Sinarlampung

Penulis: Endra Saputra

  • Usai Pelantikan, Ketum IMM Lampung Utara Okta Irjun Saputra Ikuti Dialog Publik

    Usai Pelantikan, Ketum IMM Lampung Utara Okta Irjun Saputra Ikuti Dialog Publik

    LAMPUNG UTARA (SL) – Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung Utara Okta Irjun Saputra,S.Pd., beserta jajaran mengikuti Dialog Publik bertema “Praksis Milenial dan Gen Z, Akuntabilitas Politik Demi Mewujudkan Pemimpin Yang Berintegritas” di Sekretariat AMM Lampung Utara, Kamis (7/9/23).

    Dialog Publik tersebut juga dihadiri anggota DKPP RI M. Tio Aliansyah, S.H., M.H,  Drs. Matsoleh, M.Pd.
    (Kesbangpol Kab. Lampung Utara),  Dr. Suwardi, S.H., M.H (Akademisi UMKO), dan Dr. Selamet Haryadi, S.H., M.Hum (Akademisi).

    Turut hadir pula Dr. Irawan Suprapto, M.Pd (Rektor Umko), Drs. H. Lekok, M.M. (Sekda Lampung Utara), H. Ahmad Junaidi S.Pd.,M.M, (Ketua PDM Lampung Utara), Listaria, S.Pd.I (Ketua PD Aisyiyah Lampung Utara), dan Amin Fauzi, S.I.P (Ketua umum DPD IMM Lampung) serta seluruh elemen prokopimda, seluruh OPD, OKP, Seluruh Ortom Muhammadiyah, civitas akademika, Ad-Hoc, Ormas, LSM, Media, dan Tokoh masyarakat.

    “IMM Lampung Utara bersinergi berkolaborasi menciptakan politik yang transparan dan akuntabilitas, terus berkolaborasi membangun lampung utara berkemajuan, dan berkomitmen mewujudkan pemimpin yang berintegritas. Dengan mengajukan dan mengejawatkan 3 cara yakni; Revolusi mental, Reformasi moral, dan Reposisi akal,” kata Okta Irjun sambutannya

    Okta Irjun mengajak semua elemen untuk bersinergi dalam menciptakan politik transparan dan berkomitmen membangun Lampung Utara yang maju, dengan menekankan pada revolusi mental, reformasi moral, dan reposisi akal sebagai langkah konkret.

    Sementara, Sekda Lampung Utara, H. Lekok, mewakili Bupati Lampung Utara, mengakui peran IMM sebagai penyambung lidah masyarakat dan peningkatan SDM Mahasiswa serta Masyarakat Lampung Utara, sementara IMM harus berperan lebih sentral dalam pembangunan Lampung Utara dan menciptakan demokrasi politik yang ideal.

    “IMM sejauh ini telah mengambil tugas dengan baik sebagai penyambung lidah masyarakat, gerakan Intelektual peradaban, peningkatan SDM Mahasiswa maupun Masyarakat Lampung Utara dan IMM kedepan harus Siap mengambil peran lebih sentral dalam pembangunan Lampung Utara dan harus berperan aktif ikut serta dalam menciptakan demokrasi politik ideal dalam mewujudkan pemimpin yang berintegritas,” katanya.

    (rls)

  • Edy Irawan: Partai Demokrat Tetap Tegak Lurus dengan Visi Perubahan dan Perbaikan

    Edy Irawan: Partai Demokrat Tetap Tegak Lurus dengan Visi Perubahan dan Perbaikan

    BANDARLAMPUNG – Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, Edy Irawan Arif menegaskan partainya tetap tegak lurus mengusung visi Perubahan dan Perbaikan.

    “Dalam kondisi apapun, Partai Demokrat tetap akan mengusung visi Perubahan dan Perbaikan,” tegas Edy saat menghadiri HUT Ke-22 Partai Demokrat di Kantor DPD Partai Demokrat Lampung, di Jalan Cut Nya Dien no. 99, Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung, Sabtu (9/9/2023).

    Ia juga menegaskan DPD Partai Demokrat Lampung akan mendukung apa pun keputusan DPP terkait pilihan koalisi dalam menghadapi Pilpres 2024.

    “Soal mau koalisi adalah kewenangan Majelis Tinggi Partai, kami yang di DPD hanya sebatas memberikan saran,” tambah dia.

