Penulis: Endra Saputra

  • Besok Iriana Jokowi Bersama OASE KIM Kunker di Lampung, Pemprov Adakan Apel Gelar Pasukan Pengamanan

    Besok Iriana Jokowi Bersama OASE KIM Kunker di Lampung, Pemprov Adakan Apel Gelar Pasukan Pengamanan

    Bandar Lampung(SL)- Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan Apel Gelar Pasukan Pengamanan Kunjungan Kerja Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) yang rencananya akan berkunjung besok 8 Maret 2023. Apel yang dilaksanakan di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung itu dipimpin oleh Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Ruslan Effendi, Selasa 7 Maret 2023.

    Hadir juga Kapolda Lampung Irjen Pol. Akhmad Wiyagus dan Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Umar Effendi. Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto yang mengikuti acara itu mengatakan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan instansi terkait siap mensukseskan kunjungan kerja Ibu Negara di Provinsi Lampung.

    Sementara itu, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Ruslan Effendi mengatakan melalui apel gelar pasukan ini diharapkan akan terwujud kesiapan yang sungguh-sungguh dan terjalin soliditas antar instansi terkait, sehingga tugas pengamanan dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya.

    “Tugas ini merupakan amanah, kepercayaan dan suatu kehormatan. Untuk itu, laksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan profesional pada bidang masing-masing,” ujar Ruslan.

    Ruslan meminta untuk membina kebersamaan antar personel dari berbagai kesatuan yang nantinya memudahkan kerja di lapangan.

    “Pahami betul tugas dan wewenang masing-masing sehingga siapa berbuat apa di lapangan tahu dan paham dan benar-benar terwujud di lapangan,” katanya.

    Dijadwalkan, Ibu Negara bersama Oase KIM akan mengunjungi Lampung pada 8 Maret 2023 esok dengan beberapa titik lokasi yang telah diagendakan.

    Apel Gelar Pasukan Pengamanan terdiri dari TNI, Polri, instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar. (Rls/Red)

  • Arinal Djunaidi Bersama Menteri Perdagangan dan FKPLP Senam Bersama 

    Arinal Djunaidi Bersama Menteri Perdagangan dan FKPLP Senam Bersama 

    Bandar Lampung (SL)-Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Forum Komunikasi Persaudaran Lampung Perantauan (FKPLP) melaksanakan senam bersama di Stadion Pahoman Bandar Lampung, Kamis 2 Maret 2023.

    Senam bersama ini menjadi bentuk kekompakan dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat di dalam membangun Indonesia dan Provinsi Lampung.

    Kegiatan ini juga rangkaian dari Rapat Kerja Kementerian Perdagangan (Raker Kemendag) di Provinsi Lampung.

    Arinal mengatakan dengan kekompakan dan kolobarasi ini, diyakini akan mampu membawa kebaikan untuk kemajuan Indonesia khususnya Provinsi Lampung mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

    Sementara itu, Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi atas kekompakan yang dibangun antara Kemendag dan Pemerintah Provinsi Lampung.

    Menurutnya, melalui rangkaian kegiatan Raker Kemendag, diharapkan bisa menghasilkan program-program untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu membawa Indonesia Maju.

    “Kalau begini kerja kita, kompak Pemerintah Daerah dan Pusat seperti ini, saya percaya dan yakin karena kita ini bangsa yang besar, Insha Allah akan lebih maju lagi sebagaimana yang di cita-citakan,” ujar Zulhas yang juga Ketua Umum FKPLP.

    Zulhas menyebutkan bahkan meski dalam kondisi hujan, namun semua tetap membangun semangat yang luar biasa untuk mengikuti senama bersama ini.

