Penulis: Endra Saputra

Bandar Lampung(SL)- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan HUT Ke-59 Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat pagi 17 Maret 2023.

Dalam amanatnya Gubernur menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui bersama, Provinsi Lampung dibentuk dengan dasar ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Pada awal pembentukan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung.

Sampai dengan saat ini, Provinsi Lampung terbagi ke dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota. Sejalan dengan tema HUT ke-59 Provinsi Lampung, yaitu “Lampung Bersinergi, Lampung Berprestasi”, Gubernur berharap agar kedepan seluruh elemen masyarakat Lampung dapat terus bersinergi hidup berdampingan dengan rukun dan damai, sehingga dapat bersama-sama untuk terus mengukir prestasi demi kesejahteraan masyarakat menuju Lampung maju dan berjaya.

Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Fokorpimda karena sudah terbangun hubungan harmonis di Provinsi Lampung. Hal tersebut terbukti dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi Lampung dengan meraih angka kinerja 72,44 diatas angka KUB nasional yaitu 72,39 yang mengindikasikan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung saat ini dalam kondisi yang baik dimana tercipta kondisi yang aman dan rukun.

Yang kedua yakni Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung saat ini menempati peringkat ke-8 (kategori tinggi) dari 38 Provinsi se-Indonesia dengan capaian angka 80,18 yang menandakan bahwa demokrasi sudah berjalan dengan sangat baik di Provinsi Lampung.

Kemudian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Lampung juga berhasil melampaui capaian nasional dengan angka 53,19 dimana capaian nasional adalah sebesar 51,90, hal ini menjadi gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan di Provinsi Lampung.

Menurut Gubernur, usia ke-59 dapat memiliki makna yang penting karena menunjukkan bahwa Provinsi Lampung telah berusia cukup matang dan memiliki sejarah yang panjang dalam membangun dan mengembangkan wilayahnya. Oleh karena itu Provinsi Lampung diharapkan telah memiliki pondasi yang kuat dalam hal infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.

“Selain itu, HUT ke-59 juga dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama ini, serta merumuskan rencana strategis untuk mengatasi masalah dan mempercepat pembangunan di masa yang akan datang”, ucap Gubernur.

Lebih jauh, menurut Gubernur, perayaan HUT Ke-59 juga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan identitas masyarakat Lampung, serta membangkitkan semangat kebanggaan dan cinta akan tanah kelahiran, acara perayaan dapat menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas pariwisata dan promosi budaya lokal serta promosi UMKM Produk Unggulan Lampung.

Pada Upacara tersebut, Gubernur menyematkan tanda penghargaan kehormatan negara Satyalancana Karya Satya kepada 6 orang ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Emilia Kusumawati, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Bobby Irawan, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung Maria Tamtina, Analis Sumberdaya Manusia Aparatur Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Azazuli Fitriadi, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Zakia Drajat.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 115/TK/2022 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin, secara terus menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun.

Bertindak sebagai Komandan Upacara pada Peringatan HUT ke-59 Lampung, yakni Mayor Arm Yoan Apreza, lulusan Akademi Militer tahun 2028, dengan Jabatan sehari-hari sebagai Kasdim 0426 Tulang bawang, dan Perwira Upacara Mayor Chk Agung Riza Gunawan S.H, M.Hum, lulusan SEPA PK TNI tahun 2005, dengan jabatan sehari-hari sebagai Kepala Hukum Korem 043 Garuda Hitam.

Usai mengikuti upacara, Gubernur Arinal Djunaidi juga memberikan penghargaan kepada sejumlah lembaga yang dinilai telah berjasa bagi kemajuan Provinsi Lampung, diantaranya Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award, kemudian kepada personil Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah lampung yang telah berhasil mengungkap dan menggagalkan pengiriman pekerja migran Indonesia yang akan dikirim ke Singapura.

Selain itu, Gubernur juga melakukan pemotongan tumpeng dan ramah-tamah bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung. (Rls/Red)

Bandar Lampung(SL)- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima Penghargaan Provinsi Terbaik Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tahun 2022 dalam ajang APBD Award 2023, yang digelar di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Kamis 16 Maret 2023.

