka pada Kamis (22/9/2022) atas dugaan penyimpangan dan penyelewengan dana pada 2016-2020.

    Ia mulai menggunakan panggilan Wanita Emas saat mencoba maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang Selatan pada 2010.

    Saat itu Hasnaeni berniat maju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan dengan menggandeng Saeful Jamil. Sayangnya, niat tersebut batal karena di pertengahan jalan, bakal calon wakilnya mengundurkan diri.

    Meski gagal mencalonkan sebagai wali kota, ia tetap menggunakan julukan Wanita Emas saat mempromosikan diri dalam kegiatan politik lain. Misalnya, saat menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017.

    Ia konsisten menggunakan nama Wanita Emas dengan slogan “Menuju Jakarta Emas”. Namun ambisi mantan kader Partai Demokrat ini untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Sebab, Partai Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Sylvia Murni.

    Setelah itu Hasnaeni kembali maju sebagai calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta pada 2019. Ia berniat maju mencalonkan diri lewat Partai PDI Perjuangan. Sayangnya, rencana pencalonan kembali tidak tidak terdengar.

    Selain menapakkan kaki di dunia politik, Wanita Emas juga dikenal dengan aktivitas bisnisnya. Dikutip dari Kompas.com, Sabtu (24/9/2022), anak politikus PDIP Max Moein itu merupakan pemilik perusahaan PT Misi Mulia Metrical (MMM).

    PT Misi Mulia Metrikal adalah bagian dari konsorsium perusahaan yang memenangi tender Pengusahaan Jalan Tol Semarang-Demak. (RED)

     

  • Ungkap Kasus Penemuan Mayat Tanpa Kepala, Polda Lampung Lakukan Ini

    Ungkap Kasus Penemuan Mayat Tanpa Kepala, Polda Lampung Lakukan Ini

    BANDARLAMPUNG – Polda Lampung masih menunggu hasil pemeriksaan sampel DNA dari rambut 4 mayat tanpa kepala di pesisir pantai Lampung yang sudah dikirim ke RS Bhayangkara Mabes Polri.

    Hasilnya baru keluar 2 atau 3 minggu, namun upaya untuk mempercepat pengungkapan terus dilakukan Polda Lampung dengan cara melakukan screening terhadap para pelapor yang kehilangan anggota keluarganya.

    Makin banyak Laporan Orang Hilang (LOH) tentu saja sangat membantu pengungkapan kasus ini.

    Terkait LOH ini, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik menjelaskan sudah ada 11 laporan orang hilang pada hotline paska ditemukannya 4 mayat tanpa kepala di Pesisir Pantai Lampung. Laporan berasal dari beberapa provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan, ada 11 laporan orang hilang yang masuk melalui hotline di Polres Tanggamus.

    “Di Polres Tanggamus sudah ada yang menghubungi nomor hotline kurang lebih 11 laporan. Mereka ada yang dari Sumatera Utara, Jawa Timur, Kemiling (Bandarlampung), Jakarta, dan ada juga yang dari Pulau Jawa lainnya,” ujar Umi saat dikonfirmasi awak media di ruangannya, Kamis (14/9/2023).

    Umi mengungkapkan, selain melalui hotline, ada beberapa warga juga yang mendatangi secara langsung ke Polres Lampung Selatan dan ke Rumah Sakit Bob Bazar untuk melakukan pengecekan.

    “Ada juga yang langsung datang ke Polres Lampung Selatan. Namun setelah di-screening tidak identik dengan mayat yang bersangkutan. Ada juga 2 lagi di Rumah Sakit Bob Bazar dan sudah di-screening, juga tidak identik dengan kedua mayat,” ungkap dia.

    Rilis Ciri Mayat

    Upaya lain adalah dengan cara merilis beberapa ciri-ciri para korban yang ditemukan.

    Diketahui, kasus penemuan empat mayat tanpa kepala ini terjadi dalam kurun waktu kurang dari satu bulan di dua kabupaten yakni Lampung Selatan dan Tanggamus.

    Tiga jasad ditemukan dalam kurun waktu 2 hari di awal September, dan satu jasad ditemukan pada pertengahan Agustus 2023 lalu.

    Dirreskrimum Polda Lampung, Kombes Reynold Hutagalung mengatakan bahwa penemuan jasad tanpa kepala pertama kali terjadi pada 15 Agustus 2023.

