Tanggamus, sinarlampung.co-Kejaksaan Negeri Tanggamus secara resmi menetapkan mantan Direktur RSUD Batin Mangunang dr. Mery Yosefa, dan Muhamad Taufik selaku rekanan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan alat CT-scan tahun anggaran 2023. Kedua tersangka langsung ditahan di Rutan Kota Agung, menyusul PPTK Marizan yang ditahan lebih dulu. Bahkan Kejari masih membidik tersangka lainnya.
“Kami tidak berhenti di sini. Kasus ini masih terus dikembangkan. Siapa pun yang terlibat akan kami tindak,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Dr Adi Fakhruddin, dalam konferensi pers yang digelar melalui video call pada Kamis 24 April 2025.
Kajari menyatakan bahwa penyidik Pidsus Kejari telah menetapkan tiga tersangka. Sebelumnya PPTK inisial MJ, lalu MY dan MT. Penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan oleh Tim Penyidik Kejari Tanggamus. “dr. MY selaku pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan alat kesehatan CT-scan tahun anggaran 2023 di RSUD Batin Mangunang, sementara MTP merupakan pihak penyedia barang,” ujar Adi Fakhruddin.
Penetapan tersangka MY an MT dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan dengan nomor 03/L.8.19/Fd.2/04/2025 dan 04/L.8.19/Fd.2/04/2025. Adapun surat penetapan tersangka masing-masing tercantum dalam dokumen bernomor TAP05/L.8.19/Fd.2/04/2025 untuk dr. Mery Yosefa dan TAP-08/L.8.19/Fd.2/04/2025 untuk Muhamad Taufik.
Kajari menjelaskan, modus operandi yang dilakukan para tersangka yakni dengan secara sengaja melakukan pengadaan alat CT-scan dengan merek yang tidak sesuai ketentuan, bahkan tidak terdaftar dalam E-katalog. “Selain itu, pembelian dilakukan tanpa alasan yang sah dan tidak didukung dokumen yang memadai, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,17 miliar,” jelasnya.
Keduanya kini dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.
Dalam tahap awal ini, kedua tersangka juga mulai menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Sebelumnya, Kejari Tanggamus juga telah menetapkan Marijan, Kabid Perencanaan sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebagai tersangka pertama dalam kasus yang sama. Kajari menambahkan, penyidikan masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru ke depannya. “Mohon doa dan dukungan masyarakat agar proses hukum ini berjalan lancar dan transparan demi keadilan dan penyelamatan uang negara,” ujar Kajari. (Red/*)
Banda Aceh, sinarlampung.co-Tiga pria yang mengaku wartawan ditangkap personil Sat Reskrim Polres Bener Meriah, Banda Aceh, setelah dilaporkan melakukan pemerasan kepada Kepala Desa Muara Pakat, Kecamatan Pintu Rime Gayo. Bener Meriah. Mereka berinisial A, AYZN dan KH. AYZN dan KH mengaku warga Aceh Tamiang. Sementara A, tercatat warga Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah.
Informasi di Polres menyebutkan awal ketiga pelaku mendatangi Kantor Desa Musara Pakat, Kecamatan Pintu Rime Gayo, pada 22 April 2025, dengan mengaku sebagai wartawan luar daerah. Pelaku menakut nakuti Kepala desa dengan dalih akan mengeksposes kasus kasus dana desa.
Setelah pertemuan itu kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di sebuah warung di Desa Pante Raya keesokan harinya. Salah satu dari pelaku sempat menarik pelapor ke belakang warung dan menyampaikan tuntutan uang damai. Setelah melalui negosiasi, korban akhirnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp5 juta sebagai bagian dari permintaan tersebut, kemudian sisanya akan ditransfer ke rekening terduga pelaku.
Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto mengatakan ketiganya di tangkap disalah satu warung kopi di kawasan Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah pada, Rabu, 23 April 2025 kemarin. Penangkapan bermula dari adanya laporan yang merasa diintimidasi oleh tiga orang pria mengaku dari media luar Bener Meriah yaitu A, AYZN dan KH.
Ketiga orang tersebut, kata Kapolres meminta uang sebesar Rp15 juta kepada Reje Kampung (kepala Desa) Musara Pakat sebagai uang damai supaya persoalan dana desa di kampung itu tidak dipublikasikan. “Ketiganya mendatangi kantor Desa Musara Pakat pada 22 April 2025. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di sebuah warung di Kampung Pante Raya keesokan harinya,” kata Kapolres.
Saat berada di tempat itu, salah satu dari pelaku manarik pelapor ke belakang warung dan menyampaikan tuntutan uang damai. “Setelah melalui negosiasi, korban akhirnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp5 juta sebagai bagian dari permintaan tersebut, kemudian sisanya akan di transfer ke rekening terduga pelaku,” ungkap Kapolres.
Selanjutnya, karena merasa dirugikan dan tertekan, korban bersama saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bener Meriah. “Atas laporan itu, tim kami langsung bergerak cepat ke lokasi dan mengamankan tiga orang bersama barang bukti. Disana kita berhasil menyita uang tunai Rp5 juta dan tiga unit handphone yang digunakan sebagai alat pemerasan,” ujarnya.
Kata Kapolres, ketiga pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres, dengan jeratan pasal 368 KUHP. Polres Bener Meriah menegaskan komitmennya, dalam menindak tegas segala bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat.
Terlebih dengan modus yang menyalahgunakan identitas sebagai insan pers. “Kami tidak akan memberi ruang bagi oknum yang mencederai kepercayaan masyarakat dan merusak citra profesi apapun, apalagi jika tindakan tersebut sudah mengarah pada tindak pidana,” ungkap Kapolres.
