Pesawaran, sinarlampung.co-Sejumlah mantan kepala desa (Kades) dan Kades aktif di Kabupaten Pesawaran mengabaikan perintha Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengembalikan temuan kerugian negara. Total uang yang belum disetorkan dari Laporan Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Pesawaran mencapai Rp2,5 Milyar.
Kepala Inspektorat Kabupaten Pesawaran Singgih Febriyanto mengungkapkan, angka Rp 2,5 Milyar ini merupakan akumulasi jumlah temuan keuangan sejak tahun 2015 hingga 2023 atau hasil pemeriksaan terakhir tahun 2023 yang jumlahnya bervariasi pada masing-masing desa.
“Ada yang akumulasinya satu tahun anggaran dan ada yang lebih dari satu tahun anggaran di desa yang sama. Ada juga yang temuannya administrasi, pajak, pengembalian, Ada yang satu tahun anggaran, ada yang lebih, beragamlah,” kata Singgih, kepada wartawan, di Pesawaran, Jum’at 6 Desember 2024.
Menurut Singgih, pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, ada aspek sumber daya manusia, aspek tata kelola keuangan, aspek penyelenggaraan pemerintahan dan apsek pengelolaan aset.
“Hasil audit ini dituangkan dalam LHP dan menjadi dokumen yang disampaikan kepada auditan dalam hal ini Pemdes dan hasilnya harus ditindaklanjuti Pemdes. Desa punya kewajiban menindaklanjuti hasil temuan baik yang sifatnya administrasi maupun keuangan,” kata Singgih.
Dalam regulasi pengawas keuangan, lanjut Singgih, diberi waktu 60 hari kades untuk menindaklanjuti temuan baik administrasi maupun keuangan. “Itu kan ada Kades sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, ada bendahara penata usaha keuangan desa, sekretaris sebagai verifikasi, TPK, perangkat desa dan ada juga pengurus BUMDesa yang juga menerima penyertaan modal dari desa. Para pejabat keuangan desa inilah apabila ada temuan bersifat keuangan bertanggungjawab sesuai kapasitas untuk melakukan temuan itu,” ujarnya.
Inspektorat berharap ada keseriusan Kades atau auditan bertanggungjawab menindaklanjuti temuan ini karena ini adalah uang negara. Termasuk juga pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena ada penyertaan modal yang juga bersumber dari uang negara.
“Jika belum ditindaklanjuti atau dikembalikan ke kas daerah maka sudah bisa menjadi ranah aparat penegak hukum. Warga berhak mengajukan laporan ke penegak hukum atau LHP ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Kami Inspektorat tidak bisa mencegah atau melarang aparat penegak hukum (APH) melaksanakan wewenangnya apabila temuan ini sudah masuk ke ranah hukum,” katanya.
Singhih menyatakan hinggi kini Inspektorat Pesawaran masih berupayà melakukan pembinaan, dan masih berupaya persuasif agar kades menindaklanjuti. “Artinya kita tak buru-buru laporkan karena mereka aparat kita. Tapi jika pihak APH masuk, kita tak bisa menghalangi itu perkaranya naik. Kita masih menjaga agar jangan sampai kades ini tersangkut masalah hukum. Makanya kalau waktu 60 hari kalau kita bicara hukum itu bisa masuk ranah APH,” ujarnya.
Ironisnya, banyak oknum mantan maupun Kades yang masih abai. Terbukti ada yang belum mengembalikan temuan PK itu hingga bertahun-tahun dan tidak tak ada ditindaklanjut. Data di Pesawaran menyebutkan menjelang pemilihan kades serentak lalu, hanya 30 persen calon Kades yang diberikan surat bebas temuan karena masih belum menyelesaikàn temuannya saat menjabat Kades.
“Terhadap Kades yang belum melaksanakan kewajibannya, pihak Inspektorat tetap melakukan monitoring dan penagihan. Artinya itu tak akan hilang. Kalau tak ditindaklanjuti akumulasi itu ada dalam data kita,” ucapnya.
Singgih mencontohkan ada beberapa desa yang ķasusnya ditangani oleh aparat penegak hukum, bahkan Inspektorat diminta lagi melakukan perhitungan kerugian negara. “Apalagi ada himbauan dari Presiden Prabowo soal Dana Desa jadi kita diminta laporan kerugian negara, artinya potensi naik ke ranah hukum ada seperti yang lagi rame sekarang,” katanya. (Red)