    TKP pertama 15 Agustus 2023 di Pantai Pekon Teluk Brak, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus hari Selasa, sekira pukul 12.00 WIB.

    TKP kedua, di pinggir Pantai Dusun Sukarame, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan pada hari Rabu, 6 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB.

    Kemudian, pada hari yang sama penemuan jasad kedua itu, kembali ditemukan mayat di Pantai Dusun Paret II, Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 18.00 WIB.

    Lalu, keesokan harinya, warga kembali menemukan mayat dengan kondisi tanpa kepala di Kabupaten Tanggamus, persisnya di pinggir Pantai Karang Bolong, Pekon Tegineneng, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus pada hari Kamis, 7 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB.

    Terhadap empat jasad tersebut telah dilakukan proses autopsi di dua rumah sakit yakni RS Bhayangkara Polda Lampung dan RS Bob Bazar Kalianda Lampung Selatan. Dari hasil autopsi diperkirakan tinggi badan korban 161 sampai 170 perkiraan umur 30-45 tahun.

    Berikut ciri-ciri dan hasil autopsi terhadap para jasad yang ditemukan.

    Jasad Pertama di TKP Pantai Pekon Teluk Brak, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus.
    Ciri-cirinya yakni:
    – Jenis kelamin laki-laki.
    – Tulang kepala hingga leher tidak ada.
    – Kedua tulang lengan berikut telapak tangan tidak ada.
    – Kedua tulang telapak kaki tidak ada.
    – Sebagaian besar lemak dan kulit sudah membusuk.
    – Mengenakan celana training warna hitam tidak bermerek dan pakaian dalam warna coklat.

    Jasad Kedua TKP Pantai Dusun Sukarame, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.

    Ciri-cirinya yakni:
    – Berjenis kelamin laki-laki.
    – Kondisi jenazah sudah tidak utuh, tidak ada kepala, tangan, dan kaki.
    – Diperkirakan sudah beberapa hari dari kematiannya.
    – Menggunakan kaus berwarna putih biru dengan tulisan ‘Mamae Zahra, Mimie Attar’ dan celana training berwarna biru.

    Jasad Ketiga TKP di Pantai Dusun Paret II, Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan.

    Ciri-cirinya yakni:
    – Jenis kelamin laki-laki.
    – Kondisi sudah tidak utuh, tidak ada kepala dan kaki.
    – Badan sudah membengkak dan diperkirakan kematian sudah beberapa hari.
    – Hanya menggunakan celana dalam berwarna coklat, tidak menggunakan baju dan celana.

    Jasad Keempat TKP di Pantai Karang Bolong, Pekon Tegineneng, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus.

    Ciri-cirinya yakni:
    – Jenis kelamin laki-laki. Bagian alat kelamin hilang sehingga sempat sulit diidentifikasi.
    – Kondisi jenazah sudah tidak utuh.
    – Kondisi jenazah sudah membusuk.
    – Tidak ada kepala, telapak kaki, dan tangan.
    (RED)

     

  • Penghapusan Tenaga Honerer Ditunda pada Desember 2024

    Penghapusan Tenaga Honerer Ditunda pada Desember 2024

    JAKARTA – Penghapusan sebanyak 2,3 juta tenaga honorer batal dilakukan pada November 2023. Pemerintah memutuskan menunda rencana itu pada Desember 2024.

    Seiring penundaan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengungkapkan bahwa tenaga honorer berpotensi telah membengkak. Hal itu didasari pada laporan yang termuat dalam halojg.id. Adapun, situs halojg.id adalah situs pengaduan yang dinaungi oleh Junimart.

    Menurut Junimart, setidaknya ada data 3,38 juta tenaga honorer yang melaporkan bahwa mereka tidak termasuk ke dalam data tenaga honorer yang telah didata pemerintah dengan jumlah terakhir 2,3 juta. Dengan demikian, total tenaga honorer diperkirakan akan membengkak 5,6 juta.

    “Yang sebelumnya sudah terdaftar 2,3 juta lebih kurang, jadi kalau 2,3 ditambah 3,38 juta menjadi 5,6 juta,” ungkap Junimart saat rapat kerja dengan Menteri PANRB, Kepala BKN, LAN, dan ANRI di Gedung Parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (14/9/2023).

    Junimart mengungkapkan para tenaga honorer yang telah melaporkan ke Komisi II itu kini tengah ketakutan akan terdepak secara cuma-cuma saat penghapusan tenaga honorer resmi dilaksanakan pada Desember 2024 dari semua ditargetkan pada November 2023.

