Penulis: Endra Saputra

  • Gubernur Lampung Dorong Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui UMKM Merdeka

    Gubernur Lampung Dorong Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui UMKM Merdeka

    Bandar Lampung (SL)- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan mendukung pemberdayaan UMKM melalui program UMKM Merdeka yang diusung oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menerima Audiensi dari APINDO Provinsi Lampung di Mahan Agung, Selasa 4 April 2023.

    Ketua Umum DPP Apindo Lampung, Ary Meizari Alfian menerangkan bahwa UMKM Merdeka merupakan kolaborasi dunia usaha dan dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi dengan tujuan agar ada sinergisitas antara kebutuhan UMKM dan dunia pendidikan.

    “Dalam perkembangannya, UMKM memerlukan sentuhan sistem pengelolaan keuangan, pemasaran, permodalan, produksi, pengemasan, dan lainnya, sementara itu Perguruan tinggi yang secara nasional memiliki program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar juga membutuhkan ruang dalam pelaksanaanya, disitulah Apindo berperan mensinergikan,” ujar Ary.

    “Begitupun dengan maksud kedatangan Apindo Lampung mengunjungi Pak Gubernur, kami mohon dukungan Pak Gubernur dan Pemerintah Daerah untuk turut mendukung program UMKM Merdeka,” sambung Ary.

    Saat ini Apindo Lampung telah meluncurkan program UMKM Merdeka Batch 3 di Kampus Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) yang diikuti ratusan mahasiswa dari 13 perguruan tinggi Se-Lampung.

    Menanggapi hal tersebut, Gubernur Arinal menyatakan bahwa UMKM memang memerlukan daya dukung dari berbagai stake holder terkait, termasuk pemerintah daerah agar dapat lebih berkembang.

    Pengembangan UMKM menurut Gubernur, telah termaktub dalam 33 Program Kerja Gubernur, yakni mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi melaui pengembangan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumberdaya dan keunggulan lokal, mengembangkan UMKM melalui penyedian pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usaha dan pemasaran, merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan, serta merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota).

    “Potensi di Lampung ini masih sangat besar, semua komoditinya laku, tapi tolong dipelajari, dukungan apa saja yang UMKM butuhkan, daya dukung apa saja, apa pemasaran, permodalan, pendampingan dan lain sebagainya, jangan sampai sudah kita bantu, daya dukungnya bagus ternyata pasarnya tidak ada, akan jadi bumerang nanti,” ucap Gubernur.

    Saat ini, menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung sedang melakukan pengembangan UMKM bekerjasama dengan BUMDes, sehingga semua sektor dapat tersentuh manfaatnya, terutama pada sektor pertanian.

    “Kolaborasi mulai dari petani, BUMDes, UMKM, hingga ke Perusahaan, sehingga menjadi rantai pasokan komoditas, kita sama-sama pelajari, agar harapan tidak bersinggungan dengan kebijakan, sehingga memberikan dampak yang positif kepada UMKM,” pungkasnya. (Rls/Red)

  • Pemprov Lampung Berkomitmen Membangun Masyarakat Berintegritas Melalui Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

    Pemprov Lampung Berkomitmen Membangun Masyarakat Berintegritas Melalui Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

    Bandar Lampung (SL)- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Diseminasi Pedoman MCP Tahun 2023 dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022, di Ballroom Hotel Radison, Selasa 4 April 2023.

    Sekdaprov Fahrizal Darminto mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Kemendagri, KPK dan BPKP telah bersinergi dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi melalui perbaikan di 8 area intervensi dalam Program _Monitoring Centre for Prevention_(MCP).

    Sekdaprov mengungkapkan, pada tahun 2021 Skor MCP Lampung 91,79 dan pada tahun 2022 mencapai skor 93,53. Sekdaprov berharap di tahun 2023 capaian MCP Lampung menjadi lebih baik lagi.

    Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov menginformasikan bahwa dua bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dilantik, Provinsi Lampung telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

    Hal ini menggambarkan komitmen dari Pemprov Lampung untuk membangun masyarakat yang berintegritas. Salah satunya dengan menanamkan pentingnya memiliki sikap integritas kepada para pelajar dan nilai-nilai anti korupsi sejak dini melalui pendidikan.

