Akbp Taufan Saat Sertijab Sebagai Kepolisian Resor Lampung Timur
Lampung Timur (SL) – AKBP Taufan Dirgantoro, secara resmi ditunjuk menjabat sebagai Kepolisian Resor Lampung Timur menggantikan AKBP Yudy Chandra Erlianto yang berpindah tugas menjadi Wakapolresta Bandarlampung.
Serah terima pimpinan Kapolres ini dilangsungkan dengan prosesi pisah sambut di Mapolres Lampung Timur, Senin (2/4).
Pergantian Kapolres Lampung Timur ini sesuai surat telegram Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian nomor ST/791/III/KEP/2018 tertanggal 20 Maret 2018. AKBP Taufan Dirgantoro sebelumnya adalah Kasubagmutbata Bagmutjab Robinkar SSDM Polri.
Sementara AKBP Yudy Chandra Erlianto selanjutnya akan menjabat sebagai Wakapolresta Bandarlampung menggantikan AKBP Purwanto Puji Sutan.
Kepada wartawan AKBP Taufan Dirgantoro mengatakan baru pertama kali berdinas di Provinsi Lampung dan bertugas di daerah Lampung adalah suatu hal yang luar biasa.
Ia mengatakan prioritas kerjanya sebagai Kapolres Lampung Timur yang baru menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang sebelumnya sudah dilaksanakan secara baik oleh kapolres sebelumnya.
“Kita akan teruskan program-program pak Kapolres sebelumnya, nanti kita ‘update’ program-programnya,” katanya.
Ia menyatakan mewujudkan situasi kamtibmas yang aman bukan tugas polisi semata, karena itu Taufan mengajak semua pihak menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Lampung Timur.
AKBP Yudy Chandra Erlianto mengatakan selama memimpin Polres Lampung Timur lebih kurang 10 bulan angka tindak kejahatan di daerahnya menurun drastis.
“Catatan akhir tahun dan awal tahun kemarin angka kejahatan d Lampung Timur turun drastis, angka pengungkapan kasus kita tinggi, kita salah satu dari empat polres yang angka kejahatanya paling rendah dan kita juga satu polres yang ungkap kasusnya tertinggi,” ujarnya.
Sebubungan itu, Yudy berharap kapolres yang baru dapat meneruskan dan meningkatkan kondusivitas kamtibmas yang telah tercipta.
“Saya yakin dan percaya kapolres yang baru ini bisa mewujudkannya,” kata AKBP Yudy. (Antara)
Pamekasan (SL) – Pulang Sekolah, seorang pelajar Mts, di gilir ipar dan dua temannya, di wilayah Pamekasan, Minggu (1/4) Siswi yang masih berusia 17 tahun sempat pingsan usai diperkosa tiga orang laki-laki yang masih ada ikatan family dengan korban.
Korban warga Desa Tlonto Rajeh, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Salah seorang pelaku Sr, adalah saudara ipar.
Orang tua korban, Samsir (50), mengatakan peristiwa perkosaan pada anak terjadi sekira jam 15.00 WIB saat korban hendak pulang dari sekolahnya. “Korban dibujuk oleh pelaku saat pulang sekolah dan dibawa ke salah satu tempat di wilayah Desa Sotaber. Disana korban diperkosa oleh 3 pelaku,” katanya Pada wartawan
Keluarga baru mengetahui korban menjadi koban, saat tiba di rumah korban, mengeluh sakit dibagian alat vitalnya dan sempat tidak sadarkan diri.
“Korban saat ini dibawa ke RSUD Pamekasan bersama keluarganya, untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan visum, karena terjadi pendarahan bagian vitalnya,” katanya.
Kapolsek Pasean, AKP Sahrawi membenarkan adanya peristiwa itu. Sekitar jam 17.00 WIB ada warga Dusun Bajur, Desa Tlonto Rajeh, datang melaporkan terkait kasus pemerkosaan. “Kami menyarankan untuk dibawa ke Pamekasan untuk dilakukan visum dan langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Pamekasa, karena korbanya masih dibawah umur,” kata Kapolsek. (nt/*)
Bandarlampung (SL) – Kapolda Lampung copot jabatan Kapolsek Padang Ratu Kompol Yohanes, dan Ipda Afrizal, bagian Bibkum Polda, serta Bintara Polresta, yang terjaring di Karaoke Tanaka. Hasil tes urine positif mengandung Narkoba.
