Sinarlampung

Penulis: Juniardi

  • Forum Rapat Kerja Gubernur ke XVIII Tahun 2018 Resmi Dibuka

    Forum Rapat Kerja Gubernur ke XVIII Tahun 2018 Resmi Dibuka

    Sekjen Kementerian Dalam Negeri Mewakili Mendag Secara Resmi Membuka Raker FKD, MPU ke XVIII Tahun 2018 di Ballroom Swissbell Hotel Bandar Lampung, Rabu (28/3/2018)

    Bandarlampung (SL) – Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mewakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara resmi membuka Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah (FKD) Mitra Praja Utama (MPU) ke XVIII Tahun 2018, Rabu (28/3/2018) di Ballroom Swissbell Hotel Bandar Lampung.

    Turut hadir dalam acara pembukaan ini, selain perwakilan dari 10 Provinsi yang menjadi peserta, juga Staf ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata Anang Sutono, Karo Perencanaan Kominfo Arifin Saleh Lubis, dan Wakil Gubernur Provinsi DIY Sri Paduka Paku Alam X,

    Dalam kesempatan tersebut, Hadi Prabowo menenkankan agar kegiatan rapat kerja Gubernur yang telah terlaksana selama 18 tahun ini, tidak hanya kegiatan seremonial namun dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh seluruh anggota MPU .

    “Saat ini, kita sedang memasuki tahapan pembahasan dan persiapan penyelesaian Musrenbang Provinsi untuk menyusun agenda pembangunan di tahun 2019, sehingga demikian apa yang menjadi kesepakatan antar anggota MPU baik dalam tataran kebijakan maupun tataran teknis hendaknya bisa ditindaklajuti rumusannya dalam RKPD 2019, “ ungkap Hadi.

    Melalui kegiatan rapat kerja ini, Hadi berharap kerjasama antar masing-masing anggota MPU lebih ditingkatkan untuk lebih memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam agar mendatangkan manfaat yang lebih besar. “Harapan kami agar kerjasama ini selalu dimanfaatkan, ditingkatkan, terukur dan dipertajam, khususnya dalam menggarap potensi daerah, sehingga provinsi bisa saling melengkapi yang pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghentikan impor,” ujarnya.

    Tahun 2019 merupakan tahapan akhir RPJMN 2015-2019. Oleh karena, Hadi meminta di samping kegiatan ini untuk mempererat kerjasama juga sebagai wadah untuk mewujudkan target pembangunan nasional, juga sebagai wadah komunikasi untuk mewujudkan target pembangunan nasional yang telah diagendakan oleh pemerintah pusat.

    Sementara itu, Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta rapat kerja. Ia meyampaikan jika penetapan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah berdasarkan Keputusan Bersama Gubernur FKD MPU nomor 59/SK/MPU/2013.

    Lebih lanjut ia menjelaskan jika rapat kerja Gubernur dengan tema “Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Program Kerjasama melalui Konektivitas dan Integrasi Data Provinsi MPU,” tersebut dilaksanakan awal tahun agar hasil dari rapat kerja dapat dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

    Secara umum Didik mengatakan, rapat kerja Gubernur ini akan membahas 3 prioritas program kerjasama yaitu : penyelesaian masalah PMKS (ODMK/ODGI), penyediaan informasi pangan dan pengedaluan inflasi daerah dan pembentukan MOU Tourism Trade Investment Center Jakarta serta menyusun jadwal pelaksanaan program pada masing-masing daerah, ungkap Didik.

    Diharapkan Rapat Kerja Gubernur FKD MPU dapat berimplikasi teruwujudnya komitemen bersama satuan kerja dimaisng-masing provinsi dan program kerjasama yang diusulkan adalah program unggulan daerahnya masing-masing. “Kerjasama yang dilakukan pun hendaknya yang fokus pada sektor utamanya untuk meningkatkan indeks peningkatan sumber daya manusia seperti pendidikan kesehatan dan daya beli sehingga manfaatnya akan terukur,” ujar Didik. (Humas Prov)

  • Pencitraan Dominasi Berita Jelang Pesta Politik

    Pencitraan Dominasi Berita Jelang Pesta Politik

    Pendiri Sindikasi Media Online Indonesia Atau IOMS, Teguh Santosa, Jakarta, Rabu (28/3/18)

    Jakarta (SL) – Masyarakat pers nasional memiliki tanggung jawab untuk menggali dan menyiarkan track record serta kapasitas tokoh-tokoh yang menyatakan siap menjadi presiden dan wakil presiden.

