Penulis: Juniardi

  • Mempertahankan Tradisi atau Menyerah Dalam Akulturasi

    Mempertahankan Tradisi atau Menyerah Dalam Akulturasi

    Wartawan Media On-line Sinar Lampung, Ardiansyah

    Oleh : Ardiansyah

    Apresiasi Performance Ayu Permata Dance Company dalam Kotabumi Art Festival 2018. Dari sejumlah penampil yang menyuguhkan beragam karya seni tari dan musik kontemporer, performance yang disuguhkan Ayu Permata Dance Company cukup menarik perhatian sejumlah pengunjung yang hadir menyaksikan Kotabumi Art Festival 2018, Rabu kemarin, (28/03/2018), di Aula Islamic Centre Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

    Ayu Permata Dance Company menawarkan satu bentuk pertunjukan tari kontemporer dengan latar belakang sejarah lahirnya Aksara Lampung serta perkembangan aksara itu mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah dengan pesat.

    Koreografi yang dibentuk memberikan gagasan serta perspektif berbeda dari berbagai pertunjukan tari konvensional maupun dengan konsep serupa yang pernah dipertontonkan, khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Meski begitu, harmonisasi antara suara, ekspresi, dan gagasan yang disajikan oleh tarian berjudul KA GA NGA ini sangat kuat dan menyatu dalam komposisi gerak yang dinamis.

    Tak heran, jika komunitas tari yang eksistensinya sangat diakui di Provinsi Yogyakarta ini, mampu memukau pengunjung yang dengan sesekali memberi aplaus disetiap kejutan tematik dalam gerak para penari Ayu Permata Sari (Koreografer), Yola Utari Asmara, Ela Mutiara Jaya Waluya, Nurrachma Dinda Chairani, Dwi Risnawati Ayuningsih.

    Bermula dari panggung yang lengang, cahaya redup memancar dari sayap-sayap panggung dan stage lamp, serta suara desahan seorang wanita dengan ritme lambat yang menyuarakan kata-kata Aksara Lampung “Ka Ga Nga” secara berulang-ulang dan meluncur hingga pertunjukan usai.

    Tanpa diduga, lima orang penari wanita muncul dari belakang pengunjung yang pada awalnya terfokus pada panggung yang lengang dan terkesan penuh misteri. Dengan begitu santun dan penuh keramahan, lima orang penari Ayu Dance Company menarik satu persatu pengunjung untuk berdiri seraya mengajarkan gerak yang mewakili simbol Aksara Lampung, Ka Ga Nga.

    Penari dan pengunjung seolah terlibat intim, tanpa jarak, dan saling bertautan. Setelah beberapa saat, para penari tersebut menuju ke atas ruang pertunjukan dengan terus berujar Ka Ga Nga dengan karakter dan intonasi yang berbeda-beda.

    Sepanjang pertunjukan tari KA GA NGA tidak terdengar satu nada dari alat musik yang lazim mengiringi sebuah pertunjukan tari. Hanya suara pengucapan aksara Ka Ga Nga yang terus bertautan dan pada akhirnya menjadi harmonisasi musik pengiring tarian. Energi yang luar biasa ditunjukkan para penari.

    Lambat laun, ujaran-ujaran Aksara Lampung itu mulai bertumburan dengan pengucapan abjad A Be Ce dan sebagainya. Ini menjadi ruang dan atmosfer tersendiri. Sebuah transformasi peradaban purba menuju era-modernisme.

    Ada sebuah filosofi yang ditawarkan dari suara-suara para penari yang mengiringi gerak tarian KA GA NGA sepanjang pertunjukan hingga akhir, yakni lahirnya Aksara Lampung sebagai tanda dimulainya peradaban tradisional masyarakat Lampung yang kemudian bertransformasi menuju peradaban modern dengan dimunculkannya pelafalan abjad A Be Ce.

    Hal tersebut menandakan mulai bergesernya peradaban purba menuju budaya modern yang tidak bisa dihindari.

    Sebuah pertanyaan muncul seiring dengan berubahnya gerak, karakter, dan pengucapan aksara Ka Ga Nga menjadi abjad yang dikenal saat ini, apakah proses transformasi peradaban manusia pada akhirnya menggerus historis kebudayaan tanpa jejak?

    Ayu Permata Dance Company membuka kembali wahana pikiran pengunjung yang selama ini dijejali berbagai hasil kemajuan teknologi. Peradaban manusia mendorong perubahan pola pikir dan gaya hidup. Akulturasi kebudayaan justru memberikan ancaman pada identitas dan jatidiri serta menghancurkan nilai-nilai tradisi yang agung.