“Langkah tegas pertama adalah pencopotan dari jabatannya, agar mempermudah proses penegakan hukum. Satu oknum Kapolsek Padangratu, satu Ipda di Binkum, dan satu bintara di Polresta,” kata Kapolda Lampung Irjen Suntana.
Menurut kapolda, langkah ini dilakukan agar pemeriksaan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan dirinya lebih fokus. ”Itu standar operasional prosedur (SOP), apabila ada yang bermasalah. Kita akan copot untuk fokus jalani pemeriksaan. Sanksi akan diberikan sesuai dengan keterlibatannya,” ujarnya, saat ditemui diGraha Wiyono Siregar Polda Lampung usai serah terima jabatan Kapolres Lampung Timur, Senin (2/4/2018).
Kapolda Suntana menegaskan jika dia tidak main-main dengan anggota Polri di jajaran Polda Lampung yang terlibat penyalahgunaan narkoba. ”Kita akan proses sesuai aturan. Sudah jelas, bila anggota terlibat narkoba kita akan proses dan periksa sejauh mana keterlibatannya,” karanya.
Dentara Kapolres Lampung Tengah AKBP Slamet Wahyudi mengaku sudah menerbitkan telegram pencopotan Kompol Yohanes dan menunjuk pejabat sementara (Pjs.) Kapolsek Padangratu. ”Sudah kita copot jabatannya. Sementara saya tunjuk Pj. kapolsek selama proses masih berjalan,” jelasnya.
Slamet mengungkapkan, selama ini perilaku Kompol YG terbilang normal. Bahkan yang bersangkutan tidak pernah absen kerja tanpa keterangan. ”Tidak ada gelagat yang tidak baik, biasa saja. Perilakunya juga standar dan saya tidak lihat yang aneh-aneh,” terang dia.
Sementara terpisah, Kabidpropam Polda Lampung Kombes Hendra Supriatna mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan, urine ketiga oknum polisi itu positif mengandung zat narkoba. ’’Untuk barang bukti tidak ada. Mereka di sana hanya happy happy. Kalau ada, pasti kita arahkan ke pidana,” kata dia.
Saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan dengan dugaan pelanggaran disiplin. ’’Sudah saya periksa. Sekarang dalam mekanisme proses pelanggaran disiplin,” kata Kombes Hendra.
Dari hasil pemeriksaan, Kompol Yohanes diketahui sudah lama menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Namun belum diketahui secara jelas alasannya mengonsumsi narkoba. ’’Saat ini ketiganya ada di sel penempatan khusus dan masuk pengawasan khusus. Nanti kita sidang untuk jalani hukumannya,” ujar Kompol Hendra.
Dijelaskan, sebenarnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri sudah dilakukan. Mulai dari memberikan himbauan saat apel hingga mengirimkan SMS ke pimpinan di seluruh jajaran Polda Lampung.
”Upaya (antisipasi) sudah semua. Kita umumkan, kirimkan telegram, dan SMS segala macam sudah dijalankan,” jelas Kabid Propam.
Kapolresta Bandar Lampung Kombes Murbani Budi Pitono menyatajan soal anggotanya Brigpol Ha, yang turut diamankan, menyerahkan proses tersebut ke Bidpropam Polda Lampung. “Jelas dan tegas, kalau narkoba tidak ada kompromi. Kita serahkan ke proses hukum,” tegas Murbani saat ditemui di Mapolda Lampung.
Kompol Yohanes diamankan anggota Bidpropam Polda Lampung dari Karaoke Tanaka di Jalan Yos Sudarso, Telukbetung Selatan, Jumat (30/3/2018).
Turut diamankan anggota Bidang Hukum Polda Lampung Ipda Hasrizal dan Brigpol Ha yang bertugas di Polresta Bandarlampung. Polisi juga mengamankan tujuh warga sipil yang kini di proses di Ditres Narkoba Polda Lampung. (jun)
Bandar Lampung (SL) – Tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu serta aparat Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.