    “Umumnya mereka keluhkan pertama data mereka yang tidak terdaftar sebagai tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK sementara mereka telah mengabdi selama puluhan tahun,” tegas Junimart.

    Selain itu, para tenaga honorer atau non-ASN itu menurut Junimart juga menyampaikan kekhawatirannya akan diganti dengan tenaga honorer titipan atau fiktif. Pasalnya, pemerintah telah memastikan bahwa jumlah tenaga honorer saat ini hanya sebanyak 2,3 juta.

    “Kedua, mereka sangat khawatir data mereka akan diganti dengan tenaga honorer titipan dan fiktif seperti yang sudah terjadi pada beberapa daerah,” tutur Junimart.

    Junimart pun menyampaikan dokumen dan flashdisk laporan para tenaga honorer itu. Isinya terkait identitas pribadi mereka, instansi, serta lama pengabdian. Data itu diserahkan ke Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini.

    Data akan Diaudit Ulang

    Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto memastikan hingga kini data tenaga honorer atau non aparatur sipil negara (ASN) yang berhasil diperoleh BKN hanya sebanyak 2,3 juta, belum ada perubahan.

    “Kalau di BKN kan sudah ada database itu yang tercatat kan 2,3 juta,” kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

    Jika laporan pembengkakan tenaga honorer sebagaimana yang diterima Komisi II DPR, dia menilai audit harus kembali dilakukan oleh BPKP. Oleh sebab itu, dia menekankan verifikasinya secara jelas harus menunggu hasil audit BPKP.

    “Terus tadi kan ada usulan tambahan itu, nantikan akan dilakukan verifikasi dulu, audit menyeluruh oleh BPKP, ini supaya kita tahu juga,” tegas Haryomo.

    “Tapi tetap dikoordinasi oleh Pak Menteri PANRB, kemudian dilakukan audit menyeluruh terhadap data honorer yang masuk ke BKN,” tambahnya.

    Akan ada Sanksi Hukum

    Jumlah tenaga honorer berpotensi membengkak di tengah rencana pemerintah yang akan mengundur target penghapusan tenaga honorer dari semula ditetapkan pada November 2023 menjadi Desember 2024. Pemerintah pun langsung pasang kuda-kuda untuk menuntaskannya.

    Umumnya laporan yang masuk itu menurut Junimart berisi keluhan mereka yang telah mengabdi selama puluhan tahun sebagai tenaga honorer di pemerintahan, namun tidak pernah diangkat sebagai ASN khususnya PPPK karena ditikung jatahnya oleh tenaga honorer titipan yang baru-baru ini saja mengabdi.

    “Jadi mestinya nama A, memang nama A, tapi diganti orang lain. Dengan masa kerja sudah puluhan tahun, padahal dia tidak pernah jadi tenaga honorer. Itu fakta yang terjadi di lapangan, bisa di cross check juga ke kepala daerah,” ucap Junimart.

    Dia pun percaya diri saja bahwa laporan yang masuk ke dirinya itu bisa dipertanggungjawabkan karena lengkap memuat identitas, instansi tempatnya bekerja, hingga masa pengabdian para tenaga honorer itu. Maka, ia pun menyerahkan dokumen dan flashdisk data tersebut ke Sekertaris Kementerian PANRB Rini Widyantini.

    Merespons laporan Junimart itu, saat sesi akhir rapat atau tepatnya penyusunan naskah kesimpulan rapat, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengusulkan supaya dimasukkan satu poin khusus dalam teks kesimpulan rapat bahwa pemerintah akan menindaklanjuti laporan masyarakat itu.

    Satu poin khusus itu ia sarankan supaya ada ketetapan kesimpulan rapat bahwa Komisi II DPR meminta menteri PANRB untuk mengkoordinasikan audit menyeluruh terkait data honorer atau non ASN ini bersama dengan BKN dan BPKP. Tujuannya supaya ada komitmen bersama untuk melakukan verifikasi dan validasi data itu.

    “Sehingga nanti tidak ada yang dirugikan bagi mereka yang masuk ataupun tidak masuk,” tegas Anas.

    Saran Anas pun dimasukkan ke kesimpulan rapat. Lalu, ia juga menyarankan supaya hasil audit itu seharusnya bisa dijadikan sebuah temuan untuk memproses hukum para pimpinan instansi pemerintahan baik di pusat maupun daerah yang memainkan data para honorer selama ini.