    Tari KA GA NGA mengajak pengunjung untuk kembali menjaga produk kebudayaan Indonesia yang mulai tenggelam dan terlupakan. Inilah nilai moral yang ditawarkan Ayu Permata Dance Company

    Bahasa adalah alat pemersatu bangsa. Hal ini tidak dapat dipungkiri. Di zaman prasejarah, manusia menggunakan simbol-simbol tertentu dalam berkomunikasi. Seiring dengan perkembangan peradaban kehidupan manusia, simbol tertentu yang digunakan manusia untuk berkomunikasi bergeser dengan aksara atau abjad atau huruf atau alphabet tertentu yang disepakati dalam komunitas-komunitas masyarakat.

    Untuk itu, dengan terus menjaga khasanah budaya melalui eksistensi aksara Lampung sebagai salah satu produk asli kebudayaan Indonesia akan memperkuat identitas dan jatidiri bangsa yang bermuara pada ruang eksistensi manusia dalam perjalanan hidupnya.

    • penulis adalah wartawan media on-line Sinar Lampung.

  • Unjuk Rasa Kembali Mewarnai Lampung Utara

    Unjuk Rasa Kembali Mewarnai Lampung Utara

    Unjuk Rasa ‘ngluruk’ Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lampura, Kamis, (29/03/2018) (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – Sejumlah warga yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes), Rukun Tetangga (RT), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Urusan (Kaur) Desa serta lingkungan masyarakat Desa se-Lampung Utara, ‘ngluruk’ Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, pada Kamis, (29/03/2018).

    Kedatangan sejumlah perangkat desa dimaksud menuntut segera dibayarkanya sisa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017.

    Erwin Susandi, selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, menegaskan, tujuan mereka tidak lain untuk meminta kejelasan tunggakan ADD 2017 selama 7 bulan yang dianggap telah membuat perangkat desa tidak lagi dapat membeli kebutuhan hidup.

    “Kami merasa direndahkan oleh Pemkab. Lampura. Apakah karena gaji kami kecil lalu tidak dibayarkan. Tapi diminta tetap kerja dengan maksimal melayani rakyat,” ujar Erwin dalam orasi yang disampaikannya, di halaman kantor Pemkab. Lampura.

    Usai menyampaikan orasi, sejumlah perwakilan pengunjuk rasa diterima Plt. Assisten II, Syahrizal Adhar, untuk menyampaikan aspirasi di ruang kerjanya.

    Atas adanya tuntutan dari pengunjuk rasa yang mewakili jeritan perangkat desa se-Kab. Lampura, Plt. Asisten II meminta agar masyarakat tetap bersabar dan berjanji akan mendapat kesimpulan pada minggu kedua April 2018.

    “Kami minta waktu dalam sepekan kedepan di jam kerja akan ada kesimpulan. Janji saya apapun kesepakatannya akan saya sampaikan kepada kalian, Senin minggu kedua bulan April 2018 akan ada kepastian,” jelas Syahrizal Adhar dihadapan perwakilan aksi.

    Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Plt. Asisten II, perwakilan aksi kembali dengan tertib dan berpesan agar kesimpulan atas rapat pekan kedua April mendatang agar disampaikan secara tertulis.

    Dalam pertemuan itu, dihadiri juga oleh Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kesbangpol, Kepolisian Lampung Utara, serta 5 (lima) orang perwakilan peserta aksi. (ardi)

  • PGN Rela Menekan Laba demi Mendukung Program Pemerintah

    PGN Rela Menekan Laba demi Mendukung Program Pemerintah

    Ilustrasi PGN (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Laba PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN yang turun dalam lima tahun terakhir mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, buka suara terkait penurunan laba perusahaan yang terjadi dari US$ 845 juta pada 2013 menjadi sebesar US$ 143 juta di akhir tahun lalu.

    Ia menjelaskan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka menjadi tugas manajemen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menyediakan harga gas domestik yang terjangkau bagi industri maupun masyarakat. Salah satu contohnya adalah PGN tidak menaikkan harga pokok penjualan (HPP) gas ke pelanggan, meskipun harga beli gas domestik dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terus naik.

    Dikutip dari data PGN, HPP gas domestik mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8 persen pada periode 2013 sampai 2017. Mulai dari US$ 1,58 per MMBTU menjadi US$ 2,17 per MMBTU.

    “Beban HPP merupakan porsi terbesar dalam komponen pembentukan harga jual gas bumi, sekitar 60 persen kontribusinya. Namun, naiknya harga beli gas domestik dari produsen atau KKKS tidak diikuti dengan penyesuaian harga jual gas bumi ke pelanggan,” kata Rachmat, Rabu (28/3/2018).