    Informasi mengenai drama pencitraan tokoh seharusnya tidak menjadi warna dominan dalam pemberitaan seputar kontestasi politik nasional yang sudah di depan mata.

    Hal itu disampaikan pendiri Sindikasi Media Online Indonesia atau Indonesian Online Media Syndicate (IOMS) Teguh Santosa dalam dialog di RRI Pro 1 Jakarta, Rabu (28/3). IOMS adalah jaringan media yang dikelola oleh Kantor Berita Politik RMOL.

    Teguh yang juga Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menjadi narasumber tunggal dalam dialog yang dipandu penyiar Ratih Atmodjo itu.

    Drama pencitraan seperti naik kereta atau naik jet pribadi bersama petahana, diundang ke Istana memberi makan domba, atau ke makam minta wangsit dan berkeliling dengan sepeda yang terlalu berlebihan bisa menyesatkan. Seakan hal-hal itu jauh lebih penting daripada kemampuan tokoh membaca tantangan zaman dan menyusun program strategis.

    Publik, sambung Teguh, harus mendapatkan informasi yang lebih substansial tentang figur daripada sekadar drama pencitraan.

    Masyarakat harus dibantu untuk memahami bahwa tantangan di depan lebih berat. Negara-negara besar dipimpin oleh tokoh yang memiliki karakter kuat dan di saat bersamaan punya komitmen memproteksi kepentingan nasional mereka. Ada Donald Trump di Amerika Serikat, Xi Jinping di Republik Rakyat China, Shinzo Abe di Jepang, dan Narendra Modi di India, misalnya.

    Dia menambahkan, sejak 2012 dirinya sudah mengamati fenomena politik pencitraan yang ketika itu disebutnya sebagai photoshop politics. Target dari praktik politik yang menggunakan teknik-teknik memoles penampilan seorang tokoh ini hanya menawarkan keindahan semu.

    Kalau media massa diwarnai drama pencitraan, sementara media sosial diramaikan kabar bohong dan ujaran kebencian, maka pemilihan presiden secara langsung bisa berbuah petaka.

    Pada bagian lain, Teguh Santosa juga mengingatkan bahwa mempromosikan gagasan dan program strategis, serta tokoh yang dianggap memiliki kapasitas untuk mewujudkan gagasan melalui program-program strategis itu, adalah tanggung jawab partai politik.

    Menurut Teguh, kualitas demokrasi ditentukan oleh antara lain itikad partai politik menseleksi calon-calon pimpinan nasional yang memang kredibel dan punya kapasitas.

    Kalau belum apa-apa partai politik sudah takluk pada “ancaman” popularitas yang dengan serampangan dikonversi menjadi elektabilitas, maka partai politik sesungguhnya sedang menawarkan racun di cawan emas untuk diminum rakyat.

    “Konkretnya, hal pertama yang dilakukan partai politik seharusnya adalah menseleksi tokoh berdasarkan track record dan kapasitas yang dimiliki. Setelah itu baru mempopulerkannya sebagai tokoh yang paling pantas memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Jangan dibalik,” demikian Teguh.

  • Dinas Penanaman Modal dan PTSP Metro Launching Aplikasi Elektronik

    Dinas Penanaman Modal dan PTSP Metro Launching Aplikasi Elektronik

    Pemerintah Kota Metro Melalui Dinas PTSP Kota Metro Gelar Launching Aplikasi e-Perizinan, e-Pengaduan, e-MAVEST dan SPIPISE Yang berlangsung di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro (28/03/18) (Foto/Dok/Holik)

    Metro (SL) – Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Metro menggelar Launching Aplikasi e-Perizinan, e-Pengaduan, e-MAVEST dan SPIPISE yang berlangsung di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro (28/03/18).

    Wakil Walikota Metro, Djohan mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut, yang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang good govermance melalui peningkatan pelayanan publik di Kota Metro.

    “Dengan diresmikannya aplikasi e-Perizinan, e-Pengaduan, e-MAVEST dan SPIPISE, diharapkan dapat digunakan sebagai sarana dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan aparatur terhadap masyarakat, khususnya urusan pelayanan administrasi pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan”, ujarnya.

