Sinarlampung

Penulis: Juniardi

  • DPD KNPI Aksi Damai Dukung Polres Lampura Ungkap Kasus Kematian Yogi Andhika

    DPD KNPI Aksi Damai Dukung Polres Lampura Ungkap Kasus Kematian Yogi Andhika

    Aksi Damai DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lampura Bersama Gerakan Masyarakat Peduli Lampung Utara (GMPLU), Senin, (02/04/2018) (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – “Yogi Saudara kami. Yogi Sekelik kami. Yogi supir bupati. Digebuk sampai mati,”

    Kutipan yel-yel ini dilontarkan dalam aksi damai DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lampung Utara bersama Gerakan Masyarakat Peduli Lampung Utara (GMPLU), Senin, (02/04/2018).

    Aksi damai dimaksud bertujuan untuk mendorong serta wujud dukungan moral yang disampaikan kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Lampung serta Kepolisian Resort (Polrest) Lampung Utara guna melakukan pengusutan tuntas atas adanya dugaan penganiayaan yang merenggut nyawa korban Yogi Andhika.

    Sandi Fernanda, selaku koordinator lapangan aksi, dalam orasinya menyatakan tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum pelaku dugaan penganiayaan terhadap almarhun Yogi Andhika membuktikan jika Hak Asasi Manusia (HAM) tidak lagi dikedepankan.

    “Tindakan para oknum sudah melampaui batas-batas perikemanusiaan. Dalam aksi ini, kami tegaskan Pernyataan Sikap bahwa pemuda-pemudi Lampung Utara akan mengawal hingga tuntas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap almarhum Yogi Andhika,” serunya.

    Sementara itu, Ketua DPD KNPI Lampura, M. Alfin, membacakan butir-butir Pernyataan Sikap Pemuda Lampung Utara, yang menyatakan bahwa Pemuda Lampung Utara akan mengawal hingga tuntas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap almarhum Yogi Andhika.

    “Pemuda Lampura meminta kepada Polri agar responsif dan progresif dalam mengungkap kasus tersebut. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan dan HAM. Menyadarkan seluruh masyarakat Lampung Utara bahwa kekejaman yang bernuansa komunis telah terjadi di Lampung Utara. Dan kami Pemuda Lampung Utara menegaskan bahwa peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian Almarhum Yogi Andhika bukan berita bohong,” tegas Ketua DPD KNPI Kab. Lampura, M. Alfin.

    Sementara itu, perwakilan GMPLU, Heri Maulana, menyebutkan bahwa aksi tersebut bertepatan dengan 12 hari dari laporan pihak keluarga korban diterima Polres Lampung Utara.

    “Tapi kenapa kasus tersebut belum ada titik terangnya. Ada apa ini? Sudah 12 hari laporan dari pihak keluarga korban belum dapat diungkap, sementara kasus pembunuhan terhadap anggota DPRD Lampung yang sudah dipotong-potong saja bisa diungkap,” ujar Heri Maulana dalam orasi aksinya.

    Senada juga dikatakan Ali Ikrom peristiwa itu diduga kuat melibatkan oknum pejabat di Kabupaten setempat. “Karena dalam kasus pembunuhan terhadap Almarhum Yogi Andhika, sebelum diketahui telah meninggal, sempat dibawa ke rumah jabatan Bupati Lampung Utara. Rumah ini adalah saksi bisu penderitaan dan kekejian yang harus diterima saudara kita, Yogi Andhika ,” ujar Ali Ikrom dengan lantang.

