Penulis: Endra Saputra

Alumni Akmil, AAL, AAU, Akpol dan IPDN Tahun 1994 Gelar Silaturahmi, Ketum Purna Praja STPDN/IPDN Angkatan ke-3 Agus Fatoni Ungkap Pentingnya Soliditas dan Sinergitas

JAKARTA – Alumni Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), Akademi Kepolisian (Akpol) dan alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) atau sekarang bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 1994 menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) Alumni Latihan Dasar Taruna Dewasa Nusantara (Latsitarda Nusantara) Tahun 1994. Kegiatan Silatnas juga dirangkai dengan kegiatan sosial, diantaranya dengan memberikan santunan kepada anak yatim piatu, berlangsung di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta.

Latsitarda Nusantara tahun 1994 dilaksanakan di Provinsi Lampung. Peserta Latsitarda berasal dari Taruna Akademi Angkatan Beesenjata Republik Indonesia (AKABRI), Praja STPDN atau IPDN, Perguruan Tinggi, yang terbagi dalam beberapa Satuan Latihan (Satlat), yaitu Satlat Macan, Satlat Hiu, Satlat Elang, Satlat Kijang dan Satlat Gajah.

Silatnas Alumni Latsitarda Nusantata 1994 dihadiri antara lain Ketua Purna Praja atau Alumni STPDN/IPDN Angkatan ke-3 Tahun 1994, Agus Fatoni; Ketua Paguyuban Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) Tahun 1994, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Dato Rusman; Ketua Ikatan Keluarga Besar Tunggal Panaluan (IKBTP) Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1994, Brigjen Pol M. Awal Chairuddin; Ketua Tekad Akademi Militer (Akmil) Tahun 1994; Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Tri Budi Utomo; Ketua Paguyuban Perwira (Pasopati) Akademi Angkatan Udara (AAU) Tahun 1994, Marsekal Pertama (Marsama) Tentara Nasional Indonesia (TNI) B. Juniar Djatmiko; Ketua Mocad Akademi Angkatan Laut (AAL) Tahun 1994; Laksamana Muda (Laksda) Herson.

Ketua Purna Praja STPDN/IPDN Angkatan ke-3 Tahun 1994 (Pujangga 1994) sekaligus Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengungkapkan pentingnya soliditas dan sinergitas dalam membangun bangsa dan negara.

Fatoni menuturkan, reuni Latsitarda kali ini merupakan reuni yang ketiga. “Ini merupakan reuni alumni Latsitarda Nusantara Tahun 1994 yang ke-3. Pertama dilaksanakan di Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah. Kedua, dilaksanakan di Manado Sulawesi Utara, saat saya bertugas sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara, ketiga hari ini di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta,” tutur Fatoni.

Lebih lanjut Fatoni mengatakan kegiatan ini utamanya adalah silaturahmi dan temu kangen bagi para alumni Latsitarda. “Disini kita bisa saling sapa dan mengenang kembali kebersamaan dan kenangan masa Latsitarda 1994 silam. Semoga kita bisa semakin sering silaturahmi. Kalau setiap tahun reuni, maka masih ada sekitar 6 kali sampai 10 kali reuni sebelum pensiun,” kata Fatoni.

Fatoni berharap, melalui Reuni Latsitarda mampu meningkatkan sinergisitas dan soliditas antara seluruh stakeholder, baik itu TNI, Polri, IPDN, lembaga pendidikan, mahasiswa dan masyarakat serta para alumni Latsitarda.

“Soliditas dan sinergisitas itu sangat penting, apalagi menghadapi berbagai macam persoalan bangsa yang semakin berat ke depan. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi sangat penting diimplementasikan di antara sesama alumni untuk kepentingan negara dan masyarakat,” jelas Fatoni.

Fatoni menekankan pentingnya meningkatkan soliditas, sinergisitas, persatuan dan kesatuan, untuk menjaga bangsa dan negara. Strategi yang dapat dilakukan dengan membangun konsep kerja sama secara kolaboratif diantara sesama alumni disemua instansi dan lembaga negara.