    Salah satu contoh harga beli gas yang melonjak sesuai instruksi regulator adalah harga gas dari Conocophilips untuk memenuhi kebutuhan industri di Batam, dari semula US$ 2,6 per MMBTU menjadi US$ 3,5 per MMBTU. PGN tetap membeli gas tersebut meskipun harus menanggung beban sebesar US$ 7,5 juta per tahun.

    Sebagai catatan, PGN terakhir kali menyesuaikan harga jual gas bumi pada medio 2012-2013 lalu. Setelah itu, manajemen tidak menaikkan harga gas demi mendukung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

    Beleid tersebut memerintahkan  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melarang perusahaan distributor gas menjual gas dengan harga lebih dari US$ 6 per MMBTU untuk enam sektor industri yang banyak menggunakan gas, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    PGN mendukung instruksi Kementerian ESDM untuk menurunkan harga jual gas kepada pelanggan industri di Medan sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomo 434.K/2017. Aturan tersebut juga meminta PGN untuk bersedia menjual gas dari harga rata-rata sebelumnya US$ 1,35 per MMBTU menjadi US$ 0,9 per MMBTU, sehingga membuat perusahaan harus menanggung beban sebesar US$ 3 juta per tahun.

    Selain itu, penugasan dari Kementerian ESDM untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) juga mengharuskan PGN menyediakan dana setidaknya US$ 4,9 juta per tahun.

    “Kami juga memberikan insentif harga kepada PT PLN (Persero) karena pemerintah ingin menurunkan biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN sehingga harga listrik ke masyarakat tidak naik. Ini kami jalankan sebagai bentuk sinergi BUMN yang diinginkan pemerintah,” jelas Rachmat.

    Rachmat memastikan manajemen PGN telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah laba perusahaan turun lebih dalam.

    Hal tersebut diantaranya dilakukan dengan menekan biaya operasional menjadi US$ 457 juta pada akhir 2017. Artinya dalam lima tahun terakhir, PGN berhasil menurunkan CAGR biaya operasional sebesar 3 persen dari US$ 511 juta pada 2013 lalu.

    Manajemen juga berhasil menekan jumlah utang atau liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Sampai akhir 2017 lalu, liabilitas PGN tercatat sebesar US$ 3,10 miliar, berkurang signifikan dibandingkan posisi liabilitas 2016 sebesar US$ 3,66 miliar.

    “Kami melakukan berbagai upaya efisiensi sehingga mampu mencetak laba di tengah kondisi perekonomian saat ini,” kata Rachmat.

  • Pjs. Gubernur Lampung Buka Ramah Tamah Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama

    Pjs. Gubernur Lampung Buka Ramah Tamah Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama

    Pjs. Gubernur Lampung, Didik Suprayitno Membuka Acara Ramah Tamah dan “Welcome Dinner” Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) ke- XVIII tahun 2018, di Swiss Belhotel, Selasa (27/3/2018)

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung, Didik Suprayitno membuka acara ramah tamah dan “Welcome Dinner” Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) ke- XVIII tahun 2018, di Swiss Belhotel, Selasa (27/3/2018) malam.

    Sedikitnya 10 perwakilan Forum hadir, seperti dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Khusus dari Daerah Istimewa Yogyakarta dihadiri Wakil Gubernur Kanjeng Gusti Panteran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam X.

    Dalam acara ramah tamah ini turut hadir pula, anggota Forkopimda Provinsi Lampung, dan Kepala Biro Perencanaan Kesekjenan Kementerian Komunikasi dan Informatika Arifin Saleh Lubis.

    Acara inti FKD-MPU akan akan dilaksanakan pada pada Rabu (28/3/2018). Topik yang akan dibahas yakni Kerjasama Penyelesaian Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penyediaan Informasi Pangan dan Pengendalian Inflasi Daerah, dan Pembentukan MPU Tourism-Trade-Investment-Center Jakarta.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, saya mengucapkan selamat datang kepada Anggota FKD MPU ke- XVIII Tahun 2018 di Provinsi Lampung – Sai Bumi Ruwa Jurai,” ujar Pjs. Gubernur Didik.

    Didik menyampaikan maksud diadakannya “Ramah Tamah atau Welcome Dinner” tersebut untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemprov Lampung dengan Anggota FKD-MPU, khususnya terkait pelaksanaan/agenda FKD sehingga dapat berjalan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

    Selain itu pula, guna meningkatkan tali silaturahmi antara Pemprov Lampung dengan Anggota FKD-MPU.

    “Melalui kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena Provinsi Lampung dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan FKD-MPU ke- XVIII Tahun 2018. Semoga kepercayaan ini dapat menjadikan semangat dan motivasi bagi kami untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh anggota MPU,” katanya.

    Di depan Anggota FKD-MPU, Didik menjelaskan, posisi Provinsi Lampung sangat strategis karena merupakan pintu gerbang pulau Sumatera dan terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Posisi ini merupakan jalur alternatif padatnya pelayaran di Selat Sunda.