    “Maka kita kan repot sudah kasih tahu terus maka kami sampaikan ke kepala daerah dan bupati, jika data yang disampaikan tidak sesuai ini akan berdampak hukum,” ucap Anas.

    “Sehingga tidak ada lagi penandatanganan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) tapi tidak sesuai fakta data yang dilapangan, pasti akan merugikan teman-teman yang sudah mengabdi lama disalip mereka yang belum mengabdi,” ungkapnya.

    Menurut Anas, hasil audit data honorer sebagai sebuah temuan ini penting karena dari hasil audit secara acak yang pernah ia mintakan kepada BPKP, banyak data tidak valid tenaga honorer, padahal telah memperoleh tandatangan SPTJM dari pejabat pembina kepegawaiannya.

    “Jadi audit menyeluruh ini sudah seperti yang dimaksud Pak Ketua (Junimart sebagai ketua rapat saat itu) dan kemarin kita minta audit BPKP secara acak, bahkan yang sudah di tanda tangani SPTJM saja banyak data yang tidak valid,” tutur Anas.

    Proses audit ini menurut Anas akan bisa dilakukan hingga batas waktu akhir masa penghapusan tenaga honorer yang diundur hingga Desember 2024. Para pemimpin instansi maupun Kepala Daerah pun sudah dilarang merekrut tenaga honorer baru sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018.(red)

  • Senator Bustami Memastikan TKBM Pelabuhan Masih Sangat Dibutuhkan

    Senator Bustami Memastikan TKBM Pelabuhan Masih Sangat Dibutuhkan

    BANDARLAMPUNG – Bustami Zainudin bersama Wakil Menteri Tenaga Kerja RI Apriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke PT. Pelindo 2 Panjang, Provinsi Lampung guna melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap kinerja PT. Pelindo 2 dan stakeholder terkait, Rabu (13/9/2023).

    Rombongan Wamen dan Senator Bustami disambut oleh General Manager PT. Pelindo 2 Imam, Pj. KSOP Pelabuhan Panjang Kol. Marinir Amrul Adriansyah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang dan Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Pelabuhan Panjang dan stakeholder lainnya.

    Saat berdialog dengan perwakilan TKBM, Bustami menyampaikan bahwa isu terkait bahwa TKBM menjadi penghambat kinerja dan menjadi beban pelabuhan, sehingga keberadaannya terancam di evaluasi adalah tidak benar. Keberadaan tenaga kerja (kuli) bongkar muat masih sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses bongkar muat di pelabuhan.

    “Saya tegaskan bahwa adanya isu TKBM Pelabuhan akan dihilangkan, digantikan dengan peralatan yang lebih modern dan canggih adalah tidak benar. Banyak pekerjaan yang masih harus dikerjakan oleh tenaga manusia, tidak semuanya bisa digantikan oleh mesin”, ujar Bustami tegas.

    Bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas kinerja pelabuhan, Bustami setuju. Namun tidak harus dengan menghilangkan tenaga kerja bongkar muat.

    Yang mesti dilakukan adalah peningkatan kapasitas, kemampuan skill dan keterampilan TKBM, sehingga TKBM kita mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ada, yang memang menuntut adanya SDM yang berkualitas.

    Bustami juga menegaskan bahwa sinergitas dan kerjasama stakeholder di Pelabuhan Panjang sudah berlangsung produktif dan kondusif, ini harus terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga Pelabuhan Panjang bisa terus tumbuh menjadi pelabuhan yang produktif, kondusif dan maju.

    Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor memastikan tenaga bongkar muat masih dibutuhkan di pelabuhan pelabuhan seluruh Indonesia, tak terkecuali di Pelabuhan Panjang. Penegasan itu disampaikan menyusul adanya isu terkait Induk Koperasi TKBM (Tenaga Kuli Bongkar Muat) yang jadi penghambat kegiatan di pelabuhan.

    “Tapi sementara ini, saya melihat antara TKBM dengan perusahaan-perusahaan yang berada di Pelindo ini saling membutuhkan. Jadi TKBM masih dibutuhkan sesuai dengan skill dan kemampuannya,” kata Afriansyah di Kantor Pelindo 2, Panjang, Rabu (13/9/2023).

    Pihaknya bersama Senator Bustami Zainudin, senator asal Lampung yang juga sebagai Wakil Ketua Komite II DPD RI hadir untuk melihat bagaimana kerjasama antara perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Pelabuhan Panjang. Menurut dia, banyak tenaga kerja yang mencari penghidupan sebagai kuli bongkar muat yang harus menjadi perhatian, mereka semua juga harus tetap bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya.

    Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana stakeholder terkait, utamanya Inkop TKBM agar dapat meningkatkan skill atau kemampuan para TKBM. Diharapkan para tenaga kerja bongkar muat dapat mengikuti roda perubahan zaman.

    “Jadi sekarang ini peralatan sudah canggih semua, semua dikelola dengan mesin bukan dengan fisik manusia lagi. Dan tentunya secara skill teman-teman TKBM sudah harus punya kemampuan,” kata Afriansyah.

    Sementara itu, pemerintah masih melakukan sinkronisasi tiga Peraturan Menteri tentang Tata Kelola TKBM. Ketiga peraturan tersebut berasal dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Perhubungan.

    Afriansyah menyebutkan, Permen ketiga kementerian tersebut akan berpihak pada peningkatan kesejahteraan TKBM serta pengelolaan koperasi yang lebih profesional.

    Bustami juga menyakinkan bahwa kalaulah Permen ketiga kementrian ini terbit, tidak boleh ada pihak yang dirugikan, harus berpihak pada tenaga kerja bongkar muat.

    Bahwa didalamnya mengharuskan TKBM meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan skillnya, itu menjadi tanggung jawab kita bersama.

    Di sisi lain, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Agus Sujatma menyampaikan bahwa sinergi antar pihak di pelabuhan Panjang berlangsung sangat kondusif.

    Koperasi TKBM dengan segala keterbatasan yang ada terus mencoba memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anggota, termasuk pembangunan rumah bagi anggota koperasi TKBM. Hingga hari ini sudah terbangun 500 unit, dari target 1000 unit rumah lebih. Ini memerlukan dukungan untuk keberlanjutannya.

    Kalau keberadaan TKBM goyah, maka akan berdampak pada kerugian banyak pihak, utamanya tenaga kerja bongkar muat dan koperasi.

    Sementara, Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Pelabuhan Panjang Juswandi Kristianto juga menyampaikan bahwa situasi kerja di Pelabuhan Panjang cukup kondusif. Kondisi ini perlu terus dijaga, ditingkatkan dan dipertahankan.

    Sinergitas dan soliditas antara TKBM dan APBMI sangat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan operasional Pelabuhan Panjang, sebagai salah satu pelabuhan nasional yang cukup strategis.

    Sebelumnya Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Tenaga Kerja, dan bersama dengan jajaran stakeholder terkait lainnya untuk semakin memperhatikan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang ada di berbagai pelabuhan nasional.

    Hal itu ditegaskan Ridwan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI dengan Pengurus Induk Koperasi TKBM Pelabuhan. RDPU tersebut dalam rangka membahas, antara lain sinkronisasi Peraturan Menhub dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

    “TKBM ini kan di seluruh Indonesia memiliki anggota kurang lebih 85.300an orang. Nah kalau dikasih rata-rata 3 orang saja, per 1 KK misalnya, maka kurang lebih 250.000 yang bekerja sebagai TKBM dari induk koperasi ini. Oleh karena itu, kami minta kepada Pemerintah terkait apakah itu Menteri Perhubungan, apakah itu Menteri Tenaga Kerja untuk memperhatikan TKBM ini,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

    Ia pun menjelaskan perihal banyaknya sumber keributan TKBM selama ini. Salah satunya adalah banyaknya para pelaku di Pelabuhan, seperti misalnya Pelindo.

    “Contoh saja salah satunya Pelindo itu terkesan, tidak bermaksud menuduh, tapi terkesan membenturkan para tenaga kerja yang ada di sana, yang pada akhirnya tenaga kerja itu tidak bisa lagi bekerja yang sekaligus dimanfaatkan langsung oleh anak cucu perusahaan-perusahaan itu untuk melaksanakan langsung perburuhan yang ada di situ,” sambung Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

    Padahal, tandas Ridwan, buruh TKBM hanyalah bermaksud mencari nafkah. “Kerja hari ini, makan untuk hari ini. Jadi, ini memang harus serius Pemerintah untuk memperhatikan hal ini. Oleh karena itu, kehadiran TKBM pada kesempatan ini kami sudah dengarkan aspirasinya. Kami sudah dengarkan kehendaknya, bahkan tertulis mereka sampaikan kepada kami ini dan kami akan menyampaikan kepada Pemerintah utamanya mitra Komisi V yaitu Menhub,” tegas Ridwan.

