Sinarlampung

Penulis: Juniardi

  • Marak PKBM Fiktif di Pesawaran Kerugian Uang BPO Mencapai Miliaran

    Marak PKBM Fiktif di Pesawaran Kerugian Uang BPO Mencapai Miliaran

    Pesawaran, sinarlampung.co-Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Pesawaran diduga hanya dijadikan kedok untuk menguras anggaran negara. Data wartawan mencatat ada 17 PKBM yang tersebar di Kabupaten Pesawaran. Mayoritas PKBM adalah swasta, belum satupun terakreditasi A. Hanya 1 terakreditas B, dan satu C. Penyusuran wartawan, mayoritas PKBM melakukan kegiatan fiktif, termasuk pengisian data dapodik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bahkan untuk jauh untuk mencapai standarisasi, sertifikasi ISO 9001:2000, atau sertifikasi ISO 9001:2008.

    Salah satunya PKBM KH Ahmad Dahlan yang berada di Jalan Manunggal, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran diduga fiktf. Selain tidak adanya lokasi yang menjadi tempat kegiatan belajar mengajar seperti alamat lengkap pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Lokasi alamat tidak ditemukan lokasi PKBM tersebut.

    PKBM KH AHMAD DAHLAN merupakan salah satu sekolah jenjang PKBM berstatus Swasta yang berada di wilayah Kec. Gedung Tataan, Kab. Pesawaran, Lampung. PKBM KH.AHMAD DAHLAN didirikan pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan Nomor SK Pendirian 420/1130.b/III.01/PD/VIII/2016 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Operator yang bertanggung jawab adalah Sanggra Irawan, MPd. Diperbaharui tanggal 8 April 2025.

    Anehnya data tersebut menulis tanggal aktif 2016 dengan akreditasi 1 Januari 1970 tanpa No. SK Akreditasi, dan Belum Bersertifikat. Ironisnya warga sekitar lokasi mengaku tidak tahu tentang keberadaan PKBM yang dikelola ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran itu. Bahakn surat iziin penylenggaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pesawaran tahun 2026 berlaku hanya sampai tahun 2018. “Tidak tahu mas. Sekolahan apa itu, warga sini tidak ada yang sekolah disana,” kata Warga tak jauh PKBM itu.

    Namun, berdasarkan data yang ada dalam dapodik PKBM KH Ahmad Dahlan termuat Sanggara Irawan,M,PD sebagai kepala sekolah dan juga menjabat operator serta memiliki yang memiliki tiga rombongan belajar dan 1 tenaga pendidik dengan total 44 peserta didik untuk tahun ajaran 2024/2025 genap, waktu penyelenggaran selama 6 hari. Dalam dapodik PKBM itu juga terdaftar memiliki 5 ruang kelas, 1 ruang pimpinan, 1 ruang guru, 1 ruang ibadah dan 2 ruang toilet.

    Saat dikunjungi di lokasi lamat tersebut tidak ditemukan sarana dan prasarana yang dimuat dalam Dapodik. Wartawan yang mencoba mengkonfirmasi nomor hp yang dicantumkan didapodik melalui via whatsapp dan via phone, namun tidak ada respon.

    PKBM Sahibi

    Sebelumnya PKB) Sabihi, yang berlokasi di Pekon Kertasana, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, juga diduga menyelenggarakan pembelajaran fiktif. Program penyetaraan pendidikan yang diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta anggaran besar yang dialokasikan dari APBN untuk BOSP pendidikan kesetaraan, disinyalir dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.

    Data dari Kemendikbud PKBM Sabihi yang pimpin oleh Nopriadi sebagai kepala sekolah sekaligus merangkap sebagai operator. Pada tahun pelajaran 2023/2024 tercatat dalam rekapitulasi jumlah peserta didik sebanyak 229 beserta dengan empat guru.

    Lalu di semester genap tercatat jumlah peserta didik sebanyak 238 dengan jumlah guru sebanyak 4 orang serta memiliki fasilitas ruangan sebanyak 12 diantaranya ruang kelas 3 lokal, ruang perpustakaan 1 lokal, ruang pimpinan 1 lokal, ruang guru 1 lokal, toilet 3, ruang gudang 1, ruang TU 1, serta ruang bangunan 1 lokal, dan memiliki jumlah rombel sebanyak 9 dan tercatat dalam surat keputusan kepala dinas pendidikan Kabupaten Pesawaran nomor : 420/III.01/V.01/2016.

    Lalu, pada tahun anggaran 2023 PKBM Sabihi menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler sebesar Rp166.400.000 dengan rincian paket A sebanyak 2 peserta didik dengan nominal Rp. 2.600.000, paket B sebanyak 6 peserta didik dengan nominal Rp9.000.000, lalu paket C sebanyak 86 peserta didik dengan nominal Rp154.800.000.

    Pada tahun 2024, PKBM Sabihi kembali mendapatkan kucuran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler sebesar Rp.118.100.000 dengan rincian paket A sebanyak 2 peserta didik dengan nominal Rp.2.600.000, paket B sebanyak 17 peserta didik dengan nominal Rp.25.500.000, lalu paket C sebanyak 69 peserta didik dengan nominal Rp90.000.000.