    “Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 8,2 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, maka Provinsi Lampung berpeluang menikmati Bonus Demografi yang telah mulai sejak tahun 2014,” ujarnya.

    Didik juga menyebutkan Provinsi Lampung merupakan penghasil beberapa komoditas utama di tingkat nasional. Seperti padi peringkat ke tujuh Nasional, jagung nomor tiga Nasional, ubi kayu nomor satu Nasional, tebu nomor dua Nasional dan beberapa komoditas lainnya (kopi, lada, kakao, kelapa sawit, karet, sapi potong dan ternak kambing).

    “Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Lampung juga berdasarkan Asta Gatra atau delapan Gatra Ketahanan Nasional menduduki peringkat lima secara nasional dan tertinggi se- Sumatera dengan kategori Cukup Tangguh. Dari delapan gatra terdapat tiga gatra yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu gatra Demografi, Geografi, dan Pertahanan Keamanan,” katanya.

    Terkait Rencana Pembangunan Provinsi Lampung, kata Didik dibagi dalam tiga klaster, yaitu pertama Klaster Barat, yaitu Kawasan Pariwisata Teluk Lampung, Pantai Barat Lampung dan Taman Nasional Way Kambas.

    Lalu, kedua Klaster Tengah sebagai Kawasan Mandatory Penyangga Ketahanan Pangan Nasional, dan yang ketiga Klaster Timur sebagai Kawasan Industri (Industri Pertahanan).

    “Seperti Provinsi lainnya di wilayah Sumatera, Provinsi Lampung pun saat ini sedang berbenah memajukan sektor pariwisata sebagai salah satu katalisator pembangunan daerah ke depan. Kami senantiasa berupaya menjadikan Lampung sebagai tempat yang menyenangkan dan terbuka bagi siapapun,” ujarnya.

    Didik menambahkan keindahan alam serta ragam budaya menjadi kekuatan destinasi Provinsi Lampung. Selain itu, berbagai kuliner juga menjadi daya tarik bagi wisatawan Lampung, sehingga Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Tag line The Treasure of Sumatera.

    “Untuk itu, kepada seluruh peserta FKD-MPU, jika ada kesempatan dapat kiranya berkunjung ke berbagai objek wisata yang ada di Provinsi Lampung, serta dapat mencoba berbagai Kuliner yang ada di seputaran Kota Bandar Lampung, serta berbagai souvenir dan pernak – pernik khas Lampung juga dapat dijadikan sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah,” katanya.

    Usai acara, Pjs. Didik memberikan cinderamata Khas Lampung untuk masing-masing Kepala Daerah ataupun yang mewakili dan juga untuk perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika. (Humas Prov)

  • Cagub Arinal Hadiri Seminar Pembangunan Pemprov Lampung

    Cagub Arinal Hadiri Seminar Pembangunan Pemprov Lampung

    Bandarlampung (SL) – Calon Gubernur (Cagub) Arinal Djunaidi menghadiri seminar dan penyampaian rekomendasi pembangunan di Provinsi Lampung.

    Kegiatan yang digelar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Lampung tersebut dilaksanakan di Gedung Pasca Sarjana Universitas Bandarlampung (UBL), Rabu (28/3).

    Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat Calon Gubernur (Cagub) Arinal Djunaidi yang didampingi Sekretaris DPD I Golkar Lampung Supriyadi Hamzah dan Ketua MPW PAN Irfan Nuranda Jafar.

    Kemudian, pada pukul 10.30 WIB, Cagub M Ridho Ficardo hadir di kegiatan ICMI Orwil Lampung.

    Sementara, untuk Cagub Herman Hasanusi dikabarkan sedang dalam perjalanan.

    Selain itu, kegiatan tersebut juga dihadiri para rektor Perguruan tinggi negeri dan swasta di Lampung, pengurus ICMI, Kepala BNN Brigjen Tagam Sinaga, Polda Lampung, Danrem 043 Gatam, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Lampung.(adw/rel)

  • Kedepankan Kualitas Anak Sejak Dini, Arinal Janji Tingkatkan Pendapatan Guru TK

    Kedepankan Kualitas Anak Sejak Dini, Arinal Janji Tingkatkan Pendapatan Guru TK

     

    Arinal Saat Seminar ICMI Pembangunan Pemprov Lampung di Gedung Pasca Sarjana Universitas Bandarlampung (UBL), Rabu (28/3)

    Bandarlampung (SL) – Calon Gubernur (Cagub) Arinal Djunaidi menyampaikan untuk meningkatkan pendapatan guru-guru Taman Kanak-Kanak (TK) demi peningkatan kualitas pendidikan anak sejak dini di Provinsi Lampung.