    Djohan juga menyampaikan, bahwa dengan penyelenggaraan perizinan secara elektronik (e-Perizinan) masyarakat dapat lebih mudah mengajukan permohonan perizinan, memantau proses perizinannya sampai dengan izin selesai melalui sistem e-Perizinan. Pelayanan perizinan didukung pula dengan pelayanan pengaduan masyarakat secara elektronik (e-Pengaduan) sebagai sarana atau media yang digunakan untuk menyampaikan masukan dan keluhan atas pelayanan. Tersedianya aplikasi e-MAVEST dan SPIPISE adalah untuk memberikan gambaran kepada para investor, bidang-bidang usaha yang berkembang di Kota Metro. e-MAVEST dan SPIPISE merupakan sarana promosi potensi dan peluang investasi yang terdapat di Kota Metro.

    “Saya berpesan kepada seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro agar meningkatkan profesionalisme, wawasan dan kompetensi yang tinggi dalam bekerja serta dapat mengetahui arti pentingnya pelaksanaan kegiatan secara tertib dan berkesinambungan”, katanya

    Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro, Edy Pakar, mengatakan bahwa pelaksanaan launching aplikasi tersebut bertujuan untuk meresmikan penyelenggaraan sistem elektronik dalam Pelayanan Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro, sebagai upaya meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan aparatur terhadap masyarakat khususnya urusan pelayanan administrasi pemerintah bidang perizinan dan non perizinan, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

    Lanjut Edy Pakar, bahwa didalam launching aplikasi e-Perizinan, e-Pengaduan, e-MAVEST dan SPIPISE, Dinas Penanaman Modal dan PTSP sedang melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka memberikan kemudahan dalam proses pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan, diantaranya Memperbaiki SOP Pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan yang ada dari rata-rata penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja menjadi 5 (lima) hari kerja yang mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, Penempatan kembali loket Bank Lampung di Gedung Kantor DPM-PTSP, Mengupayakan pengintegrasian data baik dengan Disdukcapil, BPJS serta Perpajakan, Melakukan revisi Peraturan Walikota Metro Nomor 6 Tahun 2017 agar seluruh perizinan dan non perizinan dapat dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus pembuatan izin dan non izin, serta Mengupayakan penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan serta prosedur untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah.

    Usai sambutan, dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Sekda Kota Metro A. Nasir sebagai simbol telah diresmikannya Aplikasi e-Perizinan, e-Pengaduan, e-Mavest dan SPIPISE tersebut. Dan dilanjutkan dengan peninjauan Aplikasi oleh Wakil Walikota Metro, Sekda Kota Metro dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro. (Holik)

  • Presiden Minta Pemda Manfaatkan Teknologi Untuk Tingkatkan Pelayanan

    Presiden Minta Pemda Manfaatkan Teknologi Untuk Tingkatkan Pelayanan

    Presiden Saat Menyampaikan Pentingnya Investasi Bagi Kemajuan Daerah, Rabu (28/3/18)

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo mendorong seluruh kepala daerah untuk berani melakukan reformasi besar guna mempermudah iklim usaha dan investasi di daerah. Dalam era yang serba modern seperti sekarang ini, kemudahan-kemudahan dalam perizinan sudah selayaknya dihadirkan.

    Demikian salah satu penekanan penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahannya dalam rapat kerja pemerintah mengenai percepatan pelaksanaan berusaha di daerah pada Rabu, 28 Maret 2018, di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta.

    Di hadapan para bupati dan wali kota serta anggota DPRD dari seluruh Indonesia, Kepala Negara menyampaikan pentingnya investasi bagi kemajuan daerah. Dengan banyaknya investasi yang masuk ke suatu daerah, maka dapat dipastikan bahwa roda perekonomian daerah itu akan tumbuh.

    “Kalau ada arus modal masuk ke sebuah kabupaten atau kota, artinya ada arus uang masuk. Kalau ada arus uang masuk artinya peredaran uang di kabupaten atau kota semakin tinggi. Ekonomi berarti berjalan di kota itu. Ini yang sering tidak kita pahami mengenai manfaat arus modal masuk ke kabupaten atau kota,” ujarnya.

    Saat ini merupakan saat yang tepat bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menggalakkan investasi. Apalagi belakangan ini Indonesia memperoleh sejumlah kepercayaan yang ditunjukkan melalui peningkatan posisi Indonesia dalam sejumlah indeks.

    “Momentum kepercayaan yang positif ini harus betul-betul harus kita manfaatkan baik untuk investasi dalam negeri maupun dari luar,” kata Presiden.

    Oleh karenanya, Kepala Negara berpesan agar jajarannya di daerah memanfaatkan momentum tersebut. Salah satunya ialah dengan meneruskan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat guna mendukung kemudahan berusaha di daerah-daerah.