    Dalam pantauan Sinar Lampung di lokasi, Aksi Damai dimaksud bermula di depan Rumah Jabatan Bupati Lampung Utara yg dilanjutkan dengan melakukan longmarch menuju Bundaran Tugu Payan Mas Kotabumi. Dalam aksi itu, nampak dipampangkan papan karangan bunga sebagai wujud belasungkawa Pemuda Lampung Utara terhadap almarhum Yogi Andhika. (ardi)

  • Syahbuddin : Saya Masih Menunggu Keputusan Investigasi dari Mendagri. Selama itu, Saya Masih Kadis PUPR

    Syahbuddin : Saya Masih Menunggu Keputusan Investigasi dari Mendagri. Selama itu, Saya Masih Kadis PUPR

    Mantan Kadis PUPR Lampura Kontroversial, Syahbudin, Saat Diwawancarai, Senin, (02/04/18) (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – Meski jabatan yang selama ini disandang Syahbudin sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara telah diserahterimakan kepada Franstori sebagai Plt. Kadis PUPR, namun dirinya (Syahbudin‎.red) bersikukuh tetap sebagai Kepala Dinas PUPR yang sah.

    ‎”Saya hargai kebijakan yang sudah diambil Plt. Bupati Lampura, Sri Widodo. Tapi, saat ini saya masih menunggu hasil investigasi Mendagri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kesimpulan. Saya pikir, sebelum ada surat keputusan dari Mendagri, sampai saat ini saya masih sah sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. Lampura,” tegas Syahbudin, Senin (02/04/2018), saat diwawancarai usai shalat Dhuhur di salah satu rumah ibadah yang terletak di jalan Tjoekoel Soebroto.

    Dikatakan Syahbudin, pencopotan jabatannya ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada karena belum mendapat persetujuan dari pihak Kementerian Dalam Negeri.

    “Apalagi, selama ini saya juga belum pernah mendapat teguran ataupun sanksi menyangkut etika ASN ataupun dalam masa dimana saya memimpin Dinas PUPR,” tutur Syahbudin kepada Sinar Lampung.

    “Karena tidak sesuai dengan aturan, maka saya memilih untuk tidak menghadiri prosesi serah terima jabatan tadi, (02/04). Lain halnya kalau pencopotan saya sudah sesuai dengan aturan, saya pasti siap!” tegasnya. (ardi)

  • Asops Danpasmar-2 Pimpin Apel Kesiapan Satgasmar Pamputer XXI Tahun 2018

    Asops Danpasmar-2 Pimpin Apel Kesiapan Satgasmar Pamputer XXI Tahun 2018

    Asisten Operasi Danpasmar-2, Kolonel Mar Nawawi, S.H., Mewakili Danpasmar-2 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Nur Alamsyah, M.Tr (Han) Saat Memimpin Apel Gelar Kesiapan Satuan Tugas Marinir, Senin (2/4/18)

    Jakarta (SL) – Asisten Operasi (Asops) Komandan Pasmar-2 (Danpasmar-2) Kolonel Mar Nawawi, S.H., mewakili Danpasmar-2 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Nur Alamsyah, M.Tr(Han) memimpin Apel Gelar Kesiapan Satuan Tugas Marinir (Satgasmar) Pengamanan Pulau Terluar (Pam Puter) ke XXI Tahun 2018 bertempat di lapangan Apel Brigif-2 Marinir Cilandak Jakarta Selatan, Senin (02/04/2018).

    Dalam sambutannya Asops Danpasmar-2 menekankan kepada seluruh prajurit yang tergabung dalam Satgasmar Pamputer XXI agar selalu mempersiapkan diri guna melaksanakan tugas, cek kelengkapan perorangan yang nantinya akan digunakan dalam penugasan, jaga soliditas sesama TNI, isi waktu dengan kegiatan yang positif selama melaksanakan tugas, jalin kekompakan sesama anggota satgas serta koordinasi yang baik dengan instansi yang terkait selama melaksanakan tugas.

    Hadir dalam apel gelar tersebut, Pasops Menkav-2 Mar Letkol Mar M Rizal,S.E.,Pasops Menart-2 Mar Letkol Mar Agustinus Adi Santoso,M.Tr Hanla., Pasops Menbanpur-2 Mar Letkol Mar Sunardi, Pasops Brigif-2 Mar Letkol Mar Irwanto, M.Tr.Hanla.

