LAMPUNG (SL) – DPRD Provinsi Lampung meminta Mall Kartini ditutup. Hal tersebut, diduga terkait kelengkapan berkas perizinan yang dikelola oleh PT. Anugerah Moka Mandiri, bertempat di Bandar Lampung yang ternyata belum lengkap.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS mengatakan bahwa apapun bentuknya, apapun perusahaannya, jika, perizinan sebuah perusahaan belum dilengkapi, maka, wajib ditutup sampai semuanya selesai.
“Apapun itu, ketika perusahaan izinnya belum lengkap. Maka, wajib ditutup. Terlebih, perusahaan itu sendiri berkenaan dengan pusat keramaian, yaitu Mall,” kata Budiman, usai rapat dengan pendapat dengan PT. Anugerah Moka Mandiri (Mall Kartini). Senin (22/05/2023).
Penegasan yang disampaikan kata Budiman, merupakan wujud keperdulian sebagai warga negara, tentang taat aturan dan hukum.
“Jadi, saya minta OPD terkait untuk bertindak tegas. Hasil, rapat ini akan kami sampaikan agar ditutup. Sebelum diselesaikan,” ucapnya.
Sementara, Direktur Utama PT. Anugerah Moka Mandiri (Mall Kartini) Yordan, melalui Juru bicaranya Windarti Praktisi mengatakan pihaknya menerima pelimpahan peralihan kepemilikan dari PT sebelumnya, hanya menerima beberapa berkas. Namun, pihaknya langsung membuat kelengkapan berkas tersebut.
“Pasca peralihan, kita langsung melengkapi berkas perizinan yang belum ada. Diantaranya, Izin K3 dan yang lainnya. Sementara, untuk Amdal, Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) masih dalam proses perpanjangan izin,” ungkap Windarti. usai hearing.
Artinya, Windarti melanjutkan, pihak manajemen akan taat aturan sesuai syarat yang ditetapkan oleh Dinas terkait.
“Kami berterimakasih, atas hearing hari ini. Tentu, kita sama-sama mengingatkan agar aturan dibuat untuk dipatuhi,” ucapnya. (*)
Jakarta (SL)– Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri acara Halal Bihalal 1444 Hijriah Tenaga Pembangunan Sriwijaya (TP. Sriwijaya) di Aula MPR RI Gedung Nusantara IV, Komplek DPR/MPR Jakarta, Sabtu 20 Mei 2023.
Hadir pula pada kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Acara Halal Bihalal tersebut mengusung tema “Peran Generasi Muda dan Kerjasama Antar Generasi Sumbagsel dalam Membangun Daerah dan Menyongsong Indonesia Emas 2045”.
Selaras dengan tema yang diangkat, acara halal tersebut bertujuan untuk mengungkit semangat guna mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkarakter, cerdas, dan kompetitif dalam menghadapi era Society 5.0.
Ketua pelaksana acara halal bihalal M. Qodari mengatakan, selain sebagai ajang silaturahmi masyarakat di wilayah Sumbagsel, kegiatan ini juga bertujuan untuk meneruskan estafet kepengurusan TP. Sriwijaya ke generasi muda yang kelak menjadi pemimpin ke depan.
Qodari berharap terjadi regenerasi dalam kepemimpinan di masa yang akan datang dengan melibatkan peran anak-anak muda.
“Bukti terakhir bahwa kita ingin ada regenerasi, kami meminta agar acaranya nanti yang pidato bukan menteri, bukan pak gubernur tapi adik-adik kita dari generasi muda di lima provinsi, dari Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan semuanya agar kita tahu pikirannya, kita tahu penilaiannya,” ujarnya.
Qodari mengatakan meski Sumbagsel hanya terdiri dari lima wilayah, namun tetap memiliki semangat persaudaraan dan persatuan yang cukup kuat karena kesamaan dari sejarah, bahasa dan kuliner dari setiap daerahnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Sumbagsel memiliki potensi tidak hanya dari jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) nya yang mencapai hingga 25 juta penduduk melainkan juga potensi sumber daya alam yang luar biasa.
Qodari menjelaskan bahwa wilayah Sumbagsel juga telah melahirkan tokoh-tokoh nasional yang telah berkontribusi besar bagi negara, baik dari tokoh zaman dulu seperti pahlawan nasional seperti Radin Inten II, Sultan Thaha dan lainya maupun tokoh saat ini seperti Erick Thohir, Tito Karnavian dan Zulkifli Hasan.