    Lebih lanjut, Ridwan mendesak Pemerintah wajib segera menanggapi aspirasi dan keinginan TKBM dan harus dicarikan jalan keluar. Menurutnya, TKBM tidak boleh dirugikan, yang pada akhirnya harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dan terus dipersaingkan dengan peralatan-peralatan yang besar yang memiliki peralatan berat.

    “Nah harus ada ruang yang harus disiapkan oleh Pemerintah di pelabuhan itu di tempat para buruh TKBM itu,” jelasnya.

    Ia pun menambahkan terkait regulasi dalam Peraturan Menhub, nantinya akan dipelajari terlebih dulu yang pada akhirnya tentu menguntungkan Pemerintah, menguntungkan masyarakat, juga menguntungkan TKBM itu sendiri.

    “Ya kita akan lihat seperti apa? kalau ada regulasi yang merugikan TKBM tentu kita akan perbaiki regulasinya dan kita akan minta kepada Pemerintah untuk memperbaikinya,” pungikas Ridwan.

    Sementara itu, Ketua Induk Koperasi TKBM Pelabuhan Muhammad Nasir menjelaskan banyak kendala yang dihadapi oleh TKBM. Salah satunya, terkait adanya keinginan- keinginan dari stakeholder di pelabuhan ingin ‘membenturkan’ dan menyandingkan TKBM dengan badan-badan hukum lain terkait dengan pengelolaan tenaga kerja bongkar muat yang ada di pelabuhan. Padahal, keberadaan TKBM diungkapkannya tidak serta-merta hadir.

    “Artinya adalah kami berdasarkan dasar hukum Instruksi Presiden (Inpres) tahun 1988 dan SKB 3 Menteri. Tentu, kami memohon agar keberadaan kami jangan diusik. Terkait sertifikasi kompetensi kami selalu penuhi dan tidak satupun kapal di negeri ini yang tidak selesai kami kerjakan. Kapal dari negeri sendiri, kapal dari luar negeri dan kapal yang kami layani adalah skala internasional. Tidak ada yang tidak terselesaikan, jadi dimana sebetulnya? Jadi tolong Pemerintah bina kami, arahkan kami seperti apa, itu harapan kami,” tutupnya. (red)

  • Polda Lampung Sita 30 Kg Narkoba Jenis Sabu di Bakauheni

    Polda Lampung Sita 30 Kg Narkoba Jenis Sabu di Bakauheni

    BANDARLAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung berhasil menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 30 kilogram di Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.

    “Sabu seberat 30 kilogram tersebut kami dapatkan dari dua orang tersangka yang berperan sebagai kurir,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung Kombes Pol Erlin Tangjaya, di Mapolda Lampung, Kamis (14/9/23).

    Ia menjelaskan pada 15 Agustus petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan jenis Toyota Innova dengan nomor polisi B 1798 NYZ di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan karena mencurigakan.

    “Saat dilakukan pemeriksaan di beberapa bagian mobil ditemukan sabu sebanyak 30 kg,” kata dia seperti dikutip ANTARA.

    Ia mengatakan berdasarkan pengakuan dua tersangka yang berhasil diamankan petugas yakni MN (23) dan MS (36), barang haram tersebut akan dibawa menuju Jakarta.

    “Kedua tersangka ini berasal dari Provinsi Aceh. Kedua kurir narkoba ini mendapat imbalan Rp12 juta apabila sudah sampai di lokasi oleh pemesan, dimana mereka sudah menerima imbalan Rp5 juta untuk mengantar, sisanya akan dibayarkan di lokasi,” kaya dia.

    Erlin mengatakan dengan adanya pengungkapan 30 kilogram sabu dengan nilai Rp45 miliar tersebut, setidaknya kurang lebih 120 ribu jiwa manusia terbebas dari penggunaan barang haram itu.

    “Saat ini Polda Lampung masih melakukan pendalaman, apakah pemesan narkotika tersebut berasal dari dalam penjara atau bukan. Sementara itu atas perbuatanya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati,” kata dia.(RED)

  • KPPU Lampung Panggil 2 Distributor Beras Jual Beras di Atas HET

    KPPU Lampung Panggil 2 Distributor Beras Jual Beras di Atas HET

    BANDARLAMPUNG  – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Lampung memenuhi janjinya mendalami soal kenaikan harga beras yang diduga akibat dilanggarnya ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh distributor. Terkait itu, Kantor Wilayah II KPPU Lampung akan memanggil dua distributor pada pekan depan

    “Latar belakang kami mengintensifkan penelusuran saluran distribusi beras dan gabah di Lampung sejak Januari hingga saat ini, terjadi setelah merespons kenaikan harga beras yang terjadi secara berkelanjutan,” ujar Kepala KPPU Kantor Wilayah II Wahyu Bekti Anggoro di Bandarlampung, Kamis (14/9/23).