“Selama ini, apa yang telah ditetapkan sebagai aturan KPU maupun Bawaslu kita upayakan dapat selalu dilaksanakan dengan baik,” kata liasion officer (LO) Paslon Arinal-Nunik, Yuhadi, di Bandarlampung, Selasa (3/4).
Seperti halnya, kampanye dialogis yang pesertanya 200 orang kita siapkan sebanyak 200 kursi untuk masyarakat yang hadir serta diundang.
Terkait anak-anak dalam setiap kampanye, Yuhadi menyatakan, pihaknya tidak bisa melakukan pelarangan. “Kami tidak bisa melarang, yang kita lakukan adalah melakukan imbauan sebelum kampanye,” paparnya.
Terlebih lagi, tegas Yuhadi, anak-anak yang hadir saat kampanye itu turut orangtuanya. “Ya kalau begitu kita tidak bisa melarang, apalagi kalau anaknya itu masih kecil. Demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tentu mereka dibawa serta,” kata dia.
Idealnya, ia menyebutkan, yang tidak boleh itu anak-anak yang diundang jadi peserta kampanye. “Kalau anak yang kita undang itu harusnya yang gak boleh,” ujar Yuhadi.
Begitupula dengan kampanye terbuka terbatas maupun dalam bentuk lain di lapangan Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, pihaknya tidak bisa melarang karena dilaksanakan di lapangan terbuka. “Kami hanya mengimbau agar anak-anak tidak mengenakan atribut kampanye. Setiap kali kampanye, kami selalu berupaya melakukan pencegahan agar tidak ada anak-anak yang dibawa serta menggunakan atribut kampanye,” katanya.
Yuhadi juga menerangkan, anak-anak juga wajib kita lindungi sesuai dengan amanah Undang Undang perlindungan anak, sehingga setiap usaha akan kita lakukan agar tidak ada lagi saat kegiatan selanjutnya.
Namun, Yuhadi menerangkan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja seluruh penyelenggara, baik KPU, Bawaslu serta Kepolisian yang telah mendukung kelancaran setiap kegiatan Arinal-Nunik di Provinsi Lampung.(awn/rel)
Bandarlampung (SL) – Kepala UPT Teluk Betung Barat (TBB) Dinas Badan pengelola lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandar Lampung, Sasroni, diduga menahan gaji tenaga kerja honorer hingga tiga bulan bekerja.
Menurut sumber yang enggan namanya disebutkan mengatakan, tidak diberikannya gaji selama tiga bulan lantaran pindah ke UPT Langkapura selama tiga bulan, namun dari kesepakatan antara UPT TBB dengan UPT Langkapura, gaji tidak diberikan oleh kepala UPT TBB dengan alasan Surat Perintah Kerja (SPT) belum dikeluarkan oleh kepala dinas BPLH.
“Sudah mau tiga bulan, gaji saya tidak dikasih di UPT TBB,” keluhnya.
Dirinya berharap, kedepan bisa kembali normal di UPT Langkapura, baik penyelesaian gaji yang selama ini belum jelas lantaran SPT yamg belum keliar.
“Saya tetap mau disini di UPT Langkapura, gaji saya kembali normal, apalagi saya sudah punya anak satu, sakit juga mas, bingung jadinya saya, sementara uang ga punya lagi,” bebernya.
Terpisah, Kepala Dinas BPLH Kota Bandarlampung, Sidik Ayogo saat dikonfirmasi justru menyarankan agar menanyakan langsung ke UPT TB terkait tidak diberikannya gaji pegawai honorer selama tiga bulan.
“Dia bekerja apa ngga. Coba tanyakan ke UPT TBB,” jawabnya melalui sambungan telpon kepada awak media.
Sementara, KUPT TBB, Sasroni, hingga berita ini diturunkan awak media melakukan konfirmasi melalui sambungan telpon justru dimatikan saat dihubungi. (KR)
Jakarta (SL) – Sejak Maret 2018, Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dipimpin Irjen Heru Winarko telah membuktikan ketegasannya terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Terbukti dalam kurun waktu sekira sebulan, setidaknya BNN telah menembak mati 5 bandar narkoba saat melakukan penindakan.