“Kita ini dari semua unsur. Ada TNI, Polri, ASN di pemerintahan, akademisi dan swasta. Kita tunjukan alumni Latsitarda Nusantara mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan, mempunyai komitmen untuk menjaga kemajemukan, solid dan kompak dalam membangun bangsa,” pungkas Fatoni. (*)

14 Agustus 2023
Politik itu Dinamis, Mampukah Koalisi Indonesia Raya Bersatu Bertahan?

BANDARLAMPUNG: Deklarasi Partai Golkar dan PAN mendukung bakal capres Prabowo Subianto
untuk sementara mengubah peta koalisi partai politik secara signifikan. Deklarasi itu otomatis ‘mematikan’ Koalisi Indoesia Bersatu (KIB) sekaligus membangun terbentuknya KIRAB (Koalisi Indonesia Raya Bersatu). Lalu, mampukah Koalisi Indonesia Raya Bersatu Bertahan?

Merespon itu, Ketua DPD Partai Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengakui bahwa dukungan dari dua partai itu (Partai Golkar dan PAN) merupakan modal dan energi besar bagi Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Mirza juga mengakui bergabungnya Partai Golkar, PAN, dan PKB adalah sebuah advantage (keuntungan) karena ketiga partai adalah partai besar dan sangat berpengalaman,” kata Mirza, Minggu (13/8/2023).

Advantage tersebut, tentu saja saja harus dirawat supaya berumur panjang dan makin kuat sampai ke tahap pencalonan ke KPU. Sebab, koalisi apa pun yang terbentuk sebelum tahap pencalonan/penetapan calon bisa berubah di tengah jalan.

Terkait itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan agak meragukan dukungan yang diberikan parpol saat ini.

“Dukungan itu terkesan terburu-buru dan mengabaikan sifat politik yang selalu dinamis. Tak ada jaminan koalisi yang dibangun saat ini akan solid dan bertahan,” katanya.

Adi menyinggung soal hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada 2019 yang memutuskan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menjadi bakal calon presiden.

“Kita tahu bahwa hasil Munas 4 tahun lalu mengamanatkan Airlangga untuk jadi bakal capres. Belum pernah ada rapat besar di internal partai mengubah keputusannya,” terang Adi di Jakarta, Minggu (13/8).

Sementara sebelumnya PAN menyebut bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai capres potensial.

“Publik tentu bertanya-tanya jangan-jangan ada kekuatan politik besar yang membisiki dan memberikan masukan pada PAN dan Golkar untuk berkoalisi dan menyatakan dukungan politiknya. Pasti kekuatan itu cukup besar sehingga membuat Golkar dan PAN luluh,” tuturnya.

Adi menduga merapatnya PAN dan Golkar ke Gerindra karena kedua partai itu membawa proposal politik. Proposal dari Golkar, ujar Adi, dengan memasangkan Airlangga sebagai pendamping Prabowo sebab hasil Munas Golkar beberapa tahun yang lalu menyatakan demikian.

Ia menambahkan siapapun Cawapres yang akan bersanding dengan Prabowo pada 2024 akan menjadi ujian bagi koalisi tersebut.

Sekalipun ada deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo menurutnya itu baru separuh perjalanan menuju koalisi permanen.
Peta politik, terang Adi, sangat dinamis. Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan calon presiden dan wakil presiden. (*/IWA)

14 Agustus 2023
Pilpres 2024: Golkar Dan PAN Dukung Prabowo Subianto

Jakarta, (SL) – Partai Golkar dan PAN resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Deklarasi dukungan Golkar dan PAN tersebut digelar di Museum Proklamasi, Jakarta Pusat, minggu (13/8/2023).

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan langsung dukungan kepada Prabowo.

“Memberikan dukungannya kepada Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024-2029.” Kata Airlangga.

Airlangga Hartarto turut mengungkap alasan partainya memilih Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang. Menurut Airlangga, Prabowo yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, sebelumnya lahir dari rahim Partai Golkar saat mulai berkancah di politik.

“Kenapa Golkar menjatuhkan pilihan ke Prabowo? Tidak lain tidak bukan karena Letnan Jenderal Prabowo lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karena itu, beliau mengikuti berbagai kegiatan di Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, setujuan dengan Golkar, Pak Prabowo,” ungkap Airlangga.

Sementara itu, deklarasi PAN juga disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. “Memutuskan memberikan dukungan calon presiden periode 2024-2029 kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto,” kata Zulhas saat membacakan pernyataan dukungannya.

“Mudah-mudahan kita bersama PKB, Gerindra, Golkar serta PAN dan teman-teman partai lainnya bisa menuntaskan. Februari 2024 insya Allah pak prabowo menjadi Presiden Indonesia,” ungkap Zulkifli Hasan.

