Sinarlampung

Penulis: Juniardi

  • Presiden Harap Program Padat Karya Tunai Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa

    Presiden Harap Program Padat Karya Tunai Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa

    Presiden Joko Widodo

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo berharap program padat karya tunai berbagai kementerian bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan. Menurutnya, apabila peredaran uang di desa semakin meningkat akan meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat.

    “Ini masih awal-awal. Semua yang paling banyak memang di Kementerian PU dan di Kementerian Desa. Ini baru tahap pertama jadi masih belum banyak, lalu belum di kementerian yang lain. Saya cek kemarin Kementerian BUMN juga masih baru mulai. Kemenhub juga baru mulai,” ujar Presiden saat meninjau langsung kegiatan padat karya tunai di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada Senin, 26 Maret 2018.

    Presiden mengatakan bahwa program padat karya tunai memiliki banyak manfaat. Setidaknya ada dua hal yang menjadi sasaran, pertama pembangunan infrastruktur. Kedua, ekonomi rakyat meningkat.

    “Bukan untuk infrastruktur saja tapi juga untuk banyak hal. Jadi kalau ini yang kita lihat ya di infrastruktur untuk jalan produksi dan sekali lagi, kita harapkan peredaran uang di desa semakin meningkat sehingga daya beli dan konsumsi juga semakin naik. _Goalnya_ ke sana,” katanya.

    Dalam program Padat Karya Tunai di Desa Pematang Panjang ini dilakukan peningkatan atau pengerasan jalan lingkungan atau jalan warga. Jalan yang dibangun ini menurut Presiden akan diprioritaskan untuk jalan produksi di desa, jalan antar desa, jalan menuju ke persawahan, dan irigasi untuk sawah.

    “Saya kira hal-hal yang sifatnya produktif, infrastruktur yang sifatnya produktif. Intinya kita ingin memperbaiki jalan-jalan produksi menuju ke pertanian, menuju ke desa itu menjadi lebih baik lagi,” lanjutnya.

    Jalan yang dibangun sepanjang 398 meter dan lebar 3 meter ini memiliki nilai proyek sebesar Rp115.919.200 dan dikerjakan dengan metode swakelola. Pengerjaan diperkirakan berlangsung selama 15 hari dengan menyerap 30 tenaga kerja.

    Turut hadir mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

    Setelah selesai meninjau program padat karya tunai tersebut, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85 melalui Pangkalan TNI AU Syamsuddin Noor, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

    Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Jakarta, antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Staf Khusus Presiden Johan Budi, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

    Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada pukul 15.55 WIB.

    Jakarta, 26 Maret 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

    (rilis)

  • Presiden Perintahkan Menhub dan Menkominfo Panggil Aplikator dan Pengemudi Ojek Online

    Presiden Perintahkan Menhub dan Menkominfo Panggil Aplikator dan Pengemudi Ojek Online

    Joko Widodo Saat Menerima Perwakilan pengemudi Ojek Online di Istana Negara

    Jakarta (SL) – Perwakilan pengemudi ojek online yang tergabung dalam perusahaan penyedia aplikasi layanan pemesanan transportasi daring diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo. Mereka, yang sejak siang melakukan unjuk rasa di seberang Istana Merdeka berkesempatan untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Presiden.

    Setidaknya ada lima orang perwakilan pengemudi ojek online yang bertemu dengan Presiden di ruang tengah Istana Merdeka. Dari pengamatan, Presiden Joko Widodo tampak mendengarkan serius keluhan yang disampaikan mereka.

    Kepala Negara menerima perwakilan tersebut sekitar pukul 13.30 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

    Selepas mengambil sumpah jabatan Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi dan melantik Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021, dirinya menjelaskan mengenai apa yang menjadi bahasan dalam pertemuan itu.

    “Intinya mereka menyampaikan kesulitan mengenai masalah perang tarif antaraplikator. Tadi saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan dan Menkominfo agar besok diundang aplikator-aplikator, termasuk driver-driver -nya, untuk berbicara. Harus dicari jalan tengah yang tidak merugikan,” ujarnya di Istana Negara.