Qodari menyampaikan, pemimpin Indonesia ke depan juga berpotensi berasal dari tokoh yang berasal dari Sumbagsel dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara.(Rls/Red)
Medan (SL) — Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, mendapat kehormatan mengikuti fashion show mengenakan wastra Lampung (tapis) yang menjadi salah satu karya ikonik desainer Mel Ahyar.
Kegiatan fashion show ini menampilkan olahan Wastra Nusantara karya desainer-desainer nasional ternama dalam rangka memperingati HUT Dekranas Ke-43 Tahun 2023 yang diadakan pada Selasa 16 Mei 2023 di Hotel Santika Dyandra, Medan.
Selain Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, tampil juga 7 perwakilan OASE KIM (Kabinet Indonesia Maju) dan 4 Ketua Dekranasda lainnya, yaitu Ibu Nur Asia Sandiaga Uno (Istri Menteri Parekraf), Ibu Sri Bahlil (Istri Menteri ESDM), Ibu Maria Anna Plate (Istri Menteri Kominfo), Ibu Liza Thohir (Istri Menteri BUMN), Ibu Irin Tiko (Istri Wamen BUMN), Ibu Metty M. Herindra (Istri Wamen Pertahanan), Ibu Vero Yudo (Istri Panglima TNI)
Adapula sejumlah Kerua Dekranasda, yaitu :
1. Ibu Kahiyang (Istri Walikota Medan)
2. Ibu Riana Sari Arinal (Istri Gubernur Lampung)
3. Ibu Atalia Praratya (Istri Gubernur Jabar)
4. Ibu Ayu Marzuki (Istri Gubernur Aceh)
5. Ibu KGBRAy Paku Alam X (Istri Wakil Gubernur DIY)
Kelima Ketua Dekranasda ini menampilkan keindahan wastra karya anak bangsa dan disaksikan secara langsung oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta Ketua Umum Dekranas Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan dalam membina para perajin di daerah masing-masing.
Ketua Umum Dekranas, Hj. Wury Ma’ruf Amin, dalam sambutannya menjelaskan bahwa beberapa tahun belakangan ini, perajin di Indonesia mulai berkurang. Menurut Wury, hal tersebut disebabkan karena belum berjalannya regenerasi para perajin.
Oleh karenanya, Dekranas bertekad untuk terus menciptakan wirausaha baru di bidang kerajinan atau kriya dengan pelatihan. Hal tersebut sejalan dengan tema HUT ke-43 Dekranas yaitu “Wirausaha baru tercipta, perajin berjaya”.
“Kami berharap Dekranas menjadi wadah pembinaan pelaku usaha UMKM khususnya di sektor kerajinan. Kami mau mendorong tumbuhnya wirausaha setelah kita melewati masa pandemi,” ucap Wury.
Wury Ma’ruf Amin juga menegaskan bahwa Dekranas akan semakin aktif dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan perajin dan kualitas produk yang mereka hasilkan. Program-program Dekranas dan Dekranasda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota tetap diselaraskan sehingga dapat bergulir secara berkesinambungan.
Peringatan HUT Dekranas ke-43 ini dihadiri oleh 1.496 tamu undangan. Diantaranya hadir para pengurus Dekranas dan jajaran pengurus OASE Kabinet Indonesia Maju, Pengurus TP PKK Pusat, 38 Ketua TP PKK Provinsi dan 514 Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Indonesia serta delegasi dari negara-negara sahabat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
LAMPUNG (SL)— Ketua DPRD Lampung Migrum Gumay mendorong pemerintah provinsi setempat bisa memperbaiki kondisi jalan rusak di daerah itu. Menurut Migrum, kondisi jalan di daerah yang dipimpin Gubernur Arinal Djunaidi itu menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, baik di kota maupun pedesaan.
“Jalan rusak di provinsi ini harus segera diperbaiki,” kata Migrum saat di Kantor LKBN Antara Biro Lampung, Selasa (16/5).
Dia menyebut infrastruktur harus dalam kondisi yang baik, karena bila jalan-jalan daerah rusak parah, maka akan menghambat roda perekonomian setempat.