  • Tunggakan ADD 2017 Selama Tujuh Bulan Dipertanyakan

    Tunggakan ADD 2017 Selama Tujuh Bulan Dipertanyakan

    Rapat Audensi Pemerintah Lampung Utara, Bersama Perwakilan Apdesi, di Aula Siger Pemkab Setempat, Senin (2/4/2018) (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – Masih terkatung-katungnya Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017 di Kabupaten Lampung Utara yang diketahui sampai saat ini masih menunggak selama 7 (tujuh) bulan.

    Hal ini menyebabkan puluhan Kepala Desa (Kades) mengatasnamakan APDESI yang ada di 23 Kecamatan se-Lampura, mendatangi Sekretariat Pemkab. Lampura guna beraudiensi dengan Plt. Bupati dr. Sri Widodo, Senin (02/04/2018), di Aula Siger.

    Kehadiran sejumlah pimpinan APDESI tersebut ditemui secara langsung oleh Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo; didampingi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Herwan Mega; Asisten I, Pihak DP2KA, serta Plt. Kepala Dinas PMD.

    “Kedatangan kami kesini hanya ingin mendapatkan kepastian bisa atau tidak ADD tahun anggaran 2017 dapat segera dibayarkan,” kata Edward, Kades Blambangan, mendampingi Ketua APDESI Kab. Lampura, H. Sulki.

    Menyikapi hal dimaksud, Plt. Bupati dr. Sri Widodo menegaskan agar para Kades sedikit bersabar. Dikatakannya, saat ini pihaknya akan segera mencari solusi terkait pembayaran tunggakan ADD 2017 selama 7 (tujuh) bulan.

    Pihaknya juga akan memastikan adanya Peraturan Bupati (Perbup) nomor 4 tahun 2018 tertanggal 22 Januari 2018 yang belakangan telah beredar. Menurut Plt. Bupati Lampung Utara, dirinya baru hari ini (Senin, 02/04/2018), mengetahui surat tersebut dalam bentuk fotokopi.

    “Saya baru terima (pegang) hari ini, Perbup ADD. Sementara Perbup yang beredar ini tidak ada di Bagian Hukum, kalau tidak ada yang aslinya, itu dapat dipastikan salah,” jelas Plt. Bupati, dihadapan Kades.

    Menurut dr. Sri Widodo, Pemkab Lampura akan membentuk tim yang terdiri dari Plh.Sekda dalam hal ini Asisten I, DPKA, Inspektorat, pihak DPRD dan perwakilan Kades.

    Selanjutnya, tim tersebut akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi, BPK dan pihak terkait lainnya.

    “Apakah harus mengikuti Perbup yang sudah ada, atau membuat Perbup baru atau ada cara lainnya. Intinya, akan dibayarkan di tahun 2018 ini,” ujar dr. Sri Widodo.

    “Setelah kita koordinasi, tentu akan dapat ditentukan langkah apa yang akan diambil. Kalau nanti payung hukum ini (perbup yang beredar) dinyatakan tidak memenuhi, maka akan dilakukan upaya lainya (pembuatan payung hukum),” jelas Plt.Bupati, seraya mengatakan akan melakukan pembayaran di tahun 2018 melalui APBD-Perubahan.

    Diketahui, Pemkab Lampung Utara, tertunggak sebesar Rp.56 milyar kepada Kepala Desa, dan dalam waktu dekat akan dilakukan pembayaran sebanyak 2 bulan hutang 2017. (ardi)

  • Danpasmar-2 Terima Pelaporan Kenaikan Pangkat Perwira Pasmar-2

    Danpasmar-2 Terima Pelaporan Kenaikan Pangkat Perwira Pasmar-2

    31 Perwira Pasmar-2 Mendapatkan Kenaikan Pangkat di Ruang Serbaguna Resimen Bantuan Tempur-2 Marinir (Menbanpur-2 Mar) Cilandak Jakarta Selatan, Senin (02/04/2018)

    Jakarta (SL) – Komandan Pasmar-2 (Danpasmar-2) Brigadir Jenderal TNI (Mar) Nur Alamsyah, M.Tr (Han) secara resmi menerima pelaporan kenaikan pangkat Perwira Pasmar-2 periode 01 April 2018, bertempat di Ruang serbaguna Resimen Bantuan Tempur-2 Marinir (Menbanpur-2 Mar) Cilandak Jakarta Selatan, Senin (02/04/2018).