    Sumber wartawan menyebutkan keadaan PKBM Sabihi yang di indikasikan berbanding terbalik dengan jumlah yang dilaporkan di dapodik. Seperti hal ruang kelas dan fasilitas lainnya tidak sebanyak yang tertera di dalam laporan dapodik, lalu jumlah peserta didik berbeda jauh dari apa yg di cantumkan dalam dapodik.

    “Kalau fasilitas gedung tidak sebanyak itu, apalagi jumlah murid nya, saya tahu karena saya sering lihat pada saat kumpul belajar. Itupun tidak mesti setiap minggu ada siswa yang belajar, kadang hingga berbulan-bulan tidak ada aktifitas,” ujar sumber.

    ]Kepada wartawan Nopriadi selaku kepala sekolah PKBM Sabihi enggan merinci soal nilai anggaran dan mekanisme serta soal sarana prasarana yang tidak sesuai itu. “Salah satu motor penggerak anak-anak putus sekolah di haruskan ikut di pendidikan non formal (PKBM) di kabupaten pesawaran, sosialisasi pentingnya melanjutkan sekolah melalui pendidikan kesetaraan: Paket A (setara SD) Paket B (setara SMP) Paket C (setara SMA) oleh ibu Bupati Pesawaran dan ibu Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dengan mengundang kepala Desa dan ibu kepala Desa, apartur Desa, guru dan masyarakat bertempat di PKBM Sabihi,” Tulis Nopri yang memberikan hak jawab diduga tidak sesuai dengan sejumlah pertanyaan wartawan melalui pesan whatsapp.

    Ditanya terkait jumlah penerimaan BOP, Nopriadi justru memberi jawaban tentang kegunaan BOP yang berperan dalam menunjang pembelajaran Asesemen nasional berbasis komputer dan Uji Kesetaraan thn 2023 bukan justru menerangkan jumlah dana yang di kelola. “Sekarang ada yang sudah jadi kepala desa, ya tanggapannya nggk usah tayang dlu, tahan karena saya juga masih di Jogja ada kegiatan,” Ungkap Nopri.

    PKBM Pulau Tegal

    PKBM Pesona Pulau Tegal yang menyelenggarakan pendidikan non formal atau kejar paket A,B dan C yang berlamat di Dusun Tanjung Jaya Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, juga Diduga menggunakan data peserta didik fiktif.

    Berdasarkan pada data yang dimiliki Lembaga Swadaya Masyarakt Perkumpulan Solidaritas Basar Rakyat (PSBR) jumlah peserta didik yang di laporkan kepada Kementerian Pendidikan melalui data Dapodik pada tahun 2022-Sampai dengan 2024 pada semester 2023-2024 Jumlah peserta didik (PD) laki-laki berjumlah 91 dan perempuan berjumlah 64 sehingga total peserta didik di PKBM Pesona Pulau Tegal menjadi 155 orang.

    Sumber di Pulau Tegal mengatakan PKBM jika Pesona Pulau Tegal memiliki peserta didik diatas 100 orang. Tentunya kegiatan belajar mengajar di PKBM tersebut sangat lah ramai. “Tidak banyak kok pak, setahu saya yang paket C atau setara SMA kayanya ada Herni sama Ani (Dua orang). untuk paket B ada Koma, Sela, Rahmat, Ardi, Arif (lima orang) setau saya cuma itu aja yang masih ada disini untuk sekarang,” ujar sumber wartawan.

    Sementara anggaran bantuan operasional penyelenggara (BOP) untuk peserta didik yang mengikuti paket B setara SMP yakni Rp1,5 juta. Sedangkan BOP untuk peserta didik paket C setara SMA yakni Rp1,8 juta dan peserta didik paket A setara SD Rp1,3 juta.

    Dari keterangan Dra Uniroh, ASN, dan juga selaku Ketua Yayasan, yang juga menjabat kepala sekolah SMPN 25 di Desa Sidodadi, mengatakan bahwa dirinya dari tahun 2017 sudah menjadi kepala sekolah di PKBM Pesona Pulau Tegal, dan pada tahun 2022 diganti kepada Siti Mardian.

    Karena sudah diwajibkan mendirikan yayasan, sehingga Uniroh menjadi Ketua yayasan hingga saat ini. “Untuk peserta didik yang menerima BPO itu sekitar 79 orang atau berapa gitulah. Soalnya di BOP itu keluarnya di usia sekolah aja yang umur 21 tahun ke bawah,” kata Umiroh.

    Kepala Sekolah PKBM Siti Mardian, yang juga guru di SMPN 25 Sidodadi mengatakan peserta didik banyak karena terdiri dari Pokjar. ”Lumayan banyak pak yang ada di data. Cuma kita itu banyak Pokjar, jadi bukan hanya di Pulau, kami Pokjar ada 4 yaitu Gebang, Pulau Tegal, Talang Mulya dan Serengsem,“ kata Siti. (Red)

  • Perang Antar Pendukung Pilkada di Puncak Jaya Pasca Pencoblosan Menewaskan 12 Orang Ratusan Bangunan Terbakar, Disusupi KKB?