    Ia mengatakan pada pekan depan memanggil dua distributor dari dua merek dagang beras yang menjual beras premium dengan harga di atas HET.

    “Jadi untuk penjualan harga beras premium di atas HET pemerintah itu, ditemukan di empat pasar, di Kota Bandarlampung dengan dua merek dagang dari dua distributor. Pekan depan mereka kami panggil untuk meminta keterangan, kalau untuk produsen belum ada,” katanya.

    Dia mengatakan langkah yang akan diambil setelah penelusuran kasus selesai, dapat dilakukan tindakan berdasarkan dua opsi yakni melalui penegakan hukum serta advokasi.

    “Langkah selanjutnya bisa melalui penegakan hukum nanti dirumuskan pasal yang bisa dikenakan ke pelaku usaha ini, takutnya ini terjadi karena memiliki posisi dominan atau terkait lainnya. Selain itu bisa juga melalui advokasi dimana dilakukan langkah pencegahan untuk mengulang perilaku serupa,” ucapnya seperti dikutip ANTARA.

    Menurut dia, perilaku pelaku usaha menaikkan harga beras di atas HET pemerintah itu terjadi sebab industri beras memiliki struktur oligopoli, di mana kenaikan harga oleh satu pengusaha dapat berisiko meningkatkan harga semua jenis merek beras dari pengusaha lain.

    “Karena strukturnya oligopoli sehingga ketika satu merek naik, maka semua merek dagang akan sangat terpengaruh dengan fluktuasi harga merek pesaing. Sebab intip mengintip harga antarpesaing wajar terjadi. Jadi untuk mencegah kenaikan harga pada semua jenis merek dagang jadi kami lakukan pengawasan dan penelusuran,” tambahnya.

    Ia melanjutkan berdasarkan data per 12 September 2023 harga beras di tingkat produsen yakni di pabrik beras masih di bawah HET dimana dijual dengan harga Rp12.450 per kilogram, sedangkan di pasaran dijual dengan harga Rp14.100-Rp15.000 per kilogram.

    “Di sini terlihat ada selisih yang cukup besar antara harga pengambilan pabrik dengan harga yang ditawarkan oleh distributor di pasar. Sehingga untuk mencegah kenaikan harga yang lebih tinggi tingkat pengecer dan adanya potensi mempengaruhi harga beras premium merek lainnya, jadi kita ambil tindakan pemanggilan untuk meminta keterangan secara langsung,” ujar dia. (RED)

  • Dipercepat, Hari Ini Bulog Lampung Launching Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kota Metro

    Dipercepat, Hari Ini Bulog Lampung Launching Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kota Metro

    BANDARLAMPUNG – Hari ini Perum Bulog Lampung menyalurkan Bantuan Pangan Beras sebanyak 10.960 kg untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Metro. Setiap KPM memperoleh 10 kg/bulan.

    Penyaluran di Kota Metro itu adalah perdana dalam penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap II 2023 di Lampung. Selanjutnya, Bulog Lampung akan menyalurkan bantuan serupa untuk KPM di kabupaten/kota lain, dimana totalnya mencapai 8.300 ton.

    “Kita salurkan secara bertahap. Tapi kami pastikan penyaluran beras bantuan untuk bulan September ini tuntas dan kita lanjutkan kembali pada bulan Oktober dan November 2023,” kata Plt Pimpinan Perum Bulog Wilayah Lampung, Nurman Susilo, Senin (11/9/23) pagi.

    Sesuai skema penyaluran sebelumnya, beras bantuan ini baru akan digelontorkan pada Oktober 2023. Namun demi menahan gejolak harga beras di pasaran, pemerintah mempercepat penyaluran pada September ini.

    ”Harapan kami, dengan dipercepatnya penyaluran bantuan pangan (beras) selama tiga bulan ini (September-Oktober-November) bisa menurunkan harga beras di pasar,” kata Nurman.