    Dalam acara tersebut sebanyak 31 Perwira Pasmar-2 mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Sebelum pelaporan resmi kenaikan pangkat yang di pimpin oleh Letkol Mar Juli Herman Danyon Zeni-2 Mar didahului dengan penyematan Pangkat baru oleh masing-masing Istri kepada Perwira yang naik pangkat.

    Danpasmar-2 dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kenaikan pangkat pada hakikatnya merupakan wujud kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan TNI AL kepada Perwira yang dinilai berdedikasi tinggi, memiliki etos kerja tinggi, memiliki tanggung jawab tugas dan jabatan serta mampu menjadi tauladan bagi bawahannya.Selanjutnya kenaikan pangkat bukan semata-mata menjadi hak yang akan diterima begitu saja akan tetapi juga mengandung tuntutan tugas dan kewajiban dari Dinas agar para Perwira sekalian terus menjaga dan meningkatkan etos kerja, dedikasi, kedisiplinan serta presentasi sesuai yang diisyaratkan oleh organisasi dengan demikian maka tujuan organisasi dapat tercapai dengan gemilang karena telah diawaki oleh para perwira-perwira yang kompeten dan berprestasi.

    Hadir dalam acara ini Wadan Pasmar-2 Kolonel Marinir Sarjito, Ketua Korcab Pasmar-2 Ny. Ayu Nur Alamsyah, Para Asisten Danpasmar-2, Para Dankolak/Satlak Pasmar-2, Para Pamen Jajaran Pasmar-2 serta Para pengurus Korcab Pasmar-2 dan ibu-ibu Jalasenastri.

  • APJII Sikapi Kebocoran Data Pengguna Facebook

    APJII Sikapi Kebocoran Data Pengguna Facebook

    Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga APJII Tedi Supardi Jakarta, Senin (2/4/2018)

    Jakarta (SL) – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengeluarkan sikap mengenai krisis kebocoran data 50 juta pengguna Facebook. APJII menilai krisis yang mendera facebook melibatkan Cambridge Analytica terkait upaya pemenangan Presiden Trump di AS itu harusnya bisa menjadi momentum mengevaluasi Facebook sebagai media sosial terbesar di dunia. Selain itu, perlu didorong bangkitnya media sosial yang dikreasi anak bangsa.

    Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga APJII Tedi Supardi Muslih mengatakan, berdasarkan hasil survei lembaganya, jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa dari total 262 juta jiwa penduduk Indoesia. Kebanyakan dari jumlah itu menggunakan internet untuk berinteraksi di media sosial.

    “Kebocoran data itu adalah momentum untuk mengevaluasi Facebook. Apalagi, Facebook juga tercatat sebagai pemilik Whatsapp dan Instagram. Sebaiknya ini juga jadi momentum kebangkitan media sosial Indonesia. Jangan sampai masyarakat Indonesia hanya jadi pengguna saja,” ujar Tedi Supardi Muslih dalam perbincangan dengan wartawan, di Jakarta, Senin (2/4/2018).

    Tedi memaparkan, bedasarkan hasil riset lembaganya pada 2017, pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia di sepanjang 2017 menunjukkan separuh pengguna teknologi internet adalah milenial (49,52 persen). Menurut survei tersebut, pengguna teknologi internet bukan hanya dinikmati oleh yang berada di perkotaan. Bila dirunut berdasarkan wilayah, terungkap bahwa penetrasi pengguna internet terbesar ternyata ada di Pulau Kalimantan dengan penetrasi hingga 72 persen, jauh di atas Pulau Jawa yang hanya 58 persen populasi penduduk. Ini berarti, ada akses yang relatif sama bagi milenial di seluruh Indonesia.