    Perang Antar Pendukung Pilkada di Puncak Jaya Pasca Pencoblosan Menewaskan 12 Orang Ratusan Bangunan Terbakar, Disusupi KKB?

    Puncak Jaya, sinarlampung.co-Aksi saling serang antar pendukung pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya menyebabkan sedikitnya 12 orang meninggal dunia, lebih dari 650 orang luka-luka, dan lebih dari 230 bangunan rumah terbakar, termasuk kantor dan sekolah. Peristiwa ini terjadi sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025.

    Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol Dr Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi, Kombes Pol Adarma Sinaga, mengatakan bahwa bentrokan terjadi antara massa pendukung Paslon 01 dan Paslon 02. “Dari hasil pendataan, korban meninggal dunia (MD) sebanyak 12 orang. Delapan di antaranya berasal dari kubu Paslon 01,” ujar Faizal dalam keterangan tertulisnya.

    Selain korban tewas, jumlah korban luka-luka akibat terkena panah mencapai 658 orang. Rinciannya, 423 orang merupakan pendukung Paslon 01, sedangkan 230 lainnya dari kubu Paslon 02. Kerugian material juga tercatat cukup besar.

    Sebanyak 201 bangunan terbakar, terdiri dari 196 unit rumah warga, satu bangunan sekolah (SD Pruleme Belakang Toba Jaya), satu kantor balai kampung Trikora, satu kantor distrik Irimuli, satu kantor Partai Gelora, serta satu kantor balai desa Pagaleme.

    Faizal menyatakan bahwa sejumlah korban meninggal terkena tembakan senjata api yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang memanfaatkan situasi politik di tengah pelaksanaan Pilkada. “Ini menjadi perhatian serius kami, karena KKB sengaja memanfaatkan situasi konflik untuk melancarkan aksinya,” ujarnya.

    Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tengah situasi politik yang memanas. “Kami mengajak seluruh warga Puncak Jaya untuk bersama-sama menjaga kamtibmas demi menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Yusuf. (Red)

  • Dana BOS dan Uang Komite SMKN 1 Kota Agung Barat Rp2,7 Miliar Sarat Penyimpangan

    Dana BOS dan Uang Komite SMKN 1 Kota Agung Barat Rp2,7 Miliar Sarat Penyimpangan

    Tanggamus, sinarlampung.co-Pengelolaan anggaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Agung Barat, Tanggamus tahun anggaran 2024, dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan anggaran Komite dari Siswa senilai Rp2,77 miliar diduga sarat dengan praktik penyimpangan.

    Informasi di SMK Negeri 1 Kota Agung menyebutkan total anggaran yang bersumber dari penarikan iuran kepada 763 orang siswa, setiap tahunnya diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar atau (Rp1.526.000.000,00), kemudian anggaran dana bos mencapai Rp1,2 miliar. Belum termasuk pungli LKS, Biaya PKL, ekstrakulikuler, dll.

    Dari temuan sementara DPP Pergerakan Mayarakat Analisis Kebijakan (Pematank) Provinsi Lampung, terdapat anggaran mencurigakan dan berpotensi fiktif yaitu:

    — Biaya kegiatan penerimaan peserta didik baru sebesar Rp31 juta
    — Biaya pengembangan Perpustakaan sebesar Rp30 juta
    — Biaya pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebesar Rp84,2 juta
    — Biaya pelaksanaan kegiatan evaluasi pembelajaran sebesar Rp317,9 juta
    — Biaya administrasi kegiatan Satuan Pendidikan sebesar Rp355,7 juta
    — Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp159,3 juta
    — Biaya pembayaran honor sebesar Rp266 juta lebih.

    “Dari penggunaan dan penerimaan anggaran tersebut, maka patut diduga bahwa dalam praktik alokasi penggunaan anggaran, terbuka peluang untuk untuk melakukan manipulasi dan mark-up yang tidak sesuai dengan senyatanya,” kata Ketua DPP Pematank Suadi Romli, Selasa 8 April 2025.

    Karena itu, Suadi Romli meminta hal ini menjadi perhatian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. “Sudah sepatutnya Kepala Dinas Provinsi untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap realisasi penggunaan anggaran di SMKN 1 Kota Agung Barat tersebut dan bilamana perlu dapat juga melibatkan Inspektorat Provinsi guna memeriksa lebih jauh tentang adanya dugaan dimaksud,” ujarnya.

    “Kita akan melakukan fungsi dan peran masyarakat. Dan kita akan menindak-lanjuti dugaan tersebut dan kalaupun terdapat bukti yang cukup maka segera akan lakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum,” katanya.

    Tiap Tahun, PIP di Sunat Pungli LKS, PKL Hingga Ekstrakulikuler

    Kabar lain menyebutkan SMKN 1 Kota Agung Barat, dugaan korupsi di SMK Negeri 1 Kota Agung Barat terjadi sejak tahun 2022. Bahkan tahun 2025 juga ada proyek rehap tiga ruang kelas, Kantor Sekolah, yang dikerjakan asal jadi, melibatkan kepala sekolah dan Komite Sekolah.