Teranyar, BNN mengamankan 8 orang bandar narkoba jaringan Sumatera Utara yang salah satunya tewas tertembak saat mencoba melarikan diri. Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari mengatakan, penangkapan tersebut merupakan hasil operasi BNN, Bea Cukai dan kepolisian di wilayah Medan, Binjai, dan Aceh yang dilakukan pada 29 hingga 31 Maret 2018.
“Ya, ini hasil operasi BNN berdasarkan laporan masyarakat yang diterima akan terjadi transaksi narkotika sabu dan ekstasi di Medan, Binjai, dan Aceh. Di 6 lokasi berbeda kami menangkap 8 tersangka,” ujar Arman, Senin (2/4/2018).
Berikut sederet bandar narkoba yang tewas terkena timah panas selama kepemimpinan Heru Winarko:
1. Eng Aun
Bandar narkoba asal Malaysia Eng Aun alias Piter ditembak mati BNN di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada Selasa 13 Maret 2018. Piter yang berusaha melarikan diri, ditindak tegas dan terukur oleh petugas. Saat proses penangkapan, BNN mendapati barang bukti sebanyak 30 ribu ekstasi serta dua kilogram sabu.
Pengungkapan kasus tersebut berawal ketika petugas gabungan BNN dan Bea Cukai mendapat kabar akan adanya penyelundupan narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Kuching, Malaysia ke Indonesia. Aksi penyelundupan tersebut diketahui akan melalui perbatasan tidak resmi atau jalan tikus di perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Petugas gabungan yang melakukan penyelidikan di sepanjang Jalan Trans Kalimantan itu melakukanpenangkapan terhadap seorang kurir yang mengungkap peran piter sebagai bandar.
2. Hwang Jhong Wei
Bandar narkoba asal Taiwan, Hwang Jhong Wei tewas tertembak saat diringkus oleh petugas gabungan BNN dan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada 15 Maret 2018. Hwang yang tertangkap ditembak karena berusaha melawan dan kabur saat proses penangkapan.
Peristiwa penembakan yang terjadi di kawasan pintu air Ancol, Jakarta Utara tersebut, menghasilkan sejumlah barang bukti berupa dua koper besar yang berisi narkotika jenis sabu. Masing-masing koper berisi 25 bungkus dengan total 50 bungkus yang beratnya sekira 51 kilogram.
3. Chandra Kusuma
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung menembak mati seorang kurir narkoba lintas provinsi bernama Chandra Kusuma saat melakukan penggrebekan di sebuah rumah kontrakan di kawasan gedong Tataan, Pesawaran, Lampung.
Saat proses penyergapan yang dilakukan pada 19 Maret 2018 itu, Chandra dan ketiga tersangka lainnya berupaya untuk melawan dan melarikan diri sehingga petugas pun perlu menindak mereka secara tegas dan terukur. Dari lokasi penggrebekan, petugas BNNP Lampung menyita sejumlah barang bukti berupa satu kilogram sabu, sepucuk senjata api jenis air softgun, puluhan ponsel dan uang tunai hasil penjualan.
4. Marhaban Ali
Penyidik Polres Labuhanbatu menembak mati seorang terduga bandar narkoba bernama Marhaban Ali pada 29 Maret 2018. Penembakkan terhadap Marhaban Ali terpaksa dilakukan karena yang bersangkutan berupaya merampas senjata petugas yang menggiringnya untuk melakukan pengembangan terhadap anggota sindikat lainnya di Provinsi Riau.
Marhaban ditangkap setelah Polda Sumut berhasil mengungkap pengiriman sebanyak 7 kilogram narkoba jenis sabu dari sebuah angkutan bermuatan buah nanas di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dari pengungkapan itu diketahui bahwa pengiriman narkoba itu melibatkan sindikat narkoba asal Aceh yang membawa 13 kilogram sabu dan 20 ribu butir pil ekstasi.