    “Jangan bikin perda-perda yang menghambat orang yang ingin berusaha, jangan bikin perda-perda yang menghambat investasi, jangan bikin perda-perda yang membebani,” ucapnya.

    Menurutnya, semakin banyak aturan yang dibuat, justru akan mempersulit diri sendiri. Sejumlah 42 ribu regulasi yang ada saat ini merupakan salah satu PR pemerintah pusat dan daerah yang masih terus diupayakan.

    “Daerah harus berani melakukan reformasi besar-besaran untuk mempermudah iklim usaha dan investasi. Zamannya sudah berubah,” tuturnya.

    Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk mau beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dalam hal proses perizinan misalnya, Presiden menilai bahwa bukan zamannya lagi bagi para pemohon izin untuk disodorkan berlembar-lembar formulir permohonan.

    “Kalau izin-izin yang ada di kabupaten dan kota mengisi formulir berlembar-lembar seperti ini ceritanya jadi kuno banget,” ucapnya.

    Di penghujung arahan, Presiden meminta jajarannya di daerah untuk sadar bahwa di era ini masyarakat selalu menginginkan pelayanan yang cepat dan mudah. Oleh karenanya, semua syarat-syarat yang berkaitan dengan urusan perizinan di daerah disesuaikan dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat.

    “Sudah saatnya kita bawa segala proses perizinan itu ke era yang singkat, cepat, dan online,” tuturnya.

    Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

    Jakarta, 28 Maret 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Bank Wakaf Mikro Hadirkan Kios Dadakan Di Istana Negara

    Bank Wakaf Mikro Hadirkan Kios Dadakan Di Istana Negara

    Presiden Jokowi Siang Ini Bersilaturahmi Dengan Para Pengelola dan Nasabah Bank Wakaf Mikro di Istana Negara, Kamis (29/3/18)

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo siang ini bersilaturahmi dengan para pengelola dan nasabah Bank Wakaf Mikro di Istana Negara, Jakarta. Selain bersilaturahmi, Presiden ingin mengetahui kendala dan jalannya Bank Wakaf Mikro di lapangan.

    Bank Wakaf Mikro diluncurkan dengan semangat membangun jiwa wirausaha di lingkungan pondok pesantren. Sampai dengan saat ini, telah berdiri sebanyak 20 Bank Wakaf Mikro di sejumlah daerah. Jumlah tersebut diharapkan akan semakin meningkat di masa mendatang.

    Sebelum berdialog dengan para pengelola dan nasabah, Presiden Joko Widodo sempat melihat-lihat sejumlah “kios dadakan” yang ada di pelataran Istana Negara. Sejumlah nasabah Bank Wakaf Mikro memang berkesempatan untuk menunjukkan jenis usaha yang mereka jalankan dengan modal yang didapat.

    “Tadi di depan (pelataran Istana Negara) saya lama berbincang-bincang dengan nasabah Bank Wakaf Mikro yang memamerkan produknya,” kata Presiden memulai sambutannya.

    Ia menceritakan dialog antara dirinya dengan seorang nasabah Bank Wakaf Mikro yang berjualan gorengan. Dari dialog tersebut, diketahui bahwa sebelum memperoleh model usaha dari Bank Wakaf Mikro, sang nasabah hanya mampu menjajakan dua jenis makanan saja. Namun, setelahnya, ia mampu melakukan diversifikasi produk dengan menjajakan lebih banyak jenis makanan.

    “Ini memang kita ingin mengembangkan ekonomi rakyat yang berada di lingkungan pondok pesantren. Tapi memang sekarang ini baru buka 20, ini akan tambah lagi 20. Rencananya setelah ini kita evaluasi sehingga kita bisa membuat perbaikan-perbaikan,” Presiden menjelaskan.

    Hal yang serupa dengan penjual gorengan juga ditemui Presiden saat menyambangi kios lainnya. Salah satu nasabah lain yang ditemui Presiden mengaku bahwa dengan modal usaha yang diperoleh dari Bank Wakaf Mikro, ia mampu membuka jenis usaha baru yang berbarengan dengan usaha yang telah ia jalankan sebelumnya.

    “Ini, yang seperti ini yang kita inginkan. Jangan sampai sudah dapat pinjaman malah tidak dapat tambahan apa-apa. Harus semuanya dipakai untuk modal usaha,” ucap Kepala Negara.

    Untuk diketahui, mengutip siaran pers Otoritas Jasa Keuangan tanggal 14 Maret 2018, hingga awal Maret ini, 20 Bank Wakaf Mikro yang sudah dibentuk telah menyalurkan pembiayaan ke 2.784 nasabah. Kepada para nasabah itu, Bank Wakaf Mikro telah mengeluarkan pembiayaan sebesar Rp2,45 miliar.

    Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan bagi hasil setara 3 persen. Selain itu, dalam skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro juga disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng.

    Jakarta, 28 Maret 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Arinal Resmi Terima Rekomendasi Partai Garuda

    Arinal Resmi Terima Rekomendasi Partai Garuda

    Arinal Bersama Pengurus DPD Partai Garuda di Rumah Pemenangan Arinal-Chusnunia, Rabu (28/3)

    Bandarlampung (SL) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Garuda akhirnya mengeluarkan rekomendasi pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia dalam Kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung yang akan digelar 27 Juni 2018 mendatang.

    Penyerahan Rekomendasi tersebut disampaikan Langsung Oleh Ketua DPD Partai Garuda Provinsi Lampung Muhammad Ali Didampingi jajaran Pengurus DPD Partai Garuda Lainya di rumah pemenangan Arinal-Chusnunia di Bandar Lampung, Rabu (28/3) sore.

    Hadir dalam Kesempatan tersebut, Calon Gubernur Lampung Arinal Djunaidi didampingi Jajaran Fungsionaris Partai Golkar dan Koalisi partai Pendukung lainya.

    Ketua DPD Partai Garuda Provinsi Lampung mengatakan, Berdasarkan Keputusan DPP Partai Garuda yang tertuang dalam Surat Rekomendasi DPP Partai Garuda Nomor : 023/SR/ DPP-P-P.Garuda/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018 yang ditanda tangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana,MBA dan Sekjend Abdullah Mansuri,SH Perihal Rekomendaai Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung 2018.

    Ketua DPD Partai Garuda Provinsi Lampung Muhammad Ali mengatakan Keputusan DPP Partai Garuda tersebut Bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran pengurus, Fungsionaris atau kader dan anggota Partai Garuda.

    “Bagi Jajaran Pengurus Partai Garuda di Provinsi Lampung diperintahkan oleh DPP untuk menindaklanjuti keputusan DPP tersebut, dan wajib membantu memenangkan pasangan calon yang sudah ditetapkan dalam Pilgub Lampung 2018 nanti” Ujarnya, Rabu (28/3) sore.

    Ia juga menegaskan, DPP Partai Garuda akan memberikan saksi kepada siapapun kader Garuda yang tidak menjalankan intruksi tersebut.

    “Surat DPP Partai Garuda juga disampaikan kepada Seluruh Pengurus Partai Garuda Se Provinsi Lampung, jadi apabila ada yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Keputusan DPP, jelas akan ada sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan Organisasi yang berlaku” Pungkasnya.

    Sementara Calon Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan Terima kasih atas dukungan Partai Garuda, Menurutnya dengan Bertambahnya Partai Garuda semakin menambah kekuatan baru menuju pemilihan Gubernur Lampung nanti.

    “Alhamdulillah pasangan Arinal-Chusnunia mendapat dukungan dari Partai Garuda, insya Allah kedepan Provinsi Lampung Punya Gubernur Baru” Pungkasnya.

    Diketahui Sebelumnya, Pasangan nomor urut 3 ini yakni Arinal-Chusnunia mendapat dukungan dari Koalisi Partai Politik Golkar, PKB, dan PAN dalam Pilgub Lampung yang akan digelar pada 27 Juni 2018 mendatang. (rel)

  • Presiden Apresiasi Pertumbuhan Film Nasional

    Presiden Apresiasi Pertumbuhan Film Nasional

    Joko Widodo Setelah Menyaksikan Film “Yowis Ben” di Bioskop di Salah Satu Mall di Kota Malang, Rabu (28/3/2018)

    Jakarta (SL) – Dalam dua tahun terakhir ini, film nasional mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bioskop dan juga jumlah penonton.

    Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo setelah menyaksikan film “Yowis Ben” di bioskop di salah satu mal di Kota Malang, Rabu 28 Maret 2018.

    “Saya kira loncatan yang bagus dalam dua tahun ini,” ucap Presiden.

    Namun demikian, peningkatan jumlah bisokop dan pembuatan film tidak diiringi dengan peningkatan jumlah kru pembuat film.

    “Saya mendapatkan kabar bahwa pembuatan film ini kekurangan kru. Kru film kurang ini sesuatu yang bagus tapi juga harus kita isi kekurangan-kekurangan yang ada,” lanjutnya.