    Setelah mendengar keluhan dari perwakilan pengemudi ojek online, Presiden beranggapan memang seharusnya ada semacam batasan tarif atas dan bawah bagi para penyedia layanan pemesanan transportasi daring. Namun, hal itu bukan merupakan sebuah keputusan final dan masih harus dibicarakan sejumlah pihak.

    “Besok dibicarakan dulu. Tapi menurut saya memang harus ada patokan harga bawah dan harga atas. Mungkin ke situ, tapi belum,” tuturnya.

    Jakarta, 27 Maret 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Cagub Lampung M Ridho Ficardo Bersilaturahmi Bersama Tokoh Adat dan Warga Lamsel

    M Ridho Ficardo Bersama Warga Palas Lamsel

    Lampung Selatan (SL) – Calon Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, melakukan silaturahmi dan ramah tamah bersama tokoh adat dan warga, di Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Selasa (27/3).

    Meski terbilang cukup singkat, kunjungan M Ridho Ficardo,  yang berlangsung di kediaman milik Pak Jumiran itu, tetap menghasilkan ide, pokok pemikiran, dan gagasan, terkait saran untuk perkembangan kemajuan di Desa Bumi Daya pada khususnya.

    Saat berdialog bersama calon gubernur Nomor Urut 1 itu,  Jumiran, yang mewakili warga desa mengaku, sangat berterimakasih atas kedatangan M Ridho.

    “Alhamdulillah, masih ingat dan mau bersilaturahmi dengan kami. Sebenarnya saya mau berangkat ke Pulau Jawa, tapi begitu dapat kabar Bapak Ridho mau kemari, langsung saya batalkan. Karena ini waktu yang tepat untuk menyampaikan harapan warga desa kepada Pak Ridho dambaan kami,” ungkap Jumiran.

    Jumiran mengatakan, program bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di era kepemimpinan M Ridho Ficardo, perihal pembangunan 15 sumur bor begitu terasa sekali manfaatnya. Hal itu pun yang menjadi dasar penilaian warga atas kinerja Ridho dan Bachtiar, bisa terus memimpin Provinsi Lampung.

    “Kami hanya meminta program sumur bor terus dilanjutkan hingga merata. Dan bila ada kerusakan pada pompa sumur bor juga bisa cepat dilakukan perbaikan,” harap Jumiran.

    Menanggapi hal itu, M Ridho menjelaskan, pembangunan di pedesaan adalah salah satu yang diperjuangkan oleh Ridho Bachtiar, melalui program Gerbang Desa Saburai (Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai).

    Kata calon gubernur Nomor Urut 1 ini, Gerbang Desa Saburai, bukan hanya pembangunan fisik semata, tetapi juga membangun administrasi pemerintahan, pertahanan, ketertiban, kesehatan, dan perekonomian.

    “Program Gerbang Desa Saburai untuk desa ini, sangat tepat sasaran, terutama untuk sumur bornya. Tak perlu diminta, kami (Ridho Bachtiar) terus akan melanjutkan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Langsung lapor akan ketika ada kerusakan, secepatnya akan diperbaiki,” kata M Ridho.

    Ditempat yang sama, Tukiyo (41), Kepala Dusun Semarang I, sekaligus anggota Kelompok Tani Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, mengaku kepemimpinan M Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri, para petani banyak mendapat perhatian, bukan hanya diberi janji.

    “Di masa pemerintahan Pak Ridho inilah kami merasa sangat diperhatikan sebagai petani, oleh karena itu semangat kami sudah mendarah daging untuk terus mendukung Pak Ridho melanjutkan memimpin Lampung,” tegas Tukiyo.

    Kendati jarang terjun langsung ke masyarakat, sambung dia, kinerja dan upayanya untuk masyarakat disini sangat dirasakan, mulai dari pembangunan infrstruktur jalan dan bantuan untuk pertanian yang luar biasa.

    “Seperti pengadaan bibit dan pupuk, pompa air, sumur bor, pengolahan lahan berupa traktor dan masih banyak lagi,” katanya.