“Meningkatnya atau terhambatnya perekonomian salah satu faktornya tergantung dengan infrastruktur yang ada di daerah itu,” ucap politikus PDIP itu.
Oleh karena itu, DPRD terus fokus mendorong Pemprov Lampung meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya yang menjadi kewenangan provinsi yang menghubungkan antarkabupaten dan kota.
“Tentunya hal itu bertujuan untuk memacu pertumbuhan perekonomian masyarakat desa maupun kota,” ucapnya.
Pada 2022 lalu pemerintah sudah menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan, begitu pula di 2023, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran perbaikan jalan rusak di provinsi itu. (*)
Bandar Lampung (SL) — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka Rapat Koordinasi Mitra Kerja Revitalisasi Bahasa Daerah, di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Kamis 11 Mei 2023.
Pada kesempatan itu, Gubernur berharap semua pihak dapat berkolaborasi dan bersinergi, untuk merumuskan strategi serta langkah konkret dalam memperkuat upaya revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung.
Gubernur Arinal saat membuka rakor
Menurut Gubernur Arinal, Indonesia mempunyai 718 bahasa daerah. Dengan jumlah tersebut Indonesia menjadi negara kedua yang memiliki jumlah bahasa terbanyak di dunia setelah Papua New Guinea dengan lebih dari 800 bahasa daerah.
“Dan Tidak semua Provinsi punya tulisan (aksara). Tentunya bahasa daerah ini harus kita pertahankan, jangan sampai ini memudar dan menghilang,” ujar Gubernur Arinal.
Gubernur Arinal menjelaskan Bahasa Daerah merupakan warisan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat Lampung dan Indonesia secara keseluruhan. Keberadaan Bahasa Daerah harus tetap di jaga dan dilestarikan.
Provinsi Lampung memiliki kekayaan bahasa dan budaya daerah serta aksara Lampung yang diwarisi oleh para leluhur Bumi Lampung. Dari jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia sebanyak 718 hanya ada 12 aksara daerah termasuk aksara Lampung.
“Hal itu memberikan fakta bahwa kekayaan bahasa Lampung sangat penting untuk tetap dilestarikan dan dikembangkan. Terhadap pelestarian dan pengembangan bahasa Lampung, Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2014 tentang Mata pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai Muatan Lokal Wajib pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujar Gubernur Arinal.
Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung juga telah membentuk Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung.
Lanjut, Gubernur Arinal menuturkan Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya Bahasa Lampung untuk membiasakan menggunakan Bahasa Lampung dan menjadikan kebanggaan dengan cara pelibatan ekosistem yang luas yang dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Desi Ari Pressanti, menjelaskan bahwa kegiatan Rakor ini sebagai upaya kita secara nasional untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul peduli pada bahasa daerah sekaligus juga bangga mempunyai bahasa Indonesia.
Ia menuturkan Revitasisai bahasa daerah ini dikemas sebagai salah satu episode Merdeka belajar yang ke-17. Merdeka belajar memang ruhnya itu adalah anak-anak, guru, kepala sekolah, Dinas Pendidikan diberi kemerdekaan untuk menerjemahkan berbagai kurikulum dan juga metode mengajar terkait dengan revitalisasi bahasa daerah ini.
Berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa di dalam lampirannya, menjelaskan bahasa daerah itu pelestariannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami bertugas mendukung dan membantu dalam banyak hal, terutama dari sisi konsep model yang kami kembangkan, yang sudah kami analisis, kami nilai berhasil di tempat lain,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, terdapat penandatangan Komitmen Bersama (MoU) untuk menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung, yang dilakukan oleh Kepala Kantor Bahasa Daerah Provinsi Lampung, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Turut menyaksikan Penandatanganan MoU ini diantaranya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Muh. Abdul Khak. (Rls/Red)
Bandar Lampung (SL)- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar acara Business Matching Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) di Ballroom Emersia Hotel, Kamis 11 Mei 2023.
Acara ini digelar demi mendukung upaya pemerintah dalam mencintai produk buatan Indonesia dan pengutamaan produk lokal.
Acara yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Lampung ini dan melibatkan instansi vertikal, perangkat daerah, BUMN, dan BUMD
dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Sekdaprov Fahrizal menyampaikan kegiatan Business Matching ini merupakan salah satu bentuk upaya pengingkatan dan memberikan dukungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Provinsi Lampung.