    Hal itu disampaikan Arinal dalam Seminar ICMI di Gedung Pasca Sarjana Universitas Bandarlampung (UBL), Rabu (28/3).

    Arinal mengatakan, bagus tidaknya potensi anak usia 0 hingga 8 tahun, maka harus dimulai dari rumah tangga dan pendidikan.

    Untuk di pendidikan, perlu adanya peningkat intensif bagi guru-guru TK.

    “Kalau intensifnya ditingkatkan, maka potensi anak-anak pun bisa terjaga,” jelasnya

    Menurut dia, jika terpilih sebagai Gubernur Lampung, maka hal itu akan jadi prioritasnya.

    Akan tetapi, jika tidak terpilih dia menyerahkan kepada Calon Gubernur M Ridho Ficardo untuk melaksanakannya.

    “Karena kalau bukan saya, ya pasangan nomor urut satu yang jadi. Karena cuma kami dua yang datang. Tapi jangan dipolitisir ya,” candanya.(adw/rel)

  • Fauzi Malanda Lantik Pengurus BNM Bandarlampung

    Fauzi Malanda Lantik Pengurus BNM Bandarlampung

    Ketua Umum Berantas Narkotika Dan Maksiat (BNM) RI, Fauzi Malanda mengukuhkan pengurus BNM Kota Bandar Lampung, periode 2018 – 2023 di Graha Fatimura, Rabu (28/3)

    Bandarlampung (SL) – Ketua Umum Berantas Narkotika Dan Maksiat (BNM) RI, Fauzi Malanda mengukuhkan pengurus BNM Kota Bandar Lampung, periode 2018 – 2023 di Graha Fatimura, Rabu (28/3).

    Pelantikan dihadiri para pejabat, dan pimpinan aparat keamanan dan militer Kota Bandar Lampung, dan para pengurus BNM RI, dan BNM Lampung, serta segenap pengurus dari berbagai daerah di Indonesia.

    Fauzi Malanda mengatakan BNM ikut bertekad untuk Indonesia Bersih Narkoba, karena Peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) dan prilaku maksiat kian tak terbendung. “Sosialisasi akan bahaya narkoba seakan tak mendapat tempat, sehingga angka pengguna dan peredaran narkotika terus saja meluas,” kata Fauzi Malanda.

    Realitas tersebut, ujar Fauzi tak membuat surut tekad anak bangsa untuk berpartisipasi dalam membantu pemerintah menuju Indonesia yang bebas narkoba. “BNM yang prihatin dengan kondisi terkini terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dan bertekad untuk ikut ambil bagian membantu pemerintah mensosialisasi mengenai bahaya narkotika di kalangan masyarakat,” ujarnya.

    Fauzi Malanda berharap dapat membangkitkan moral dan semangat dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Tanah Air, terutama Kota Bandar Lampung, dan Provinsi Lampung.

    “BNM sendiri merupakan ormas yang berhubungan dengan program pemerintah yang bertekad dan secara konsisten akan membantu pemerintah dalam hal Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN),” katanya.

    Fauzi berharap, pengurus BNM segera menggalang dukungan dari berbagai komponen lainnya serta membentuk kepengurusan di seluruh kecamatan, dan simpul simpul, agar komitmen nasional dan tekad pengurus dapat segera terwujud yaitu Indonesia bebas narkoba.

    Fauzi mengatakan, narkoba tidak hanya merusak moral dan mental masyarakat, tetapi juga merusak struktur ekonomi rakyat, karena hilangnya potensi ekonomi keluarga. “Ajak masyarakat melakukan penyuluhan dan pencegahan narkotika, karena saat ini kondisi darurat narkoba. Semua elemen masyarakat harus terlibat untuk memutus rantai peredaran narkoba,” pesannya.

    Ketua BNM Kota disumpah dalam pelantikanya tidak akan menerima gratifikasi dalam tugasnya yang dibacakan oleh Ketua UMUM. “Saya akan mendekati masyarakat dalam sosialisasikan narkoba yaitu dengan pendekatan kultur budaya, sehingga masyarakat akan mudah tersentuh,” katanya.

    Dalam membantu mewujudkan program pemerintah sangat dinantikan. “Peran masyarakat yang penting adalah cegah tangkal. Dibutuhkan juga peran keluarga dalam membangun komunikasi dalam keluarga akan sangat efektif mencegah penyalahgunaan narkoba,” katanya. (jun)

  • ADD 2017 Belum Jelas, APDESI Lampura Ancam Aksi Besar-Besaran

    ADD 2017 Belum Jelas, APDESI Lampura Ancam Aksi Besar-Besaran

    H. Sulki Beserta Jajaran Saat Menyampaikan Surat Audiensi Yang Ditujukan Pada Plt. Bupati Lampura, Rabu, (28/03/2018). (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – Tersendatnya Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017 selama 7 (tujuh) yang diperuntukkan bagi ribuan perangkat desa di Kabupaten Lampung Utara, membuat Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) setempat mengambil langkah strategis dengan harapan dapat segera terbayarkan.