Oknum LSM Ngaku Wartawan Peras Kades di Jember
Sementara seorang oknum LSM, berinisial RM, yang juga sering mengaku sebagai wartawan, tertangkap tangan melakukan pemerasan kepada Kades Sukosari, Ahmad Romadhon, Selasa 25 Maret 2025. RM diringkus unit Resmob Timur Satreskrim Polres Jember, saat menerima uang di Balai Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
Menurut Ahmad Romadhon ulah RM sudah sangat meresahkan Kades di wilayah Kecamatan Sukowono. Dia selama ini mengaku sebagai LSM dan wartawan, sering mendatangi sejumlah proyek di desa-desa. Kedatangannya untuk menakut-nakuti pekerja, jika proyek desa bermasalah, dan mengancam akan memberitakan temuannya, jika tidak diganti sejumlah uang.
“Dia sudah menjadi pembicaraan teman-teman kades di wilayah Kecamatan Sukowono, modusnya mendatangi proyek, kemudian mengambil gambar dan menakut-nakuti kalau proyek bermasalah, yang ujung-ujungnya minta uang,” ucap Romadhon.
Menurutnya, RF meminta uang kepada Romadhon untuk uang THR, dan jika tidak diberi mengancam akan memberitakan negatif tentang desanya. “Karena ada ancaman, ya saya akhirnya menyiapkan uang yang diminta, dan koordinasi dengan anggota polisi, sehingga yang bersangkutan berhasil diamankan setelah menerima uang,” ujar Romadhon.
Romadhon juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran Satreskrim Polres Jember, terutama unit Resmob Jember Timur yang telah cekatan dan sigap mengamankan pelaku, sebab selama ini ulahnya sudah sangat meresahkan. “Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada teman-teman Resmob yang sudah bekerja dengan sigap, sebab, tang bersangkutan selalu lolos ketika akan ditangkap saat memeras korbannya,” ujar Romadhon.
Kuasa hukum Romadhon, Muhammad Husni Thamrin menyatakan kliennya langsung melaporkan Kasus itu, ke Polres Jember. “MR terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Selasa, sekitar pukul 13.00 WIB di Balai Desa Sukosari,” katanya.
Atas perbuatannya pelaku ini terancam dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman 9 tahun penjara “Saat ini, kasusnya sudah ditangani Unit Pidum Satreskrim Polres Jember,” terangnya.
Sementara Kanit Pidum Polres Jember IPTU Bagus Dwi Setiawan saat dikonfirmasi membenarkan OTT pelaku pemerasan. “Terduga Pelaku masih dimintai keterangan, nanti perkembangannya akan kami infokan ya,” katanya. (Red)
Bandar Lampung, sinarlampung.co-KONI Pusat akhirnya memberhentikan Dr (HC) Ir Arinal Djunaidi sebagai ketua umum KONI Lampung. Selanjutnya Koni Pusat menunjuk Budhi Darmawan sebagai pejabat pelaksana tugas (plt) Koni Lampung. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KONI Pusat Nomor 49 Tahun 2025 ditandatangani Ketum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman di Jakarta, Kamis 24 April 2025.
Koni pusat memrintahkan Budhi Darmawan mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) dengan agenda tunggal Pemilihan Ketum KONI Lampung. Paling lambat Musorprovlub masa bakti 2025-2029 dilaksanakan bulan Oktober 2025.
Ketua Harian KONI Lampung, Brigjen TNI (Purn) Amalsyah Tarmizi, mengonfirmasi bahwa Arinal mengundurkan diri karena kesibukan. “Benar, beliau mundur, dan kami rapat untuk menunjuk Plt. Ketua yang baru,” ujar Amalsyah pada 24 April 2025.
Surat tersebut juga mengacu pada keputusan Ketua Umum KONI Pusat yang menerbitkan SK Nomor 144 Tahun 2024, tentang Penggantian Antar Waktu Personalia Pengurus KONI Provinsi Lampung masa bakti 2023-2027.
Wakil Ketua IV KONI Lampung, Nanang Ermanto, mengatakan bahwa Budhi Darmawan mendapat tugas untuk mengelola administrasi organisasi sehari-hari. Kemudian, bertindak atas nama KONI Lampung, dan mempersiapkan serta menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musoprovlub). “Paling lambat Musoprovlub harus terselenggara pada Oktober 2025,” katanya.
Sebelumnya, sempat beredar kabar Arinal Djunaidi akan mengundurkan diri usai Idul Adha 1446 H pasca desakan Musorprovlub KONI Lampung. Sebanyak 60 dari 82 voters KONI Lampung menggugat kepemimpinan Arinal Djunaidi dengan alasan kepemimpinannya tidak arif dan bijaksana, GOR berubah jadi masjid, tata kelola keuangan tak tepat sasaran.
Sumber wartawan lain bahkan mengatakan sebetulnya Arinal sudah menyatakan hendak mundur sejak Desember 2024, namun loyalisnya berusaha mempertahankannya. (Red)
Bandar Lampung, sinarlampung.co-Kaca besar jatuh dari atas Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) runtuh dan menimpa sebuah mobil sedan yang terparkir di bawahnya. Akibatnya mobil sedan silver BE-1123-AQ ruak pada bagian kaca depan dan kap mesin rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa karena kondisi lokasi sedang tidak ada orang melintas, Selasa 23 April 2025 siang.
“Beruntung saat kejadian tidak ada orang yang berada di sekitar lokasi. Tapi kalau ada yang sedang lewat, saya tidak bisa bayangkan seperti apa jadinya. Kaca besar itu jatuh dari ketinggian, dan pecahannya berhamburan,” ujar warga yang melihat kejadian itu.