    “Saya mengucapkan terima kasih atas semangat yang luar biasa pagi-pagi dalam kondisi hujan, teman-teman dari Kemendag termasuk dari seluruh yang hadir hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Gubernur yang telah menyambut dan menerima kita dengan baik dari kemarin sampai hari ini,” katanya. (Rls/Red)

  • Hijaukan Subang Defend ID Go Green Tanam Pohon Aren

    Hijaukan Subang Defend ID Go Green Tanam Pohon Aren

    Subang (SL)-Kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Holding BUMN Industri Pertahanan gelar Defend ID Go Green dengan penanaman pohon aren yang digelar dalam rangka memperingati HUT Perdana DEFEND ID. Acara ini digelar di Desa Cibeusi, Kamis 2 Maret 2023.

    Direktur Teknologi dan Pengembangan DAHANA, Suhendra Yusuf RPN selaku perwakilan Direksi DEFEND ID menyampaikan bahwa pemeliharaan lingkungan dan memajukan masyarakat merupakan mandatori dari Kementerian BUMN kepada DEFEND ID.

    “Defend ID saat ini berulang tahun yang pertama, untuk itulah TJSL holding industri pertahanan melakukan program penanaman pohon aren dan bantuan terhadap UMK di Desa Cibeusi, Ciater, Kabupaten Subang. Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan hidup dan perekonomian masyarakat.” ungkap Suhendra.

    Sementara itu, Asdep TJSL Kementerian BUMN, Hendra Budi Gunawan menyampaikan rasa bangga dan apresiasi dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada DEFEND ID yang senantiasa peduli terhadap lingkungan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Menteri Erick selalu mengingatkan agar BUMN tidak menjadi perusahaan yang maju sendiri, namun maju dan berkembang bersama rakyat Indonesia, terutama masyarakat di sekitar perusahaan.

    Para pejabat perusahaan dan pejabat daerah bersama millenial Defend ID kemudian melakukan serah terima bantuan secara simbolis, diikuti dengan penanaman pohon dan kunjungan ke UMK Cibeusi yang bergerak di bidang produksi gula aren.

    Bupati Subang, H. Ruhimat yang diwakili oleh Kadis Lingkungan Hidup Kab.Subang H. Hidayat turut mengucapkan rasa terima kasihnya kepada DEFEND ID yang sangat peduli dengan Kabupaten Subang, baik dalam pelestarian lingkungan maupun pembinaan UMK di Kabupaten Subang. Serta, penanaman aren saat ini sangat strategis, dengan masuknya aren ke industri restoran, saat ini permintaan aren sangat tinggi, pihaknya pun turut mengapresiasi tim TJSL Defend ID yang ahli dalam melihat peluang. (Rls/Red)

  • Sekdaprov Lampung Pimpin Rapat Pelaksanaan APBD 2023 dan Penguatan Aparatur Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

    Sekdaprov Lampung Pimpin Rapat Pelaksanaan APBD 2023 dan Penguatan Aparatur Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

    Bandar Lampung (SL)- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto memimpin rapat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dan penguatan aparatur dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Kamis 02 Maret 2023.

    Dalam arahannya, Sekdaprov Fahrizal mengatakan laporan yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan hasil kompilasi dari hasil laporan masing-masing SKPD.

    Ia menyampaikan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, SKPD maupun SKPKD harus memperhatikan hal-hal yang memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas.

    “Jika laporan dari masing-masing satker sudah bener, maka itu akan sangat memudahkan bagi BPKAD untuk menyusun laporan,” ujarnya.

    Sekdaprov Fahrizal berpesan kepada para ASN agar mampu menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah serta mampu mengukur, mencatat dan melaporkan laporan keuangannya dengan tepat.

    Selain itu, ia juga berpesan bahwa Aparatur Sipili Negara (ASN) harus mampu melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder  di bidang penatausahaan keuangan daerah dan harus mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap diri dalam rangka pelaksanaan tugas–tugas.

    Ia juga berpesan untuk mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut dari BPK atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

    “Harus bisa kita pertahankan WTP ini, karena itu merupakan bentuk tanggungjawab kita,” pungkasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKAD Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap sistematika dan prosedur untuk mewujudkan fungsi akuntansi dan melaksanakan APBD tahun 2023 dilingkungan pemerintah Provini Lampung.

    Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang cara penyusunan laporan keuangan yang diisi oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Lampung Yusnadewi.(Rls/Red)

  • Gubernur Arinal Dampingi Mendag Zulkifli Hasan Menutup Rakernas Kementerian Perdagangan RI

    Gubernur Arinal Dampingi Mendag Zulkifli Hasan Menutup Rakernas Kementerian Perdagangan RI

    Bandar Lampung (SL)- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendampingi Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menutup Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan RI, di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Kamis 02 Maret 2023 malam.

    Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal mengapresiasi semua pihak yang telah menyukseskan acara bertema “Transformasi Perdagangan Mendukung Pembangunan Ekonomi Bernilai Tambah dan Berkelanjutan” itu.

    Dalam sambutannya, Gubernur Arinal mengapresiasi atas kehadiran seluruh para tamu undangan yang telah mengikuti kegiatan Rakernas ini dengan sangat baik dan penuh antusias dari awal kegiatan sampai dengan akhir.

    “Kami juga mengapresiasi para panitia penyelenggara, juga stakeholder baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pusat, Dunia Usaha, yang telah bersedia untuk terus memberikan dukungan sehingga kegiatan Rakernas Kementerian Perdagangan di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan sukses,” tutur Gubernur Arinal.

    Gubernur Arinal mengharapkan hasil dari Rumusan Rapat Kerja ini dapat dijalankan dan diaplikasikan secara sungguh-sungguh, sehingga strategi dan target yang telah ditetapkan untuk ke depannya dapat direalisasikan sehingga pada Tahun 2023 ini ekspor dapat meningkat, neraca perdagangan kembali surplus, stabilisasi harga dan stok pun terjaga, baik di Provinsi Lampung, maupun di seluruh daerah di Indonesia.

    “Untuk itu mohon agar seluruh OPD terkait dapat memberikan kontribusi untuk mendukung sektor perdagangan yang merupakan sektor penggerak dan penyelamat perekonomian negara,” katanya. (Rls/Red)

  • HUT Partai Gerindra Lampung BAYLAM Donorkan Darah

    HUT Partai Gerindra Lampung BAYLAM Donorkan Darah

    Bandar Lampung (SL) – Komunitas perempuan Lampung, Bebay Lampung (Baylam) Indonesia semarakkan kegiatan donor darah di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Lampung, Rabu 1 Maret 2023.

    Kehadiran para anggota Baylam yang dipimpin Ketua Umum (Ketum), Dora Yasmine disambut hangat oleh Pembina PD Pira Lampung, Purnama Wulan Sari didampingi Ketua PD PIRA Lampung, Hj. Elly Wahyuni.

    Kegiatan donor darah itu sendiri merupakan rangkaian agenda peringatan HUT ke 15 Partai Gerindra, Ketua PD Pira Lampung Hj.Elly Wahyuni bersama Pembina Pira Lampung, Purnama Wulan Sari menyerahkan kartu anggota kehormatan Partai Gerindra kepada anggota Baylam yang secara simbolis diserahkan kepada Ketum Baylam Dora Yasmine, Waketum Baylam, Krisna Saleh dan Sekum Baylam, Rya Lucia.

    Ketum Baylam Dora Yasmine sangat berterima kasih atas sambutan para PD Pira Lampung dalam giat donor yang diikuti para anggota Baylam dan ratusan pendonor tersebut,

    “Baylam sangat menghargai sekali sambutan jajaran pengurus Pira Lampung,” ujar Dora.

    Dijelaskannya, “Baylam dan Pira memiliki visi dan misi yang sama dalam pemberdayaan perempuan. Namun dalam konteks Pemilu 2024, Baylam akan ikut berkiprah bersama Pira mengawal pemenangan Pak Prabowo sebagai Presiden,” ucap Dora.