Sejumlah elite partai hadir dalam deklarasi tersebut, di antaranya: Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Waketum PAN Asman Abnur, Waketum PAN Yandri Susanto, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Daulay, Ketua PAN DKI Eko Patrio dan Ketum BM PAN Sigit Purnomo Said atau Pasha.

Dukungan dari Golkar dan PAN ini juga menambah kekuatan Prabowo di Pilpres 2024. Dengan demikian sudah 5 Partai bergabung dalam Koalisi Prabowo, yakni : Partai Gerindra, PKB, PBB, Golkar dan PAN.

Terpisah, menanggapi deklarasi dukungan tersebut, Ganjar Pranowo sebut dalam politik merupakan hal biasa dalam demokrasi.

“Dalam proses demokrasi, sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau sudah memberikan keputusan dan sudah punya catatan harus merapat ke mana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai siapapun mereka dan kemanapun mereka,” kata Ganjar dilansir detik.com, minggu (13/8).

Merapatnya Golkar dan PAN ke Prabowo menurut Ganjar hal yang biasa. Saat ini, semua partai sedang bernegosiasi untuk menentukan arah politik mereka.

Pihaknya lanjut Ganjar, juga terus menjalin komunikasi dengan partai lain, baik yang sudah mendukung maupun yang belum mendukung.

“Maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka,” jelasnya.

Disinggung semakin banyaknya partai politik yang merapat ke Prabowo, Ganjar menanggapi santai. Menurutnya, peristiwa bergabungnya partai mengeroyok PDIP dalam gelaran Pilpres sudah pernah terjadi.

“Dan kisah ini pernah terjadi saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya pak Jokowi itu juga sama, mereka berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalannya dan selalu ada dinamika yang berubah,” terangnya.

Ganjar justru mengucapkan selamat kepada Golkar dan PAN atas keputusannya bergabung ke koalisi Gerindra dan PKB. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga demokrasi agar berjalan baik.

“Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana menjaga demokrasi berjalan dengan baik dan apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara ini,” pungkasnya. (Red)

13 Agustus 2023
Golkar dan PAN Deklarasi Dukung Prabowo, Ganjar Kenang Jokowi Pernah Dikeroyok di Pilpres 2014

PARTAI Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon presiden (bacapres) Partai Gerindra Prabowo Subianto. Merespon deklarasi itu, bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo dengan santai mengatakan bahwa itu hal biasa dalam politik di Indonesia.

Ganjar, justru mengucapkan selamat kepada kedua partai yang sudah bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). “Itu biasa saja dan saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau-beliau juga sudah memberikan keputusan, sudah punya catatan-catatan harus merapat ke mana,” kata Ganjar di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng, Minggu (13/8/2023).

Selain mengucapkan selamat dan menganggap peristiwa dukung mendukung itu biasa, Ganjar juga menceritakan kenangan terkait pembentukan koalisi pada Pilpres 2014 lalu. Saat itu, katanya, Koalisi Merah Putih milik Prabowo-Hatta Radjasa juga didukung Partai Golkar dan PAN, bersama Gerindra, PKS, PPP, serta PBB.

Koalisi besar itu melawan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla yang diusung PDIP bersama Partai NasDem, PKB, PKP, dan Hanura (Koalisi Indonesia Hebat). Hasilnya Jokowi-JK berhasil menang menjadi Presiden-Wakil Presiden periode 2014-2019.

“Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada dinamika yang berubah,” kata Ganjar.

Deklarasi Golkar dan PAN mendukung Prabowo Subianto sebagai bacapres 2024 dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/8).(*/IWA)

13 Agustus 2023
Fakta Soal Telur ‘Tidak Bahagia’ Jelang HUT RI: Jadi Andalan Cegah Stunting, Harganya Mulai Turun Tapi Masih Mahal

TAHUKAH Anda, bahwa telur yang kita konsumsi adalah telur ayam yang tidak bahagia. Tidak bahagia karena telur ayam yang kita makan sehari-hari tidak berawal dari proses perkawinan ayam jantan dan ayam betina. Telur tidak bahagia itu, justru berasal dari ‘penjara’ atau kandang ayam.

Kebiasaan mengonsumsi telur ayam tidak bahagia itu sudah berlangsung lama, lantaran produksi telur ayam kampung sangat terbatas.