    Edy mengatakan saat ini kondisi partai baik–baik saja, bahkan ia optimis Partai Demokrat akan mendapatkan koalisi yang lebih baik.(*)

  • Negara Rugi Rp400 Juta, Ini Dia 3 Tersangka yang Curangi Kualitas Plat Kontainer Sampah di DLH Bandarlampung

    Negara Rugi Rp400 Juta, Ini Dia 3 Tersangka yang Curangi Kualitas Plat Kontainer Sampah di DLH Bandarlampung

    BANDARLAMPUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung menahan dua tersangka dari tiga tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kontainer pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2018-2020.

    Dua tersangka itu, yakni smet Saleh dan Widianto. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bandarlampung. Sementara satu tersangka berinisial EW. Ia belum memenuhi panggilan. Jaksa akan memanggil ulang bersangkutan dan meminta tersangka EW untuk kooperatif.

    Ketiga tersangka diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan kontainer pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2018-2020.

    Tersangka Ismet Saleh saat itu PPK sekaligus Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada DLH Bandarlampung. Sedangkan Widianto selaku penyedia anggaran pengadaan kontainer tahun 2018, dan 2020.

    Ketiganya ditetapkan menjadi tersangka setelah penyidik Kejari Bandarlampug memeriksa ketiganya dan memeriksa sejumlah saksi dan beberapa barang bukti.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandarlampung, Helmi Hasan di Bandarlampung, Jumat (8/9/2023) menjelaskan modus yang dilakukan ketiga tersangka adalah dengan cara menggunakan bahan yang tidak sesuai sehingga terjadi selisih pada kontainer khususnya pada plat yang tidak sesuai dengan kontrak.

    “Akibat perbuatan mereka negara mengalami kerugian berdasarkan perhitungan BPKP sebesar Rp400 juta lebih. Pada 2018 sebesar Rp230 juta lebih dan tahun 2020 sebesar Rp169 juta lebih,” katanya.

    Ketiga tersangka akan dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(red)

  • Lampung Butuh Kadinkes Berpengalaman Setara Reihana

    Lampung Butuh Kadinkes Berpengalaman Setara Reihana

    BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung membutuhkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) berpengalaman. Siapa dia?

    Menjawab itu tentu tidak mudah, bahkan sampai saat ini sulit untuk mengira-ngira siapa sosok Kadinkes sebagai pengganti mantan Kadinskes Reihana.

    Bila ditelisik dari kepangkatan/golongan dan eselon dan syarat administrasi lainnya, tentu saja Lampung memiliki banyak calon Kadiskes pengganti Reihana.

    Direktur RSUDAM Lukman Pura, misalnya, atau para pejabat yang masih aktif di Dinkes Lampung yang dulu pernah bekerjasama dengan Reihana. Sayangnya, nama-nama para pejabat yang masih aktif di Dinkes Lampung itu tidak banyak dikenal. Mereka tidak se-ngetop Reihana yang kerap menjadi berita.

    Dikabarkan, Pemprov Lampung akan menggelar lelang jabatan Kadinkes yang kosong sejak 1 September 2023 lalu. Kabar itu disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Selasa (5/9/23).

    Arinal mengatakan Pemprov segera menggelar fit and proper test untuk mengisi jabatan Kadis Kesehatan Lampung. Dari lelang jabatan dan fit and proper test tersebut, Arinal berharap dapat menghasilkan Kadinkes yang berpengalaman, cakap, cerdas dan andal.

    Kisi-kisinya, setidaknya setara dengan Reihana yang disebut Arinal adalah sosok Kadiskes yang cerdas.

    Itulah yang menjadi sebab Arinal mempertahankan dan mempercayakan jabatan Kadinkes kepada perempuan ‘Si Pembuat Berita’ itu hingga pensiun.

    Diketahui, Reihana merupakan salah satu pejabat di Lampung yang fenomenal. Ia menjabat Kadinkes selama 14 tahun di era tiga gubernur yang berbeda.

    Gubernur Arinal, bisa saja mengganti Reihana, dulu. Tapi tidak bisa lantaran sulit mencari pengganti.

    “Saya kesulitan mencari penggantinya. Orangnya cerdas, tidak neko-neko dan saya marahi dia tetap senyum,” kata Arinal.