    Terkait kesiapan Bulog Lampung untuk melancarkan aksi sosial-ekonomi pemerintah tersebut, Nurman mengaku tidak ada masalah karena stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Lampung dalam posisi memadai alias aman.

    Dia menjelaskan, stok beras yang ada di gudang Bulog ada sebanyak 28.000 ton. Stok tersebut cukup untuk memenuhi cadangan beras hingga Desember 2023.

    Secara nasional penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua ini menurut rencana akan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (11/9/23) kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Ini merupakan langkah intervensi yang dilakukan pemerintah agar harga beras dapat kembali stabil. (IWA)

  • Besok Bulog Lampung Salurkan 8.300 Ton CBP, Mampukah Menekan Laju Kenaikan Harga Beras?

    Besok Bulog Lampung Salurkan 8.300 Ton CBP, Mampukah Menekan Laju Kenaikan Harga Beras?

    BANDARLAMPUNG – Perum Bulog Lampung besok Senin (11/9/23) mulai menyalurkan Bantuan Pangan Beras sebanyak 8.300 ton beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di provinsi ini. Setiap KPM akan memperoleh 10 kg beras kualitas premium.

    Plt Pimpinan Perum Bulog Wilayah Lampung, Nurman Susilo, mengatakan penyaluran beras cadangan pemerintah (BCP) oleh Bulog Lampung itu dilakukan bertahap, dimulai di Kota Metro pada Senin (11/9/23).

    “Kita salurkan secara bertahap. Tapi kami pastikan penyaluran beras bantuan untuk bulan September ini tuntas dan kita lanjutkan kembali pada bulan Oktober dan November 2023,” jelas dia, Minggu (11/9/23).

    Sesuai skema penyaluran sebelumnya, beras bantuan ini baru akan digelontorkan pada Oktober 2023. Namun demi menahan gejolak harga beras di pasaran, pemerintah mempercepat penyaluran pada September ini.

    ”Harapan kami, dengan dipercepatnya penyaluran bantuan pangan (beras) selama tiga bulan ini (September-Oktober-November) bisa menurunkan harga beras di pasar,” kata Nurman.

    Stok Aman

    Terkait kesiapan Bulog Lampung untuk melancarkan aksi sosial-ekonomi pemerintah tersebut, Nurman mengaku tidak ada masalah karena stok cadangan beras pemerintah di Lampung dalam posisi memadai alias aman.

    Dia menjelaskan, stok beras yang ada di gudang Bulog ada sebanyak 28.000 ton. Stok tersebut cukup untuk memenuhi cadangan beras hingga Desember 2023.

    Secara nasional penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua ini menurut rencana akan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (11/9/23) kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Ini merupakan langkah intervensi yang dilakukan pemerintah agar harga beras dapat kembali stabil.

    Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan mekanisme penyaluran bantuan beras tersebut akan dilakukan berdasarkan nama dan alamat.

    Ia mengatakan Perum Bulog telah mendapatkan data penerima bantuan beras yang berasal dari Kementerian Sosial, sehingga dalam penyalurannya tidak salah sasaran.

    Menurut PLT Pimwil Perum Bulog Lampung, penyaluran bantuan pangan beras di Lampung dilaksanakan oleh PT Jasa Prima Logistik BULOG (PT JPLB ), yang merupakan anak Perusahaan Perum BULOG yang bergerak di bidang jasa angkutan dan distribusi barang.

    Mampukah Menahan Gejolak Harga Beras?

    Keberhasilan kebijakan penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 10 kg/bulan/KPM ini akan diuji pada akhir September ini, apakah mampu menekan laju kenaikan harga beras di pasar.

    Hal ini tentu saja tidak mudah, sebab harga Gabah Kering Panen di sentra produksi padi di Lampung per September ini sudah melambung tinggi. Di Mesuji misalnya, harga GKP sudah menembus Rp7 ribu/kg.

    Namun dari pengalaman penyaluran beras dengan volume yang sama pada penyaluran pada tahap pertama yang berakhir Juli 2023 lalu, terbukti mampu meredam laju kenaikan harga beras sepanjang April sampai Juli 2023. Namun setelah itu harga beras bergejolak kembali.

    Sebelumnya, Perum Bulog menyatakan, program bantuan pangan beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat berhasil menekan laju rata-rata kenaikan harga beras di pasar umum menjadi 0,4 persen. Ini berdampak pada terkendalinya inflasi beras dan inflasi nasional.(IWA)