    Dugaan penyimpangan dana Bos dan PIP SMK N Kota Agung Barat mencuat karena disinyalir pengelolaan anggaran yang tidak Teransparan. Bahkan setelah kasus pemotongan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) ramai menjadi sorotan, pihak SMK N 1 Kota Agung Barat, langsung mengumpulkan seluruh siswa siswi yang pernah mendapatkan bantuan dana PIP melalui Grup WA Sekolah SMK.

    Sekolah meminta para penerima PIP untuk menandatangani surat persetujuan pencairan Dana PIP kepada pihak sekolah. Dan para wali murid dipaksa tanda tangan, tanpa dijelaskan isi surat yang ditanda tangani itu. “Saya enggak tahu apa isi yang ditandatangani, karena waktu saya minta untuk melihat isi surat yang mau ditandatangan itu, Ibu guru enggak mau ngasih tahu, cuma disuruh tanda tangan aja, alasannya untuk pencairan PIP berikutnya,” kata seorang wali murid penerima PIP tahun 2020.

    Mereka juga diminta menulis nama orang tua, nama murid, dan nilai PIP yang diterima. Dengan anggka Rp800 ribu untuk biaya sekolah dan 200 ribu untuk siswa. Padahal setiap pencairan PIP walimurid hanya membawa berkas berupa Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan KTP orang tua ke sekolahan. Tanpa diberi kartu PIP dan ATMnya. Meski keberatan para penerima PIP tidak bisa berbuat banyak.

    Bukan hanya itu saja, dugaan pungli marak di sekolah itu, mulai dari praktek jual beli buku LKS (Lembar Kerja Siswa), hingga siswa- siswi harus membayar jutaan rupiah saat akan melakukan PKL (Praktek Kerja Lapangan), sejak jama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Agung Barat, Jamnur Hardy tahun 2020.

    Saat itu (2020) diketahui, dana BOS di SMK Negeri 1 Kota Agung Barat tahun 2020 yakni Triwulan I dengan nilai Rp250.460.000, Triwulan II Rp501.120.000, Triwulan III Rp250.260.000, dan Triwulan IV Rp265.280.000. Belum termasuk Komite. Kemudian LKS ditarik Rp10 ribu permata pelajaran. Belum termasuk bayaran bulan ekstrakurikuler dan pembelian lat secara mandiri. (Red)

  • PT Segar Sari Husada Lalaikan K3 Pekerja Bangunan Kontruksi Tewas Jatuh Dari Ketinggian 20 Meter

    PT Segar Sari Husada Lalaikan K3 Pekerja Bangunan Kontruksi Tewas Jatuh Dari Ketinggian 20 Meter

    Lampung Selatan, sinarlampung.co-Seorang pekerja kontruksi bangunan di PT Sari Segar Husada (SSH) di Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Suhendar (35), warga RT02-RW09 Dusun Tanjung Iman, Desa Sidomekar, tewas setelah terjatuh dari ketinggian 20 meter. Senin,7 April 2025, siang sekira pukul 13.00.

    Suhendar tewas dengan kondisi mengenaskan. Dia terkapar tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) standar K3 pekerja. Saat itu korban hendak naik untuk melakukan pemasangan dudukan takel. “Sekitar jam satu korban naik. Tak lama terdengar teriakan, saya kira matrial tapi kok nggak ada suaranya. Saat tiba dilokasi menemukan korban dalam posisi tengkurap,” kata Imron, rekan kerja korban.

    Menurut Imron korban terjatuh dari ketinggian 20 meter, dan memang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), yang wajib digunakan saat bekerja untuk menjaga keselamatan pekerja. Kondisinya patah tulang bagian kaki, tangan, dan kepala mengalami luka robek berat. “Korban meninggal ditempat. lalu dibawa kerumah sakit, dan sudah meninggal,” katanya.

    Mandor atau pengawas pekerjaan konstruksi boiler di PT Segar Sari Husada Hardiyanto membenarkan kabar ada pekerjanya yang tewas karena terjatuh. Namu pada saat kejadian dirinya tidak berada ditempat. “Pada saat kejadian saya sedang berada di panjang,” ujarnya.

    Hardiyanto mengakui bahwa pada saat kejadian pekerja tanpa pengawasan, selain itu para pekerja juga tidak dilengkapi APD. “Korban ini pekerja harian lepas, dan sudah bekerja selama tiga bulan. Perekrutan pekerja memang hanya menggunakan KTP saja. Dari rumah sakit, jenazah koban dibawa pulang dan dimakamkan di TPU Desa Sidomekar,” katanya.

    Hardiyanto mengaku bahwa para pekerja kontrusinya tidak dilengkapi BPJS ketenagakerjaan. “Betul memang ada salah satu pekerja kita yang mengalami kecelakaan kerja. Terjatuh dari gedung bangunan. pihak PT perusahaan juga telah membawa korban ke Rumah sakit Budi Medika Bandar Lampung. Dan korban meninggal dunia,” ujar Hardi Yanto.

    Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lampung Selatan, Nasron menyampaikan, dirinya baru menerima informasi kejadian tersebut kemarin. “Pekerja baru tiga bulan bekerja, mengerjakan bangunan di ketinggian sekitar 18 meter dan terpeleset,” ujarnya, Rabu 9 April 2025.