    Ditegaskan pihak APDESI Kabupaten Lampung Utara, apabila permasalahan dimaksud tidak ada kepastian, dalam arti Pemkab setempat tidak segera melakukan pembayaran, maka APDESI akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran guna menuntut percepatan pencairan ADD tahun anggaran 2017.

    Dikatakan Ketua Apdesi Kab. Lampura, H. Sulki, bahwa pihaknya bersama seluruh APDESI Kecamatan se-Lampung Utara telah sepakat untuk memperjuangkan hak perangkat desa. Sejauh ini, APDESI telah berulangkali menanyakan kepada Pemkab. Lampura terkait permasalahan dimaksud. Namun, hingga berita ini dirilis, masih juga tidak ada kejelasan.

    “Ini menindaklanjuti ADD 2017. Perbup (Peraturan Bupati.red)-nya kan sudah ada. Jadi, kami bermaksud untuk audensi dengan Plt. Bupati yang intinya hendak menanyakan kepastian kapan anggaran itu bisa dicairkan. Itu yang ingin kami ketahui. Pembahasan terkait persoalan ini sudah berulang kali. Dalam Rakor (Rapat Koordinasi.red). Berkoordinasi dengan DPMD juga sudah. Dibahas bersama Asisten I Pemkab. Lampura juga sudah. Sudah semua. Alasanya belum keluar,” jelas H. Sulki, saat melakukan konferensi pers, pada Rabu (28/3/2018), bertempat di RM Taruko I Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan.

     

    Dalam pertemuan dimaksud, sejumlah 30 orang pengurus APDESI dari 21 kecamatan dan Kabupaten Lampung Utara turut mendampingi guna menyampaikan surat audiensi yang tertuju pada Plt. Bupati Lampura.

    Dijelaskan H. Sulki, apabila sampai dengan Senin mendatang, (02/04/2018), harapan untuk berdialog guna mencari solusi terbaik tidak diindahkan, maka pihaknya akan melakukan aksi turun ke jalan.

    Sebagai informasi, Peraturan Bupati yang menjadi landasan hukum tersebut ialah Perbup nomor 4 tahun 2018 tertanggal 22 januari 2018, tentang tatacara pengalokasian penyaluran, penggunaan, dan penetapan rincian ADD se-Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2018, ditandatangani Bupati Agung Ilmu Mangkunegara.

    Termaktub dalam Perbup dimaksud, yakni tentang besaran ADD yang diterima tiap desa tahun 2018 dan tentang kurang salur ADD 2017 yang belum terbayarkan selama 8 bulan.

    Anehnya lagi, mereka (APDESI) justru mengetahui adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang mejadi landasan hukum pencairan itu, baru pada pekan ini. Sehingga terindikasi, bila Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) setempat terkesan menutupi adanya hal tersebut.

    “Dasar hukum kami dalam mengajukan laporan sudah ada, tetapi kenapa sampai saat ini DPMD belum juga memberikan format APBdes 2018. Kalau tidak juga ada pencairan, kami akan melakukan aksi turun ke jalan bersama seluruh kepala desa yang ada di Lampung Utara,” tegas H. Sulki.

    Diketahui jumlah aparat desa di Kab. Lampura mencapai 8.098 orang. “Selama ADD bekum juga dibayarkan, secara otomatis menggangu kinerja roda pemerintahan desa,” pungkasnya. (ardi)

  • Mainkan Pengerebekan Tersangka Narkoba Anggota Polsek Way Bungur Sidang Disiplin

    Mainkan Pengerebekan Tersangka Narkoba Anggota Polsek Way Bungur Sidang Disiplin

    Sidang disiplin enam anggota Polsek Way Bungur Polres Lampung Timur.

    Lampung Timur (SL)-Diduga teribat upaya 86-kan, kasus Narkoba, enam oknum anggota Polsek Way Bungur, Polres Lampung Timur, disidang disiplin, oleh ankum Pokres Lampung Timur. Ironisnya ke enam oknum bintara itu disangsi penundaan kenaikan pangkat srcara berkala. Putusan sidang sejak 28 Februari 2018 lalu.

    Ke-6 anggota Polsek Way Bungur Polres Lampung Timur adalah Brigadir GI, N, S, AS, D, dan A. Mereka melakukan aksi menggerebek kepada para pelamu diduga pemakai narkoba di RM Pondok Wisata, Way Bungur, namun tidak dilengkapi administrasi surat tugas, dan surat perintah.