Sejauh ini nyaris belum ada usaha dari pemerintah untuk meningkatkan produksi telur ayam hasil perkawinan ayam kampung.
Demi ketersediaan protein hewani, pemerintah fokus meningkatkan produksi telur ayam melalui industri yang mengandalkan pakan dan menggunakan kimia aman.

Telur adalah anugrah pangan terbesar dari Tuhan. Dalam sejarah asal muasalnya, telur keluar setelah ayam betina dibuahi ayam jantan.

Namun akal manusia dan pengetahuan telah mengubahnya. Dan, atas dasar pemenuhan protein hewani, dunia pun bisa menerimanya.

Setelah melalui sejumlah rekayasa genetika manusia berhasil menemukan jenis ayam betina baru yang disebut ayam petelur (ayam ras).

Generasi jenis ayam ini dipaksa bertelur serentak secara massal dalam kandang-kandang peternakan. Di dalam kandang, ayam petelur diberi makan, bahkan vitamin supaya bisa bertelur rutin dan sehat.

Telur-telurnya didistribukan ke pasar menjadi pilihan konsumsi kebanyakan masyarakat untuk pemenuhan gizi (protein) yang paling murah.

Tak dapat dipungkiri, telur telah menjadi salah satu sumber protein andalan dalam upaya mencegah dan menurunkan angka stunting.

Sayangnya, harga telur ayam ras masih terasa mahal bagi kelompok masyarakat bawah yang notabene masuk dalam kelompok rawan stunting.

Tapi syukurlah, per Sabtu (12/8/2023) atau lima hari sebelum HUT RI Ke-78, harga telur ayam ras di Bandarlampung mulai turun hingga Rp6 ribu per karpet (setara 15 kg). Semula harga per karpet Rp406 ribu turun menjadi Rp400 ribu.

Merdeka! (iwa)

12 Agustus 2023
NasGor Banting Anti Stunting Andi S Nugraha Paling Favorit di Mesuji

MESUJI – Tak cuma bikin ‘ngiler’, Nasi Goreng berlabel “Nasgor Banting Anti Stunting” berhasil bikin geger perlombaan memasak Nasi Goreng dalam rangka memperingati HUT RI Ke-78 di Mesuji, Jumat (11/6/2023)

Nasi goreng Banting Anti Stunting tersebut dibuat oleh Kadisdikbud Kabupaten Mesuji Andi S Nugraha. Ia terinspirasi meracik nasi goreng unik dan terbarukan itu untuk menggugah masyarakat Mesuji agar lebih giat dan aktif mencegah dan menurunkan angka stunting di kabupaten yang dipimpin Bupati Sulpakar itu.

Lomba memasak Nasi Goreng tersebut diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mesuji, dilaksanakan oleh TP PKK dan Dinas PPKB di Halaman Kantor Sekretariat Pemkab Mesuji.

Meski belum berhasil menjadi juara pertama, tim juri menobatkan Nasgor Banting Anti Stunting sebagai Juara Terfavorit.

Penampakan Nasgor Banting Anti Stunting terlihat ramai dan sangat bergizi karena diperkaya dengan macam-macam lauk-pauk dan sayuran.

Menurut tim juri Nasgor Banting Anti Stunting punya cita rasa tinggi, enak dan tampilanya juga menarik.

Saat memasak, Andi sangat bersemangat dan berhasil memasaknya kurang dari 45 menit.

Hadir pada acara lomba masak nasi goreng, Sekdakab Mesuji Syamsudin, Ketua TP PKK Mesuji Pori Karlia Sulpakar, Ketua Dharma Wanita Mesuji Chomsiatun Syamsudin, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD se-mesuji, Kepala Bagian, dan Camat Se-kabupaten, serta tamu undangan (MIN/IWA).

12 Agustus 2023
Nasi Goreng Kadis Ini Kalahkan Semua Masakkan Pejabat Se-Mesuji

MESUJI – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Mesuji raih juara satu dalam lomba memasak Nasi goreng, khususnya untuk Kepala perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Camat se-kabupaten, yang diselenggarakan Pemkab Mesuji melalui TP PKK dan Dinas PPKB Mesuji.