Jenazah Marhaban akan dikembalikan ke keluarga setelah proses evakuasi dilakukan di RSUD Rantau Prapat untuk divisum
5. Murtala
Petugas Petugas BNNP Aceh menembak seorang bandar narkoba bernama Murtala setelah berhasil mengungkap peredaran narkotika di Wilayah Sumatera Utara dan Aceh pada 29 Maret 2018. Saat proses pengungkapan, petugas juga mengamankan barang bukti berupa sabu sebanyak 44,7 kilogram dan 58.000 butir ekstasi. Selain itu satu unit mobil CRV, kendaraan roda dua, ATM serta sejumlah alat komunikasi juga disita oleh BNN.
Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari menjelaskan bahwa Murtala ditembak mati ketika petugas mengembangkan kasus dan mencoba kabur dengan cara membuka pintu mobil dan meloncat keluar dalam kondisi borgol terbuka. Petugas pun melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembakkan timah panas ke arah Murtala (okz/nt)
UKm IKM Nusantara menjalin MOU dengan Kementerian ESDM Ignasius Jonan, Senin (2/4/18)
Jakarta (SL) -Perhimpunan UKM IKM Nusantara menjalin MOU dengan Kementerian ESDM Ignasius Jonan, dalam rangka sinergi CSR Kementerian ESDM, dan kolaborasi pelatihan peningkatan SDM dan Jiwa Entrepreneurship pelaku UKM dan IKM.
Kesepakatan itu berdasarkan hasil audiensi TIM Perhimpunan UKM IKM dipimpin Ketua Umum Hj Chandra Manggili Rahayu, didampingi Ir. Frahma Alamiarso, DR Sri Bawono, MM dan Sugeng anto Senin, 02 April 2018 16.15-17.00 WIB Puk Tempat Gedung Heritage Lantai l Kementerian ESDM Jl Medan Merdeka Selatan No.1R Jakarta.
Rombongan diterima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan didampingi Dir en Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana dan Staff Kementerian ESDM Agung Pribadi.
“Selain tentang CSR, pelatihan SDM, juga diharapkan Pelaku UKM dan IKM harus mempunyai produksi yang kompetitif dan bersaing di pasar, dan kita bangun kerjasama K3 kementerian ESDM,” kata Chandra, usai pertemuan.
Menurut Chandra, kegiatan audiensi Pengurus Nasional UKM IKM Nusantara dengan Menteri ESDM adalah bagian dari program kerja Pengurus dalam rangka memajukan UKM IKM Indonesia. “Sejarah lahirnya dan perjalanan UKM IKM Nusantra, visi dan misi organisasi urogram kerja, EXPO Thaamrin City dan program sinergis dengan Kementerian ESDM dan pengenalan Lampu Rakyat Air Garam, kita sampaikan dengan bapak Menteri, dan merespon baik,” katanya.
Sementara Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan Kementerian ESDM menyambut baik dengan kehadiran Pengurus Nasional UKM IKM Nusantara dalam rangka sinergi dengan program kementerian terutama Program CSR.
“Lampu Rakyat Air Garam produk bagus, tapi harus kualitas dan harga kompetitif sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat,” kata Jonan.
Menteri juga sempat memperkenalkan contoh produk inovatif yaitu lampu dengan sumber energi sinar/panas matahari dengan harga kompetitif
Sinerg dan kerjasama K3 Kementerian ESDM dan SKK Migas I. “Kerjasama CSR pelatihan peningkatan mental wirausaha atau entrepreneurship penting, sehingga pelaku UKM dan IKM mempunyai mental mandiri semangat, daya juang tinggi dan produktif ” katanya.
Terkat kerjasama peningkatan produksi dan pemasaran UKM dan IKM melalui Program CSR Kementerian ESDM, dan usulan kerjasama pelatihan dalam upaya peningkaban jiwa wirausaha/Entrepreneurship pelaku UKM dan LKM, serta kolaborasi dan sinergis program CSR Kementerian ESDM da UKM IKM Nusantara harus terbangun.
“Pelaku UKM dan lKM harus mempunyai produk yang berkualitas tinggi dan harga bersaing sehingga bisa diterima oleh pasar dan global,” kata Menteri. (rel/jun)
Sejumlah 64 Aparatur Sipil Negara Terkena Mutasi Jabatan, Selasa, (03/04/18) (Foto/Dok/Ardi)
Lampung Utara (SL) – Sejumlah 64 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Pemkab. Lampura) yang terkena mutasi jabatan pada 20 Maret 2018 lalu, mendatangi Sekretariat Pemkab. Lampura pada Selasa, (03/04/2018), guna bertemu dengan Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo.