    Di kesempatan yang sama, Sekdaprov menyampaikan apresiasi kepada KPK RI karena sejak 2017 telah membangun koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi secara terintegrasi di sektor-sektor strategis di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

    Melalui dukungan supervisi tersebut, Sekdaprov mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung adalah Provinsi yang termasuk berhasil dalam menerapkan prinsip-prinsip perencanaan penganggaran.

    “Alhamdulillah dengan dukungan kerja keras teman-teman semua, di Tahun 2022 Provinsi Lampung mencapai realisasi (belanja) anggaran 97,3 persen dan realisasi pendapatan 100,6 persen,” kata Sekdaprov.

    Sekdaprov juga mengungkapkan bahwa sampai 31 Maret 2023, seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yaitu sebanyak 1362 (100%), telah melakukan pelaporan LHKPN.

    “Kami memberikan surat edaran dari januari kepada seluruh instansi di Provinsi Lampung untuk memastikan seluruh pejabatnya melaporkan LHKPN, kalau tidak maka tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan. Ternyata cukup efektif,” jelas Sekdaprov.

    Di sisi lain, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Brigjen Pol. Yudhiawan Wibisono menjelaskan, terdapat 30 indikator yang dijabarkan lebih detail ke dalam 63 sub indikator pada 8 area intervensi yang menjadi fokus MCP di tahun 2023.

    Delapan area intervensi tersebut diantaranya yaitu Perizinan, Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengawasan APIP, Manajemen Aset Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Optimalisasi Pajak Daerah dan Tata Kelola Desa.

    Salah satu isu tematik terkait Pengelolaan BMD, Brigjen Pol. Yudhiawan Wibisono meminta pemerintah daerah memiliki komitmen dalam mempercepat dan menyelesaikan sertifikasi BMD di tahun 2025, kemudian penertiban BMD sesuai dengan potensi permasalahan masing-masing daerah.

    “Bagaimana mengoptimalisasi pemanfaatan, bagaimana memulihkan dari penguasaan pihak ketiga, tumpang tindih dan penyelesaian BMD ketika pemekaran, serta pencegahan atau penyalahgunaan BMD,” kata Brigjen Pol. Yudhiawan Wibisono.
    Yudhiawan Wibisono meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan pendataan BMD seperti tanah, kendaraan, serta rumah dinas. (Rls/Red)

  • Gubernur Arinal Djunaidi Dukung Penuh Yoshi Dwi Ayu Melynie di Dangdut Akademi 6 Indosiar

    Gubernur Arinal Djunaidi Dukung Penuh Yoshi Dwi Ayu Melynie di Dangdut Akademi 6 Indosiar

    Bandar Lampung (SL)- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendukung penuh Yoshi Dwi Ayu Melynie atau yang akrab dipanggil Amel, peserta asal Lampung dalam ajang pencarian bakat Dangdut Akademi (DA) 6 Indosiar. Dukungan tersebut disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan Amel beserta keluarga di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Selasa 04 April 2023.

    Amel merupakan salah satu dari 2 orang peserta yang mendapatkan Golden Tiket untuk mengikuti ajang DA 6 Indosiar. Kisah Amel bermula saat dirinya sedang bernyanyi kemudian direkam oleh seseorang dan akhirnya viral di media sosial. Amel kemudian mendapatkan undangan dari Indosiar dan mendapatkan golden ticket tanpa ikut audisi seperti peserta lainnya, melainkan langsung ke penjurian.

    Gubernur Arinal menyatakan bahwa dirinya mendukung semua potensi-potensi yang ada di masyarakat Lampung, terutama generasi muda yang bisa membawa harum nama Lampung di kancah Nasional maupun Internasional.

    “Dukungan saya ini tidak sekedar dukungan, tapi juga pembinaan, cuma yang saya sayangkan, kan dapat golden tiketnya tahun lalu 2022 untuk mengikuti DA 6 2023, kenapa laporan kesayanya baru sekarang, besok sudah mau berangkat, jadi waktu kita sangat terbatas untuk mempersiapkan apakah latih vokal atau yang lainnya,” ucap Gubernur.