Perlombaan ini dalam rangka menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI ke-78, yang dilaksanakan di halaman kantor sekretariat perkantoran Pemkab Mesuji, dihadiri Sekdakab Mesuji Syamsudin, Ketua TP PKK, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD se-Mesuji, Kepala Bagian dan Camat se-kabupaten. Jumat, 11/8/2023

Kadis Perkim Murni mengaku bahagia karena usahanya tak sia-sia, menurutnya ini pertama kalinya mengikuti lomba masak Nasi goreng, dan alhamdulillah terpilih sebagai juara satu.

Ia mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menggelar perlombaan ini, yang biasanya dikerjakan kaum ibu-ibu tersebut, “ucapnya.

“Perlombaan ini sangat meriah, dan baru pertama kalinya Pemkab Mesuji di HUT RI ke-78 ini, gelar lomba masak nasi goreng untuk kaum laki-laki, yang biasanya dikerjakan kaum ibu-ibu,” jelas Kadis Perkim Murni. 11/8/2023

Sementara itu, pemberian Tropi dan hadiah diserahkan oleh Sekdakab Mesuji Syamsudin, mewakili Bupati Mesuji Sulpakar. Peraih juara dua adalah Kepala BPKAD, dan juara tiga Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

“Perlombaan ini membuktikan bahwa kaum lelaki juga pintar memasak nasi goreng. Nasi goreng buatannya, diberi Tema nasi goreng Jombrang murni, terangnya (min/iwa)

12 Agustus 2023
Alzier ‘Sentil’ Parosil!!!

BANDARLAMPUNG – Politisi senior Alzier Dianis Thabranie ‘sentil’ Parosil Mabsus dengan melontarkan kecaman sangat keras terkait pernyataan mantan Bupati Lampung Barat yang melarang warga Nahdlatul Ulama (NU) bergabung ke PAN dan PKS.

Alzier menyebut Parosil tidak pantas menjadi pemimpin. “Jangan pilih dia lagi jadi pemimpin,” tegas Alzier, Jumat (11/08/23).

Sebagai tokoh dan aktivis NU Lampung, Alzier merasa sangat malu dengan pernyataan Parosil yang menurut Alzier terkesan mengadu domba umat.

“Warga NU jangan mau diadu domba sama orang yang tidak bisa menghargai perbedaan,” tegas Alzier.

Diketahui, Parosil Mabsus mengumbar pernyataan ‘miring’ itu saat berorasi di acara Pendidikan Dasar Nahdlatul Ulama di Lampung Barat, tepatnya di Kecamatan Suoh pada Minggu (6/8/2023) lalu.

Pernyataan Parosil itu terekam video, lalu dengan cepat menyebar hingga mengundang cibirin berbagai kalangan

“Yang namanya NU ini berada di mana-mana, sama dengan Pak Parosil. Pak Parosil hari ini adalah ketua DPC PDIP Lampung Barat. Mas Jafar juga Ketua (DPC) PKB Lampung Barat. Tapi kami berdua ini mempunyai niat yang sama, membesarkan Nahdlatul Ulama,” ujarnya, turut menyebut nama Ketua DPC PKB Lampung Barat Jafar Sodiq.

Kemudian Parosil tampak mengajak warga NU yang hadir untuk jangan ragu-ragu bergabung dengan partai politik mana saja.

“Mungkin hari ini ada di antara kalian yang ikut pendidikan ini mungkin di luar dari partai saya (PDIP) ataupun partai Mas Jafar (PKB). Mungkin ada di kuning, mungkin ada di hijau,” ujarnya, menyebutkan juga nama Ketua DPC PKB Lampung Barat, Jafar Sodiq.

Namun kemudian, di akhir video ia melarang audiens untuk bergabung ke PAN serta PKS. Menurut dia, dua partai tersebut memiliki pemahaman yang berbeda.

“Yang penting jangan masuk yang dua, karena yang dua ini berbeda pemahamannya dengan kita. Yang pertama itu Partai Amanat Nasional (PAN) karena itu organisasinya Muhammadiyah yang kedua PKS. Kalau yang lain monggo-monggo wae (silakan saja),” lanjut dia lagi disambut tepuk tangan oleh peserta yang hadir.

Prof Mukri: NU Tidak Pernah Melarang

Menanggapi hal itu, Ketua PBNU Prof Mukri mengatakan bahwa apa yang disampaikan dalam video itu tidaklah benar. Dia menjelaskan bahwa pengurus Nahdlatul Ulama tidak pernah melarang atau membatasi hak kadernya dalam berpolitik.