    Namun menurut Ketum Baylam Indonesia, “Baylam adalah tetap organisasi sosial kewanitaan Lampung yang terbuka. Dalam arti menerima kehadiran setiap wanita dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memajukan peran wanita dalam pembangunan di Lampung,” tegas Dora.

    Untuk hal politik, Baylam tidak pernah memaksakan anggotanya untuk pilihan politiknya karena organisasi wanita Baylam adalah terbuka untuk semua lapisan masyarakat walaupun berbeda pilihan politiknya.

    “Kami tidak pernah sama sekali memaksakan para anggota kami untuk menentukan sikap atau pilihan politiknya, karena Baylam adalah organisasi yang terbuka untuk siapa saja walaupun berbeda-beda pilihan dan pandangan politiknya.” Tandanya.

    Dora Yasmine mengungkapkan bahwa anggota Baylam Indonesia yang tercatat hingga saat ini berjumlah ratusan orang anggota. (Rls/Red)

  • Tujuh Mahasiswa Gugat Judicial Riview UU No 6 Tahun 2014  Soal Jabatan Kades

    Tujuh Mahasiswa Gugat Judicial Riview UU No 6 Tahun 2014 Soal Jabatan Kades

    Jakarta (SL)-Tujuh Pemuda dan Mahasiswa yang terdiri dari Eliadi Hulu, Saiful Salim, M. Andrean Saefudin, Meky Yadi Saputra, Salmen Jaindru Purba, Subadria Nuka dan Randika Fitrah Darmawan, M. Andrean Saefudin yang juga merupakan Advokat sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Sarekat Demokrasi Indonesia mengajukan permohonan Judicial Riview (Uji materil) Pasal 39 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Mahkamah Konstitusi.

    Permohon itu tertuang dalam Perkara Nomor: 15/PUU-XXI/2023. Atas permohonan itu Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rabu 1 Maret 2023 di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi.

    Para Pemohon menguji materill Pasal 39 Ayat (1) & Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya terkait lamanya periodesasi masa jabatan kepala desa yakni 3 (tiga) periode selama 6 (enam) Tahun baik sacara berturut-turut maupun tidak, yang mana itu sangat bertentangan dengan prinsif-prinsif demokrasi yang mengenal pembatasan masa jabatan utamanya dalam sistem negara hukum yang demokratis.

    Oleh karena itu dalam petitum Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

    “Kepala Desa memegang Jabatan selama 5 Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; serta Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

    Lebih lanjut, Ketua Umum PP Sarekat Demokrasi Indonesia M. Andrean Saefudin selaku Pemohon mengaskan subtansi materill yang kita Uji adalah Pasal 39 Ayat (1) & Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait ketentuan-kententuan norma soal periodesasi masa jabatan kepala desa serta pembatasan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 Tahun dalam satu periodenya.

    “Kami meminta menjadi 5  Tahun, kenapa ini penting mengutip apa yang pernah disampakan Lord Acton “Kekuasan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pastilah korup”, M. Andrean.

    Terakhir Batu Uji dalam Uji Materill Pasal 39 Ayat (1) & Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan untuk agenda sidang selanjunya kami masih menunggu jadwal dari Majelis Yang Mulia dengan Agenda Pemerikasaan Pendahuluan serta kami meminta kepada semua anak bangsa yang berkepentingan dalam perbaikan masa depan desa-desa untuk terlibat aktif dan bersama mengawal Uji Materill ini . (Red)

  • Gubernur Arinal Apresiasi Dijadikannya Lampung sebagai Tuan Rumah Rakernas Kementerian Perdagangan RI

    Gubernur Arinal Apresiasi Dijadikannya Lampung sebagai Tuan Rumah Rakernas Kementerian Perdagangan RI

    Bandar Lampung (SL)- Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan RI, di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu 1 Maret 2023. Rakernas ini diisi dengan pemaparan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (terkait Strategi Pemerintah Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan), Kepala Bappenas (terkait Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024).