    Pada kesempatan tersebut Gubernur juga langsung memanggil Kanjeng Andi Ahmad ketua PAPPRI Lampung untuk dapat memberikan pendampingan dan pembinaan, termasuk latihan olah vokal kepada Amel sebelum berangkat mengikuti DA 6 Indosiar.

    Selain itu Gubernur juga meminta kepada seluruh dinas terkait serta pemerintah Kabupaten Kota untuk dapat memberikan dukungan kepada Amel di ajang tersebut.

    “Satu bulan kedepan Amel akan mendapatkan pendampingan langsung oleh Kanjeng Andi Ahmad, saya juga akan bersurat kepada seluruh Bupati/Walikota untuk turut memberikan dukungan, kalau sampai masuk 5 besar, saya akan dukung langsung datang ke Jakarta,” ucap Gubernur. (Rls/Red)

  • Gubernur Arinal Surati Kemendikbut Riset dan Teknologi,Terkait Formasi ASN PPPK Tahun 2023

    Gubernur Arinal Surati Kemendikbut Riset dan Teknologi,Terkait Formasi ASN PPPK Tahun 2023

    Bandar Lampung (SL)- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyurati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, terkait penyelenggaraan pengadaan ASN jenis formasi PPPK Tahun 2023.

    Surat dengan nomor : 420/1568/V.01/2023, tertanggal 13 April 2023, tersebut menjelaskan bahwa terhadap 7.130 formasi bagi guru yang direncanakan akan diusulkan tahun 2023, diprioritaskan untuk 1.007 peserta yang telah lulus passing grade dan berstatus P1.

    Sebelumnya juga Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung sepakati solusi terkait penyelesaian masalah penggajian 422 Guru  PPPK yang masuk pada formasi P3K 2022 dan telah ditempatkan.

    Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto mewakili Gubernur Arinal Djunaidi  bersama Komisi V DPRD Provinsi Lampung dalam  Rapat Dengar Pendapat, di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung, Senin (3/4/2023) menyepakati solusi terkait penyelesaian Guru P3K.

    Seluruh perwakilan Guru P3K yang hadir menyambut baik solusi bersama yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung.

    “Ternyata permasalahan Guru Honorer di Provinsi lampung dapat diselesaikan dengan baik dan musyawarah,” kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung.

    Sebagaimana merujuk pada  Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya Tahun Anggaran 2023 Provinsi Lampung memperoleh formasi PPPK bagi guru sebanyak 7.130 formasi. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

     

  • Rakor Persiapan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Gubernur Lampung Minta Seluruh Sektor Persiapkan Skenario Antisipatif

    Rakor Persiapan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Gubernur Lampung Minta Seluruh Sektor Persiapkan Skenario Antisipatif

    Bandar Lampung (SL)- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta seluruh sektor mempersiapkan skenario antisipatif menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 H tahun 2023 ini agar dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar dan terkendali.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H tahun 2023, yang dilaksanakan di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin 3 April 2023.

    Gubernur Arinal menyampaikan Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang dinanti oleh masyarakat. Antusiasme menyambut lebaran biasanya diikuti dengan melonjaknya mobilitas dan permintaan kebutuhan masyarakat, seiring tradisi dalam perayaan hari lebaran.

    Untuk itu, beberapa hal yang harus disiapkan diantaranya terkait kebutuhan pokok masyarakat, pengendalian lalu lintas, peningkatan kebutuhan layanan transportasi dan infrastruktur, posko keamanan dan kesehatan.

    “Identifikasi isu dan permasalahan sejak dini tentu sangat berguna dalam mengantisipasi serta mempersiapkan situasi dan kondisi mendatang. Untuk itu, saya minta kita semua mematangkan rencana serta melaksanakannya dengan baik sesuai tupoksi masing-masing, sehingga perayaan Hari Raya Idul Fitri dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar dan terkendali,” ujar Gubernur Arinal.

    Gubernur Arinal meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik provinsi dan kabupaten/kota bersama perangkat daerah dan instansi terkait terus melakukan upaya pemantauan secara berkala terhadap kecukupan stok barang kebutuhan pokok dan melakukan upaya stabilisasi melalui operasi pasar bekerjasama dengan BULOG, produsen dan distributor bahan pokok.