    Nah, kalau sudah begini kita tunggu saja apa hasil lelang jabatan nanti. Semoga yang memimpin Dinkes Lampung kelak sesuai dengan yang diharapkan Arinal dan akan menjadi legacy terbaiknya.(IWA)

  • Waduh, Harga Beras Bisa Naik Lagi Bila Peserta Pemilu Borong Beras untuk Pemulus Raih Kursi

    Waduh, Harga Beras Bisa Naik Lagi Bila Peserta Pemilu Borong Beras untuk Pemulus Raih Kursi

    BANDARLAMPUNG – Pemerintah Daerah di Lampung sebaiknya memberikan perhatian pada fenomena kenaikan harga beras yang terus terjadi.  Tak elok terus menerus menyalahkan Elnino yang pasti tidak bisa terelakkan lagi, sebab ada faktor lain yang menyebabkan harga beras naik di Lampung tak terkendali, yakni, aksi borong oleh spekulan dan perusahaan besar (sudah terjadi) dan potensi aksi borong oleh peserta Pemilu 2024.

    Bila tidak diwaspadai, faktor Pemilu 2024 dipastikan akan ikut mendorong harga beras naik lebih tinggi lagi. Pada tahun politik ini beras bakal banyak diborong oleh peserta Pemilu untuk digunakan sebagai alat kampanye.

    Potensi aksi borong oleh peserta Pemilu 2024 itu sempat dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (4/9/2023). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI.

    Spekulan Incar Beras di Lampung

    Informasi terkini, para spekulan dan perusahaan besar tersebut ramai-ramai mengincar stok beras yang dimiliki penggilingan dan petani. Seorang spekulan yang mengaku dari Jakarta, kepada media ini baru saja meminta beras eks Bulog sebanyak 200 ton. “Kalau ada kami beli tunai. Kalau bisa beras beras LN,” katanya, Kamis (7/9/2023).

    Sementara seorang pedagang (pengepul) beras di Rawajitu Utara, Mesuji, mengatakan tidak memiliki stok beras lagi.

    “Banyak pembeli yang memborong, bukan cuma pedagang tetapi banyak juga dari perusahaan perkebunan, dari Wilmar,” katanya.

    Akibatnya aksi borong itu, harga beras di tingkat pengepul di Rawajitu Utara kini telah mencapai Rp11.600/kg dan berpotensi naik pada pekan depan.

    “Ya sangat mungkin naik, tak ada barang di sini,” katanya. (IWA)

  • Spekulan dan Perusahaan Besar Incar Beras di Lampung

    Spekulan dan Perusahaan Besar Incar Beras di Lampung

    BANDARLAMPUNG – Kenaikan harga beras di Lampung diprediksi akan terus terjadi, bukan semata didorong oleh naiknya harga gabah secara simultan sejak 2022 lalu, tetapi juga ditingkahi oleh aksi borong beras oleh spekulan dan perusahaan besar.

    Para spekulan dan perusahaan besar tersebut ramai-ramai mengincar stok beras yang dimiliki penggilingan dan petani dalam jumlah besar.

    Seorang spekulan yang mengaku dari Jakarta, kepada media ini baru saja meminta beras eks Bulog sebanyak 200 ton. “Kalau ada kami beli tunai. Kalau bisa beras beras LN,” katanya, Kamis (7/9/2023).

    Sementara seorang pedagang (pengepul) beras di Rawajitu Utara, Mesuji, mengatakan tidak memiliki stok beras lagi.

    “Banyak pembeli yang memborong, bukan cuma pedagang tetapi banyak juga dari perusahaan perkebunan, dari Wilmar,” katanya.

    Akibatnya aksi borong itu, harga beras di tingkat pengepul di Rawajitu Utara kini telah mencapai Rp11.600/kg dan berpotensi naik pada pekan depan.

    “Ya sangat mungkin naik, tak ada barang di sini,” katanya.

    Pemerintah Daerah di Lampung sebaiknya memberikan perhatian pada fenomena kenaikan harga beras ini. Sebab, faktor Pemilu 2024 dipastikan akan ikut mendorong harga beras naik lebih tinggi lagi.

    Pada tahun politik ini beras bakal banyak diborong oleh peserta Pemilu untuk digunakan sebagai alat kampanye oleh para peserta Pemilu.

    Diketahui, peersoalan makin mahalnya harga beras sudah dibahas di Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (4/9/2023). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI.

    Hasilnya, Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memberikan atensi terhadap fenomena kenaikan harga beras, dimana berdasarkan hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS).telah terjadi di 86 kota dari 90 kota yang disurvei.

    Diakui pula bahwa kenaikan harga beras juga menjadi salah satu penyumbang inflasi yang tercatat secara Year On Year (yoy) pada Agustus 2023 sebesar 3,27 persen.

    Mendagri juga menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat akan terus memperkuat Cadangan Beras terutama mlalui Bulog.