    “Kami berharap Pak Ridho kembali menjadi Gubernur Lampung,” timpal Tukiyo. (Rel)

  • Pengurus Forwata Riau Akan Kemping 3D2N Bersama Sayed Assegaf

    Pengurus Forwata Riau Akan Kemping 3D2N Bersama Sayed Assegaf

    Pengurus Forwata Riau akan Kemping 3D2N Bersama Anggota DPR RI Sayed Assegaf (Foto/Dok/Detikriau)
    Pekanbaru (SL) – Program promosi wisata yang diusung Forum Wartawan Pariwisata (Forwata) Provinsi Riau mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Sayed Assegaf.
    Buktinya, sang legislator dari Partai Demokrat ini mendukung rencana kemping 3 Day 2 Night (3D2N) yang menjadi agenda perdana dari Forwata Riau, pasca terbentuk beberapa waktu lalu.
    “Saya sangat mengapresiasi dan mendukung program promosi wisata yang menjadi andalan Forwata Riau ini,” ujar pria yang akrab disapa Ibeck ini.
    Menurut Ibeck, kehadiran Forum Wartawan Pariwisata atau yang disingkat dengan Forwata ini bisa menjadi magnet positif bagi industri pariwisata Riau. Apalagi. Provinsi Riau yang berjuluk Bumi Lancang Kuning ini mempunyai potensi objek wisata yang menggiurkan. Dan ini butuh promosi, salah satunya lewat media, baik cetak, elektronik dan online.
    “Untuk memperkenalkan objek wisata itu kita butuh media sebagai sarana promosi. Dengan adanya promosi dari media, otomatis akan meningkatkan kunjungan wisata dari para wisatawam baik domestik maupun mancanegara,” ulas Ibeck.
    Sementara itu, Ketua Forwata Riau Didis Mardisna mengatakan, kemping 3D2N, (3 hari 2 malam) di Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis yang akan dilaksanakan pada 13 dan 14 April 2018 nanti akan diikuti sebanyak 20 pengurus dan anggota Forwata Riau. Kegiatan kemping 3D2N ini didukung Ibeck Assegaf, anggota DPR RI.
    “Kita buat agenda wisata agro atau kemping ke wilayah Rupat. Agenda Kemping Forwata Riau ini didukung Anggota DPR RI Sayed Abubakar Assegaf ” ucap pemilik situsriau.com ini yang juga Wakil Ketua Bidang Pariwisata PWI Riau ini.
    Selain Sayed Assegaf,  tutur ibu dua anak ini, Forwata Riau juga akan melibatkan Dinas Pariwisata Riau dan Pemkab Bengkalis untuk suksesnya kegiatan promosi wisata Riau ini.
    “Intinya, kemping 3D2N ini merupakan kegiatan strategis untuk mengangkat wisata Riau. Namun kunjungan wisatawan kesana masih minim, sehingga perlu ada langkah kongkrit dari semua stakeholder untuk mrngembangkan destinasi Pulau Rupat ini, ” kata Didis seraya berharap kepada 20 peserta kemping 3D2N untuk membuat tulisan di media masing-masing.
    “Setiap pengurus dan anggota Forwata yang ikut akan menaikan berita atau galeri foto kegiatan dimaksud. Artinya. untuk 20 orang peserta kemping, kita buka kesemptan juga buat ya g suka dan bisa update berita pariwisata,” harap Didis.
    Untuk diketahui,  Pulau Rupat Utara ini, khususnya pantai pesona memilki pasir putih sepanjang 13 kilometer yang sudah dilengkapi berbagai fasilitas  seperti hotel dan arena permainan banana boat,  jet sky dan lain-lain. (ron)
    Sumber : detikriau.com
  • Perawat IGD RSUDAM Diduga Dianiaya Suami Pasien

    Perawat IGD RSUDAM Diduga Dianiaya Suami Pasien

    Ilustrasi Pengeroyokan (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Salah satu perawat di instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUDAM), Ferry harus mendapatkan perawatan, setelah mendapatkan penganiayaan oleh 4 orang keluarga pasien.