Dia mengaku kaget mendengar suara benturan keras dengan suara pecahan aca yang sangat kuat. Dia lalu bergegas melihat pecahan kaca jatuh dan menimpa mobil. Mereka menduga kaca tersebut jatuh akibat hembusan angin kencang.
“Ini bahaya sekali. Kaca mobil aja sampai iku hancur dihantam kaca dari atas. Tempat itu kan tempat orang lalu-lalang. Melihat pemasangan kaca di bagian atas bangunan itu sepertinya asal. Saya lihat baut-baut tanam di kaca itu nggak rata, pemasangannya juga nggak rapi,” ujarnya, diamini warga lainya.
Para pengunjung rumah sakit menyebut hal itu juga terjadi akibat lalainya pekerjaan konstruksi. “Harus untuk fasilitas publik, ada jaminan keselamatannya. Kalau kualitas bangunannya seperti ini, ya jelas sangat merugikan masyarakat,” katanya.
Ketua Gepak Lampung, Wahyudi, mencurigai pihak kontraktor pembangunan yang mengerjakan proyek pembangunan gedung dengan kualitas tidak baik. Bangunan itu dikerjakan oleh vendor PT. MKB. “Ini adalah bentuk nyata dari kelalaian dan abainya tanggung jawab pihak RSUDAM dan kontraktor pelaksana pembangunan gedung. Bagaimana mungkin sebuah fasilitas publik sebesar rumah sakit, yang seharusnya menjamin keselamatan pasien dan pengunjung, justru menjadi ancaman nyawa karena kaca dari lantai atas bisa runtuh begitu saja,” kata Wahyudi.
Wahyudi menyebut laporan dari masyarakat menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa pemasangan kaca dilakukan tanpa memperhatikan standar keselamatan konstruksi. “Kami menerima informasi bahwa baut-baut tidak rata, finishing tidak rapi, dan pekerjaan tampak asal-asalan. Ini bukan sekadar soal kerusakan mobil, ini soal potensi kehilangan nyawa manusia,” ujarnya.
Karena itu, Gepak Lampung mendesak audit terbuka atas proyek-proyek yang pernah dikerjakan perusahaan tersebut, khususnya fasilitas publik, termasuk PT MKB. “Kalau benar PT. MKB yang menangani proyek ini, maka harus ada audit menyeluruh. Bangunan yang rapuh adalah bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat pengguna layanan publik,” kata Wahyudi.
Wahyudi juga mendesak pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam. “Jangan tunggu ada korban jiwa dulu baru bergerak. Ini sudah cukup bukti bahwa ada yang salah dalam proses pengerjaan. RSUDAM harus bertanggung jawab, kontraktor harus diusut, dan keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan karena kelalaian,” ujarnya.
Wahyudi menambahkan bahwa pihaknya akan menurunkan tim investigasi untuk menelusuri kebenaran kasus ini.“Kami akan menurunkan tim investigasi untuk mencari tahu kejelasan proyek tersebut. Jika perlu, kami akan laporkan ke aparat penegak hukum agar ditindaklanjuti secara serius. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali,” katanya. (Red)
Lampung Barat, sinarlampung.co-Sekertaris Daerah (Sekda) Pemda Lampung Barat Nukman MS diduga menrik setoran fee proyek sebesar 20 persen dari Proyek Ipal Puskesmas Lampung Barat senilai Rp2,5 Miliar. Hal itu juga dibenarkan salah satu pejabat di Dinas Kesehatan Lampung Barat. Setoran fee 20% dari rekanan kepada Nukman saat menjabat sebagai Pj Bupati Lampung Barat.
Setoran itu juga diduga untuk mengkondisikan pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan tahun 2025 ini. Namun Numan membantah tuduhan tersebut, dan mempersilahkan wartawan mengkonfirmasi hal itu kepada Dinas Kesehatan.
Sumber wartawan mengatakan pemberian uang tersebut diduga sebagai setoran proyek dari salah satu pihak rekanan untuk pengondisian pekerjaan proyek IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Puskesmas dan Labkesmas Dinkes Lambar tahun 2025 senilai Rp 2,170 miliar.
“Proyek IPAL itu ada 4 titik, lokasinya ada di kecamatan Air hitam, Sekincau, Gedung Surian dan satunya saya lupa. Pokoknya proyek itu 4 titik nilai anggarannya itu sekitar Rp285 juta per titik, sama ditambah buat air bersih 2 titik nilai Rp280 juta,” kata Sumber kepada wartawan, dilangsir tipikornews, Rabu 23 April 2025.
Menurut Sumber, Pemberian uang setoran proyek sekitar 20-25 persen oleh salah satu rekanan itu dilakukan pada tahun 2024 saat Nukman menjadi Pj Bupati Lampung Barat agar proyek dikondisikan sejak awal. “Setoran proyek dari salah satu PT itu diambil dia (Nukman) di awal pas tahun kemarin dia masih Pj Bupati. Saya ini dapat informasi dari pengakuan salah satu pejabat Dinas Kesehatan Lampung Barat yang berinisial T,” ujar sumber.