Acara tersebut berbarengan dengan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah tahun 2023 yang diadakan Kemendagri.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia John Wempi Wetipo kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Provinsi Lampung menempati peringkat pertama Persentase Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tahun Anggaran 2022, dengan capaian 97,25%.

Gubernur berharap, dengan diraihnya penghargaan ini, dapat terus memacu dan memotivasi kinerja baik OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota dalam pengelolaan belanja daerah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Atas nama Pemerintah, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia John Wempi Wetipo menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah yang sudah mengoptimalkan penyerapan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022.

“Semoga di Tahun Anggaran 2023 dapat semakin ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, patut, wajar, rasional, dan akuntable,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan bahwa tema Rakornas yaitu percepatan realisasi APBD, Penanganan Inflasi, Stunting, Kemiskinan Ekstrem, serta Persiapan Pilkada serentak.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan hari ini ada dua kegiatan utama, Salah satunya yaitu Pemberian penghargaan kepada Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota terhadap realisasi APBD Tertinggi dengan tiga Kategori yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan peningkatan PAD.

Selain dihadiri oleh Gubernur, Bupati dan Walikota penerima penghargaan, kegiatan ini juga diikuti oleh 1.454 peserta baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara virtual.

Berikut daftar Penerima penghargaan APBD Award 2023, dimasing-masing kategorinya.

– Kota Penerima Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022

Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi
1. Kota Samarinda
2. Kota Banjar Baru
3. Kota Bontang
4. Kota Mojokerto
5. Kota Denpasar

Realisasi Belanja Daerah Tertinggi
1. Kota Pekanbaru
2. Kota Kotamobagu
3. Kota Sukabumi
4. Kota Tasikmalaya
5. Kota Metro

Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi
1. Kota Palangkaraya
2. Kota Kendari
3. Kota Pekanbaru
4. Kota Tegal
5. Kota Cirebon

– Kabupaten Penerima Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022

Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi
1. Bojonegoro
2. Sumbawa Barat
3. Kutai Kertanegara
4. Tanah Laut
5. Tabalong

Realisasi Belanja Daerah Tertinggi
1. Aceh Tamiang
2. Yahukimo
3. Nduga
4. Gayo Luwes
5. Luwu Timur

Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi
1. Waropen
2. Intan Jaya
3. Puncak Jaya
4. Mappi

(Rls/Red)

Bandar Lampung(SL)- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyambut baik Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Polda, Kejati, dan PWI Lampung perihal penyelesaian sengketa pers di Lampung dan dialog hukum yang diselenggarakan oleh PWI Lampung di Balai Wartawan H. Solfian Akhmad, Kamis 16 Maret 2023.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Ganjar Jationo yang hadir dalam Pelantikan Lembaga Advokasi dan Konsultan Hukum (LAKH) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Periode 2023–2027 dan dialog hukum yang bertajuk “Wartawan dan Ancaman Pidana dengan UU ITE”.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sangat menyambut baik atas adanya dialog hukum yang diselenggarakan oleh PWI Lampung termasuk kesepakatan bersama antara PWI, Polda dan Kejati Lampung.

Diharapkan, dengan adanya SKB ini Pers di Lampung sadar dan melek hukum bagaimana menjalankan tugas di lapangan. Ini akan menjadi interaksi positif.

“Dewasa ini pertumbuhan perusahaan pers sangat menggembirakan dan tentunya ke depannya semua perusahaan pers itu bisa sehat,” ujarnya. (Red)

Bandar Lampung(SL)- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diusulkan jadi penerima penghargaan Satyalencana Pembangunan dan Satyalencana Wira Karya dari Pemerintah Pusat. Tim Penilai melakukan peninjauan langsung ke lapangan di Provinsi Lampung untuk melihat dari dekat program unggulan yang dilakukan Gubernur.

Gubernur juga memaparkan sejumlah program unggulan kepada Tim yang berasal dari Sekretariat Militer Presiden RI dan Kementerian Pertanian RI yang diketuai oleh Brigjen TNI Heri Wiranto. Pemaparan dilakukan di Mahan Agung, Rabu 15 Maret 2023.

Salah satu program unggulan yang dipaparkan Gubernur adalah Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-KPB).