“Tidak benar itu, Nahdlatul Ulama tidak pernah melarang itu. Itu Ketua PAN juga buktinya silaturahmi ke NU, jadi silahkan warga NU menggunakan hak pilihnya, hari ini NU bukan hanya milik satu partai, NU ada di semua partai,” kata dia, Kamis (10/8/2023).

Menurut Mukri, NU hari ini ingin menjadi payung yang besar yang tujuannya bisa menjadi pembeda dan menyejukkan.

“NU hari ini menjadi payung besar, siapa saja boleh berteduh dan tujuannya bisa menjadi penyejuk. Jadi pengurus tidak pernah melarang untuk kader dalam berpolitik dan memilih partai manapun,” terang dia.

Parosil Minta Maaf

Terkait pernyataannya itu, Parosil telah meminta maaf. Ia mengaku tidak bermaksud menjelekkan partai politik atas dasar perbedaan organisasi agama.

Ia menjelaskan ucapannya itu disampaikan dalam forum internal dengan konteks ingin menjelaskan perbedaan antara NU dan organisasi lain dalam agama Islam.

“Jadi ceritanya sebagai muhtasyar NU, saya diundang untuk memberikan materi tentang kebangsaan dan itu acaranya internal. Kemudian ada oknum yang sengaja membuat video seolah-olah saya menjatuhkan partai lain. Tentu itu di luar kesadaran saya tapi saya tidak ada niat untuk menyinggung ataupun menjelakan partai lain,” kata Parosil Mabsus saat menghadiri Rakerda PDIP di Hotel Sheraton Bandar Lampung, Kamis (10/8/2023).

“Saya minta maaf, saya manusia biasa yang tak luput dari salah,” ujarnya.(*/IWA)

11 Agustus 2023
Ombudsman RI Minta Kemendagri Libatkan Publik dalam Pengadaan Calon Penjabat Kepala Daerah

JAKARTA – Ombudsman RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan masyarakat dalam pengadaan calon Penjabat Kepala Daerah.

“Kemendagri harus membuka data nama-nama yang bersangkutan kepada publik, dan berikan waktu kepada masyarakat untuk mencermati nama-nama yang diajukan. Kemudian ada kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan,” kata Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers, dipantau secara daring melalui kanal YouTube Ombudsman RI, di Jakarta, Rabu (9/8).

Demi tegaknya keterbukaan publik dan demokrasi, lanjut Robert, nama-nama yang diajukan oleh DPRD jangan serta merja diproses Kemendagri.

“Idealnya, jangan langsung diproses untuk pengajuan ke presiden, dibahas di TPA (tim penilaian akhir), tanpa melibatkan publik sama sekali,” ujarnya.

Dia juga berharap nama-nama yang diajukan sebagai Pj kepala daerah itu adalah orang yang dapat dipastikan netral secara politik, sebab setelah diangkat mereka akan memimpin di masa-masa yang krusial yakni pada momentum Pemilu Serentak 2024.

“Bukan karena kedekatan politik dengan faksi tertentu, atau bukan karena alasan-alasan yang sifatnya itu di luar pertimbangan kompetensi profesional, di luar pertimbangan merit sistem. Seorang kepala daerah atau seorang pejabat kepala daerah itu akan bertugas yang paling utama adalah menjaga kondusivitas dinamika politik di daerah, sekaligus juga menjaga netralitas birokrasi,” tuturnya.

Adapun dari sisi latar belakang, dia mengatakan bahwa pihaknya menemukan masih adanya nama-nama perwira TNI aktif yang diajukan oleh DPRD sebagai calon Pj kepala daerah.

“Kami sudah menegaskan agar pengangkatan penjabat kepala daerah di provinsi maupun di kabupaten/kota itu adalah pengangkatan dari kalangan sipil, kalaupun kemudian ada dari unsur yang berlatar belakang tentara maka dia harus pensiun dini atau tidak aktif lagi dari dinas keprajuritan,” katanya.

Tak hanya TNI, ujarnya lagi, Ombudsman juga mencatat temuan adanya nama calon Pj kepala daerah yang berasal dari unsur Polri aktif. “Itu tanpa meminta persetujuan dari Kepala Polri (Kapolri), padahal diperintahkan, ditegaskan itu bahwa penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian itu adalah berdasarkan penugasan atau permintaan atau persetujuan dari pihak Kapolri,” terangnya.