Terkait hasil temuannya ini, sumber menduga adanya kecurangan dalam proses lelang di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 untuk memenangkan pihak tertentu yang melibatkan pejabat tinggi di Kabupaten Lampung Barat. “Proyek di Dinkes Lambar ini sudah terkondisi dengan Nukman sejak awal untuk memenangkan pihak tertentu,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Barat, Nukman saat dikonfirmasi wartawan, mengaku tidak tau menahu apa itu IPAL. “Apa itu IPAL, Siapa sumbernya? Saya tau aja nggak apa itu IPAL. Buat aja berita tapi jangan singgung saya. Dikerjakan aja belum kok bisa orang ngomong sudah setor. Kamu konfirmasi ke Kadis aja, lebih pas,” ujar Nukman, dikonfirmasi wartawan Rabu 23 April 2025.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Barat Widyatmoko Kurniawan saat dikonfirmasi mengatakan bahakn hal itu tidak benar. “Salah itu, Rekanan aja belum tau yang bisa tayang di ecatalog versi 6,” kata W Kurniawan kepada wartawan, Kamis 24 April 2025. (Red)
Lampung Selatan, sinarlampung.co-Kepala bidang (Sarpras) Dinas pendidikan Lampung Selatan, Sri Widianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan proyek, diduga mengatur seluruh kegiatan fisik gedung sekolah baru dan rehab tahun anggaran 2024 dana APBD atau sumber dari APBN senilai Rp70 miliar, dengan restu Kepala Dinas Asep Jumhur.
Sumber informasi didapat dari staf dinas pendidikan, kegiatan proyek Dinas Pendidikan lamsel bersifat fisik gedung sekolah baru atau rehab perbaikan sekolah tahun 2024 dengan nilai mencapai Rp70 m lebih, diduga untuk memenangkan tender atau penunjukan atau mendapatkan pekerjaan dengan teknis penunjukan langsung ( PL) yang dapat menentukan pemenang adalah Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK).
Kegiatan Pra tender dan pengumuman lelang itu hanya formalitas Administrasi saja, Namun sebelum digelar pengumuman lelang ditengarai sudah ada pemenangya paket pekerjaan tersebut, Ungkap sumber rekanan yang enggan disebut namanya mengungkapkan pekerjaan pada tahun 2024.
Sumber data informasi ini didapat dilapangan di titik lokasi kegiatan proyek, cara untuk sebagai pemenang tender dan penunjukan langsung dapat di lakukan lobi lobi atau istilah KKN dengan ketentuan ada ijon sebagai suport diberikan pada pejabat PPK Dinas Pendidikan.
Ditempat terpisah, Sekolah Dasar (SD) negeri 2 Ruguk kecamatan ketapang, mendapat alokasi gedung laboratorium 2024, namun pihak rekanan menggunakan rangka baja tak sesuai bestek rancan anggaran belanja (RAB) karena rekanan pasang kerangka baja tak kualitas SNi standar nasional, dipasang kerangka baja ringan non SNI, sebelum di pasang baja ringan di cat semprot dulu, agar mirip SNi.
Ini ragukan, tempo tidak waktu lama akan ambruk.
Yuda warga ketapang juga sebagai pengawss pekerjaan dari rekanan membenarkan bahwa kerangka baja yang dipasang dengan harga Rp 17 juta sebelum dipasang baja ringan di cat semprot lebih dulu, untuk membohongi pihak Dinas biar tampak seperti asli, seharusnya sesuai dengan RAB harus gunakan kerangka baja gold harga Rp,80 juta sudah standar nasional dan E katalog.
Pasalnya, Proyek gedung bangunan laboratorium SD negri 2 Ruguk menggunakan anggaran APBD tahun 2024, tertera jelas RAB gedung ada item untuk kerangka baja ringan penyangga atap bangunan, harus menggunakan kerangka baja standar nasional dan berlisensi nasional kekuatan dan ketangguhanya tak diragukan.
Namun sebaliknya pihak rekanan yang pemenang tender tak ikuti petunjuk RAB, menggunakan kerangka baja ringan dibawah standar, modusnya kerangka baja ringan di cat semprot, untuk mengelabui Dinas Pendidikan dan pihak Sekolah. (Red)
Bandar Lampung, sinarlampung.co-Korban tewas akibat banjir di wilayah Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, ternyata menewaskan tiga orang. Mereka Piyan (15) dan Diding (45), dan Kunawati (59). Piyan dan Diding ditemukan tewas di bawah kolong mobil, sementara Kurniati tewas tertimpa lemari di dalam rumahnya, Senin 21 April 2025 dini hari.
Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang turun sejak pukul 03.00 WIB, diperparah oleh fenomena pasang air laut (rob), dan kondisi drainase yang tidak mampu menahan volume air. “Korban ditemukan berada di bawah mobil. Identitasnya Piyan (15) dan Diding (45). Korban ketiga atas nama Kunawati (59) ditemukan meninggal tertimpa lemari di dalam rumah saat banjir menggenangi kawasan Kampung Selirit, Panjang Utara,” kata Humas BPBD Lampung, Wahyu Hidayat, Senin, 21 April 2025 siang.
Tambang Ilegal
Pemerintah Provinsi Lampung akan menindak tegas sumber-sumber penyebab banjir di wilayah Kota Bandar Lampung, termasuk aktivitas tambang ilegal yang mempercepat kerusakan lingkungan dan sedimentasi saluran air. “Banjir berulang ini adalah peringatan serius terhadap lemahnya infrastruktur pengendalian banjir di wilayah perkotaan, serta dampak buruk eksploitasi lingkungan yang tak terkendali. Tambang-tambang ilegal yang membuang limbah pasir ke aliran air mempercepat sedimentasi dan penyumbatan. Beberapa titik yang terindikasi sudah kami tutup. Ini harus dihentikan permanen,” ujar Wakil Gubernur Lampung, dr Jihan Nurlela, saat meninjau lokasi banjir.