    Di samping itu, pastikan ketersediaan dan stok energi (BBM, Elpiji, listrik), serta melakukan pengawasan keamanan produk pangan yang beredar agar tidak ada yang kadaluarsa dan membahayakan kesehatan.

    Skenario antisipatif lainnya dalam menghadapi Idulfitri adalah meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat umum, yakni dengan membentuk posko terpadu.
    Kemudian, optimalisasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas pendukung pada titik strategis lalu lintas, fasilitas Pelayanan Kesehatan 24 jam di posko terpadu, pengaturan rest area, memastikan dan memantau kesiapan simpul transportasi, serta memastikan kesiapan sarana transportasi.

    Sejalan dengan itu, lanjut Gubernur Arinal, penting sekali untuk memastikan upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berjalan.
    Dia mengajak seluruh elemen pemerintahan, elemen masyarakat, dan pelaku usaha di semua sektor, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan kita. Peran aktif bersama juga sangat dibutuhkan untuk dapat menekan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

    Gubernur Arinal juga mengajak seluruh jajaran TNI dan POLRI untuk berkoordinasi secara intens dan kolaboratif, dalam menjamin keamanan penyelenggaraan kegiatan ibadah selama Bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

    Dari sejumlah paparan yang disampaian pada Rapat Koordinasi tersebut, pada umumnya, Provinsi Lampung siap menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444H tahun 2023.

    Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut diantaranya Yanuar Irawan (Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung), Aliansyah (Asintel Kejati Lampung), Brigjen Pol. Harseno, S.I.K., M.M. (Kabinda Lampung), Kombes Pol. Amiludin Roomtaat, S.I.K. (Karo Ops Polda Lampung), Kol. Inf. Prasetyo (Kas Rem Korem 043/Gatam), Kol. Laut (P) Mohammad Nazarudin (Danlanal Lampung), Letkol. Mar. Anugerah Auliadi Santoso (Wadan Brigif 4 Mar/BS), Mayor Kal. Sukendro (Kadislog Lanud Lampung), Budiyono (KPw BI Provinsi Lampung), Puji Raharjo (Kakanwilkemenag Provinsi Lampung), serta sekitar 100 orang terdiri dari Kepala OPD Provinsi Lampung, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung dan undangan lainnya. (Rls/Red)

  • Gubernur Arinal Djunaidi Terima Penghargaan Digital Government Award

    Gubernur Arinal Djunaidi Terima Penghargaan Digital Government Award

    Jakarta(SL)- Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menerima penghargaan kategori penguatan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam acara Digital Government Award SPBE Summit 2023 Sinergi Untuk Indonesia Maju di Kempinski Grand Ballroom Hotel Indonesia, Senin 20 Maret 2023.

    SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

    Pada penyelenggaraan acara SPBE Summit 2023 ini, juga dilakukan serangkaian acara pemberian Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) untuk mengapresiasi kinerja dan prestasi bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    Pemerintah Provinsi Lampung dibawah kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi  berhasil meraih Penghargaan Kategori Penguatan Kebijakan SPBE, penghargaan diserahkan langsung  oleh MenPANRB yang didampingi oleh Kemenkomarinvest dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB.

    Dengan diraihnya penghargaan ini menunjukkan komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal kebijakan untuk mewujudkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Pemerintah Provinsi Lampung menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan.

    Adapun peraih Anugerah Pemerintahan Digital ini terdapat beberapa kriteria kategori, yaitu Kategori Penerapan Layanan SPBE, Kategori Pencapaian Indeks SPBE, Kategori Peningkatan Indeks SPBE, Kategori Pelaksanaan tata kelola SPBE, Kategori penguatan Kebijakan SPBE, dan Kategori Penerapan Manajeman SPBE.

    SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menyampaikan 4 ekosistem Pelayanan terintegrasi dengan target 150 Kabupaten/Kota pada tahun 2024, yaitu : Direct Services (pelayanan langsung), Electronic Services (MPP Digital), Self Services (Pelayanan Mandiri) dan Mobile Services ( Pelayanan Bergerak).