Untuk itu, Robert menilai temuan adanya kalangan TNI-Polri aktif tersebut bertolak belakang dengan poin kedua tindakan korektif Ombudsman RI yang sebelumnya sudah pernah disampaikan ke Kemendagri pada 2022, yakni untuk meninjau kembali pengangkatan penjabat kepala daerah dari unsur prajurit TNI aktif.

Diketahui, saat ini Kemendagri masih menunggu usulan nama pejabat untuk menjabat sebagai penjabat kepala daerah di 85 daerah yang masa jabatan kepala-wakil kepala daerahnya berakhir pada September 2023.

Mengacu pada Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, bupati, dan wali kota, enam usulan nama kemudian dibahas Mendagri untuk dikerucutkan menjadi tiga nama.

Setelah diputuskan tiga nama, nama-nama itu diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden. Pengangkatan Pj Gubernur nantinya ditetapkan dengan keputusan presiden.(red)

11 Agustus 2023
Oknum Guru SMP Budi Karya Natar Ambil Uang PIP Murid

Lampung Selatan, (SL) – Oknum Guru agama dan operator SMP Budi Karya Natar, ambil buku tabungan dan uang Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) milik siswa yang mendapat bantuan.

Siswa siswi SMP Budi Karya yang sejak kamis 10 Agustus mencairkan bantuan PIP di BRI Unit Natar, hanya melakukan proses administrasi dan pencairan saja, sementara dana yang diperoleh langsung diambil oknum guru tersebut.

Oknum guru dan operator sekolah yang berada di halaman Bank BRI unit Natar telah menunggu siswa dan orang tua yang keluar dari Bank, untuk menyerahkan semua baik buku tabungan dan uang yang diperoleh dengan jumlah bervariasi, ada yang 375 Ribu bahkan ada yang 750 ribu rupiah.

Menurut keterangan siswa yang menerima bantuan dan enggan menyebutkan namanya, benar bahwa bantuan yang diterima dipotong untuk administrasi sekolah antara 50 sampai 100 ribu, sesuai dengan jumlah yang diterima siswa, sambil menunjuk guru yang sedang menunggu wali murid dan siswa mencairkan bantuan.

Neni, oknum guru agama yang bertugas mengambil uang siswa tersebut, saat diwawancarai, mengakui bahwa yang dilakukannya adalah perintah atasan yakni kepala sekolah ibu Nelfi (Nelfiani.Red).

“Selama ini sudah begitu dari dulu, karena jika diserahkan ke siswa, ada yang bukunya hilang, dan uangnya habis, sehingga disimpan sekolah dan hanya membantu murid, dan tidak ada potongan” terang Neni, jumat (11/8).

Namun sayang, alasan Neni dibantah sejumlah orang tua murid yang sedang menunggu antrean, karena merasa khawatir mereka enggan menyebutkan nama, bahwa uang bantuan yang mereka terima ada potongan antara 50-100 ribu, sisanya diambil untuk bayaran siswa-siswi, seakan tidak percaya, jika uang dibawa pulang tidak akan bayar SPP.

Menurut keterangan wali murid saat berada dihadapan Neni menjelaskan, ada kesepakatan bahwa siswa siswi yang dapat bantuan membayar administrasi dengan alasan kebijakan sekolah dan sudah hasil rapat, kami wali murid tentunya tidak bisa membantah, bagaimana anak kami jika menolak.

Bahkan menurut pria yang menunggu istrinya sambil menggendong bayi yang menangis, sesaat kemudian menyerahkan bayi kepada istrinya untuk diberi ASI, uang bantuan yang diterimanya sebesar 375 Ribu dipotong Administrasi 50 Ribu sisanya 325 ribu dibawa guru untuk bayaran SPP anaknya.
Terang pria berasal dari Tanjung Rejo Desa Natar tersebut.

Dari pantauan di lapangan perbuatan oknum guru tersebut sudah berlangsung sejak kamis kemarin, hingga berita ini terbit belum semua siswa menerima bantuan, karena terbatas jumlah yang dicairkan, sehingga harus menunggu hari senin mendatang.

“Kami ini datang dari subuh pak, karena kalo tidak datang dari pagi kami tidak kebagian jadwal, sementara ada yang sudah datang sebelum subuh,” ucapnya lirih.(Red)

11 Agustus 2023

Penulis: Endra Saputra

Prof Mukri: NU Tidak Pernah Melarang

Parosil Minta Maaf