Kedatangan sejumlah ASN dimaksud guna mempertanyakan kejelasan status jabatan mereka yang selama ini masih menimbulkan polemik di instansi masing-masing. Selain itu, mereka juga mempertanyakan kejelasan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kebijakan Plt. Bupati Lampura melakukan mutasi jabatan.
Seperti disampaikan Syahbudin, Kadis PUPR termutasi, menyatakan maksud kedatangan rombongan ASN ini semata-mata untuk beraudiensi dengan Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo.
“Adapun keinginan untuk beraudiensi ini adalah hal yang lumrah antara bawahan dan pimpin dalam suatu struktur birokrasi pemerintahan. Kami ingin mempertanyakan status persetujuan Kementerian Dalam Negeri yang dijadikan dasar untuk melakukan mutasi jabatan,” ujar Syahbudin, saat menyampaikan konferensi pers, Selasa, (03/04/2018), di Aula Siger.
Lebih lanjut dikatakannya, dikarenakan adanya suatu urusan kedinasan, Plt. Bupati Sri Widodo tidak dapat ditemui para ASN termutasi. “Kami juga sudah berupaya untuk menemui perwakilan pimpinan kami. Namun, ketika Asisten III bertatap muka dengan kami, dirinya menyampaikan bahwa belum ada petunjuk dari atasan,” tutur Syahbudin.
Senada dengan hal tersebut, Kabag Hukum Pemkab Lampura termutasi, Hendri, mengatakan bahwa kedatangan rombongan itu bukan bertujuan melakukan unjuk rasa dan/atau sejenisnya.
“Beberapa waktu yang lalu, dalam arahan Presiden Joko Widodo saat pertemuan Gubernur dan Ketua DPRD se-Indonesia di Istana Negara, menyampaikan harus ada sinergisitas kebijakan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten,” ujar Hendri.
Dalam hal kebijakan mutasi jabatan, lanjut Hendri, Pemkab Lampura tidak dapat mengambil kebijakan yang tidak linier dengan kebijakan pusat.
“Intinya, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, kebijakan itu harus linier antar-pemerintahan, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Dengan alasan, Pemerintahan di Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan bukan negara federasi,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Gunaido Uthama, mewakili aspirasi Camat termutasi, menyampaikan bahwa sampai saat ini jabatan para penjabat di lingkup Pemkab. Lampura yang terkena mutasi jabatan, baik rolling maupun nonjob, secara hukum masih sah.
“Jabatan yang disandang oleh para penjabat yang terkena mutasi itu masih sah secara hukum karena mereka dilantik oleh Bupati Definitif. SK yang disandang adalah SK negara,” ujar Gunaido Uthama.
Pada prinsipnya, jelas Gunaido, mutasi jabatan adalah hal biasa dalam suatu struktur organisasi pemerintahan guna menunjang pelayanan dan administrasi tatakelola pemerintahan yang ada. “Tapi, harus disesuaikan dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku,” sergahnya.
Dikatakannya, sebagai ASN yang memiliki jabatan ada dua hal yang dijadikan acuan dalam menjalankan tupoksi masing-masing, yakni taat dan loyal terhadap pimpinan serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jabatan merupakan amanah. Kepercayaan yang diberikan Pimpinan kepada kami selaku ASN bukan merupakan hak mutlak kepad kami. Tapi, disatu sisi ada aturan yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan,” papar Gunaido.
Dalam kesempatan itu disampaikan bahwasanya seluruh ASN yang terkena mutasi, baik itu yang bersifat rolling maupun yang terkena nonjob akan terus berusaha meminta kepastian hukum dan tidak akan berhenti sampai ada keputusan dari Kemendagri.