    “Dengan jumlah pengguna internet sebanyak itu, Indonesia tercatat sebagai negara pengguna Facebook terbanyak ke-4 di dunia. Jadi, dengan potensi pelanggan sebanyak itu harusnya bisa muncul media sosial khas Indonesia, kita tidak hanya menjadi konsumen,” ujar Tedi yang pemilik dan pendiri PC24 Group, yakni bisnis grup yang bergerak dibidang komputer IT solution.

    Menurut Tedi, Indonesia sebaiknya bisa mencontoh China yang bisa melaju di dunia internet dengan media sosial seperti Baidu, Weibo, dan Wechat.

    Senada dengan Tedi, ahli digital forensik Rubi Alamsyah menanggapi kasus kebocoran data Facebook itu sebagai pembelajaran mengenai pentingnya kehati-hatian dan privasi di media sosial.

    “Media sosial ini kita gunakan secara gratis, banyak manfaat yang kita dapat. Tapi sejak mendaftar dan instal, sering kali orang banyak yang lupa mengenai kehati-hatian membagikan data-data yang bersifat pribadi,” ujar Rubi.

    Menurut Rubi, pengguna media sosial di Indonesia masih perlu diedukasi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga.

    “Di Amerika, kesadaran mengenai privasi sudah sangat tinggi. Berbeda dengan di Indonesia, kita masih sangat rendah. Kita menggunakan media sosial, seringkali kebablasan membagikan data yang bersifat pribadi secara sukarela, padahal itu penting,” tegas Rubi.

  • Pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)

    Pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)

    Kabid Hubungan Antar Lembaga APJII Tedi Supardi Muslih

    Jakarta (SL) – Refleksi lain dari kasus bocornya data 50 juta pelanggan Facebook, menurut Kabid Hubungan Antar Lembaga APJII Tedi Supardi Muslih adalah pentingnya keamanan data pribadi. Tedi yang aktif Desk Ketahanan & Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kementerian Politik Hukum & Keamanan Republik Indonesia, mendesak Kementerian Kominfo untuk segera mengegolkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai prioritas dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

    Menurut Tedi yang tercatat sebagai inisiator berdirinya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu, skandal bocornya data 50 juta pengguna Facebook memang menjadi sorotan karena melanggar privasi yang notabene merupakan hak setiap manusia yang harus dihormati.

    “Jangan sampai kasus mallware Wannacry terulang lagi. Pemerintah baru membentuk BSSN, setalah ada kasus Wannacry. Sekarang, setelah ada kebocoran data pengguna Facebook, kita baru melangkah mengenai pentingnya perlindangan data pribadi,” tegas Tedi.

    Tedi menyesalkan RUU Perlindungan Data Pribadi sendiri tidak masuk dalam Prolegnas 2018. Meski DPR dan Kemnkominfo mendorong, Kemenkumham lebih memilih RUU lainnya untuk diprioritaskan selesai pada tahun ini.

    Senada, ahli digital forensik Rubi Alamsyah juga mendesak RUU Perlindungan Data Pribadi untuk dijadikan prioritas oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan dunia siber.

    “Intinya menurut saya pemerintah dan warga sama-sama belum ngerti mengenai pentingnya perlindungan data pribadi,” sesal Rubi.

    Menurut Rubi, jika sudah ada regulasi dan undang-undang yang mengatur, masyarakat tak perlu risau dengan keamanan data pribadi mereka. Seperti halnya, saat Kemenkominfo meminta registrasi kartu SIM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Keluarga (KK). Terlebih pemerintah juga sedang mengumpulkan data masyarakat, salah satunya lewat e-KTP dan registrasi kartu prabayar. Ada juga rencana membagi data tersebut untuk keperluan tertentu, seperti administrasi dan bisnis.

    “NIK ini adalah nomor penting, sama seperti halnya social security number di Amerika Serikat. Kita harus memahamkan NIK itu sifatnya rahasia. Masyarakat perlu diedukasi mengenai hal itu. Tentu secara bersamaan masyarakat perlu dilindungi dengan UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga apa yang boleh dan tidak menjadi jelas,” tutur Rubi.

    Dengan RUU Perlindungan Data Pribadi, nomor NIK dan data pribadi lainnya yang penting itu akan semakin terlindungi, terutama kaitannya untuk pemanfaatan oleh pihak ketiga, antara masyarakat dan pemerintah.