Dalam paparannya, Gubernur Arinal mengatakan Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah sebesar 33.553,55 km² saat ini memiliki  jumlah penduduk sebanyak 9.081.800 jiwa, terbesar ke-3 di Luar pulau Jawa.

Ia melanjutkan, 70% dari Penduduk Provinsi Lampung berada di wilayah pedesaan dan mayoritas bekerja di sekror pertanian.

Gubernur Arinal menyebut sumbangan Usaha pada PDRB Provinsi Lampung didominasi oleh Pertanian dengan share sebesar 27,90 %, berikut pula dengan penyerapan tenaga kerjanya yang juga dominan.

Berdasarkan hal tersebut, ia bependapat kebijakan di sektor pertanian secara luas menjadi hal prioritas untuk diintervensi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktifitas petani untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut juga selaras dengan Visi RPJMD Provinsi Lampung periode 2019-2024, yaitu Rakyat Lampung Berjaya dengan Misi ke-2 dan ke-5 yang menjadi dasar pelaksanaan program unggulan Provinsi Lampung untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, dan kehutanan yaitu Program Kartu Petani Berjaya (KPB).

Gubernur arinal mengatakan KPB merupakan Program yang menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secarabersama-sama yang tertuang dalam Pergub Nomor 9 Tahun 2020.

Dalam rangka percepatan pencapaian target KPB dan implementasi transformasi digital, ia menyebut perlu dilakukan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) menjadi Program e-KPB untuk memberikan layanan terpadu dan berkesinambungan kepada pengguna KPB.

Gubernur Arinal berpendapat e-KPB diperlukan untuk dapat memberikan jaminan kepada petani terkait kepastian mendapat benih/bibit, pupuk, obat-obatan, secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani, kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani.

Selanjutnya, untuk bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan produktifitas usaha tani, layanan asuransi, bantuan dan pembinaan manajemen usaha dan teknologi, beasiswa bagi anak petani miskin yang berprestasi serta Upaya penyelesaian permasalahan petani secara terstruktur, sistematis dan terpadu serta berkesinambungan.

Untuk memastikan keberhasilan program e-KPB, Gubernur Arinal menyebut Pemerintah Provinsi Lampung menyusun langkah-langkah pemecahan masalah antara lain, penyusunan kebijakan atau regulasi, penyusunan tata kelola dan manajemen, penyusunan tata laksana, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi, kelembagaan dan pengelola e-KPB, pendampingan impelementasi e-KPB dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian.

Gubernur Arinal mengatakan Program e-KPB telah diimplementasikan sebagai inovasi dalam sektor pertanian secara luas, yaitu untuk:

1. Meningkatkan kinerja produksi tanaman pangan khususnya untuk padi, jagung dan ubi kayu.
2. Penguatan kelembagaan dan kinerja Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah  OKKP-D.
3. Dalam sektor kelautan dan perikanan (restocking / Penebaran Benih dan Perikanan Berkelanjutan).
4. Dalam upaya pelestarian hutan (Pemberdayaan Masyarakat Mengelola Hutan).
5. Dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan (Peningkatan Populasi Sikomandan – Sapi Kerbau, Komoditas Andalan Negeri).
6. Dalam sektor perkebunan (Peningkatan Daya Saing Kopi, Kakao dan Revitalisasi Lada).

Gubernur Arinal menyebut dari total 14 layanan, terdapat 6 layanan utama yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur e-KPB yang sudah berjalan atau dilaksanakan yaitu e-Saprotan, e-Permodalan, e-Asuransi, e-Pemasaran, e-Bantuan dan e-Beasiswa.

“Adapun dalam prosesnya dilakukan pengembangan 8 layanan, dimana untuk 2 layanan telah dilaksanakan yaitu e-Keanggotaan dan e-Puber (pupuk bersubsidi). Adapun 6 (enam) layanan lainnya dilaksanakan pada tahun ini yaitu e-Gudang Ternak, Hallo Medic vet, e-Sertifikasi Benih,e-Market, e-Alsintan dan e-Pasar Lelang,” lanjutnya.