    Peristiwa itu sempat dikomplain pengelola Rumah Makan Pondok Wisata, karena Polisi tidak melibatkan Pemilik rumah makan, aparat desa, dan surat tugas. Sementara kini akibatnya tempat usahanya menjadi sepi, karena dianggap tempat pesta narkoba.

    Sanksi terhadap ke enam oknum polisi itu adalah penundaan kenaikan pangkat berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun dan penempatan khusus, kurangan selama 14 hari.

    Ismail Subing, pemilik RM Pondok Wisata mengatakan menerima putusan itu karena memang katanya sidang disiplin sebatas itu sanksinya. “Tapi kita akan terus melakukan upaya menegakkan kebenaran dan kami mendukung pemberantasan narkoba. Karena sebab dari peristiwa itu membuat tempat usaha Rumah makan yang dilengkapi fasilitas hiburan berupa karaoke menjadi mati suri,” kata Ismail.

    Ismail berharap kasus itu dapat diungkap secara jujur dan terang benderang. “Kami ingin ini diungkap dengan jujur karena sudah jelas kegiatan mereka tidak benar buktinya diputus bersalah. Mereka tidak melibatkan pemilik dan aparat desa,” katanya.

    Selain itu, kata Ismail, terdapat kejanggalan proses penangkapan. Enam anggota menggerebek di salah satu ruangan, ada tiga orang, tapi kenapa yang satunya mereka lepas. “Kenapa saya bilang di lepas karena posisi yg digerebek ada dalam ruangan berjumlah tiga orang 2 wanita dan 1 pria sementara personil berjumlah enam orang, kenapa yang pria dibiarkan pergi. Jika mereka membantah adanya pria yang dalam ruangan berarti yang mereka gerebek semuanya wanita, sementara personil pria semua, lalu bagaimana mereka melakukan pemeriksaan badan terhadap terduga yang semuanya wanita,” katanya.

    Anehnya lagi, hingga semua proses, Ismail sebagai pemilik Rumah Makan, tidak pernah dimintai keterangan, di pengadilan. “Kami menduga kegiatan ini tidak benar dugaan kami semakin kuat karena saya sudah di BAP di kepolisian kenapa sampai sidang terhadap dua orang itu putus saya tidak pernah dimintai kesaksian di pengadilan, pasti ada unsur kesengajaan saya tidak dihadirkan,” katanya.

    Ismail, akan melaporkan kasus aneh itu ke Mabes Polri, pasal, susah ke Polda Lampung, namun tak mendapat respon. “Kami akan sampaikan kembali fakta yang baru kami ketahui ini ke Mabes Polri,” katanya.

    Tuti Susilowati, istri Ismail Subing, menyesalkan tindakan dari keenam anggota tersebut. Pasalnya selama ini koordinasi dengan pihak kepolisian baik Polres maupun Polsek sangat baik. “Karena usaha kami mendukung kemajuan pembangunan daerah maka kami bermitra dengan semua pihak termasuk kepolisian,” katanya. (sof/*)

  • Guna Pengoptimalkan Tugas-tugas TNI Mutasi Beberapa Jabatan

    Guna Pengoptimalkan Tugas-tugas TNI Mutasi Beberapa Jabatan

    Markas Besar TNI (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi, guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, TNI melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Perwira Tinggi TNI.

    Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/277/III/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, telah ditetapkan mutasi jabatan 39 Perwira Tinggi (Pati) TNI, terdiri dari 25 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 2 (dua) Pati TNI Angkatan Laut dan 12 Pati TNI Angkatan Udara.

    Dalam mutasi tersebut tercatat sebagai berikut : 25 Pati TNI AD, yaitu Letjen TNI Agus Sutomo, S.E. dari Irjen Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI M. Thamrin Marzuki dari Dirjen Pothan Kemhan menjadi Irjen Kemhan, Brigjen TNI Dessano Indrasakti, S.E. dari Karoum Setjen Kemhan menjadi Staf Ahli Bid. Ekonomi Kemhan, Brigjen TNI Muhammad Nakir dari Sesditjen Strahan Kemhan menjadi Dirjen Strahan Kemhan, Brigjen TNI Kup Yanto Setiono, M.A. dari Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan menjadi Sesditjen Strahan Kemhan, Kolonel Inf Erwin Bambang Tetuko dari Kabagproglap Setditjen Pothan Kemhan menjadi Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan, Brigjen TNI Alfred BH Rante Tandung dari Ses Itjen Kemhan menjadi Kabainstranas Kemhan, Brigjen TNI Efendi Sihole, S.I.P., M.Si.(Han) dari Dosen Tetap Fakultas Strategi Pertahanan Unhan menjadi Ses Itjen Kemhan, Mayjen TNI Eko B. Soepriyanto dari Staf Ahli Bid.