    “Nah, pentingnya undang-undang PDP itu salah satunya itu. Kalo masyarakat dan pemerintah sudah mengerti apa yang harus dijaga, seprti nomor KK dan NIK kita. Pihak ketiga juga harus tahu bahwa kita sebagai masyarakat seringkali menyerahkan data penting itu ke berbagai keperluan seperti daftar sekolah, ke bank, ke instansi, atau daftar ke mana pun. Jadi pihak ketiga ini, harus menjaga data nomor penting itu sesuai dengan standard PDP nanti,” tegas Rubi.

    Berkaitan dengan kebocoran data Facebook itu, menurut Rubi, RUU PDP sangat bisa diandalkan untuk melacak kebocoran, hingga pemberian sanksi bagi pembocor data.

    “Jadi kalo ada bocor, bisa ditelusuri. Bocornya dari mana dan kenapa. Lalu sanksinya apa. Semuanya harus diatur dalam undang-undang,” tegas Rubi.

  • CV Kamindo Prima Unggul Diduga Palsukan Dokumen Retribusi

    CV Kamindo Prima Unggul Diduga Palsukan Dokumen Retribusi

    Kepala Badan Pendapatan Daerah Tuba, Ria Kholdi (Foto/Dok/Net)

    Tulang Bawang (SL) – Adanya dugaan pemalsuan dokumen retribusi yang dilakukan CV Kamindo Prima Unggul, perusahaan penambangan pasir yang melakukan aktivitas penambangan di Desa Batuampar, Kecamatan Gedongaji, Kabupaten Tulangbawang (Tuba) dibenarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tuba, Ria Kholdi.

    Meski mengetahui CV Kamindo Prima Unggul masih melakukan penambangan, tapi menurut Ria Kholdi, pihaknya sudah lama tidak pernah menarik retribusi tambang pasir Batuampar itu.

    “Lebih dari dua tahun tidak ada kontribusi PAD dari CV Kamindo Prima Unggul,” kata Ria Kholdi, Senin (2/04/2018).

    Terpisah, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Tulangbawang, Tamami Akib saat ditanya terkait izin CV Kamindo Prima Unggul mengatakan, selaku tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) pihaknya hanya mengeluarkan rekom jika sesuai.

    “Selama ini tidak pernah ada pengajuan perpanjangan izin penambangan pasir dari  CV Kamindo Prima Unggul, jika mereka masih melakukan aktivitas penambangan, itu illegal. Kami akan mengeluarkan izin jika rekom yang diajukan sesuai, bila tidak maka kami tidak memberikannya,” tegas Tamami.

    Senada diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tulangbawang, Ferli Yuledi. Bahwasanya sampai detik ini BKPRD tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada CV Kamindo Prima Unggul.

    “Sebab Perda-nya tidak sesuai dan menyalahi aturan. Bila ada pelanggaran, itu tugas penegak hukum. Karena hal ini bukan kewenangan kami,” kata Bing — sapaan akrab Ferli Yuledi —

    Sebelumnya diberitakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persaudaraan Antar Lintas Umat Lampung (Palu Lampung) melaporkan CV Kamindo Prima Unggul perusahaan penambangan pasir atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait aktivitas penambangan di Desa Batuampar, Kecamatan Gedongaji, Kabupaten Tulangbawang (Tuba) ke Mabes Polri.

    Ketua DPP Palu Lampung Zulkarnain mengatakan, laporan itu hasil dari temuan di lapangan bahwa izin IUP CV Kamindo Prima Unggul telah berakhir pada 18 November 2016 lalu, tetapi hingga kini perusahaan tersebut masih beroperasi dalam mengeksplorasi pasir di Desa Batuampar.

    “Selain tidak memperpanjang izin, CV Kamindo Prima Unggul diduga memalsukan dokumen retribusi sebagai kontribusi PAD serta melakukan konspirasi jahat dalam menggelapkan PAD,” tegas Zulkarnain, Rabu (28/3/2018).