    Kementerian Pertanian juga diarahkan agar betul-betul mendata daerah-daerah yang hasil produksi panennya masih surplus dan langkah lain yang efektif dilakukan, seperti impor.

    Khusus impor, Tito menjelaskan perlu rapat khusus di tingat pusat. Sebab untuk melakukan impor saat ini perlu ‘perjuangan’ lantaran negara sahabat penghasil beras juga bertahan dan menyimpan cadangan berasnya selama menghadapi kemarau panjang (Elnino).(IWA)

  • Anomali Perberasan di Provinsi Peraih Penghargaan Abdi Tani: Stok Diklaim Cukup Tapi Harga Naik Terus

    Anomali Perberasan di Provinsi Peraih Penghargaan Abdi Tani: Stok Diklaim Cukup Tapi Harga Naik Terus

    Anomali Perberasan di Provinsi Peraih Penghargaan Abdi Tani: Stok Diklaim Cukup Tapi Harga Naik Terus
    Oleh: Ilwadi Perkasa*

    HARGA beras di Provinsi Lampung terus menunjukkan tren kenaikan, bahkan diprediksi berpotensi berlanjut akibat dampak Elnino (kekeringan)  yang  telah berdampak  terjadinya gagal panen di berbagai wilayah. Tren kenaikan harga itu  dapat disimak dalam Laporan berkala BPS Lampung dan pantauan harga beras eceran di pasar yang kini terasa mahal.

    Dibalik tren kenaikan harga beras tersebut, ada semacam anomali yang patut diungkap di sini, yakni klaim Pemprov Lampung yang menyebutkan stok gabah dan beras hasil produksi di provinsi ini melebihi kebutuhan masyarakat. Tetapi harga beras naik dan mahal.

    Dikutip dari https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/05/stok-berlimpah-tapi-harga-beras-di-lampung-naik, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memaparkan, stok ketersediaan beras di Lampung per September 2023 sebanyak 175.236 ton. Adapun kebutuhan konsumsi beras masyarakat Lampung hanya sebanyak 68.681 ton. Itu berarti stok beras per September 2023 dua kali lipat lebih dari kebutuhan konsumsi beras masyarakat. Berdasar data itu, seharusnya kenaikan harga beras tidak terjadi.

    Herannya, sejauh ini belum ada kebijakan ‘mengguyur’ beras murah ke pasar (operasi pasar). Pemprov Lampung, maupun pemerintah kabupaten/kota, bahkan Bulog Lampung masih terkesan santai.

    Tanda-tanda akan ada pendistribusian beras kepada keluarga penerima manfaat sebanyak 10 kg, seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo juga belum dilakukan. Bahkan tidak menjadi pembicaraan serius pada Rapat Penanggulangan Dampak El Nino di Bandar Lampung, Selasa (5/9/2023).

    Dalam rapat itu, gubernur fokus membicarakan upaya percepatan tanam untuk mengantisipasi dampak El Nino. Di rapat itu, Gubernur Arinal juga mengungkapkan optimismenya bahwa masih banyak area persawahan yang akan panen raya pada September hingga Desember 2023.

    Optimistis gubernur tersebut, bahkan ditimpali embel-embel bahwa dengan adanya panen raya pada September-Desember yang katanya diperkirakan bisa menghasilkan sekitar 1 juta lebih GKP, maka Lampung akan turut menyumbangkan stok cadangan pangan daerah dan nasional.

    Kritik untuk Gubernur Lampung dan Bulog yang ‘Sempoyongan’

    Di dalam rapat itu, nyaris tidak terungkap apa strategi atau kebijakan khusus dan cepat yang akan dilakukan Pemprov Lampung untuk menahan kenaikan harga beras yang sebenarnya bukan dipicu oleh Elnino yang datang belakangan. Kenaikan harga beras, sesungguhnya sudah dipicu oleh terus meroketnya harga gabah dan beras yang nyaris terjadi sepanjang tahun ini (lihat laporan BPS).

    Gubernur Arinal juga meminta Bulog untuk meningkatkan penyerapan padi/beras petani. Permintaan itu patut dikritisi karena hampir mustahil bisa dilakukan oleh Bulog Lampung.

    Sebab, bukankah penyerapan gabah/beras petani oleh Bulog yang kini ‘terseok’ di sisi kinerja pengadaan telah diikat oleh Peraturan Badan Pangan Nasional RI No. 6 tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras yang terbit pada Maret 2023 lalu.(lihat tabel lampiran 1).