    Keamanan Kemhan menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Sunaryo dari Sesditjen Pothan Kemhan menjadi Staf Ahli Bid. Keamanan Kemhan, Brigjen TNI Iskandar M. Munir, M.Sc.Soc. dari Dirkomcad Ditjen Pothan Kemhan menjadi Sesditjen Pothan Kemhan, Kolonel Cku Amad Sugiyono, S.E., M.M. dari Karo Ren Setjen Kemhan menjadi Dirkomcad Ditjen Pothan Kemhan, Brigjen TNI Drs. Akhmad Tamim, M.Si. dari Staf Khusus Kasad menjadi Karo Ren Setjen Kemhan, Brigjen TNI Suyanto, S.E., M.Si. (Han) dari Direktur Asia dan Pasifik Deputi Bid.

    Intelijen Luar Negeri BIN menjadi Staf Ahli Bid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BIN, Kolonel Chb Ricky Fredrik Winowatan dari Agen Madya pada Direktorat Asia dan Pasifik Deputi Bid. Intelijen Luar Negeri BIN menjadi Direktur Asia dan Pasifik Deputi Bid. Intelijen Luar Negeri BIN, Brigjen TNI Moh. Hatta Usmar Rukka dari Bandep Lingkungan Pemerintahan Negara Setjen Wantannas menjadi Sahli Bid. Ekonomi Setjen Wantannas, Brigjen TNI Abdul Latief, S.Sos., M.Si.(Han) dari Dirum Kodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Inf Tri Martono, S.I.P. dari Kakordos Seskoad menjadi Dirjianbang Kodiklat TNI, Mayjen TNI Ainurrahman dari Pangdivif-1 Kostrad menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Agus Rohman dari Kadisjasad menjadi Pangdivif-1 Kostrad, Kolonel Inf Mochammad Hasan dari Sekretaris Pusterad menjadi Kadisjasad, Mayjen TNI Agus Suhardi dari Pangdivif-2 Kostrad menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H. dari Kasdam II/Swj menjadi Pangdivif-2 Kostrad, Brigjen TNI Syafrial, PSC., M.Tr.(Han) dari Kasdivif-2 Kostrad menjadi Kasdam II/Swj dan Kolonel Inf Haryanto, S.I.P. dari Danpusdikif Pussenif Kodiklatad menjadi Kasdivif-2 Kostrad.

    2 (dua) Pati TNI AL, yaitu Kolonel Laut (E) Ir. Erwan Heruwicaksono, M.I.T., M.Han. dari Sahli E Teklog Pangarmabar menjadi Kapusdatin Kemhan dan Kolonel Laut (T) Sulistiawan, S.T. dari Agen Madya pada Binda Maluku Utara BIN menjadi Kabinda Sumatera Barat BIN.

    12 Pati TNI AU, yaitu Marsma TNI Yusuf Jauhari, S.Sos., M.Eng. dari Kapusdatin Kemhan menjadi Karoum Setjen Kemhan, Marsma TNI Dr. Asep Adang Supriyadi, S.E., M.M. dari Dosen Unhan menjadi Sestama BNPT, Marsda TNI Suwandi Mihardja, M.D.S. dari Staf Ahli Bid. Ketahanan Nasional Kemenko Polhukam menjadi Deputi Bid. Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsma TNI Rus Nurhadi Sutedjo dari Sekretaris Deputi pada Deputi Bid. Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam menjadi Staf Ahli Bid. Ketahanan Nasional Kemenko Polhukam, Kolonel Pnb Amrizal Mansur dari Pamen Sopsau menjadi Sekretaris Deputi pada Deputi Bid. Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Kolonel Pas Hadi Suryono dari Agen Madya pada Binda Sulawesi Selatan BIN menjadi Kabinda Sulawesi Selatan BIN, Marsma TNI Wahyudi Sumarwoto, S.E., M.Si. dari Wadan Kodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasau, Marsma TNI R. Ismet Ismaya Saleh dari Dirdik Kodiklat TNI menjadi Wadan Kodiklat TNI, Kolonel Pnb Eko Dono I., S.I.P. dari Sesdisopslatau menjadi Dirdik Kodiklat TNI, Marsma TNI Gatot Purwanto, M.Si.(Han) dari Dirjianbang Kodiklat TNI menjadi Dirum Kodiklat TNI, Marsma TNI Ir. Novyan Samyoga dari Danlanud Adi Sucipto menjadi Staf Khusus Kasau dan Marsma TNI Ir. Tedi Rizalihadi S. dari Staf Khusus Kasau menjadi Danlanud Adi Sucipto