Pemprov Lampung saat ini mempercepat program normalisasi saluran air dan drainase di kawasan rawan banjir. Pendekatan yang digunakan tidak lagi bersifat reaktif dan sektoral, tetapi berbasis lintas OPD dan kolaboratif dengan pemerintah kabupaten/kota. “Kami perintahkan seluruh OPD teknis untuk membuat pemetaan sistem drainase dan penanganan permanen. Tidak bisa lagi hanya tanggap darurat. Harus tanggap penyebab,” ujarnya.
Pemprov Lampung menyoroti pentingnya edukasi kebencanaan dan peringatan dini kepada masyarakat. Banjir terjadi saat sebagian besar warga masih tertidur. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem informasi publik dan kesiapsiagaan komunitas.
Jihan mengingatkan pentingnya pemulihan yang inklusif, termasuk penyesuaian layanan pendidikan di kawasan terdampak. Jihan juga meminta Dinas Pendidikan menyiapkan skenario pembelajaran dari rumah sementara waktu. “Kita fokus pada keselamatan warga. Kalau perlu, sekolah diliburkan 2–3 hari sambil menunggu kondisi benar-benar aman. Tapi anak-anak tetap belajar dari rumah,” katanya.
Penanganan pasca-banjir kini berjalan serempak dengan pengerahan alat berat, personel teknis, relawan, serta unsur TNI dan Polri di lapangan. Pemprov juga membuka kanal aduan cepat bagi warga yang terdampak, khususnya untuk pelaporan titik-titik genangan dan hambatan aliran air.
Penanganan banjir tidak akan berhenti pada tanggap darurat. Pemprov Lampung akan menyusun kebijakan jangka menengah soal pemulihan lingkungan, audit drainase, dan revisi tata ruang di wilayah rawan bencana.
Walikota Salahkan Pelindo
Pernyataan Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana yang secara terang-terangan menyalahkan PT Pelindo II Regional Panjang sebagai salah satu penyebab utama banjir, khususnya di wilayah Panjang, dinilai aneh.
Sementara tidak ada program yang jelas dari Pemkot Bandar Lampung untuk menanggulangi banjir, tapi Walikota Eva malah menyalahkan instansi lain. “Ini menunjukkan bahwa Walikota Eva Dwiana tidak becus ngurus banjir. Sekarang ada gak program yang jelas dari Walikota soal penanganan banjir?,” ujar Sahri salah seorang warga Panjang. (Red)
Jakarta, sinarlampung.co-Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka perintangan penyidikan kasus korupsi timah dan impor gula. Ketiganya adalah Tian Bahtiar selaku Direktur Pemberitaan Jak TV, serta advokat Marcella Santoso dan Junaedi Saibih.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar melakukan tindak pidana secara pribadi dengan menyalahgunakan jabatannya sebagai Direktur Pemberitaan Jak TV.
Tian disebut bekerja sama dengan pengacara Marcella Santoso dan Junaeidi Saebih. Ketiganya disebut-sebut mengorkestrasi pemberitaan negatif tentang perkara yang sedang ditangani Kejagung. “Dia mendapat uang atas nama pribadi, bukan sebagai Direktur Jak TV karena tidak ada kontrak tertulis dengan perusahaan,” kata Harli di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa 22 April 2025.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, penetapan tersangka ini berawal dari penyidikan kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Marcella sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. “Penyidik Jampidsus Kejagung mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tiga tersangka,” kata Abdul di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa dinihari.
Abdul mengatakan, terdapat pemufakatan antara ketiga tersangka untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah, serta korupsi importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong.
Dalam pemeriksaan, kata dia, penyidik menemukan bukti Marcella meminta Junaeidi untuk membuat narasi negatif tentang Kejagung. Keduanya lalu meminta Tian untuk menyebarkan narasi tersebut. Selain itu, Abdul juga menyebut Marcella dan Junaedi membiayai demonstrasi hingga seminar.
Ini sebagai upaya menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian perkara Kejagung yang sudah berjalan di persidangan. “Jadi tujuan mereka jelas dengan membentuk opini negatif, seolah yang ditangani penyidik tidak benar, mengganggu konsentrasi penyidik, sehingga diharapkan, atau harapan mereka perkaranya dapat dibebaskan atau minimal mengganggu konsentrasi penyidikan,” ujarnya.
Manajemen Jak TV resmi memberhentikan Direktur Pemberitaan JAKTV, Tian Bahtiar, yang saat ini menjadi tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan di Kejaksaan Agung (Kejagung).
Direktur Operasional Jak TV, Sony Soemarsono mengatakan, Tian diberhentikan agar ia fokus menghadapi proses hukum di Kejagung. “Kami harap semua pihak, termasuk Pak Tian Bahtiar, dalam penanganan kasus ini dapat bersikap kooperatif menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Tentu kami pun mendoakan yang terbaik untuk yang bersangkutan,” ujar Sony di Jakarta, Rabu 23 April 2025.
Penonaktifan ini dilakukan dengan tujuan agar aktivitas dan pelayanan perusahaan kepada seluruh mitra dan pemangku kepentingan tetap berjalan baik dan profesional. “Kami akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mendukung sepenuhnya proses yang sedang berlangsung dan berkomitmen menjaga stabilitas serta reputasi perusahaan,” ungkap Sony.
Sony pun memastikan bahwa Jak TV akan mendukung penuh proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh Kejagung. “Saat ini Jak TV akan kembali fokus terhadap kegiatan operasional kejurnalistikan yang selama ini dijalankan,” katanya.
Jak TV menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” kata dia. “Kami percaya bahwa proses hukum merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menjaga integritas dan transparansi dunia usaha,” ujar Sony. (Red)
Bandar Lampung, sinarlampung.co-Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Lusmeilia Afriani mengatakan Program studi di luar kampus utama Universitas Lampung (PSDKU) Unila menjadi jembatan bagi generasi muda di daerah menuju perguruan tinggi berkualitas. Namun ironisnya PSDKU Unila sepi peminat, dan Kampus yang di Way Kanan kini terbengkalai.