    Kemudian, Menteri Keuangan terkait Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 dan 2024.
    Selain itu, terdapat Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN sebagai narasumber pada Talk Show bertajuk Transformasi Pembangunan dalam Membangun Negeri bersama sejumlah praktisi dari dunia usaha.

    Kegiatan Rakernas Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan RI dengan tema Transformasi Perdagangan Mendukung Pembangunan Ekonomi Bernilai Tambah dan Berkelanjutan tersebut dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 1 sampai 2 Maret 2023.

    Rakernas tersebut dihadiri sekitar 400 peserta yang terdiri dari pejabat Kementerian Perdagangan, dinas yang membidangi perdagangan di seluruh daerah, perwakilan perdagangan luar negeri, pelaku usaha, dan akademisi.

    Dalam arahannya, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Kemendag siap melakukan transformasi perdagangan.
    Upaya itu, lanjutnya, untuk mendukung pembangunan ekonomi yang bernilai tambah dan berkelanjutan. “Raker Kemendag 2023 difokuskan untuk menyinergikan program kerja Kementerian Perdagangan dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan ekonomi bernilai tambah dan berkelanjutan,” jelasnya.

    Untuk memperkuat program kerja, Raker Kemendag mengkoordinasikan dan menyinkronisasi Rencana Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2023-2024, serta mendapatkan informasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di sektor perdagangan.

    Pada Raker Kemendag 2023 ini, para peserta akan menyusun berbagai rumusan untuk mendukung pembangunan ekonomi bernilai tambah dan berkelanjutan. Begitu juga dengan upaya meningkatkan efisiensi rantai pasok dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

    Semua itu sebagai bagian dari upaya mendukung ekosistem pasar domestik yang berkualitas, meningkatkan kualitas produk dalam negeri, dan meningkatkan daya saing ekspor.
    “Melalui pelaksanaan Raker 2023, Kemendag diharapkan dapat menghasilkan rumusan untuk mendukung kinerja perdagangan Indonesia,” ujarnya.

    Zulkifli menyampaikan bahwa kunci untuk mensukseskan itu semua yaitu kolaborasi dan kerja sama.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan selamat datang di Provinsi Lampung kepada seluruh peserta Raker Kementerian Perdagangan.
    “Tentunya apresiasi juga kami sampaikan kepada Kementerian Perdagangan RI, merupakan suatu kehormatan bagi Provinsi Lampung sebagai tuan rumah tempat pelaksanaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan RI Tahun 2023. Semoga menjadi kesempatan bagi Provinsi Lampung untuk lebih memperkenalkan destinasi pariwisata, peluang investasi, kelezatan kuliner, dan produk ekonomi kreatifnya,” ujar Gubernur Arinal.

    Gubernur Arinal menjelaskan bahwa di tengah perlambatan ekonomi global yang sedang menjadi ujian bagi banyak negara besar dunia, Indonesia khususnya Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,28 % pada Tahun 2022, lebih baik dari Tahun 2021 yang sebesar 2,79 %.

    Seiring dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi, capaian IPM Provinsi Lampung adalah sebesar 70,45 pada Tahun 2022 atau meningkat 0,79% dibandingkan Tahun 2021. Semoga Tahun 2023 ini Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi setelah pulih dari dampak pandemi.

    Kinerja sektor perdagangan Provinsi Lampung tumbuh dengan baik yaitu sebesar 15,35 % pada Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021, dan menjadi sektor terbesar ketiga yang mendorong pertumbuhan ekonomi setelah sektor Pertanian dan sektor Perindustrian.
    Kinerja perdagangan Provinsi Lampung yang sangat baik ini terutama dikarenakan pencapaian nilai ekspor yang tinggi, mencapai 5,6 miliar USD pada Tahun 2022, atau tumbuh sebesar 15,74 %, dan merupakan nilai ekspor tertinggi selama 10 tahun terakhir.