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati, mengatakan, akselerasi digital tidak akan sukses tanpa adanya kolaborasi secara komperehensif antar instansi.

    “Pada kegiatan ini kami mengundang seluruh pimpinan pusat dan kepala daerah agar memahami arah kebijakan SPBE, sekaligus mendapat insight dari instansi pemerintah yang berhasil melaksanakan SPBE,” ujar Nanik.

    Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu.

    Beberapa keynote speaker yang hadir, yaitu Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, hukum dan Keamanan, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Perwakilan Kementerian koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Gubernur Jawa Timur dan Perwakilan Pemerintah Daerah Banyuwangi. (Rls/Red)

  • PAW Wakil Ketua DPRD Lampung Tunggu Rapim DPD Demokrat Provinsi Lampung

    PAW Wakil Ketua DPRD Lampung Tunggu Rapim DPD Demokrat Provinsi Lampung

    BANDAR LAMPUNG (SL)– Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Raden Muhammad Ismail masih menunggu hasil rapat pimpinan (Rapim) DPD Demokrat Lampung.

    Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Tina Malinda mengatakan, pihaknya telah menerima surat pemberhentian Raden Muhammad Ismal dari Partai Demokrat.

    “Kami belum bahas, nanti setelah rapim baru bisa ngomong ya,” ujarnya, Senin (20/3/2023).

    Perihal siapa pengganti, dirinya mengaku belum mengetahui, karena yang menentukan adalah partai. “Belum tahu, yang nentuin siapa gantinya yakni partai,” ujarnya.

    Sementara itu Divisi Penegakan Hukum KPU Provinsi Lampung, Warsito menyampaikan bahwa calon PAW berdasarkan dari suara terbanyak.”Proses PAW dilakukan sendiri oleh Partainya,” jelasnya.

    Berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2019 lalu yang berhak untuk menggantikan Raden Muhammad Ismail adalah Ketua DPC Demokrat Lampung Selatan saat ini, M. Junaidi.

    Dimana pada pemilu 2019 lalu Raden Muhammad Ismail memperoleh jumlah suara sebesar 13.554 sedangkan M. Junaidi memiliki jumlah sebesar 6.742 suara.

    Sebelumnya, Wakil ketua lll DPRD Provinsi Lampung, diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat secara resmi melalui surat pemberhentian. (*)

  • Arinal Djunaidi dan Nunik Lepas Ribuan Peserta Sepeda Santai

    Arinal Djunaidi dan Nunik Lepas Ribuan Peserta Sepeda Santai

    Bandar Lampung (SL)- Puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 59 Provinsi Lampung meriah. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim melepas ribuan peserta Sepeda Santai 17 K dan 4 K di Lapangan Korem 043 Gatam, Saburai Enggal, Bandar Lampung, Minggu 19 Maret 2023. Sementara Sekertaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto melepas Fun Run 10 K dan 5 K. Gubernur mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

    “Kegiatan ini merupakan salah satu wujud kebersamaan dan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Dan kita lihat bahwa cukup banyak yang menggemari baik sepeda maupun olahraga lari,” ujar Arinal.

    Arinal menjelaskan selain ajang silarurahmi, kegiatan ini juga salah satu upaya untuk memberikan ruang kepada pecinta olahraga lari dan pesepeda.

    “Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga atau terkait lainnya, saya mempersilakan untuk dilakukan secara rutin hal yang seperti ini. Olahraga untuk kesehatan dan kecerdasan,” katanya.

    Arinal juga mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan menjadikan olahraga sebagai suatu kebutuhan hidup. “Mari kita wujudkan Lampung sehat sentosa,” katanya.

    Kegiatan ini semakin meriah dengan penampilan marching band Gita Praja Saburai, atraksi dari Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia Provinsi Lampung dan Paramotor serta pembagian doorprize.(Rls/Red)

  • Sidang Paripurna Istimewa HUT Ke-59, Gubernur Lampung Apresiasi Sinergi Pembangunan Antar Komponen

    Sidang Paripurna Istimewa HUT Ke-59, Gubernur Lampung Apresiasi Sinergi Pembangunan Antar Komponen

    Bandar Lampung(SL)- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia mengikuti sidang paripurna dalam rangka HUT ke-59 Provinsi Lampung yang mengusung tema Lampung Bersinergi, Lampung Berprestasi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Sabtu 18 Maret 2023.