Menurut REktor, PSDKU Unila dapat menjadi solusi inovatif dalam menjawab kebutuhan pendidikan tinggi di Provinsi Lampung, khususnya di Way Kanan, Kota Metro, Lampung Tengah, dan Tulangbawang Barat. “PSDKU terbaru ada di Way Kanan dan Lampung Tengah. PKSDKU Way Kanan untuk mahasiswa program studi D3 Ekonomi Akuntansi dan S1 Ilmu Komputer. Untuk di Lampung tengah jurusan D3 Keuangan dan Perbankkan. Kita berharap masyarakat di daerah dapat memanfaatkan peluang kuliah itu,” ujar Prof Lusmeilia Afriani, di ruang kerjanya, Selasa 22 April 2025 sore.
Karena itu, Lusmeilia berharap generasi muda di sekitar wilayah Kabupaten Way Kanan dan Lampung Tengah, Kota Metro, dapat memanfaatkan peluang tersebut. “Program studi tersebut sudah dapat menerima mahasiswa baru lewat jalur prestasi dan jalur tertulis, selain jalur mandiri. Dosennya juga dosen-dosen dari Universitas Lampung, yang ditugaskan.” katanya.
Selain Way Kanan dan Lampung Tengah, yang sudah lebih ada dan sudah berjalan lama adalah di Kota Metro untuk PGSD dan Tulang Bawang Barat dalam persiapan. “PSDKU hadir di daerah-daerah frontier atau terdepan Provinsi Lampung. PSDKU Way Kanan memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Selatan,” kata Wakil Rektor IV Universitas Lampung Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dr Ayi Ahadiat.
Dan masyarakat di sekitar daerah Way Kanan yang disebut Rajawali Muda, Baturaja-Way Kanan-Liwa dan OKI (Ogan Komering Ilir) bisa berkolaborasi memanfaatkan potensi Unila di Way Kanan. “Way Kanan ini perlu kita dorong bersama sebagai frontier, daerah terdepannya Lampung, yang punya potensi ekonomi dari pariwisata dan agrobisnis,” ujar Ayi.
Dia mengatakan PSDKU Lampung Tengah sangat menjanjikan bagi generasi muda dengan program studi D3 Keuangan untuk membina UMKM dan BUMDes setempat. “Yang menarik, Lampung Tengah ini juga punya kebutuhan untuk didorong memakai S1 THP (Teknologi Hasil Pertanian),” kata dia.
Program studi S1 THP ini, lanjut Ayi, akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Lampung Tengah lewat hilirisasi sektor pertanian. “Kampus transisinya ada di Kota Gajah. Mudah-mudahan akan ada kampus seluas 5 Ha di Terminal Betan Subing,” ujar dia.
Sedangkan di PSDKU Tulangbawang Barat, Unila berencana membuka program studi D3 Pemasaran dan S1 Budidaya Perairan. Areal kampus PSDKU Tulangbawang Barat memiliki luas dua kali lipat dari PSDKU Lampung Tengah yakni 10 Ha. “Permintaan program studi peternakan juga menguat. Hanya belum kita mulai. Inisiasinya sudah ada rekomendasi dari LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) dan sedang diproses,” jelas dia.
Saat ini, PSDKU Unila yang telah berjalan di Jalan Panglima Polim, Segala Mider, Kota Bandar Lampung untuk program studi Seni dan Tari. Dan di Jalan Budi Utomo Margorejo, Kelurahan Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, untuk program studi PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar).
Ayi menyampaikan pada tahun 2024 Unila juga berencana membangun kampus kedua di Kotabaru, Jati Agung, Lampung Selatan. “Kampus dua ini akan menjadi pusat sciencetech-nya Universitas Lampung. Desainnya sedang dalam proses masterplan,” kata dia.
Melalui kolaborasi dan sinergisitas antara Unila dan Pemerintah Provinsi Lampung, Unila mendapatkan hibah lahan seluas 150 Ha di Kotabaru untuk pengembangan sarana pendidikan di daerah tersebut. Penandatanganan prasasti hibah lahan dilakukan Rektor Unila Lusmeilia Afriani dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada 21 September 2023 lalu.
Untuk diketahui Program D3 Keuangan dan Perbankan di PSDKU Lampung Tengah telah diresmikan oleh Unila dan Bupati Lampung Tengah pada 22 Desember 2023. Sementara untuk kuliah perdana PSDKU D3 Akuntansi di Way Kanan, dibuka oleh Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM, Senin 21 Agustus 2023. Dihadiri 40 mahasiswa baru prodi D3 Akuntansi yang terdaftar menjadi mahasiswa pada program PSDKU Way Kanan.
Kampus PSDKU Way Kanan Jadi Rumah Hantu
Kampus PSDKU Unila di Way Kanan, terbengkalai. Gedung kampus nampak tak terawat dan dipenuhi rumput liar. Gedung yang terlihat masih kokoh itu sepi tanpa aktifitas, dan mirim rumah hantu. Rumput liar tumbuh subur di sekitar gedung.
Tim PSDKU Unila Kabupaten Way Kanan, Falahudin mengatakan bahwa pada saat penerimaan mahasiswa tahun 2024, hasilnya tidak sesuai dengan harapan, Sebab hanya mendapatkan sebanyak 10 orang mahasiswa. Sehingga perkuliahan nya dilaksanakan secara zoom dan ada juga yang bergabung dengan Unila di Bandar Lampung.