    “Selain dari sektor perdagangan luar negeri, juga terjadi peningkatan kinerja perdagangan dalam negeri. Terutama dengan meningkatnya konsumsi lokal, untuk penjualan sepeda motor dan meningkatnya aktivitas masyarakat dengan diselenggarakannya event-event dan festival di Lampung pada Tahun 2022, yang mendorong meningkatnya pendapatan dan konsumsi masyarakat,” jelasnya.

    Upaya menjaga stabilisasi harga juga menunjukkan hal yang baik, dengan capaian inflasi Provinsi Lampung yang lebih rendah dari nasional pada Desember Tahun 2022 yaitu sebesar 0,62 %.

    Sebagai daerah yang bertumpu pada sektor agraris, jelas Gubernur Arinal, Provinsi Lampung merupakan produsen utama secara nasional untuk beberapa komoditi pertanian, yaitu padi, ubi kayu, nanas, tebu, lada, kopi robusta, jagung, pisang, dan lainnya.
    “Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan upaya penguatan melalui Program Kartu Petani Berjaya, Hilirisasi produk-produk unggulan, serta penguatan pasar dalam dan luar negeri,” ujarnya.

    Adapun penguatan pasar dalam dan luar negeri dilakukan melalui upaya mendorong hilirisasi produk melalui pemberdayaan UKM yang mencapai 157.263 UMKM di Provinsi Lampung pada Tahun 2022, meningkat 0,7 % dibandingkan tahun 2021.

    Gubernur Arinal menyampaikan Rencana Progam Prioritas Tahun 2023 2024 diantaranya yaitu Program Kartu Petani Berjaya (KPB) untuk memberikan kemudahan kepada petani mendapatkan sarana bibit dan obat-obatan, pasar, peminjaman, pembinaan, dan pendidikan anak; Pembangunan Bakauheni Harbour City ; Pembangunan UMKM Centre ; Pembangunan Masjid Raya; Pembangunan Sport Centre; dan Smart Village. (Rls/Red)

  • Pemprov Persiapkan Gelaran HUT ke-59 Provinsi Lampung

    Pemprov Persiapkan Gelaran HUT ke-59 Provinsi Lampung

    Bandar Lampung(SL)- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat persiapan menyambut hari jadi ke-59 Provinsi Lampung Tahun 2023, bertempat di Gedung Pusiban, Selasa 28 Februari 2023.

    Asisten Administrasi Umum mengatakan, bahwa pelaksanaan rapat awal persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Provinsi Lampung Tahun 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023 di Ruang Rapat Biro Umum dengan hasil rapat menetapkan 14 jenis kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-59 Provinsi Lampung tahun 2023.

    “Rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-59 Provinsi Lampung berdasarkan rencana dimulai dari Kamis, 9 Maret 2023 hingga Minggu, 19 Maret 2023,” kata Senen Mustakim.

    Selain itu, peringatan HUT Provinsi Lampung Ke-59 juga mengikutsertakan perusahaan/swasta untuk menyemarakkan seperti dalam kegiatan fun run, sepeda santai bersama Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, senam bersama, dan lomba fashion show antar OPD.

    Pemrov Lampung juga menyiapkan draft Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Panitia Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung Ke-59 dan Surat Edaran (SE) kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung untuk memperingati dan memeriahkan Hari Jadi Provinsi Lampung ke-59 hingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan menghimbau pemasangan umbul-umbul, lampu hias dan spanduk didaerahnya masing-masing.

    “Koordinator penanggung jawab kegiatan diminta untuk melakukan koordinasi teknis dengan anggotanya terkait pelaksanaan kegiatan yang berada dibawah tanggung jawab masing-masing koordinator,” tegasnya.

    Rapat dalam rangka Hari Jadi ke-59 Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada hari ini diisi dengan pemaparan kesiapan teknis rencana kegiatan oleh masing-masing koordinator penanggung jawab.