    Mengawali sambutannya Gubernur Arinal Djunaidi mengucapkan selamat dan Dirgahayu kepada seluruh masyarakat Lampung, sebagai ungkapan bahagia lahirnya Provinsi Lampung Tanggal 18 Maret 1964 yang lalu.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat dan Dirgahayu ke – 59 kepada seluruh masyarakat Lampung,” ucapnya.

    Provinsi Lampung pernah mengalami masa sulit, yaitu pandemi covid-19 dengan diberlakukannya PPKM yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat dan menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit. Namun kesulitan itu dapat dikendalikan pada akhir Tahun 2022.

    Gubernur Lampung menyampaikan beberapa hal terkait kinerja penyelenggaraan Pembangunan daerah selama Tahun 2022, antara lain :

    1. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Produksi Padi.

    Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2022 sebesar 4,28% (year on year) dengan tingkat inflasi yang terjaga pada level 5,51%.Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2022 sebesar 9,12% (q to q) bahkan tercatat yang tertinggi di Indonesia.

    Nilai tambah dan Produksi sektor pertanian telah memberikan kontribusi sebesar 28% terhadap PDRB. Untuk produksi padi Provinsi Lampung Tahun 2022 sebanyak 3,3 juta ton dengan produksi beras sebanyak 1,9 juta ton. Setelah memenuhi angka konsumsi beras lokal sebanyak 1,2 juta ton maka terdapat surplus sebanyak 700 ribu ton, sehingga Provinsi Lampung turut mendukung ketahanan pangan Nasional.

    2. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Penurunan Angka Kemiskinam.

    Kondisi perekonomian tersebut berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,16% dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan dari 12,62% per Maret 2021 menjadi 11,44% per September 2022.

    3. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

    IPM tercatat mengalami peningkatan yang cukup berarti. Tahun 2022 sebesar 70,45 yang berarti kini berada pada status “Tinggi” yang sebelumnya sebesar 69,9.

    4. Penurunan Indeks Gini (Kesenjangan Ekonomi)

    Ketimpangan pembangunan dan ekonomi berdasarkan Indeks Gini terus menurun menjadi 0,313 bila dibandingkan tahun sebelumnya, serta berada di bawah angka Nasional.

    5. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

    Nilai Tukar Petani mencapai 104,3% dari target 102 – 103%, sementara penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

    Selanjutnya, terkait Realisasi belanja APBD Provinsi Lampung Tahun 2022 mencapai 97,25% menempati posisi tertinggi di Indonesia dengan didukung capaian realisasi pendapatan sebesar 100,68%.

    “Alhamdulillah, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, mengapresiasi dengan memberikan penghargaan sebagai Provinsi Terbaik (peringkat pertama nasional) Realisasi Belanja Daerah Tertinggi
    Tahun 2022 dalam Ajang APBD Award 2023,” ucap Gubernur.

    Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi Lampung meraih angka kinerja 72,44 diatas angka KUB nasional yaitu 72,39 yang mengindikasikan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung saat ini dalam kondisi yang baik dimana tercipta kondisi yang aman dan rukun.

    Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung saat ini menempati peringkat ke-8 (kategori tinggi) dari 38 Provinsi se-Indonesia dengan capaian angka 80,18 yang menandakan bahwa demokrasi sudah berjalan dengan sangat baik di Provinsi Lampung.

    Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Lampung juga berhasil melampaui capaian nasional dengan angka 53,19 dimana capaian nasional adalah sebesar 51,90, hal ini menjadi gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan di Provinsi Lampung.

    “Alhamdulillah seluruh keberhasilan diatas telah menorehkan 111 penghargaan dan akan terus diupayakan peningkatannya pada masa-masa yang akan datang melalui kerjasama dengan seluruh pihak terkait,” ucap Gubernur.

    Semua pencapaian itu hasil kerja sama kita sekaligus sumbangsih dan peranan para pendahulu Provinsi Lampung.