    Kejadian yang berlangsung pada, Selasa (27/3) siang ini, ditengarai karena keluarga pasien marah saat ditegur oleh perawat agar tidak emosional. “Dari awal datang memang sudah marah-marah. Mereka datang bawa pasien ke gedung IGD lama, padahal gedung itu masih dalam rangka perbaikan, keluarga korban langsung marah,” ucap Kepala ruang IGD RSUDAM, Kriston Riyadi, saat ditemui redaksi Netizenku.com (27/3).

    Kriston menceritakan, saat keluarga korban mendaftarkan pasien juga dalam keadaan sangat emosional. “Pendaftaran tetap kita proses, meski pasien tidak dapat menunjukkan identitas. Ketika pasien sedang dilakukan pengecekan awal, tensi dan lain-lain, suami dari pasien ribut dan marah-marah. Akhirnya perawat kami menegurnya, agar tidak emosi lagi. Namun teguran itu tidak diterima oleh YS. Dia mencengkram kerah baju F dan memukulnya, melihat kejadian tersebut, 3 orang keluarga pasien lainnya ikut menganiaya Ferry,” jelas Kriston.

    Atas kejadian tersebut, Ferry menempuh jalur hukum dan melaporkan YS kepada pihak kepolisian.

    Terpisah, Kabag Humas RSUDAM, Akhmad Sapri mengatakan, pihak rumah sakit telah melayani dengan sebaik mungkin terhadap pasien. “Kita semua tahu, bahwa ruang IGD untuk pasien gawat darurat, ini pasien seharusnya masuk ruang poli, karena tidak gawat darurat, hanya terdapat benjolan di anus. Tapi tetap kita layani dengan baik,” paparnya.

    Saat ditanya soal jalurbhukum yang ditempuh, Sapri mengatakan, pihaknya akan terus melanjutkan permasalahan ini lewat jalur hukum. “Hari ini perawat kita dipukul dan dianiaya, kita tidak mau kejadian seperti ini terulang lagi, karena ini bukan lagi bicara persoalan individu, tapi bicara soal instansi. Kami tidak ingin penyelesaian dgn kekerasan,” tegasnya.

     

  • Perawat RSUDAM Bersikap Arogan Kepada Pasien?

    Perawat RSUDAM Bersikap Arogan Kepada Pasien?

    Ilustrasi Pengaduan ke Polisi (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Kembali terjadi sikap arogan perawat Rumah Sakit Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandarlampung, perawat melakukan pemukulan terhadap pasien yang hendak berobat, korban bernama Yansori (50) dan Istri Hayati (47) tinggal di Kopri Bandarlampung,

    Kronologisnya berawal pada pukul 12.00 WIB,  Selasa (27/3/2018) Yansori ingin mengantar berobat istrinya, saat di UGD pasien ditanya surat rujukan oleh perawat yang menjaga di kasir UGD, pasien mengatakan tidak ada rujukan mas, saya langsung membawa istri saya kesini, namun pihak rumah sakit meminta harus ada rujukan dari Pukesmas, “kata Yansori kepada rilislampung.id saat ditemui di Mapolresta Bandarlampung, Selasa (27/3/2018)

    Yansori menjelaskan kedatangan saya kesini untuk berobat mas, tolong ditangani istri saya, namun tetap saja perawat Rumah sakit mengabaikan pasien, dengan kesal Yansori membentak perawat, perawat Rumah sakit juga membentak mau Bapak apa?, terjadilah keributan semua perawat mengeroyok pasien, Baju Yansori ditarik dan di cakram oleh perawat, melihat Bapaknya ribut, anak Yansori bernama Peprima (16) Wanita yang masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA menghampiri untuk melerai, tapi Peprima kenah pukulan. “saat ini Peprima dipisum di Rumah Sakit Bumi Waras, sedangkan istri berobat ke Rumah Sakit Adven.