    Kekurangan kru film ini menurutnya merupakan kabar yang baik karena membuka lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, kekosongan itu harus segera terisi, salah satunya adalah melalui tenaga terampil yang dihasilkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

    “Jurusan yang berkaitan dengan perfilman itu ada kurang lebih 120 SMK, tapi baru diperbaiki atau direvitalisasi 18 SMK. Perlu perbaikan sarana prasarana, meng-update guru-guru yang ada. Sehingga kekurangan kru di dalam perbuatan film betul-betul kita isi,” katanya.

    Oleh karenanya untuk mempercepat revitalisasi SMK tersebut Presiden telah memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikannya.

    Film “Yowis Ben” sendiri merupakan film drama-komedi Indonesia yang dirilis pada 22 Februari 2018. Film yang dibintangi oleh Bayu Skak sebagai pemeran utamanya ini, 80 persen menggunakan bahasa Jawa. Presiden pun menyampaikan rasa senangnya dengan adanya film yang menggunakan bahasa daerah.

    “Saya senang sekali ada sebuah film yang berbahasa daerah Jawa Timur-an. Kemudian di bawahnya tetap ada terjemahan bahasa Indonesia sehingga semua bisa melihat dan menikmati film ini. Ini film anak muda yang wajib ditonton yang merasa muda. Yah bagus sekali banyak lucunya, banyak ger-nya dan alur ceritanya juga bagus,” katanya.

    Presiden pun berharap dengan semakin banyaknya bioskop yang memutar film nasional akan memberikan kesempatan kepada pembuat film untuk tumbuh dan berkreasi. “Memberikan kesempatan dan peluang untuk filmmaker di negara kita semakin tumbuh karena jumlah penonton banyak artinya membuat film itu (miliki potensi) keuntungan,” kata Presiden.

    Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini, antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Selain itu turut hadir pula beberapa pemeran “Yowis Ben”, antara lain Bayu Skak, Brandon Salim, dan Devina Aureel.

    Berdasarkan data yang dilaporkan situs Katalog Film Indonesia (KFI) jumlah penonton pada tahun 2017 sebanyak 42,7 juta penonton, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 37,2 juta penonton.

    Menurut data KFI, jumlah layar bioskop di Indonesia meningkat pesat dalam lima tahun terakhir. Hingga Desember 2017, sudah ada 263 gedung bioskop dengan total layar sebanyak 1.412. Jumlah layar pada akhir 2017 ini meningkat hingga 2,3 kali lipat dibanding pada penghujung 2012 dimana terdapat 145 gedung bioskop dengan total layar sebanyak 609.

    Malang, 28 Maret 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • BEM RI: Kepemimpinan Jokowi Cukup Satu Periode

    BEM RI: Kepemimpinan Jokowi Cukup Satu Periode

     

    Ilustrasi Demo Mahasiswa (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Republik Indonesia menyatakan sikap tegas untuk menghentikan Presiden Joko Widodo yang akan kembali menjadi calon Presiden RI 2019.

    Aliansi ini menilai jika kondisi negara Indonesia semakin memprihatinkan. Kepemimpinan Jokowi selama ini dianggap tidak sesuai dengan harapan rakyat Indonesia.

    Dalam siaran persnya, Bem menyampaikan jika banyak janji-janji politik Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Presiden tidak direalisasikan. Dari 66 janji baru satu yang terlaksana, yaitu santri nasional, selebihnya entah kapan akan dipenuhi Presiden.

    Bagi BEM sangat mustahil janji yang lain akan terpenuhi mengingat masa kepemimpinan Jokowi yang hanya tinggal 18 bulan lagi.

    Maka dari itu BEM menegaskan jika Jokowi sudah tidak layak lagi memimpin negara ini apalagi melanjutkan kepemimpinannya di tahun 2019 mendatang.

    Hutang Indonesia di era Jokowi selama tiga tahun sekitar Rp1200 Triliun, jauh melebihi kenaikan pendapatan Pajak yang stagnan sebagai ukuran bayar hutang. Ditambah ambruknya nilai tukar rupiah yang hampir mendekati Rp14.000,00. Pelemahan tersebut dianggap turut mendorong kenaikan inflansi dan mengakibatkan kenaikan pada beberapa barang baik barang impor maupun barang komoditi lainnya (bahan pokok).

    Kenaikan harga bahan pokok ini tentunya menambah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa masalah tersebutlah yang menjadi landasan utama BEM untuk menyatakan sikap menghentikan kepemimpinan Jokowi.