Gubernur Arinal menegaskan program e-KPB adalah program unggulan yang mensinergikan berbagai pihak yang terlibat, multi sektor, dengan keterpaduan program untuk meningkatkan kesejahteraan petani, guna mendorong produktifitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia juga menegaskan Pemprov Lampung telah berupaya untuk menanggulangi berbagai kendala yang ada dengan mitigasi di tahun 2023.

“Pengembangan-pengembangan dilakukan secara bertahap dalam hal menanggulangi permasalahannya dengan upaya yang konkrit sehingga target ditahun 2023 berjalan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan,” pungkasnya.(Rls/Red)

Bandar Lampung(SL)- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Syaiful Dermawan menjadi pembina pada apel gabungan mingguan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  bertempat di Lapangan Korpri, Senin 13 Maret 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Syaiful Dermawan menyampaikan beberapa harapan Gubernur Lampung kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang mengikuti apel gabungan tersebut.

“Pertama, perkuat soliditas dan solidaritas korps dan perkuat kerjasama dengan segenap komponen bangsa dalam rangka menegakkan fungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dan pegang teguh core values Aparatur Sipil Negara, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.” ucapnya.

Gubernur Lampung melalui Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik meminta ASN yang hadir untuk melakukan terobosan dan berinovasi secara berkelanjutan, mengubah mindset, cara berpikir, dan cara bekerja, serta menerapkan e-government untuk meningkatkan kecepatan dan kredibilitas pelayanan.

ASN juga diminta untuk menciptakan birokrasi yang transparan dan akuntabel dan bangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain itu, Gubernur berharap agar ASN dapat mengantisipasi dini terhadap berita hoax, fitnah, politik identitas, polarisasi, dan potensi konflik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Selanjutnya, Syaiful Dermawan kembali menegaskan pesan Gubernur Lampung untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat pemersatu bangsa.

“Kelima, perkuat peran saudara-saudara sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, penjaga NKRI, Pancasila, konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika, menjalin kerja sama yang kokoh dengan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya yang kita cita- citakan.” tegasnya.

“Selamat bertugas. Pengabdian dan hasil kerja seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung selalu dinantikan oleh masyarakat, bangsa dan negara.” tutupnya. (Rls/Red)

BandarLampung(SL)- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat umum bersemangat mengikuti Senam Kesegaran Jasmani di Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung, Jumat 10 Maret 2023.

Kegiatan ini sebagai rangkaian dalam memperingati Hari Jadi ke- 59 Provinsi Lampung Tahun 2023. Hadir juga jajaran TNI, Polri.

Meski diawal sempat hujan, tidak menyurutkan animo masyarakat untuk mengikuti senam ini.

Arinal mengatakan melalui senam bersama ini menjadi penyemangat dalam melakukan aktivitas hari ini dan bersama-sama ikut memeriahkan HUT Provinsi Lampung.

“Sehingga kita bisa melaksanakan tugas hari ini dengan semangat, bekerja dengan maksimal dan diberikan kelancaran sesuai dengan tanggungjawab masing-masing,” ujar Arinal.

Arinal menyampaikan terima kasih atas kerja dan kinerja para PNS dan institusi lainnya serta semua pihak yang terlibat dan telah berkontribusi didalam pembangunan.

Sehingga berbagai penghargaan telah diraih Provinsi Lampung baik dari pemerintah pusat maupun lembaga kredibel.

“Provinsi Lampung akan terus maju menuju Rakyat Lampung Berjaya karena Lampung ini sungguh banyak potensinya,” katanya.

Pada kesempatan itu, Arinal mengajak PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Sebagai PNS dituntut untuk melayani masyarakat dan saya mengapresiasi PNS di Pemerintah Provinsi Lampung yang sudah sejalan dengan fungsi dan tugasnya,” katanya.

Dalam kegiatan ini juga turut dilakukan pembagian doorprize.(Rls/Red)

Bandar Lampung(SL)- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi didampingi Kepala BPKAD Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, dan Inspektorat Provinsi Lampung serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 kepada BPK RI Perwakilan Lampung.

Penyerahan LKPD tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK RI Provinsi Lampung Yusnadewi, di Kantor BPK RI Perwakilan Lampung, Bandar Lampung, Kamis 9 Maret 2023

LKPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 telah mampu diselesaikan tepat waktu dan diserahkan sesuai amanat PP 12 Tahun 2019, yaitu paling lambat 3 bulan sejak tahun anggaran berakhir.