    Sementara itu desain logo HUT ke-59 Provinsi Lampung mengambil inspirasi dari kain tenun Tapis. Kain Tapis ialah jenis tenunan yang berbentuk seperti kain sarung yang dipakai oleh kaum wanita Lampung, terbuat dari benang kapas.

    Desain logo pada pringatan HUT Provinsi Lampung tahun 2023 ini berbentuk angka lima puluh sembilan dengan mengunakan ilustrasi kain Tapis Lampung. Tujuannya yaitu untuk memajukan dan mengenalkan kain tapis Lampung di tingkat dunia. Desain Logo ini juga di buat simple dan dinamis untuk memudah kan orang untuk melihat dan mengingatnya.

    Ornamen perahu jukung khas Lampung melambangkan provinsi Lampung sebagai kota perdagangan, dan juga ornamen perahu jukung ini disimbolkan masyarakat Lampung memiliki kreatifitas yang tinggi dalam segala aspek, serta sebagai simbol keselarasan antara kehidupan manusia, alam semesta, dan Sang pencipta.

    Angka lima yang di desain seolah olah terbentuk dari kain tapis yang melambai- lambai tertiup angin. Melambangkan bahwa provinsi Lampung akan terus berjaya dan dapat bersaing dengan provinsi provinsi lainnya yang ada di Indonesia.

    Angka sembilan didesain seperti kain selendang tapis panjang yang mengait kain tapis di angka lima, ini melambangkan persatuan dan persaudaraan. Perbedaan suku bangsa masyarakat dipersatukan dalam Kebhinekaan di Provinsi Lampung damai aman dan sentosa. (Rls/Red)

  • Pemprov Lampung Gelar Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan dan Bimbingan Penerapan NIK Menjadi NPWP

    Pemprov Lampung Gelar Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan dan Bimbingan Penerapan NIK Menjadi NPWP

    Pada kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini sedang gencar menerapkan program satu data Indonesia yakni mengintegrasikan seluruh data kependudukan.

    “Suatu individu menjadi single data dan satu tindakan yang diambil adalah mengintegrasikan NIK dengan NPWP.” ucapnya.

    Kusnardi menambahkan bahwa pengoptimalan NIK menjadi NPWP bertujuan untuk mengurangi praktek penghindaran pajak di masyarakat.

    “Optimalisasi integrasi NIK menjadi NPWP bertujuan untuk memitigasi praktek penghindaran Pajak sehingga ketika integrasi NIK menjadi NPWP berjalan setiap transaksi keuangan setiap warga negara Indonesia akan dapat diketahui oleh Dirjen Pajak.” lanjutnya.

    Melalui kegiatan ini, Gubernur berharap pengintegrasian data ini dapat diimplementasikan oleh seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menjadi contoh bagi masyarakat.

    “Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat terintegrasikan NIK menjadi NPWP di seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga dapat menjadi contoh baik bagi masyarakat di Provinsi Lampung dalam upaya mendukung peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak untuk pembangunan.” harapnya.

    Sementara itu Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Haris Kadarusman dalam laporannya menyampaikan bahwa pengintegrasian NIK menjadi NPWP diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus dapat meningkatkan cakupan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara.

    “Pemadanan NIK menjadi NPWP akan membuat administrasi pajak menjadi lebih mudah sehingga kebijakan wajib pajak tidak perlu menghapal nomor NPWP tetapi sudah bisa menggunakan NIK atau KTP sehingga dapat meningkatkan cakupan wajib pajak yang pada akhirnya diperlukan untuk peningkatan pendapatan negara dalam rangka membiayai pembangunan.” ucapnya.

    Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan dan Bimbingan Penerapan NIK menjadi NPWP Bagi ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diikuti oleh seluruh Sekretaris perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Lampung, Kepala bagian tata usaha, Kepala sub bagian keuangan dan pihak terkait lainnya dengan Narasumber Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Bengkulu Lampung Meidiantoni.
    (Rls/Red)