“Untuk itu, kami tegaskan bahwa kami akan tetap berkantor di tempat semula,” pungkas Syahbudin, Kadis PUPR termutasi, sesaat sebelum menyampaikan butir-butir Pernyataan Sikap dihadapan awak media. (ardi)
Ketua PWI Cab. Lampura, Jimi Irawan Menyerahkan Kartu Anggota dan Sertifikat Kompetensi Wartawan Pada Sejumlah Anggotanya, Selasa, 03/04/2018. (Foto/dok/PWI Untuk Sinar Lampung)
Lampung Utara (SL) – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kabupaten Lampung Utara (Kab. Lampura), Jimi Irawan, menyerahkan Kartu anggota dan sertifikat kompeten kepada sejumlah 30 orang wartawan dibawah naungan PWI
Penyerahan kartu anggota dan sertifikat kompetensi itu dilakukan secara langsung oleh Ketua PWI Cab. Lampura, yang bertempat di Kantor PWI setempat, Selasa, (03/04/2018).
Diketahui, penyerahan kartu dan sertifikat kompetensi itu diberikan kepada Anggota PWI Lampura yang telah lulus mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), beberapa waktu lalu.
Dikatakan Ketua PWI Cab. Lampura, Jimi Irawan, berpesan jaga dan hargai kompetensi yang telah dicapai sebagai wujud penghargaan terhadap organisasi.
“Tolong jaga dan hargai kompetensi yang anda raih. Inilah wujud kecintaan terhadap organisasi,” kata dia.
Dia menambahkan, kompetensi wartawan merupakan salah satu program kerja Organisasi PWI yang dia pimpin saat ini.
“Sebelumnya, jumlah wartawan kompeten di Lampung Utara sebanyak 7 orang. Sekarang sudah berjumlah 30 wartawan kompeten, terdiri dari 2 Wartawan Utama dan 28 Wartawan Muda. Artinya, ada peningkatan yang sangat signifikan dari sebelumnya,” tutur Jimi Irawan. (ardi)
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis Saat Membuka Acara Pertemuan Rakerkesda Provinsi Lampung Tahun 2018, di Novotel Bandar Lampung, Senin (2/4/2018)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong para Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota menurunkan stunting (masalah kurang gizi kronis).
Hal itu diungkapkan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat membuka acara Pertemuan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Lampung Tahun 2018, di Novotel Bandar Lampung, Senin (2/4/2018) malam.
“Saya minta kepada OPD dan stake holder terkait agar dapat bersinergis dan berperan aktif dalam upaya perbaikan gizi di provinsi Lampung. Khususnya tiga kabupaten dengan kasus stunting tinggi (Lampung Tengah, Lampung Selatan & Lampung Timur), untuk lebih serius dalam upaya percepatan pencegahan dan intervensi gizi tersebut,” ujar Hamartoni.
Pjs. Sekdaprov mengatakan penanganan masalah gizi bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja. Beberapa upaya sensitif (70%) dapat dilakukan oleh lintas sektor terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Permukinam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan sebagainya.
Hamartoni juga meyampaikan Pemprov Lampung memprioritaskan pembangunan kesehatan pada kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di Provinsi Lampung.
“Masyarakat miskin seharusnya memperoleh kemudahan mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Saya sangat mendukung inovasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan Pelayanan Rumah Sakit Keliling dan Pelayanan Kesehatan Bergerak di beberapa daerah sulit dan terpencil,” katanya.
Hamartoni mengatakan status kesehatan, ekonomi dan pendidikan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan oleh kualitas SDM sebagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Untuk mendongkrak IPM itu, dapat diwujudkan dalam bentuk Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (GERMAS) dan Percepatan Pencapaian Pelayanan Minimal di bidang kesehatan serta berbagai upaya terobosan yang inovatif.
Di samping itu juga dapat mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Lampung melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
“Seluruh jajaran kesehatan agar benar-benar fokus, berperan aktif dalam penanggulangan masyarakat miskin. Upaya perbaikan gizi, pengendalian penyakit, seperti TB Paru, malaria, HIV-AIDS, DBD, penurunan AKI-AKB dan perbaikan kualitas lingkungan agar dilaksanakan secara adil sampai ke masyarakat miskin dan terpencil,” katanya.