    Dengan adanya peraturan itu, mustahil bagi Bulog menggenjot atau menggencarkan penyerapan/pengadaan lantaran harga gabah di tingkat petani/penggilingan nyatanya sudah di atas HPP.

    Secara bisnis, Bulog tidak  mungkin  melakukan pembelian bila harga gabah/beras di atas HPP, kecuali HPP diubah atau ada kebijakan lain yang dapat melindungi Bulog dari pelanggaran dan kerugian.

    Sebaiknya Gubernur Arinal perlu mengundang Perum Bulog Lampung untuk membicarakan hal ini secara khusus. Semoga dengan pertemuan itu bisa diperoleh data yang valid tentang kinerja penyerapan tahun ini dan stok gabah/beras yang dikuasai. *)Pemimpin Redaksi Sinarlampung.co

  • Ini Penjelasan Gubernur Arinal Soal Pemeriksaan Dirinya oleh KPK

    Ini Penjelasan Gubernur Arinal Soal Pemeriksaan Dirinya oleh KPK

    BANDARLAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan klarifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada Jumat (1/9/2023). Hasilnya belum diumumkan!

    Kabar pemeriksaan harta kekayaan Arinal Djunaidi itu dibeberkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Ia mengungkapkan, pemeriksaan harta kekayaan Arinal Djunai dilakukan di Gedung Pusat Edukasi Anti-Korupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC).

    “Saya lupa kasih tahu untuk Arinal kita undang ke sini, (diklarifikasi) dalam rangka LHKPN,” kata Pahala, Selasa (5/9/2023).

    Empat hari setelah diperiksa KPK, pada Selasa (5/9/2023), Gubernur baru buka suara. Arinal membenarkan bahwa dirinya sudah menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (1/9/2023) lalu.

    Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan itu hanya terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang disebabkan adanya pencatatan harta di LHKPN Arinal yang kurang lengkap.

    Dijelaskannya, bahwa laporan LHKPN itu yang membuatnya adalah anaknya, lalu menjadi temuan dan KPK meminta penjelasan selengkapnya.

    Arinal mengatakan bahwa dirinya punya lahan waris di kampung dikerjasamakan dengan pengusaha. Ia mengaku keluarganya menerima pendapatan dari kerjasama itu, tapi tidak disampaikan ke LHKPN.

    Arinal mengatakan segera memperbaiki data LHKPN tersebut dan akan diserahkan kembali ke KPK.

    Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan klarifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada Jumat (1/9/2023). Hasilnya belum diumumkan!

    Kabar pemeriksaan harta kekayaan Arinal Djunaidi itu dibeberkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Ia mengungkapkan, pemeriksaan harta kekayaan Arinal Djunai didilakukan di Gedung Pusat Edukasi Anti-Korupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC).

    “Saya lupa kasih tahu untuk Arinal kita undang ke sini, (diklarifikasi) dalam rangka LHKPN,” kata Pahala, Selasa (5/9/2023).

    Terkait hasil pemeriksaan, Pahala belum dapat menginformasikan. Ia hanya menjelaskan bahwa pemeriksaan harta Arinal Djunaidi merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan harta beberapa pejabat negara yang sebelumnya telah dilakukan oleh Komisi Antirasuah.

    Diketahui, sebelumnya KPK telah melakuan klarifikasi terhadap Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Reihana dan Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim.

    Setelah klarifikasi, KPK menyatatakan yang di Dinas Kesehatan aman atau tidak ada indikasi. Sementara terkait Wagub, menurut Pahala, tidak bisa didalami lantaran ada pisah harta dengan suami wagub.

    Berdasarkan LHKPN per 28 Maret 2023 atau laporan periodik 2022, harta Gubernur Lampung tercatat sebanyak Rp23.243.777.572.

    Arinal memiliki tujuh lahan dan bangunan senilai Rp 7.533.195.000 di Kota Bandar Lampung, Kota Lampung Selatan, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Sleman dan Kota Lampung Tengah.

    Arinal juga tercatat memiliki transportasi senilai Rp 494.627.000 berupa mobil Toyota, Toyota Camry dan Honda BRV.

    Ia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 320.186.200 serta kas dan setara kas senilai Rp 14.910.660.708.

    Arinal Djunaidi tercatat memiliki hutang Rp 14.891.336. Sehingga, total kekayaan Gubernur Lampung itu mencapai Rp 23.243.777.572. (iwa)

     

  • Ada Kejanggalan, KPK Diam-diam Periksa LHKPN Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Dinkes Aman!