    Menurutny dari informasi yang diterimanya korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Setia Budi, Teluk Betung, Bandar Lampung. “Korban langsung diberikan perawatan jahitan luka-luka lalu diinfokan ke keluarga di Babatan dan jenazah diantarkan ke keluarga,” ujarnya.

    Kabid menambahkan pihak perusahaan sudah menyerahkan santunan pemakaman dan bantuan air mineral kepada keluarga korban. “Selanjutnya masih dalam proses penanganan lebih lanjut terkait hak-hak pekerja, ini info sementara yang saya dapat,” ujarnya.

    Sementara pihak keluarga Suhendar meminta pihak PT Sari Segar Husada untuk bertanggung jawab atas kasus tersebut. Apalagi pekerja tewas saat melakukan pekerjaan, dan anehnya tidak melengkapi standar K3. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pengusaha wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis kepada pekerja, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.

    “Tapi kok tanpa K3. Padahal sudah jelas bahwa Sanksi bagi pengusaha yang mengabaikan alat pelindung diri (APD) dapat berupa denda, teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, bahkan sanksi pidana,” kata warga.

    Federasi Serikat Buruh Desak Audit K3

    Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia-Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI KSN) mendesak PT Segar Sari Husada, Katibung, Lampung Selatan, untuk mengaudit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sana.

    Ketua Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia-Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI KSN), Yohanes Joko Purwanto menanggapi kecelakaan kerja di PT Segar Sari Husada, Katibung, Lampung Selatan.

    Menurutnya, pihak perusahaan harus mengaudit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) disana, agar tidak kejadian yang sama tidak terulang kembali. “Yang pertama harus diaudit itu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),” ujarnya, Rabu 9 April 2025.

    Kedua perhatian terhadap pemulasaraan jenazah. “Ketiga hak-haknya harus diberikan, kecelakaan kerja, BPJS ketenagakerjaan meliputi JHT, asuransi kematian, dana pensiun. Nasib anak2nya kalo masih ada yang sekolah harus dibiayai sampai selesai S1,” ujarnya. (Red)

  • Lapor Pak Kapolda, Warga Resah Pekon Margakaya Bak Kampung Narkoba Tak Tersentuh Polisi di Pringsewu

    Lapor Pak Kapolda, Warga Resah Pekon Margakaya Bak Kampung Narkoba Tak Tersentuh Polisi di Pringsewu

    Pringsewu, sinarlampung.co-Warga Pringsewu resah, pasalnya ada sebuah kampung yang disinyalir menjadi tempat peredaran dan penggunaan narkoba tak tersentuh aparat di Pekon Markaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Bahkan dididuga ada bandar besar menjadi pengendali di Pekon tersebut.

    Dilansir handalnews.com, polres setempat terkesan tutup mata, sehingga masyarakat mendesak Polda Lampung untuk meringkus Bandar besar di lokasi tersebut. “Peredaran Narkoba jenis sabu-sabu di Pekon kami saat ini sudah sangat meresahkan. Namun aparat penegak hukum dari Polres Pringsewu terkesan berdiam diri dan tutup mata sehingga laporan masyarakat tidak di respon,” kata salah satu tokoh masyarakat Margakaya, yang minta namanya di rahasiakan.

    “Peredaran Narkoba terutama jenis sabu-sabu di Pekon Margakaya sudah sangat meresahkan warga sekitar. Kami prihatin melihat keadaan ini. Merusak masa depan anak-anak muda khususnya di Pekon Margakaya. Kami mengadu terang terangan bisa berbahaya,” ungkapnya, dikutif Handalonline.com, Selasa 8 Mei 2025.

    Karena itu, atas nama masyarakat Margakaya, kami mendesak Polda Lampung menangkap bandar yang juga menjadi DPO penyuplai narkoba di Pekon Margakaya ini,” katanya.

    Sumber di Margakaya menyebutkan pada tanggal 24-01-2025 lalum Ditres Narkoba Polda Lampung pernah melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran narkoba jenis sabu-sabu dengan tersangka yang bernama Beni alias Beben Warga Desa Suka Jaya, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran.

    Dan dari keterangan Beni alias Beben bahwa barang haram tersebut didapat dari rekannya yang bernama Aqsa warga Pekon Margakaya, Kecamatan Pringsewu. Polisi kemudian berhasil mengamankan Aqsa.

    “Hasil pengembangan barang haram jenis Sabu-sabu tersebut di dapat dari Bandar Besar yang bernama YP warga Pekon Margakaya. Namun anehnya Bandar Narkoba ini, belum di tangkap, ada apa ini,” ujarnya Heran.

    Dia membenarkan bahwa peredaran Narkoba yang ada di Pekon Margakaya tersebut sudah sangat luar biasa. Tapi herannya hingga ini aktor utama selaku bandar besar masih berkeliaran dengan bebas bahkan tetap melakukan bisnis haram tersebut tanpa tersentuh hukum. “Saya mendesak Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Bapak Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika untuk segera memberantas dan menangkap YP selaku Bandar Narkoba di Pekon Margakaya,” ujarnya.