    Dia menambahkan, CV Kamindo Prima Unggul juga diduga melakukan kerjasama dengan oknum Dinas Perhubungan dan oknum kepolisian. “Jelas dalam operasi atau izin berlayar kapal tongkang terkesan ada pembiaran serta adanya upaya penyegelan penutupan sepihak yang dilakukan oknum polisi  tapi hanya beberapa hari. Berdasarkan fakta dilapangan hingga saat ini CV Kamindo Prima Unggul masih terus beroperasi menambang pasir,” ungkap Zulkarnain.

    Menurut Zulkarnain, ekplorasi yang dilakukan CV Kamindo Prima Unggul bukan hanya merusak lingkungan hidup tapi juga menimbulkan kerugian negara.

  • Presiden Ingin Kevin dan Marcus Terus Berprestasi

    Presiden Ingin Kevin dan Marcus Terus Berprestasi

    Kevin Bersama Marcus Fernaldi Gideon Sinyo, Diterima Langsung Oleh Presiden Jokowi Dengan Didampingi Oleh Menpora di Istana Negara, Senin (2/3/18)

    Jakarta (SL) – “Tadi Bapak Presiden menitip gelar Asian Games kepada kita. Ini menambah motivasi buat kita untuk bisa memberikan yang terbaik buat Asian Games,” kata Kevin Sanjaya Sukamuljo usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

    Senin siang, 2 April 2018, Kevin bersama rekannya sesama pebulu tangkis, Marcus Fernaldi Gideon Sinyo, diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi. Presiden memberikan ucapan selamat atas gelar juara yang diraih pasangan ganda putra berjuluk “The Minions” ini di All England 2018 lalu.

    Meski demikian, Kepala Negara meminta keduanya agar tak berpuas diri dan tetap konsisten mempertahankan prestasi yang selama ini telah diperoleh. Apalagi pada tahun ini, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games 2018 di mana cabang olahraga bulu tangkis turut digelar.

    Presiden dan masyarakat Indonesia tentu berharap banyak kepada Kevin dan Marcus untuk kembali mendulang prestasi di ajang tersebut.

    “Harus optimis. Cuma tidak mau terlalu berlebihan juga, tapi kita janji akan kasih yang terbaik waktu Asian Games. Targetnya pasti kita ingin emas,” ujar Kevin ketika diminta komentarnya mengenai target yang diberikan Presiden untuknya.

    Dalam kesempatan tersebut, Marcus berkesempatan untuk memberikan undangan kepada Presiden Joko Widodo. Diketahui, dirinya akan segera melepas masa lajangnya pada 14 April 2018.

    “Tadi saya memberikan surat undangan, siapa tau kalau Pak Presiden lagi senggang bisa datang,” kata Marcus.

    Sementara itu, Menpora yang turut memberikan keterangan dalam kesempatan yang sama menyebut bahwa Presiden Joko Widodo mendorong partisipasi dunia usaha dalam memajukan prestasi olahraga nasional. Menurutnya, prestasi yang diperoleh oleh Kevin dan Marcus salah satunya adalah karena adanya dukungan dari dunia usaha.

    “Bulu tangkis ini betul-betul memberi prestasi karena dukungan swasta luar biasa besar. Pak Presiden mengharapkan dunia usaha yang lain juga mengambil peran di masing-masing cabang olahraga,” kata Imam.

    Tak hanya swasta, Presiden juga menginginkan adanya partisipasi pihak BUMN untuk mendukung kemajuan olahraga nasional.

    “Pak Presiden betul-betul ingin agar tidak hanya dunia usaha, tapi BUMN juga dapat menjadi bapak asuh bagi cabang-cabang olahraga di Tanah Air. Ini demi kemajuan prestasi olahraga Indonesia di masa-masa mendatang,” tandasnya.