    Ada Kejanggalan, KPK Diam-diam Periksa LHKPN Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Dinkes Aman!

    JAKARTA – Diam-diam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan klarifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada Jumat (1/9/2023). Hasilnya belum diumumkan!

    Kabar pemeriksaan harta kekayaan Arinal Djunaidi itu dibeberkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Ia mengungkapkan, pemeriksaan harta kekayaan Arinal Djunai dilakukan di Gedung Pusat Edukasi Anti-Korupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC).

    “Saya lupa kasih tahu untuk Arinal kita undang ke sini, (diklarifikasi) dalam rangka LHKPN,” kata Pahala, Selasa (5/9/2023).

    Terkait hasil pemeriksaan, Pahala belum dapat menginformasikan. Ia hanya menjelaskan bahwa pemeriksaan harta Arinal Djunaidi merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan harta beberapa pejabat negara yang sebelumnya telah dilakukan oleh Komisi Antirasuah.

    Dinkes Dinyatakan Aman

    Diketahui, sebelumnya KPK telah melakuan klarifikasi terhadap Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Reihana dan Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim.

    Setelah klarifikasi, KPK menyatatakan yang di Dinas Kesehatan aman atau tidak ada indikasi. Sementara terkait Wagub, menurut Pahala, tidak bisa didalami lantaran ada pisah harta dengan suami wagub.

    Berdasarkan LHKPN per 28 Maret 2023 atau laporan periodik 2022, harta Gubernur Lampung tercatat sebanyak Rp23.243.777.572.

    Arinal memiliki tujuh lahan dan bangunan senilai Rp 7.533.195.000 di Kota Bandar Lampung, Kota Lampung Selatan, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Sleman dan Kota Lampung Tengah.

    Arinal juga tercatat memiliki transportasi senilai Rp 494.627.000 berupa mobil Toyota, Toyota Camry dan Honda BRV.

    Ia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 320.186.200 serta kas dan setara kas senilai Rp 14.910.660.708.

    Arinal Djunaidi tercatat memiliki hutang Rp 14.891.336. Sehingga, total kekayaan Gubernur Lampung itu mencapai Rp 23.243.777.572. (iwa)

     

  • Hampir 15% Lahan Sawah di Kota Metro Terancam Gagal Panen, DKP3 Salahkan Petani

    Hampir 15% Lahan Sawah di Kota Metro Terancam Gagal Panen, DKP3 Salahkan Petani

    KOTAMETRO – Dampak kekeringan (Elnino) di Lampung dipastikan akan memerosotkan produksi padi di provinsi ini. Kabar terbaru menyebutkan, hampir 15 persen dari 2.948 hektare lahan persawahan di Kota Metro terancam gagal panen akibat kekurangan air.

    Potensi ancaman fuso akibat Elnino itu, sebenarnya sudah berusaha diantisipasi dinas terkait di Pemerintahan Kota Metro dengan imbauan meminta petani untuk mempercepat penanaman sebelum tanggal 16 Juni 2023. Imbauan itu nyatanya tidak banyak dipatuhi petani.

    Bila dikonversi, potensi ancaman fuso hampir 15 persen itu setara dengan 200 hektare, tersebar di empat kecamatan.

    Kepala DKP3 Kota Metro, Lampung Heri Wiratno mengatakan, ratusan hektare sawah yang terancam gagal panen itu akibat dari tidak patuhnya petani dengan imbauan dinas untuk melakukan penanaman sebelum tanggal 16 Juni 2023.

    Ia menjelaskan, sebelumnya DKP3 sudah mengimbau petani untuk melakukan penanaman sebelum tanggal 16 Juni lantaran panitia irigasi menghendaki percepatan penanaman padi.

    Saat ini, Pemkot Metro masih terus berupaya menyelamatkan lahan-lahan persawahan yang masuk katagori terancam, sekaligus melakukan pencegahan agar potensi gagal panen tidak meluas.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, memastikan pasokan air ke berbagai sawah dapat mengalir secara maksimal untuk mencukupi kebutuhan tanaman padi. Tapi dengan laporan ini, upaya mencukupi air itu sepertinya kurang berhasil.

    “Pemerintah daerah akan mengupayakan agar pasokan air ke sawah dapat mengalir dengan maksimal,” kata Wahdi Siradjuddin, Senin (4/9/2023).

    Menurut Wahdi, Pemkot Metro akan berupaya untuk memenuhi ketersediaan air di lahan pertanian untuk menghindari terjadinya gagal panen.(IWA)