    Dirinya juga sangat menyayangkan lambannya aparat kepolisian dalam penanganan untuk memberantas narkoba di khusus di Pekon Margakaya, yang terkesan adanya permainan oleh oknum sehingga sampai detik ini belum ada tindakan hukum terhadap pelaku utama dalam peredaran narkoba. “Diketahui bukan hanya kali ini saja kurir dari bandar narkoba yang berhasil di tangkap oleh aparat kepolisian namun tetap saja aktornya Yopi melenggang bebas,” ujarnya.

    Dirinya sangat berharap dan memohon respon Kapolda Lampung untuk mengerahkan anggotanya melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terduga pelaku bandar narkoba. “Bandar narkoba tersebut bisa dikatakan sudah sangat meresahkan merusak generasi penerus bangsa anak-anak kami, ponakan serta sanak saudara, sudah banyak korban yang dia tumbal kan menjadi kurirnya dan diamankan pihak berwajib akan tetapi bandar masih saja berkeliaran belum ditangkap,” sebutnya.

    “Kami berharap pemberitaan di Media ini, dapat sampai kepada Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika dan segera merespon untuk segera menurunkan anggotanya memberantas peredaran narkoba yang ada di Pekon Margakaya,” Ujarnya. (Red)

  • 39 KPM Pekon Seray Terima BLT-DD Tahap Satu Tahun Anggaran 2025

    39 KPM Pekon Seray Terima BLT-DD Tahap Satu Tahun Anggaran 2025

     

    Pesisir Barat, sinarlampung.co – Sebanyak 39 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, menerima Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) katagori Keluarga miskin Ekstrim dan Penyakit Menahun, tahap satu tahun anggaran 2025 di balai Pekon setempat, Selasa, 15 April 2025.

    Hadir dalam acara itu Camat Kecamatan Pesisir Tengah, Pendamping Desa (PD), LHP, Babinkamtibmas dan seluruh Aparatur Pekon Seray.

    Peratin Pekon Seray, Listoni, melalui Sekrataris Desa (Sekdes) Pekon Seray, Hendra Hidayat, mengatakan bahwa bantuan BLT-DD yang bersumber dari DD tahun 2025 itu, bertujuan untuk membantu ekonomi masyarakat KPM. Oleh sebabnya, pihaknya sangat berharap agar bantuan dimaksud benar-benar bisa di manfaatkan oleh KPM dengan baik.

    “Harapan kita bantuan ini bisa di pergunakan sebaik-baiknya untuk membeli kebutuhan bahan pokok, seperti beras dan yang lainnya,” katanya.

    Di jelaskannya, dari 39 KPM tersebut masing-masing menerima Bantuan BLT-DD tiga bulan sekaligus, yaitu Januari , Febuari dan Maret, dengan nilai dana yang diterima KPM RP900.000/ KPM nya.

    “Semoga bantuan BLT-DD ini akan bisa sedikit membantu ekonomi masyarakat KPM”, tandas Hendra Hidayat. (Andi)

  • Putra Kalianda Irjen Rudi Setiawan Jabat Kapolda Jawa Barat

    Putra Kalianda Irjen Rudi Setiawan Jabat Kapolda Jawa Barat

    Jakarta, sinarlampung.co-Kepala Deputi Bidang Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi Irjen Rudi Setiawan Sangun, ditunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolda Jawa Barat, menggantikan Irjen Akhmad Wiyagus, yang digeser untuk mengisi Jabatan Astamaops Polri.

    Dengan begitu Irjen Wiyagus, juga naik satu tingkat menjadi Komjen atau jenderal bintang tiga. Rotasi dan mutasi itu ersamaan dengan sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri, tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/688/IV/KEP./2025 tertanggal 13 Maret 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Anwar.

    Para jenderal yang ikut muasi, adalah Komjen Agung Setya Imam Effendi yang sebelumnya mendapat penugasan luar struktur sebagai Wakil Kepala BIN menjadi Pati Bareskrim Polri. Komjen Imam Sugianto dari posisinya sebagai Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops), diposisikan menggantikan posisi Agung sebagai Wakil Kepala BIN.

    Selain itu, Kapolri juga merotasi Irjen Aries Syarief Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Sosial dan Budaya Kapolri menjadi Pati Staf Ahli dalam rangka pensiun. Kapolri menunjuk Brigjen Kumbul Kusdwijanto Sudjadi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK untuk menggantikan Aries.

    Profil Irjen Pol Rudi Setiawan

    Irjen Pol Rudi Setiawan lahir di Kalianda, Lampung Selatan, pada 9 November 1968. Ia merupakan alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1993 dan memulai kariernya sebagai perwira pertama dengan spesialisasi di bidang reserse.

    Sebagai bagian dari pengembangan diri dan profesionalisme, Rudi melanjutkan pendidikan di pendidikan tinggi ilmu kepolisian (PTIK). Tak hanya itu, pada tahun 2002, ia mendapat kesempatan menimba ilmu investigasi dan penyidikan di lembaga penegak hukum terkemuka dunia, FBI, Amerika Serikat.

    Karier pendidikannya berlanjut ke sekolah staf dan pimpinan (sespim) Polri serta sekolah staf dan pimpinan tinggi (sespimti) Polri pada tahun 2016.