“Kegiatan ini tidak lain juga sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung kebijakan Bangga Buatan Indonesia, dan Pengutamaan Produk Lokal”, ujarnya.
Kegiatan ini merupakan wahana katalisator bagi percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), juga menjadi afirmasi bagi pengembangan IKM di Provinsi Lampung.
Fahrizal Darminto, yang juga Ketua Tim P3DN Provinsi Lampung, berharap melalui kegiatan ini terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara IKM dengan perangkat daerah.
“Saya juga turut serta mengajak kepada seluruh peserta untuk dapst memanfaatkan kegiatan ini drngan baik untuk saling bertukar informasi, pengalaman, dan oengetahuan dalam menangkap berbagai peluang yang ada,” ujarnya.
Kepala Dinas Perindag Elvira Umihani menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk dukungan dan upaya untuk meningkatkan penggunaan produk lokal pada Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Lampung khususnya untuk produk turunan tapis seperti seminar kits, dan dekorasi rumah.
Elvira menjelaskan bahwa peserta yang hadir terdiri dari Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD di Provinsi Lampung.
“Dan peserta penyedia IKM terdiri dari 16 IKM Tapis, dan 4 IKM Mesin Produksi dan peralatan pertanian,” ujar Elvira.
Hadir dalam acara ini Kepala BPKP Provinsi Lampung, sejumlah Kepala instansi vertikal, pimpinan vabang BUMN dan BUMD di Provinsi Lampung, kepala Organisasi Persngkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, dan Kepala OPD Pengampu Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. (Rls/Red)
LAMPUNG (SL) – Lima organisasi kesehatan menemui Komisi V DPRD Provinsi Lampung di ruang rapat komisi, Kamis (11/5/2023). Mereka menyampaikan aspirasi, yakni menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law.
Lima organisasi tersebut adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Lalu, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).
Ketua PPNI Lampung, Puji Sartono, mengatakan dengan adanya Omnibus Law tersebut, maka tidak ada perlindungan hukum untuk tenaga kesehatan (Nakes).
“Juga, hilang peran organisasi kami. Jangan anggap sepele, organisasi ini merupakan kepanjangan tangan dari anggota,” katanya.
Ia menuturkan apabila sampai Jumat (12/5/2023) tidak ada kejelasan soal aspirasi dari lima organisasi tersebut, maka mereka akan melakukan aksi damai.
“Jumat kami akan menunggu berita apakah DPRD mendukung atau tidak aspirasi kami,” ujarnya.
Pada kesempatan sama, Ketua Komisi V, Mikdar Ilyas, mengatakan pihaknya akan meneruskan aduan tersebut ke pimpinan dewan. (*)
Bandar Lampung (SL)– Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menegaskan masalah stunting telah menjadi perhatian pemerintah. Angka sunting harus diturunkan untuk mewujudkan rakyat Lampung Berjaya.
Penegasan Gubernur tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim saat membuka kegiatan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 di Ballroom Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Rabu 10 Mei 2023.
“Masalah stunting harus diselesaikan secara terintegrasi dengan lintas sektor dan multi stakeholder. Jadikan Lampung bebas stunting, demi wujudkan Lampung berjaya,” ujar Senen.
Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 9-11 Mei 2023.
Senen menjelaskan pencapaian prevalensi stunting pada balita di Provinsi Lampung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan tren yang positif dan Tahun 2022 sendiri mencapai 15,2%.
Pencapaian di Tahun 2022 ini menempati peringkat ke-3 provinsi dengan stunting terendah se-Indonesia.
“Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Lampung terus berkarya, stunting turun rakyatnya berjaya,” katanya.
Menurutnya, masalah stunting merupakan ancaman bagi Indonesia, karena anak stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisik tapi juga pertumbuhan otak.
“Efeknya, SDM menjadi tidak produktif yang berdampak pada terganggunya kemajuan negara. Disini negara hadir untuk masyarakat guna menurunkan stunting,” ujarnya.
Senen menuturkan permasalahan stunting tidak bisa hanya diselesaikan melalui program gizi saja, tapi harus terintegrasi dengan program lainnya.
“Kompleksnya masalah stunting dan banyaknya stakeholder yang terkait dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinir dan terpadu kepada sasaran prioritas,” katanya.