”Jadi pada saat penerimaan mahasiswa kemarin hasilnya, tidak sesuai dengan ekspektasi yang hanya dapat 10 orang. Maka proses perkuliahan nya dilaksanakan secara zoom dan ada juga yang bergabung di Unila Bandar Lampung,” kata Falahudin, kepada wartawan Selasa 22 April 2025. .
Karena jumlah mahasiswa yang sedikit, maka pelaksanaan perkuliahan tidak dilaksanakan di gedung PSDKU Unila Way Kanan. Tapi proses kuliahnya berjalan setiap hari Senin hingga Kamis. Terkait penjaga gedung dan kebersihan, PSDKU Unila Way Kanan masih berkerja sama dengan bagian umum sekretariat Pemkab Way Kanan. “Jadi petugas kebersihan dan jaga malam di Gedung PSDKU Unila Way Kanan saat ini masih bekerja sama dengan bagian Umum Pemkab Way Kanan,” ujar Falahudin. (Red)
Kini setiap hujan, warga Kota Bandar Lampung, selalu waspada dan was was, terutama daerah Pesisir, bantaran anak sungai, hingga pemukiman padat dan perumahan. Karena belajar dari pengalaman musim hujan Januari-April 2025. Tidak hanya harta benda, bahkan merengut nyawa, terbaru tiga warga tewas saat banjir bandang di wilayah Kecamatan Panjang.
Sejak banjir 19 Januari 2025 menerjang wilayah Kota Bandar Lampung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung mencatat sebanyak 11.223 jiwa terdampak. Banjir terjadi Jumat 17-19 Januari 2025 melanda 16 kecamatan dari total 20 kecamatan dan 79 kelurahan dari total 124 kelurahan.
Kota Bandar Lampung yang notabene dataran tinggi perbukitan terdapat kecamatan yang wilayah pesisir, yaitu Panjang, Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, dan Teluk Betung Barat. Tapi faktanya wilayah Kedaton, Tanjung Seneng, Rajabasa, Sukarame, Sukabumi, Tanjungkarang Pusat, Tanjungkarang Barat, dan Kemiling, Way Halim justru jadi genangan air hingga badan jalan.
Selain persoalan resapan air, drainase buruk, sampah penumpuk, bangunan melanggar DAS, warga melihat pemberian izin teradap berbagai pembangunan yang ugal-ugalan juga menjadi pemicu kerusakan lingkungan di Kota Bandar Lampung. Bukit habis dikeruk, pembangunan perumahan, dan objek wisata. Zona resapan air yang guntul, pokoknya terasa mual jika di kumpulkan salahnya.
So, kita lihat data, Kota Bandar Lampung, adalah ibukota Provinsi Lampung, memiliki profil yang beragam di tahun 2024. Kota ini memiliki 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.073.451 jiwa. Secara umum, Kota Bandar Lampung memiliki gambaran tentang geografi, sosial ekonomi penduduk, serta kondisi sosial dan perekonomian daerah.
Dengan kepadatan 5.400/km², Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota terpadat di Pulau Sumatra. Secara geografis, kota ini merupakan gerbang utama Pulau Sumatra, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatra maupun sebaliknya. Kalo padat maka limbah manusia dan sampah harus ditertibkan.
Kota Bandar Lampung juga dialiri Anak sungai di Kota Bandar Lampung, yang umumnya adalah bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi pemukiman warga. Beberapa contoh anak sungai yang ada di Bandar Lampung adalah Sub DAS Way Awi, Way Lunik, dan Way Belau. DAS itu dulu jernih, dan sekarang berbau. Dan hanya dihuni ikan cenang dan biawak
Sub DAS Way Awi, Anak sungai ini memiliki aliran yang melintasi pemukiman warga dan dianggap menjadi salah satu penyebab banjir di beberapa wilayah Bandar Lampung. Ada DAS Way Lunik berada di Kecamatan Panjang, DAS ini memiliki luas sekitar 875 hektar. Lalu DAS Way Belau yang ada di Kecamatan Telukbetung, DAS ini berfungsi sebagai bioindikator kualitas air sungai, khususnya makrobentos (organisme yang hidup di dasar perairan dan memiliki ukuran tubuh relatif besar (lebih dari 1 mm). Mereka sering digunakan sebagai indikator kualitas perairan karena pergerakan mereka yang terbatas dan sensitivitas mereka terhadap perubahan kualitas air). .
Ada DAS Way Bulok salah satu anak sungai dari Way Sekampung, DAS ini mengalami fluktuasi debit air yang signifikan. Selain anak sungai-anak sungai tersebut, Kota Bandar Lampung juga dilalui oleh 23 sungai kecil yang bermuara di Teluk Lampung, dan dua sungai besar yaitu Way Kuripan dan Way Kuala.
Kondisi Bukit
Kota Bandar Lampung juga memiliki 33 bukit (tahun 2008), dan kini sebagian besar sudah mengalami kerusakan akibat penggerusan. Tersisa 11 bukit, artinya dalam waktu selama ini ada 22 bukit di Bandar Lampung habis oleh pembangunan dan penambangan. Beberapa bukit yang teridentifikasi antara lain Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, dan Gunung Sulah, Gunung Kucing, Bukit Randu, Bukit Camang, Bukit Suka Menanti, Bukit Cermai, dan bukit-bukit diwilayah Sukarame, Way Dadi.