    Yansori melaporkan kejadian ini kekapolresta Bandarlampung. Sementara Humas RSUDAM Akmad Sapri membenarkan adanya keributan di ruang UGD RSUDAM, antara pasien dan perawat kami yang bernama Ferry,

    Sapri mengatakan kejadian tersebut berawal karena pasien marah-marah dengan perawat kita (Ferry) dirumah sakit, padahal pasien sudah mau kita rawat dan akan dimasukin diruang UGD, tapi tiba-tiba pasien marah-marah, saya tidak tau penyebab pasien marah-marah.

    Lanjut Sapri, saat ini kejadian ini kita bawa ke jalur hukum, karena perawat kami Ferry merasa tidak terima dengan kejadian ini, “iya kita tunggu saja keputusan dari pihak kepolisian,” tutur Sapri

  • Dispora Adakan Seleksi Paskibraka Se-SMA Kabupaten Pesibar Peringati HUT RI ke-73

    Dispora Adakan Seleksi Paskibraka Se-SMA Kabupaten Pesibar Peringati HUT RI ke-73

    Seleksi Paskibraka Yang di Adakan Dispora Kab. Pesibar (Foto/Dok/Eva)

    Pesisir Barat (SL) – Dinas Pemuda dan olahraga (Dispora) Kabupaten Pesisir Barat menggelar seleksi Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih (Paskibraka) untuk upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang ke-73, Agustus  mendatang. Sebanyak 240 pelajar dari sekolah tingkat SMA se-Pesisir Barat. mengikuti seleksi yang dinilai langsung oleh Tim Pembina Paskibra Dispora, PPI Pesisir Barat, TNI dan Polri.

    Seleksi dilaksanakan dan dipusatkan di Gedung Serbaguna (GSG) Selalaw, Pantai Labuhanjukung, Kecamatan Pesisir Tengah, pada Senin (26/3) yang dimulai pada Pukul 09.00 WIB.

    Kepala Dispora Pesisir Barat, Azhri mengatakan dari total 240 peserta yang hadir, nantinya akan kembali diseleksi, sebanyak 40 peserta. Sehingga nanti di akhir seleksi didapat 6 Peserta yang akan mewakili Pesisir Barat, untuk mengikuti seleksi di tingkat Provinsi.

    Pihaknya berharap dengan diadakannya seleksi Paskibraka pada tahun ini akan menghasilkan pemuda-pemudi Pesisir Barat yang benar-benar mampu bersaing di tingkat Provinsi bahkan Nasional, sehingga dapat mengharumkan nama Kabupaten Pesisir Barat.

    Sementara itu, Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Suryadi, yang juga hadir dalam acara pembukaan seleksi tersebut mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi apa yang akan dijalankan oleh para calon paskibraka tersebut. “Diharapkan agar para peserta ini mampu menjadi dan membanggakan nama Kabupaten Pesisir Barat ditingkat provinsi bahkan ditingkat Nasional.” pungkas Suryadi. (Eva)

  • Geger, Bocornya Surat Pernyataan Guru Honorer Kab. Pesibar Ternyata Tak Dikenakan Biaya

    Geger, Bocornya Surat Pernyataan Guru Honorer Kab. Pesibar Ternyata Tak Dikenakan Biaya

    Surat Pernyataan Guru Honorer, Nur Safitri (Foto/Dok/Eva)

    Pesisir Barat (SL) – Khalayak digegerkan dengan bocornya surat pernyataan, yang diduga dari salah seorang guru honorer dari SDN 1 Pagarbukit Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Nur Safitri, terkait pernyataannya yang menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak dikenakan biaya sedikitpun terkait diterimanya dirinya sebagai tenaga kontrak daerah.

    Dalam surat tersebut Nur Safitri menyatakan bahwa dirinya masuk sebagai tenaga kontrak di SDN 1 Pagarbukit tanpa ada biaya apapun atau melalui perantara. Dan saya telah mendapatkan SPT dari Dinas Pendidikan terhitung tanggal 23 Desember 2016. Demikian surat pernyataan ini dibuat apabila ditemukan lagi keterangan ini tidak benar saya siap diberhentikan. Atas kebijaksanaannya saya ucapkan terimakasih. Surat itu dibuat 22 Maret 2018 dengan ditandatangani diatas materai 6.000.