    Di era Jokowi, kawasan Istana dijadikamsebagai posko menuju kepemimpinannya pada 2019. Hutang meningkat, Nilai tukar rupiah melemah, gula, garam, beras impor. Ditambah lagi dengan harga bahan pokok yang naik.

    Selain itu, BEM menyampaikan sembilan nawacita Jokowi yang Gagal yaitu :
    1. BIN dibawa kepemimpinan Budi Gunawan sangat lemah hingga tidak akan pernah bisa menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
    2. Pemerintah hanya mementingkan kelompoknya sehingga membuat pemerintah lupa membangun tata kelola yang bersih, efektif, spdemokratis dan terpercaya.
    3. Membangun Indonesia dari pinggiran hanyalah janji.
    4. Penegakan hukum yang bebas korupsi, bukti nyata korupsi semakin merajalela.
    5. Peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan di Indonesia tidak setara, bagaimana mungkin bisa berkualitas.
    6. Meningkatkan produktivitas rakyat namun kenyataannya selalu membodohi rakyat.
    7. Mewujudkan kemandirian ekonomi, ekonomi sangat terpuruk.
    8. Melakukan revolusi karakter seperti sejarah pembentukan bangsa, namun kenyataannya budaya-budaya asing di biarkan masuk sehingga dapat menghilangkan budaya-budaya yang ada di bangsa ini.
    9. Memperteguh kebhinekaan tapi tidak menjaga kesatuan dan persatuan anak bangsa.

    Adapun tuntutan BEM ialah :

    1. Copot Kepala BIN Budi Gunawan.
    2. Jokowi secepatnya keluarkan perpu untuk mematahkan UU MD3 atau turun jadi Presiden.
    3. Pendidikan harus disetarakan dari plosok daerah sampai kota.
    4. Stop Impor
    5. Stop Hutang
    6. Memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat
    7. Prioritas para pekerja dari dalam negeri
    8. Kepolisian RI harus kembali ke foksinya.

    BEM menghimbau kepada seluruh mahasiswa RI dan rakyat Indonesia untuk sadar. Sudah saatnya rezim yang hanya melakukan pencitraan ini dihentikan.

  • Raja Gunung Sahilan Siap Sambut Para Penyair

    Raja Gunung Sahilan Siap Sambut Para Penyair

    Perayaan Hari Puisi Indonesia (HPI) di Riau, Rabu (28/3/18)

    Pekanbaru (SL) – Perayaan Hari Puisi Indonesia (HPI) di Riau dilaksanakan di dua lokasi. Selain di Pekanbaru, juga di rantau Kampar Kiri, mulai dari Gunung Sahilan, Lipatkain hingga bagian hulu yakni Desa Tanjung Belit dan Sungai Subayang atau kawasan Bukit Rimbang Bukit Baling.

    Sebagai pelaksana perayaan HPI setiap tahun, Komunitas Seni Rumah Sunting (KSRS) mengusung beragam tema. Tema kali ini adalah Puisi Jalan Merawat Tradisi. Hal ini disesuaikan dengan kondisi lokasi yakni rantau Kamparkiri yang masih kaya dengan adat, budaya dan tradisi yang masih terawat dan terlaksana sampai saat ini. Salah satunya masih berjalannya sistem kerajaan Gunung Sahilan oleh pewaris kerajaan yang dipertuan agung bersama khalifah dan pembesar-pembesarnya dalam menjalankan fungsinya sebagai masyarakat adat.

    Pewaris Raja Kerajaan Gunung Sahilan Yang Dipertuan Muda H Tengku Muhammad Nizar, menyambut baik rencana pelaksanaan HPI di kawasan rantau Kamparkiri. Bersama masyarakat, raja akan menyambut dengan makan bajamba dan pergelaran seni tradisi yang ada di sana. Hal ini disampaikan raja usai pertemuan dengan pimpinan KSRS Kunni Masrohanti dan segenap panitia pelaksana lainnya, Rabu petang (28/3/2018) di Pekanbaru.

    ”HPI ini kegiatan sastra, puisi, yang akan datang para sastrawan Indonesia dan mancanegara. Sebagai tuan rumah, kami harus menyambut dengan baik. Kerajaan dan masyarakat Kamparkiri insyaallah siap menyambut karena bukan hanya ajang silaturrahmi tapi juga kesempatan yang baik untuk memperkenalkan adat dan budaya yang kita punya. Ini akan saya bicarakan serius dengan tokoh masyarakat, ninik mamak dan kholifah,” ujar Raja.