    Selanjutnya Gubernur menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran legislatif atas kerjasamanya dalam pencapaian prestasi pembangunan di Provinsi Lampung dalam hal pelaksanaan fungsi penganggaran, fungsi pengawasan,dan fungsi legislasi dan juga kepada jajaran Forkopimda dan semua unsur yang telah berperan serta aktif dalam pembangunan di Provinsi Lampung.

    “Seluruh kerjasama Legislatif dan Eksekutif diatas, saat ini telah berhasil mewujudkan capaian pembangunan inklusif (keterpaduan), yaitu berupa kinerja pembangunan fisik, ekonomi, sosial dan budaya),” ucap Gubernur.

    Dalam kesempatan tersebut Gubernur Lampung atas nama Pemerintah Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada salah seorang Pahlawan Daerah Lampung, yaitu Almarhum Achmad Akuan.

    “Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih atas penyerahan dokumen rekam jejak perjuangan beliau oleh ahli warisnya kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk dilestarikan,” ucap Gubernur.

    Mengkahiri sambutannya Gubernur Arinal Djunaidi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan suasana sejuk dan kondusif menjelang tahun politik 2023-2024.

    “Mengingat pada Tahun 2023-2024 adalah tahun politik, saya mengajak semua pihak untuk menciptakan suasana yang kondusif dan meminimalisir perpecahan di kalangan masyarakat, seraya bergandengan tangan untuk terus membangun Lampung guna mewujudkan visi “Rakyat Lampung Berjaya,” pungkas Gubernur. (Rls/Red)

  • Gubernur Lampung Apresiasi Dirjen Pajak atas Pembangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

    Gubernur Lampung Apresiasi Dirjen Pajak atas Pembangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

    Lampung Selatan(SL)- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi Direktorat Jenderal Pajak atas pembangunan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Natar, Lampung Selatan. Apresiasi Gubernur itu disampaikan Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim saat menghadiri groundbreaking ceremony pembangunan KPP Pratama di Natar, Jumat 17 Maret 2023.

    Menurut Senen, upaya Dirjen Pajak telah memprakarsai pembangunan institusi perpajakan, termasuk gedung dengan fasilitas modern.

    “Sebagaimana diketahui, pajak memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan keamanan, pertahanan, dan kepastian bagi negara dan warga negaranya. Pajak merupakan tulang punggung dan pondasi bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, masyarakat sangat berharap bahwa pemanfaatan pajak akan semakin optimal dan tepat sasaran,” ujar Senen Mustakim.

    Senen juga meminta agar pihak terkait terus meningkatkan edukasi tentang perpajakan kepada masyarakat, terutama generasi muda melalui program inklusi kesadaran pajak.

    Ia berharap pembangunan Gedung KPP di Natar dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan perpajakan seperti penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak, terutama di wilayah Natar.

    Kepala KPP Pratama Natar TB. Saifuddin mengucapkan terimakasih atas hibah tanah yang diberikan Pemerintah Provinsi Lampung untuk dijadikan Kantor KPP Pratama Natar.

    “Kedepannya kantor ini akan berkonsep flexibel workspace dan berfungsi sebagai satellite office dan tidak hanya dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun dapat digunakan oleh unit Kementerian Keuangan, maupun instansi pemerintah,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Bengkulu-Lampung Tri Bowo menyampaikan bahwa dengan dimulainya pembangunan Kantor KPP Pratama Natar akan meningkatkan prestasi penerimaan Pajak.

    “Jika sebelumnya secara tiga tahun berturut-turut KPP Pratama Natar bisa mencapai target penerimaan pajak, maka dengan dibangunnya Kantor yang baru ini akan semakin meningkatkan prestasi target penerimaan pajak,” ujarnya

    Seperti diketahui, penerimaan dari segi pajak di Provinsi Lampung hingga 31 Desember 2022 mencapai Rp10,18 triliun atau tumbuh 10,55 persen dibandingkan dengan November 2022, melebihi target yang ditetapkan sebesar 115,79 persen.

    Selain itu, penerimaan PNBP dari pengelolaan aset juga mengalami kenaikan sebesar 20,53% dari tahun sebelumnya. Tren peningkatan penerimaan perpajakan di tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif di Provinsi Lampung. (Rls/Red)