Dalam rangka pelaksanaan aksi konvergensi stunting, Senen mengajak seluruh kabupaten/kota yang menjadi lokus stunting agar dapat berkontribusi maksimal dalam penurunan prevalensi stunting di Provinsi Lampung dan mendukung pencapaian target penurunan stunting nasional 14% di Tahun 2024.
“Pelaksanaan kegiatan penilaian ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan semangat kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat menurunkan angka stunting di Provinsi Lampung sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” katanya.(Rls/Red)
Bandar Lampung (SL)– Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melepas 46 Kepala Sekolah Tingkat SMK untuk mengikuti Program Kepala Sekolah Mengabdi Angkatan Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2023.
Pelepasan dilakukan di Aula Mahan Agung, Selasa 9 Mei 2023 ditandai dengan penyematan tanda peserta.
Program Kepala Sekolah Mengabdi ini menjadi program pertama dan satu-satunya di Indonesia yang merupakan terobosan dan inovasi Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya meningkatkan pemerataan mutu dan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.
Pelepasan Program Kepala Sekolah Mengabdi ini merupakan kali kedua, dimana beberapa waktu lalu juga telah dilakukan pelepasan Kepala Sekolah Tingkat SMA.
Gubernur mengatakan program ini merupakan suatu terobosan yang sangat baik dalam upaya untuk menularkan tata cara pengelolaan sekolah yang baik kepada sekolah-sekolah yang lain di Kabupaten.
“Ini juga untuk mendorong penguatan kapasitas kepala sekolah, dan mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan di wilayah Provinsi Lampung,” ujar Arinal.
Arinal menjelaskan program ini sebagai langkah untuk meningkatkan mutu
SMK yang ada di Provinsi Lampung secara merata melalui pengiriman para kepala sekolah ke daerah-daerah.
Menurutnya, program ini juga merupakan bagian implementasi dari nawa cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kualitas Pendidikan.
“Saya minta agar bapak/ibu peserta program ini untuk dapat meng-implementasikan pengalaman bapak/ibu semua dalam hal manajemen pendidikan berbasis sekolah,” katanya.
Arinal berharap para kepala sekolah yang mengikuti program ini untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola satuan pendidikan.
“Saya berharap kepada seluruh Kepala Sekolah Mengabdi SMK Provinsi Lampung, untuk dapat bekerja sebagai Kepala sekolah yang humanis, dengan menyampaikan ilmu yang sudah didapat selama puluhan tahun kepada peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah tujuan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar mengatakan Program Kepala Sekolah Tingkat SMK Mengabdi ini akan dilaksanakan dari tanggal 15-19 Mei 2023.
Ia menjelaskan ke 46 Kepala Sekolah se- Provinsi Lampung ini akan ditempatkan di 12 Kabupaten yaitu Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
Kemudian Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Tengah, Pringsewu dan Lampung Selatan.
“Para kepala sekolah ini selama 5 hari akan mengambil alih kepemimpinan untuk memberikan contoh disekolah tersebut,” katanya.
Sulpakar mengatakan para kepala sekolah ini tidak hanya dilihat dari kemampuan akademis namun juga kemampuan dalam mengelola manajemen kepemimpinan dan sekolah yang telah ditetapkan melalui Kepmendikbud 17/M/2021.
“Kepala sekolah ini benar-benar memiliki kompetensi sehingga benar-benar memberikan contoh di daerah tujuan,” katanya.(Adpim)
Bandar Lampung (SL)- Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya secara berturut-turut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.
DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin 9 Mei 2023.
Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan bahwa Opini BPK RI tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras seluruh pihak, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif.
“Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang diberikan oleh BPK RI, pada hakekatnya merupakan suatu pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan,” kata Gubernur Arinal Djunaidi.
Gubernur mengungkapkan, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 telah selesai disusun dan telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI sebelum batas waktu maksimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
“Apresiasi terhadap semua pihak yang melaksanakan proses tersebut menjadi lebih cepat, dan tepat waktu. Harapan kami, dimasa yang akan datang, kualitas laporan keuangan juga dapat terus ditingkatkan,” kata Gubernur.
Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Lampung beserta jajaran, yang telah melakukan pemeriksaan (auditing) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi terkait lainnya, sebagai upaya dalam menciptakan _good governance_ khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Gubernur juga mengucapkan terimakasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