    Para penyair dari berbagai daerah dan negara ini, termasuk penyair Riau, akan diundang untuk menulis puisi tentang rantau Kamparkiri dan Kerajaan Gunung Sahilan. Mereka juga akan membacakan puisi di beberapa lokasi di Rantau Kamparkiri dan juga di Anjung Seni Idrus Tintin (ASIT) sebagai lokasi acara berikutnya.

    ”Pertemuan dengan raja ini sangat penting karena berkaitan dengan lokasi dan kesiapan masyarakat menyambut acara ini. Kami ingin HPI ini dinikmati dan diketahui masyarakat banyak, dilaksanakan bersama-sama, sampai pesan dan tujuan yang diinginkan yakni mengenalkan puisi dan merawat adat, budaya, tradisi dan sejarah dengan puisi. Puisi itu adalah sebuah jalan, termasuk jalan merawat tradisi. Alhamdulillah raja menyambut baik,” ujar Kunni.

    Beberapa penyair mancanegara yang sudah memastikan hadir, kata Kunni, antara lain dari Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Beberapa penyair Indonesia juga sudah memastikan diri untuk datang juga banyak, termasuk ketua Wanita Penulis Indonesia (WPI) dan Ketua WPI dati berbagai daerah atau provinsi yang sudah terbentuk. Pelaksanaan HPI tahun ini juga akan diwarnai dengan penabalan gelar adat oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau untuk pejuang sastra Indonesia, Sutardji Calzoum Baghri. (rls)

  • PDI-P Gelar Koordinasi Serta Sosialisasikan Cagub dan Calon Bupati Tanggamus

    PDI-P Gelar Koordinasi Serta Sosialisasikan Cagub dan Calon Bupati Tanggamus

    PDI-P Gelar Koordinasi dan Menyosialisasikan di Kantor DPC PDI-P Tanggamus, Kamis (29/3/18)

    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), gelar koordinasi dan menyosialisasikan calon gubernur dan wakil gubernur serta calon bupati dan wakil bupati Tanggamus, Kamis (29/4).

    Bertempat di kantor DPC PDI-P Tanggamus langsung dipimpin Ketua DPD PDI-P Sudin dan Sekretaris Ningrum Gumay. Tampak hadir pula Ir Sutono dan Am Syafi’i sebagai calon wakil gubernur dan calon wakil bupati Tanggamus.

    Dalam sambutannya, Sudin menyindir sejumlah anggota dewan asal dapil Tanggamus yang tidak hadir dalam kegiatan konsolidasi pertai kemarin.

    “Anggota dewan asal PDI-P dapil Tanggamus yang daerah suaranya ‘jeblok’ dalam pemilihan gubernur dan bupati, jangan nyalon lagi. Jangan nyalon lagi besok,” tegasnya

    Lebih jauh ia menggarisbawahi pula, kalo jadi anggota dewan itu, jangan jadi kacungnya bupati, serap aspirasi masyarakat, jangan tidur!!! tegasnya.

    Pemenangan untuk Pasangan Herman-Sutono dan Dewi Handajani-AM Syafi’i adalah barometer dari pilpres dan pileg tahun depan. “Jadi jika ada suara anjlok di Tanggamus, kita tinjau ulang,” tegasnya

    Sementara itu, dalam proses menyerap aspirasi masyarakat, PDI-P disuguhi keterbatasan dan kendala masyarakat dalam hal pertanian, perkebunan dan sarana prasarana infrastruktur.

    Seperti disampaikan Ketua PAC Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus, Sumadi, pihaknya sangat mengharapkan adanya koordinasi dan sosialisasi pemilihan gubernur, yang 3 bulan lagi dihelat.

    “Untuk pemilihan bupati, kami sudah siap dan bergerak. Kiranya untuk pasangan calon gubernur dari PDI-P lebih intens kesini,” ujarnya.

    Lain halnya dengan harapan yang disampaikan sejumlah petani hutan kemasyarakatan (HKm) dalam diskusi dialogis kemarin, banyak terungkap adanya keterbelakangan dan minimnya dukungan untuk ‘wong cilik’ setempat.

    Seperti disampaikan Anggota HKm setempat, Marsidi, komodiyi durian dan kakao (coklat) kerap membusuk dan tidak bisa dijual karna keterbatasan sarana prasarana.

    Hal serupa disampaikan warga Pekon Balak reg. 3, untuk mengirim komoditi hasil perkebunan miliknya, kerap terkendala jauhnya pengiriman hasil kebun ke pasar.

    “Kami minta dibangunkan jembatan gantung aja pak, itu sudah sangat membantu,” harapnya.