    Irjen Rudi telah menempati berbagai jabatan penting dalam institusi Polri. Di awal kariernya, ia pernah bertugas sebagai penyidik madya di Direktorat II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Tahun 2010, ia dipercaya menjabat sebagai kapolres Indramayu.

    Kariernya terus menanjak. Tahun 2012, ia ditunjuk menjadi wakil direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Sumatera Utara, kemudian pada 2013 dimutasi sebagai perwira menengah SSDM Polri dengan penugasan sebagai sekretaris pribadi presiden RI.

    Setelah itu, ia menjabat sebagai kapolres Metro Bekasi Kota (2014), kasubdit IV dittipidum Bareskrim Polri (2015), dan sempat menduduki posisi analis kebijakan madya bidang pidana umum dalam rangka pendidikan sespimti Polri.

    Tahun 2017, ia dipercaya memimpin Direktorat Reserse Kriminal Khusus di dua wilayah sekaligus, yaitu Polda Lampung dan Polda Sumatera Selatan. Tahun yang sama, ia menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya. Lalu pada 2019, ia dipercaya menjadi wakapolda Lampung dan kemudian wakapolda Sumatera Selatan.

    Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam karier Rudi Setiawan ketika ia ditunjuk sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggantikan Irjen Pol Karyoto. Dalam jabatan strategis tersebut, Rudi terlibat langsung dalam berbagai operasi penindakan kasus korupsi besar dan kompleks di Indonesia.

    Pengalaman intensifnya dalam pemberantasan korupsi di KPK menjadi modal penting saat kini ia dipercaya memimpin Polda Jawa Barat. Keahlian dan pemahaman mendalamnya terkait jaringan korupsi, serta ketegasan yang telah ditunjukkannya selama di KPK, diharapkan dapat membawa semangat baru dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di wilayah Jawa Barat.

    Dikenal sebagai sosok profesional, tegas, dan berintegritas, Irjen Pol Rudi Setiawan diharapkan mampu mendorong reformasi di tubuh kepolisian daerah Jawa Barat dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, khususnya dalam hal pemberantasan kejahatan dan korupsi. (Red)

  • Pangdam II/Sriwijaya Kunjungi Kodim 0427/Way Kanan, Tegaskan Pentingnya Disiplin dan Profesionalisme

    Pangdam II/Sriwijaya Kunjungi Kodim 0427/Way Kanan, Tegaskan Pentingnya Disiplin dan Profesionalisme

     

    Way Kanan, sinarlampung.co – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0427/Way Kanan, Sabtu (12/4). Kunjungan ini berlangsung di Jl. Mayjen TNI Ryacudu Km 2, Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

    Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda Pangdam untuk meninjau langsung kondisi satuan jajaran Kodam II/Sriwijaya sekaligus mempererat hubungan komando dan silaturahmi dengan prajurit di wilayah tersebut.

    Setibanya di Makodim 0427/Way Kanan, Mayjen TNI Ujang Darwis disambut hangat oleh Pgs. Dandim 0427/Way Kanan, Letkol Inf M. Sofrianes Salam, S.Ag., M.Han., beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Way Kanan dan seluruh prajurit.

    Dalam arahannya, Pangdam menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan semangat para prajurit dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

    “Terus jaga semangat, tingkatkan kedisiplinan, dan laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kodim adalah ujung tombak TNI AD di daerah, peran kalian sangat penting,” tegasnya.

    Selain memberikan pengarahan, Pangdam juga meninjau fasilitas Makodim dan menerima paparan terkait kondisi wilayah teritorial Kodim 0427/Way Kanan. Ia mengapresiasi kebersihan dan kerapian lingkungan satuan serta semangat luar biasa para prajurit

    “Kodim Way Kanan ini sudah termasuk rapi dan bersih. Saya terkesan dengan semangat para prajurit, yel-yel yang menggelegar, dan semangat juang yang tidak pernah pudar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Mayjen Ujang Darwis mengingatkan seluruh prajurit untuk selalu menjaga nama baik satuan, menjauhi pelanggaran, serta menjaga keharmonisan dalam keluarga dan kehidupan sehari-hari.

    “Saya tekankan, jaga selalu kedisiplinan dan jangan lakukan pelanggaran karena itu akan menyulitkan kalian sendiri. Jaga nama baik satuan, keluarga, dan diri kalian,” pesannya.

    Sebagai penutup kunjungannya, Pangdam meninggalkan pesan dan kesan yang dijadikan pedoman bagi para prajurit Kodim 0427/Way Kanan dalam melaksanakan tugas:

    1. Pelihara dan jaga disiplin, loyalitas, dan profesionalisme.

    2. Jaga persatuan dan kekompakan dengan sesama aparat.

    3. Selalu dekat dengan masyarakat.

    4. Sukseskan program-program pemerintah.

    Kegiatan kunjungan berlangsung dalam suasana khidmat, penuh semangat, dan keakraban, mencerminkan soliditas serta loyalitas tinggi antara pimpinan dan prajurit di jajaran Kodam II/Sriwijaya. (Red/Okta)