Terhadap Laporan tersebut, Gubernur Arinal menyampaikan bahwa dirinya sangat memberikan perhatian agar dinas-dinas melakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tambahan informasi, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Lampung sudah mendapat delapan kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK secara berturut-turut.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Yusnadewi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas penyerahan LKPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

“sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pak Gubernur boleh memberikan ke kami sampai 31 Maret. Kita apresiasi karena bisa lebih cepat, tanggal 9 Maret sudah terima,”

“itu menunjukkan tanda-tanda bahwa pengelolaan keuangannya secara formalnya sudah baik,” jelasnya.

Lebih dari itu, Yusnadewi mengungkapkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan untuk menjadi lebih baik. (Rls/Red)

Bandar Lampung(SL)- Pemerintah Provinsi Lampung Menggelar Operasi Pasar Minyak Goreng Kemasan di Pasar Kangkung, Bandar Lampung, Kamis 9 Maret 2023.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Kepala Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Elvira Umihanni, Satgas Pangan polda Lampung dan juga pihak Bulog.

Operasi pasar minyak goreng kemasan yang sudah disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Lampung dari harga awal Rp14.000 menjadi Rp10.000 /per liter. Kemudian beras kemasan 5 kg dengan harga Rp43.000 dari harga normal Rp60.000.

“Kita lakukan operasi pasar, dan stok kebutuhan pokok masih normal siap untuk menghadapi Ramadhan tahun ini,” ujar Wagub Chusnunia

Wagub menjelaskan operasi pasar tersebut dilakukan sebagai upaya menekan laju inflasi menjelang Ramadhan. “Pasar murah ini kita berikan kepada masyarakat sebagai upaya menekan inflasi. Tadi memang kita cek terkait dengan harga-harga komoditas ada beberapa temuan lapangan yang memang harganya naik komoditas dan memang ini tugas kita untuk menekan laju inflasi,” tambahnya.

Wagub juga memastikan kebanyakan harga kebutuhan pokok saat ini masih dalam kondisi normal. “Kebutuhan pokok cabe, sayuran, tempe, tahu, daging masih harga normal. Bawang merah bawang putih saja yang perlu kita stabilkan,” sambungnya.

Pada keseempatan itu Wagub juga menyebutkan bahwa Pemprov Lampung bersama Bulog memastikan distribusi beras dan minyak lancar di pasaran. Dalam kegiatan Operasi Pasar, Bulog telah menyiapkan 33 ribu ton Beras dan 500 ribu ton minyak goreng dari PT Asia Menara.

“Beras dan minyak goreng Insyaallah  pasokan lancar. Kita punya beras 33 ribu ton stok di Bulog.  Distribusi minyak goreng Minyak Kita 500 ribu ton siap untuk menghadapi  ramadhan denga HET 14 ribu kita disiplinkan,” pungkasnya.

Selain itu Wagub juga mengatakan bahwa saat ini transaksi di pasar tradisional sudah bisa menggunakan QRIS. QRIS adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau Barcode digital yang digunakan untuk transaksi pembayaran.

Transaksi tersebut dilakukan  agar proses transaksi pembayaran menggunakan QRIS dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Usai kegiatan operasi pasar Wagub Chusnunia Chalim bersama Kepala Kpw BI Lampung, sejumlah pejabat Pemprov Lampung dan yang hadir lainnya melanjutkan dengan melakukan peninjauan lokasi pasar Kangkung untuk memastikan bahwa menjelang bulan puasa dan lebaran yang tidak lama lagi ketersediaan bahan pokok aman.

Dalam kesempatan itu Wagub Chusnunia bersama rombongan terlihat berdialog dengan sejumlah pedagang lapak pasar dan masyarakat yang berbelanja dipasar tersebut.
Sementara Kepala Kpw BI Lampung Budiyono menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan layanan penukaran uang bagi masyarakat.

Biasanya, layanan penukaran uang dilakukan beberapa hari menjelang lebaran. Sedangkan untuk mengantisipasi kerumunan dan ketersediaan, Bank Indonesia sudah menyiapkan layanan penukaran uang sejak saat ini. (Rls/Red)