Dan ada 11 bukit yang telah ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 1/1996. Bukit tersebut adalah Bukit Sulah Sukarame, Bukit Kunyit Telukbetung Selatan, Bukit Sari Tanjungkarang Pusat, Bukit Kucing Tanjungkarang Barat, Bukit Banten Kedaton, Bukit Perahu Kedaton, Bukit Sukamenanti Kedaton, Bukit Klutum Tanjungkarang Timur, Bukit Randu Tanjungkarang Timur, Bukit Kapuk Tanjungkarang Timur, dan Bukit Camang Tanjungkarang Timur.
Bukit dan DAS tentunya menjadi satu kesatuan. Ketika hujan datang diserap oleh bukit, lalu mengalir ke DAS. Persoalannya daerah resapan kota Bandar Lampung hanya tersisa tidak sampai lima persen. Melihat kondisi Tanjung Karang yang berada di ketinggian, seharusnya tidak akan terjadi banjir. Teluk Betung, Panjang, adalah daerah yang dengan kondisi rendah maka dipastikan menjadi tumpukan air.
Jika kita telusuri Daerah Aliran Sungai dan Anak Sungai mulai dari hulu ke hilir termasuk mulai diperbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, dan Lampung Selatan, maka akan terlihat dimana saja yang terjadi penyumpabatan, baik akibat penyempitan karena bangunan dan sumbatan sampah. Belum lagi rawa-rawa yang dulu menjadi penyangga air kini sudah tidak ada lagi.
Di Rajabasa misalnya, dulu di Depan Kantor Kehutanan itu adalah rawa-rawa cukup dalam dan jadi daerah resapan. Kemudian depan Cucian Mobil Rajabasa, samping SD hingga Jalan Nunyai itu rawa-rawa, dan jadi tempat resapan air. Setelah jadi bangunan, maka air kemudian meluap ke jalan dan ke pemukiman. Sepanjang Jalan By Pass Soekarno Hatta, kanan dan kiri jalan masih terdapat drainase juga dilalui anak sungai yang masih longgar kini hampir tak terlihat.
Bahkan jika mengintif isi trotoar-trotoar di Kota Bandar Lampung itu tidak lagi jadi drainase karena berisi sampah dan material batu dan tanah. Buktinya air justru menggenang ke jalan utama yang memang kontruksi jalannya tidak sesuai dengan kontruksi jalan aspal yang ideal.
Melihat Bukit Kunyit yang kini tinggal seperempat, Bukit Sukamenanti di Kecamatan Kedaton yang dulu tingginya bukit mencapai 800 meter ini mengalami kerusakan hingga 50 persen. Ditambang dan dibangun perumahan. Bukit Randu kini habis jadi hotel. Bukit Camang jadi perumahan dan tambang batu, dan lihat Bukit Bukit di Campang, juga mulai gundul, termasuk daerah Kemiling dan sekitarnya.
Soal DAS yang alirannya melintasi pemukiman warga di Kota Bandar Lampung, menjadi salah satu penyebab banjir apalagi tanggul jebol. Peneliti menyebut limpasan banjir bergantung pada intensitas curah hujan, semakin besar curah hujan yang terjadi, maka semakin besar pula debit yang mengalir pada suatu penampang melintang sungai.
Lalu bagaimana mengatasi? mengapa sudah masuk priode ke dua Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana belum terlihat aksi nyata mengatasi banjir? Sepertinya tidak cukup hanya mengirim sembako, melakukan bersih-bersih sampah dan lumpur, dan doa prihatin atas korban-korban banjir.
Kota Bandar Lampung saat ini butuh pengembalian fungsi sungai dan selokan agar dapat bekerja dengan baik. Sungai dan selokan adalah tempat aliran air sehingga jangan sampai tercemari dengan sampah atau menjadi tempat pembuangan sampah yang akhirnya menyebabkan sungai dan selokan menjadi tersumbat.
Melakukan reboisasi tanaman khususnya jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat di Bandar Lampung. Jika lahan tidak ada maka bisa penghijauan di sepanjang jalan dan anak sungai, bukit, atau mewajikan setiap rumah menanam pohon.
Memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air. Kebijakan ini bisa dengan mengajak masyarakat untuk membangun rumah dengan memperhatikan zona hijau. Dan menghentikan membangun perumahan di tepi sungai, karena akan mempersempit sungai dan sampah rumah juga akan masuk sungai. Dan menghindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar dan juga di bantaran sungai, karena pohon berperan penting untuk pencegahan banjir.
Melihat Kondisi saat ini, mungkin cocok untuk Bandar Lampung membuat sumur resapan air bila memungkinkan. Membangun sistem peringatan dini banjir. Melakukan pembersihan saluran air secara berkala. Memindahkan tempat hunian ke daerah bebas banjir dan tidak membangun hunian di bantaran anak sungai. Rutin membersihkan saluran air dan drainase untuk memastikan kelancaran aliran air.
Atau menggunakan sistem drainase modern yaitu menggunakan sistem drainase yang canggih untuk mengontrol debit air hujan dan mencegah penumpukan air. Kemudian menggunakan teknologi penampungan dan resapan air bawah tanah yaitu menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas jaringan drainase dan mempercepat penyerapan air ke dalam tanah.
Pengelolaan Lahan dan Lingkungan dengan Reboisasi, menanam pohon, terutama yang dapat menyerap air dengan cepat, untuk meningkatkan penyerapan air. Perbanyak lahan terbuka hijau untuk membantu penyerapan air. Memperbanyak sumur resapan dan lubang biopori untuk meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah, dan mengubah halaman dengan paving blok yang dapat meresap air untuk mengurangi genangan di jalan.
Terpenting juga adalah perubahan perilaku masyarakat dengan tidak buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai atau selokan. Menghindari pembangunan rumah atau bangunan di pinggir sungai yang rentan banjir. Dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah banjir. ****