  • Warga Tulang Bawang Barat Kecewa Ditlantas Polda Lampung, Bukti E-Tilang Tidak Pernah Ada STNK Diblokir dan Pajak Ditolak

    Warga Tulang Bawang Barat Kecewa Ditlantas Polda Lampung, Bukti E-Tilang Tidak Pernah Ada STNK Diblokir dan Pajak Ditolak

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Warga Tulangbawang Barat (Tubaba) bernama Putra, mengeluh dengan adanya perlakuan E-Tilang oleh Dirlantas Polda Lampung, yang tanpa pemberitahuan atas pelanggaran dan bukti E-tilang kepada diriny. Putra mengaku kecewa, dan merasa di rugikan. Dirinya tahu ke tilang, saat akan melunasi pajak, dan STNKnya sudah di blokir Ditlantas Polda Lampung. Senin, 14 April 2025.

    “Saya masyarakat sangat kecewa dan dirugikan eleh Ditlantas Polda Lampung. Tidak ada pemberitahuan. Saya akan melakukan pembayaran pajak, tiba-tiba tidak bisa, dikarenakan STNK mobil BE-1041-QR di Blokir oleh Dirlantas Polda Lampung. Otomatis saya mau bayar pajak tertunda,” kata Putra.

    Menurut Putra, atas hal itu proses bayar pajak di Samsat tertunda karena harus mengurus terlebih dahulu pemblokiran di Dirlantas yang jelas-jelas tidak adanya konfirmasi ataupun pemberitahuan dari Dirlantas Polda Lampung itu sendiri.

    “Saya kaget, tiba-tiba tidak bisa bayar pajak, dengan alasan kata staf samsat Tubaba STNK saya di Blokir Dirlantas. Tapi kan saya gak tau apa kesalahan saya. Tidak ada pemberitahuan sama sekali surat tilang dan pelanggaran apa yang saya perbuat, baik itu melalui pesan ataupun surat yang di antar ke rumah tidak ada,” ujarnya kesal.

    Padahal, katanya, dia akan memenuhi kewajiban, dan menjadi wajib pajak yang. “Kami berarap kedepannya Dirlantas Polda Lampung lebih bijak lagi dalam melaksanakan tugasnya. Setidaknya ada pemberitahuan kepada pelanggar baik itu melalui via pesan whatsap atau surat tilangnya. Sehingga, masyarakat langsung bisa bayar dendanya tanpa harus mempersulit masyarakat yang harus bolak-balik memakan waktu,” katanya. (Red)

  • Besok, PMII Lampung Gelar Pelantikan, Muspimda, dan Halal Bihalal di Balai Keratun

    Besok, PMII Lampung Gelar Pelantikan, Muspimda, dan Halal Bihalal di Balai Keratun

     

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung akan menggelar tiga agenda penting pada Sabtu, 12 April 2025, di lantai 3 Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Telukbetung. Acara dimulai pukul 13.30 WIB dan meliputi pelantikan Pengurus Koordinator Cabang (PKC), Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda), serta Halal Bihalal.

    Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar PMII Nomor: 023.PB-XXI.01.023.A-1.4.2025 tertanggal 11 April 2025, susunan pengurus PKC PMII Lampung masa bakti 2024–2025 telah ditetapkan. SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PB PMII M. Shofiyulloh Cokro dan Sekjen M. Irkham Thamrin.

    Majelis Pembina Daerah (Mabinda) PMII Lampung dipimpin oleh Fajrun Najah Ahmad dengan sekretaris Eny Puji Lestari. Sementara itu, PKC PMII Lampung diketuai oleh M. Yusuf Kurniawan dan sekretaris Azep Maulana.

    Ketua panitia kegiatan, M. Azwar Anas, mengungkapkan bahwa Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dijadwalkan hadir dalam acara tersebut, bersama sejumlah alumni PMII yang kini aktif di lembaga eksekutif dan legislatif, serta kader-kader pergerakan dari berbagai daerah.

    Mabinda PMII Lampung diisi oleh tokoh-tokoh senior dan alumni yang berkiprah di berbagai bidang, seperti Chusnunia Chalim (anggota DPR RI), Kolonel (Purn) Thamrin Ferly (Ketua Lakpesdam NU Lampung), Aryanto Munawar, Jauharoh Hadad, Oktarijaya, Hidir Ibrahim, Azuwansyah, Murni Rijal, Anom Sauni, dan Herman Ali.

    Struktur PKC PMII Lampung masa bakti 2024–2025 terdiri atas tujuh wakil ketua: M. Munif Jazuli, Dauri Ruansyah, Ulumudin, Juwaher, Boymin, Sapriansyah, dan Khozin Pamungkas. Sekretaris Azep Maulana didampingi oleh Erwan Nur, M. Fuad Ali Mahmud, Yobi Aprizal, Dapid Novia Mastur, Edwan Lesmana, Aji Pangestu, dan Adi Widiatmoko.

    Posisi bendahara dijabat oleh M. Azwar Anas, dengan Aris Muflihan sebagai wakil. Sementara itu, Korps PMII Putri (Kopri) dipimpin oleh Diah Putri Rahmadani, dengan Della Mei Ellyana sebagai sekretaris dan Elvira Maya sebagai bendahara. (***)