    Padahal, Nur Safitri didampingi suaminya menghadap Bupati Pesibar, Agus Istiqlal, diruang kerjanya langsung, pada Kamis (22/3) lalu. Dihadapan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Hapzi SN, Nur Safitri mempertanyakan statusnya sebagai tenaga kontrak daerah di SDN 1 Pagarbukit tidak diperpanjang di Tahun 2018. Padahal berdasarkan pengakuan Nur Safitri dirinya sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp6 juta dari Rp.10 juta yang diminta oleh oknum mantan kepsek sekolah tersebut yang berinisial B.

    Hingga berita ini diturunkan saat akan dimintai tanggapan terkait surat pernyataan tersebut, Nur Safitri sama sekali tidak merespons panggilan yang masuk ke ponselnya dengan nomor, 082280566xxx, meski sudah beberapa kali dilakukan. (Eva)

  • MPSH Lampura Pertanyakan Kebijakan Rolling Jabatan

    MPSH Lampura Pertanyakan Kebijakan Rolling Jabatan

    MPSH Kab. Lampura Menuntut Penjelasan Plt. Bupati Terkait Rolling Jabatan Eselon III dan IV, Senin, (26/03/2018). (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – Sejumlah massa aksi mengatasnamakan Masyarakat Peduli Supremasi Hukum (MPSH) Kabupaten Lampung Utara mempertanyakan kebijakan Plt. Bupati dr. Sri Widodo yang beberapa waktu lalu melakukan reshufle/rolling/penyegaran sejumlah pejabat esselon III dan IV di lingkup Pemkab setempat. Aksi unjuk rasa itu dipusatkan di halaman Sekretariat Pemkab Lampura, pada Senin (26/03/2018).

    Dalam aksi damai itu, peserta aksi memberikan 4 (empat) tuntutan, yakni (1). Meminta Pemkab. Lampura untuk menegakkan supremasi hukum sesuai dengan Undang-Undang; (2). Membatalkan Surat Keputusan (SK) Rolling jabatan; (3). Menjaga kondusifitas pada saat tahapan dan pelaksanaan kampanye; (4). Menuntut netralitas Plt. Bupati Lampung Utara.

    “Terkait rolling jabatan yang dilakukan Plt. Bupati Lampura terdapat suatu kejanggalan. Mengingat Permendagri Nomor 1 tahun 2018 perubahan atas Permendagri Nomor 74 tahun 2016 pasal 9 point E menyatakan bahwa Plt. Bupati dapat melakukan pengisian dan pergantian pejabat setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” ujar Imau Syah dalam orasi aksinya, Senin, (26/03/2018).

    Jika hal itu dibiarkan, kata Imau Syah, tentunya dapat berpotensi menimbulkan konflik horisontal dan vertikal.

    Setelah melakukan orasi di Sekretariat Pemkab. Lampura selama kurang lebih 60 menit, rombongan aksi melakukan longmarch dan melanjutkan aksi di Bundaran Tugu Payan Mas. Setelah itu, rombongan menuju gedung DPRD Lampura guna menyampaikan aspirasi. (ardi)

  • MA Tolak PK Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok

    MA Tolak PK Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok

    Sidang Ahok (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus penodaan agama, Senin (26/3).

    “Benar (PK Ahok ditolak), baru saja diketok,” kata Juru Bicara MA Suhadi kepada CNNIndonesia.com.

    PK Ahok ditolak setelah disidangkan oleh tiga hakim agung. Majelis hakim terdiri dari Artidjo Alkostar sebagai ketua dibantu dua hakim lainnya, Salman Luthan dan Sumardijatmo.

    Ahok kini masih mendekam di penjara Mako Brimob setelah divonis dua tahun dalam perkara penodaan agama sejak Mei 2017.

    Ahok mengajukan PK karena menilai ada kekhilafan hakim saat memvonisnya dengan hukuman penjara dua tahun. Pengacara Ahok juga menjadikan putusan kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung sebagai rujukan.