Hamartoni menilai sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas dan unggulan Gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Lampung. “Kami menyadari betapa pentingnya pembangunan kesehatan yang harus menjaga kesehatan masyarakat selama siklus kehidupan sejak dalam kandungan, bayi, balita, remaja, usia produktif sampai usia lanjut. Jika masyarakat kita tidak terjamin kesehatannya, sudah dipastikan pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Pada bagian lain, Hamartoni menekankan kepada seluruh Kabupaten/Kota agar membuat upaya terobosan yang evidence based, implementatif dan berbasis kewilayahan/masyarakat. “Saya ingin seluruh sektor dan stakeholder yang terkait untuk bekerjasama saling bahu membahu untuk mewujudkan PIS-PK. Upaya promotif dan preventif lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat,” ujarnya.
Pemprov berharap Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, memberikan dukungan baik program maupun pendanaan terkait upaya mengatasi masalah kesehatan. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, diharapkan mendukung program dan pendanaan yang memadai.
“Yang harus diingat dan menjadi perhatian bersama bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menjadi tanggung jawab masing-masing daerah,” katanya.
Hamartoni menyebutkan akan ada evaluasi tentang sejauh mana progress pembangunan di Kabupaten/Kota melalui OPD yang bersangkutan.
“Kita harus bisa menurunkan AKI-AKB, memperbaiki status gizi, mengendalikan penyakit dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan. Seluruh masyarakat harus bisa mengakses pelayanan kesehatan. Setiap orang yang sakit harus mendapat pelayanan yang baik sehingga dapat hidup layak dan berproduksi dengan baik. Infrastruktur penting, tapi lebih penting lagi menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, unggul dan sejahtera,” ujar Pj. Sekdaprov ini.
Pemprov berharap dengan diselenggarakannya Rakerkesda Provinsi Lampung tahun 2018 tersebut, dapat menghasilkan komitmen yang dapat mendorong upaya akselerasi pembangunan kesehatan di Provinsi Lampung ini sebagai bagian dari tugas kita untuk memberi dan melayani masyarakat.
“Kiranya berbagai hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam Rakerkesda ini. Saya berharap forum yang kita laksanakan pada hari ini bukan hanya forum rutin seremonial tahunan, melainkan forum yang mampu memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan,” harapnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita Anfasa Moeloek mengatakan masalah stunting akan berdampak pada pembangunan bangsa.
“Anak tidak akan tumbuh berkembang dengan baik, dan kepandaiannya juga berkurang apabila terjadi penurunan stunting. Tentu mereka tidak akan mampu mencapai pendidikan yang baik, dan menjadikan beban bagi bangsa kita,” ujar Nila.
Menkes ini menyampaikan pada waktu Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2017 silam, Presiden RI Joko Widodo di dalam arahannya, mengatakan dirinya tidak ingin melihat ada satu hingga dua anak dengan kekurangan gizi.
“Dengan sumberdaya alam di Indonesia yang begitu suburnya apalagi Lampung, jangan ada lagi permasalahan mengenai masih ada anak dengan kekurangan gizi,” ujarnya.
Penurunan stunting, kata Nila, juga bisa disebabkan oleh penikahan dini. “Pernikahan dini juga menjadi persoalan. Akibatnya kurang pengetahuan, pagu hamil yang tidak sesuai, akhirnya anaknya lahir dengan stunting,” katanya.
Selain itu, Nila juga menyebutkan air bersih dan sanitasi perlu juga dalam masa ibu yang sedang hamil. “Kita perlu air bersih, dan sanitasi. Kalau tidak ada akses air bersih dan sanitasi, akan terjadi cacingan, kurang gizi, akhirnya ibu hamil akan kekurangan gizi melahirkan anak yang kurang gizi pula,” ujarnya.
Pada Rakerkesda Provinsi Lampung Tahun 2018, selain membahas penurunan stunting, sesuai dengan tema yakni “Mewujudkan Lampung Sehat melalui Percepatan Eliminasi Tuberculosis, Penurunan Stunting dan Peningkatan Cakupan serta Kualitas Imunisasi”, di mana ketiga hal tersebut adalah topik yang dibahas pada Rakerkesnas 2018 pada 5-8 Maret 2018 di Tangerang, Banten.
“Karena Rakerkesnas kita mengambil tiga topik ini untuk kita fokus kita kerjakan, tetapi sebenarnya itu semua terbungkus dengan dilakukannya pendekatan keluarga,” tandasnya. (Humas Prov)