    Jakarta, 2 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Jaringan Organisasi Kemanusiaan (JOKAN) Dukung Arinal-Chusnunia

    Jaringan Organisasi Kemanusiaan (JOKAN) Dukung Arinal-Chusnunia

    Jaringan Organisasi Kemanusiaan (JOKAN) Sambangi Kediaman Tim Pemenangan Arinal-Nunik dijalan Gatot Subroto No.7 Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung, Senin (2/4)

    Bandarlampung (Sl) – Jaringan Organisasi Kemanusiaan (JOKAN) Mendukung Pasangan Arinal-Chusnunia dalam Pilgub Lampung yang akan digelar 27 Juni 2018 mendatang.

    Dukungan tersebut disampaikan langsung Ketua JOKAN Lampung Warsito didampingi rombongan perwakilan JOKAN dari Kabupaten/Kota yang datang langsung ke Posko Tim Kerja Pemenangan Arinal-Chusnunia dijalan Gatot Subroto No.7 Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung, Senin (2/4) malam.

    Ketua JOKAN Warsito menjelaskan, Jaringan Organisasi Kemanusiaan (JOKAN) beranggotakan orang-orang yang terlibat didalam pendistribusian Jamu, Herbal dan Obat-Obatan. Hingga saat ini JOKAN sudah tersebar Diseluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

    “Kami yakin dan percaya, dengan pengalaman yang dimiliki serta Visi dan Misi Calon Gubernur Lampung dan Calon Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Chusnunia akan memberikan manfaat bagi masyarakat Provinsi Lampung,” ujar Warsito.

    Tidak hanya itu, Warsito yang datang dengan rombongan juga meminta arahan guna memenangkan pasangan Arinal-Chusnunia di daerah mereka masing-masing.

    Menyikapi dukungan tersebut, H. Riza Mirhadi didampingi Sekertaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung H. Supriyadi Hamzah, beserta Kepala Sekretariat Tim Kerja Pemenangan H. Bambang Purwanto, Yusro Hendra Perbasya, Muhamad Ali, Afitriansyah, H. Benny HN Mansyur, Maulidya Herlita, Yudha Sukarya, Zaidir Hasan, Yessy, Siti, Vina, Fitri, Aan, dan Thabrani Alamsyah, menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada Jaringan Organisasi Kemanusiaan (JOKAN), karena sudah membulatkan tekadnya untuk mendukung dan mengambil bagian dalam memenangkan Arinal-Nunik.

    Anggota DPRD Provinsi Lampung ini juga mengungkapkan, Pasangan Nomor Urut 3 ini tak henti-hentinya terus mendapatkan tempat dihati Masyarakat, baik Organisasi, Lembaga, Komunitas, maupun Kelompok Masyarakat yang datang langsung ke Pasko Tim Kerja Pemenangan Arinal-Chusnunia, dan dengan tambahan dukungan dari JOKAN ia meyakini akan memberikan semangat kekuatan untuk meraih kemenangan Pasangan Arinal-Chusnunia pada Pilgub 27 Juni 2018 nanti.

    “Alhamdulillah sudah ada puluhan Organisasi, Komunitas dan Kelompok Masyarakat yang datang bersilaturahmi dan menyatakan sikap siap mendukung serta memenangkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Arinal-Chusnunia, dan dengan adanya  dukungan dari JOKAN secara langsung, tentunya akan memberikan semangat dan kekuatan kepada pasangan Arinal-Nunik untuk meraih kemenangan dan memimpin Provinsi Lampung kedepan, yakin dan percayalah dibawah Kepemimpinan Arinal-Chusnunia Provinsi Lampung akan berjaya,” pungkasnya.

    Hal senada juga disampaikan Sekertaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung H. Supriyadi Hamzah, ia meyakinkan kepada JOKAN bahwa apa yang menjadi harapan Masyarakat Provinsi Lampung akan dilaksanakan Oleh Pasangan Arinal-Chusnunia ketika memimpin Provinsi Lampung nanti.

    “Insya Allah apa yang menjadi harapan kita bersama, akan diwujudkan oleh Pasangan Arinal-Chusnunia, mari kita sama-sama berjuang memenangkan Pasangan Nomor Urut 3 untuk memimpin Provinsi Lampung Periode 2019-2024 mendatang,” tandasnya. (rel)